Jowonews

Tahapan Pilkada Magelang Ditunda karena Corona

MAGELANG, Jowonews.com — Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Jawa Tengah, menunda beberapa tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020, kata Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron. “Penundaan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19),” katanya di Magelang, Senin. Ia menyebutkan penundaan tahapan pilkada tersebut meliputi pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) yang seharusnya dilaksanakan pada 22 Maret 2020. Jumlah PPS yang dilantik nantinya sebanyak 51 orang. Selain pelantikan PPS, katanya tahapan yang ditunda, yakni pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP)) 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 serta tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Menurut dia, penundaan tahapan tersebut sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Ia menyampaikan jam kerja di KPU juga berkurang, yang semula pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, sekarang pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. (jwn5/ant)

Polresta Solo Mulai Patroli Corona ke Kampung-kampung

SOLO, Jowonews.com — Polres Kota Surakarta bersama pemerintah daerah setempat tingkatkan patroli ke kampung-kampung di Solo, untuk memberikan imbauan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran corona virus disease (COVID-19). “Kami membantu pemerintah daerah berpatroli ke kampung-kampung mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah, untuk mencegah penyebaran virus itu,” kata Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol Andy Rifai, di Solo, Senin. Anggotanya bersama petugas kelurahan, dan Linmas berkeliling kampung mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat diimbau menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Bahkan, dengan dikeluarkannya maklumat dari Kepala Polri Jenderal Pol Idham Azis, kata Andi Rifai, izin keramaian yang mendatangkan banyak massa untuk sementara ditunda terlebih dahulu. “Apalagi, kegiatan aksi seperti demo, jika ada berarti tidak ada izinnya harus ditertibkan,” ucap Andy menegaskan. Kendati demikian, Andy mengimbau masyarakat tetap tenang dan jangan panik, serta untuk tetap di rumah guna mencegah penularan COVID-19. “Kami juga membantu Pemkot Surakarta atau pemerintah daerah setempat dalam mencegah penyebaran COVID-19 itu,” kata Andy. Selain itu, Polresta Surakarta juga ikut memantau masalah persediaan dan pasokan barang kebutuhan pokok atau sembako serta lainnya di Solo. “Masyarakat jangan melakukan pembelian barang kebutuhan pokok yang berlebihan, karena stok pangan di wilayah ini, masih cukup,” ujarnya. Menyinggung soal kegiatan operasi pemeriksaan kendaraan di jalan, kata Andy, untuk sementara ditiadakan, dan melihat situasi perkembangan wabah COVID-19. Namun, jika ada pengendara yang melakukan pelanggaran di jalan dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas tetap harus ditindak. (jwn5/ant)

Masih 19 Tahun, 1 PDP Corona di RSUD Cilacap Meninggal

SEMARANG, Jowonews.com — Seorang pasien dalam pengawasan (PDP) di RSUD Cilacap, Jawa Tengah, dilaporkan meninggal dunia, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes., M.Si. “PDP berusia 19 tahun tersebut meninggal dunia pada hari Minggu (22/3), pukul 16.20 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin sore. Menurut dia, PDP tersebut merupakan mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang pulang ke Cilacap pada tanggal 13 Maret 2020 dengan keluhan sakit dan sebelumnya sempat mendapat perawatan dengan diagnosis awal infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Ia mengatakan pasien tersebut selanjutnya datang ke Instalasi Gawat Darurat salah satu rumah sakit di Kabupaten Cilacap pada tanggal 20 Maret 2020 dengan keluhan batuk dan sesak napas. “Pasien diskrining untuk deteksi COVID-19 dan selanjutnya masuk ruang isolasi. Saat itu, status pasien adalah orang dalam pemantauan (ODP),” jelasnya. Menurut dia, hasil rontgen toraks menunjukkan ada kesan sugestif “pneumonia bilateral” dan “cor” dalam batas normal. Kendati keadaan umum membaik, dia mengatakan pasien tersebut mengalami disorientasi dan gelisah hingga akhirnya pada hari Sabtu (21/3), pukul 22.00 WIB, mendapat advis rujuk ke RSUD Cilacap untuk penanganan lebih lanjut oleh spesialis paru-paru. Pasien tersebut tiba di RSUD Cilacap pada hari Minggu (22/3), pukul 03.00 WIB, dan selanjutnya masuk ruang isolasi pada pukul 03.50 WIB. “Akan tetapi kondisi pasien memburuk, keadaan umum lemah dan menurun. Hingga akhirnya pasien dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu (22/3), pukul 16.20 WIB,” katanya. Menurut dia, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan swab pasien tersebut yang dilakukan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta. Lebih lanjut, Pramesti mengatakan berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap, hingga hari Senin (23/3) tercatat sebanyak 80 ODP dan 17 PDP termasuk yang meninggal dunia. “Dari 17 PDP, lima di antaranya negatif COVID-19, sedangkan lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan swab,” jelasnya. (jwn5)

