Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 31 Maret 2020

WNI Baru Datang dari Luar Negeri, Langsung Berstatus ODP

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah menetapkan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru kembali dari luar negeri langsung berstatus sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. “Bagi yang tidak ada gejala dibolehkan dipulangkan ke daerah masing-masing tapi statusnya adalah ODP, jadi sesampainya di daerah harus betul-betul menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Penanganan Arus Masuk WNI dan Pembatasan Perlintasan WNA” melalui “video conference” bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala lembaga terkait. Menurut Presiden, akan ada jutaan pekerja migran Indonesia yang akan pulang dari Malaysia maupun Anak Buah Kapal (ABK) yang akan kembali ke tanah air. “Arus kembalinya WNI dari beberapa negara ini terutama dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati, ini menyangkut bisa ratusan ribu bisa jutaan WNI yang akan pulang,” ungkap Presiden. Presiden menerima laporan bahwa dalam beberapa hari ini setiap hari ada sekitar 3.000 pekerja migran yang kembali dari Malaysia. “Selain pekerja migran di Malaysia, kita juga harus mengantisipasi para kru kapal pekerja ABK di kapal, kita perkirakan 10-11 ribu ABK ini juga perlu dipersiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk ‘menscreening’ mereka,” tambah Presiden. Ia pun menekankan protokol kesehatan tetap harus ketat diberlakukan di bandara, pelabuhan maupun pos lintas batas. “Mereka yang memiliki gejala harus melakukan isolasi di rumah sakit misalnya di pulau Galang,” ungkap Presiden. Hingga Senin (30/3), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.414 kasus dengan 75 orang dinyatakan sembuh dan 122 orang meninggal dunia. Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 30 provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta (698), Jawa Barat (180), Banten (128), Jawa Timur (91), Jawa Tengah (81), Sulawesi Selatan (50), Yogyakarta (18), Kalimantan Timur (17), Bali (19), Sumatera Utara (13), Papua (9), Kalimantan Tengah (7), Kepulauan Riau (3), Sumatera Barat (