Rapid Test Covid akan Digelar Berdasar ODP Terbanyak

Semarang, Jowonews.com –Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pemeriksaan cepat virus corona jenis baru akan dilakukan berdasarkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) COVID-19 di suatu daerah. “Prioritas ‘rapid test’ (pemeriksaan cepat) berdasarkan dari data ODP yang paling banyak. Kalau kita lihat data ODP yang paling banyak adalah Kota Semarang dan Kabupaten Temanggung,” katanya di Semarang, Senin. Kendati demikian, Ganjar mengaku belum dapat memastikan kapan pemeriksaan cepat COVID-19 dilakukan di Jateng. “Waktu ‘rapid test’-nya kapan? tergantung, karena sampai hari alatnya belum datang, mau dapat berapa kami juga belum tahu, tapi kami sudah siapkan skenarionya jika terjadi lonjakan (jumlah pasien COVID-19, red.), ‘social distancing’ (pembatasan sosial) atau upaya preventif gagal,” ujarnya. Jika sudah menerima alat pemeriksaan cepat COVID-19, Ganjar siap menerjunkan tenaga kesehatan untuk mengaplikasikannya kepada warganya yang diduga terinfeksi COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar kembali mengimbau masyarakat menaati instruksi pemerintah agar tinggal di rumah masing-masing dan tidak bepergiaan jika tidak ada keperluan mendesak sebagai upaya antisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 di Jateng. “Kami minta tolong, ‘please’ tinggal di rumah,” katanya. (jwn5)

Pemkot Semarang Siapkan 10.000 Rapid Test COVID-19

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Kota Semarang akan melakukan rapid test COVID-19 terhadap masyarakat di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu dengan alokasi alat yang disiapkan mencapai sekitar 10.000 unit. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Minggu mengatakan pelaksanaan rapid diagnostic test tersebut akan dibiayai APBD. Menurut dia, Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk berbagai kegiatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. “Sumbernya dari alokasi dana tak terduga dan pergeseran pos-pos di APBD,” katanya. Selain untuk pelaksanaan rapid test, kata dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembelian peralatan medis, cairan disinfektan, alat pelindung diri, serta kapsul evakuasi. Adapun untuk pelaksanaan rapid test sendiri, lanjut dia, akan diperuntukkan bagi warga Semarang yang masuk dalam kategori sebagai orang dalam pemantauan. Secara teknis, menurut dia, tes akan dilakukan oleh Rumah Sakit Wongsonegoro dengan alokasi sebanyak 2.480 orang dan oleh dinas kesehatan sebanyak 7.920 orang. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang Susi Herawati menjelaskan, rapid test merupakan langkah awal cepat untuk mengidentifikasi penularan corona. Menurut dia, tes ini menggunakan pemeriksaan sampel darah dan usapan tenggorokan yang selanjutnya dikirim ke laboratorium. “Kalau hasil tesnya negatif, 7 hingga 10 hari kemudian akan kami tes lagi untuk memastikan tetap negatif atau ada perubahan,” katanya. (jwn5/ant)

Jika Eskalasi Kasus COVID-19 Meningkat, RSUD Temanggung Siap Tambah Ruang Isolasi

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung, Jawa Tengah, yang kini memiliki 9 ruang isolasi, siap menambah 10 ruang isolasi lagi jika eskalasi kasus COVID-19 meningkat, kata Bupati Temanggung M. Al Khadziq. “Kita siapkan lagi 10 tambahan ruang isolasi sehingga tersedia 19 ruang isolasi dan kalau pun itu belum cukup akan disiapkan lagi satu blok khusus sekitar 10 ruang isolasi lagi,” katanya di Temanggung, Minggu. Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau kesiapan RSUD Temanggung dalam penanganan kasus COCID-19 bersama Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Temanggung. Kemudian, katanya RSUD Temanggung mempunyai 1 dokter spesialis paru dibantu beberapa dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan juga jumlah paramedis yang cukup sesuai dengan jumlah tempat tidur yang disiapkan untuk penanganan COVID-19. “Alhamdulillah dokter dan paramedis semuanya dalam kondisi siap untuk menghadapi masalah ini. Kita harapkan persiapan RSUD Temanggung ini bisa memberikan jaminan ketenangan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung agar tidak panik menghadapi masalah COVID-19 ini,” katanya. Menyinggu orang dalam pantauan (ODP) COVID-10 yang begitu tinggi, dia menyampaikan memang jumlahnya banyak, dirilis pertama ada 367 ODP dan sekarang sudah naik lagi menjadi 588 ODP. “Mereka kita kategorikan sebagai ODP karena mereka baru bepergian dari daerah-daerah yang terjangkit,” katanya. Ia menyebutkan mereka yang masuk kategori ODP, antara lain ada 301 siswa SMAN 1 Temanggung yang baru pulang dari piknik ke Bali, sebagaimana diketahui Pulau Dewata itu merupakan daerah terjangkit. Kemudian 38 warga Pakurejo Kecamatan Bulu juga baru pulang ziarah Wali Songo diteruskan ke Bali. “Mereka waktu pulang ke Temanggung sudah kita semprot dengan cairan disinfektan dan kita periksa serta didata orangnya. Selain itu disarankan supaya tidak bepergian selama 14 hari,” katanya. Ia menyampaikan Pemkab Temanggung juga mendirikan Posko pencegahan COVID-19 di Kowangan, orang yang baru bepergian dari daerah terjangkit diimbau untuk mampir ke posko tersebut guna dilakukan penyemprotan, pendataan, dan cek suhu badan. “Hal ini merupakan langkah kehati-hatian kita suapaya orang-orang yang baru bepergian ini tidak terjangkit virus, kalau pun terjangkit virus kita sudah punya datanya semua,” katanya. Ia menyampaikan dari 5 pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 yang ditangani di RSUD Temanggung, satu di antaranya telah dinyatakan negatif, sedangkan empat lainnya masih menunggu hasil laboratorium. (jwn5/ant)

Dinkes Batang Konfirmasi 4 PDP COVID-19 Diisolasi di RSUD Batang

BATANG, Jowonews.com – Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengisolasi empat pasien dalam pengawasan COVID-19,’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Muchlasin. “Ada empat orang berstatus PDP. Mereka sudah dilakukan isolasi dan mendapat perawatan intensif,” katanya saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Batang, Minggu. Muchlasin menjelaskan sebanyak 4 orang tersebut pada awalnya masuk dalam daftar orang dalam pantauan (ODP) namun kini statusnya masuk PDP. Adapun usia, 4 orang PDP tersebut, kata dia, yaitu termuda 19 tahun dan tertua 40 tahun terdiri atas 2 pasien laki-laki dan 2 pasien perempuan. Ia mengatakan saat ini jumlah orang berstatus ODP terus menurun yaitu semula sebanyak 39 orang kini menjadi 14 orang. Kondisi mereka semakin membaik dan dinyatakan sudah selesai dalam pantauan. “Oleh karena itu, kami minta masyarakat terus waspada terhadap penyebaran virus corona dengan berpola hidup sehat dan bersih, namun tidak perlu panik,” katanya. Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan pencegahan pandemi  COVID-19 antara lain menggencarkan sosialisasi sampai ke tingkat rukun tetangga (RT) agar sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah. Bupati Batang Wihaji mengatakan langkah pemkab dalam upaya pencegahan virus corona secara masif dan terstruktur karena virus itu harus diantisipasi secara serius namun masyarakat tidak harus panik. “Saya minta masyarakat harus terlibat (antisipasi pencegahan) karena jika hanya mengandalkan pemkab maka tidak akan cukup mengingat adanya keterbatasan jumlah pegawai dan anggaran. Oleh karena, perlu solidaritas gerakan bersama mencegah COVID-19,” katanya. (jwn5/ant)

Ganjar Minta Guru Tak Bebani Siswa Tugas Menumpuk Selama Belajar dari Rumah

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kalangan guru di semua tingkatan sekolah agar tidak membebani para pelajar dengan tugas-tugas yang berat selama mengikuti pembelajaran di rumah sebagai antisipasi penyebaran virus Corona jenis baru (COVID-19). “Murid-murid jangan dibebani dengan tugas-tugas yang rata-rata, mereka yang komplain ke saya, bukan justru belajar metode daring tapi guru memberi tugas-tugas yang banyak dengan ‘deadline’ yang ‘mepet’,” katanya di Semarang, Minggu. Menurut Ganjar, selain dinilai tidak efektif pemberian tugas yang berat tersebut justru bisa membuat para siswa dirundung stres. Orang nomor satu di Jateng itu mengaku jika menerima banyak komplain dari para pelajar akibat tugas dari guru yang makin banyak. “Mungkin mereka bosan dan proses belajar daringnya itu tidak interaktif, cenderung satu arah berbentuk beban-beban tugas yang panjang,” ujarnya. Ganjar menyebut jika materi pembelajaran di rumah akan lebih efektif jika berkaitan dengan COVID-19. “Mulai dari apa itu Corona, bagaimana mencegah, perilaku apa yang harus diubah sampai bagaimana bicara dengan temannya agar semua mengerti ‘social distancing’,” katanya. Selain itu, materi atau tugas juga bisa berisi muatan yang bersifat menumbuhkan kreativitas pelajar seperti buah apa yang bisa menjaga ketahanan tubuh, vitamin apa yang harus diminum sehingga tubuh bisa tahan sehingga virus bisa dilawan, buah yang kandungannya mungkin bisa ditanyakan kepada siswa-siswi. Menyikapi hal tersebut, Ganjar mengambil beberapa langkah yakni selain pelajar, mulai Senin (23/3) seluruh guru juga melaksanakan pembelajaran dari rumah alias “work from home” untuk semua tingkatan jenjang pendidikan. Terkait hal itu, Ganjar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota masing-masing. “Guru-guru, anda juga boleh bekerja di rumah, sekolahan dijaga oleh kepala sekolah, TU atau guru piket secara bergantian sehingga mereka bisa bekerja di rumah lebih banyak,” ujarnya. (jwn5/ant)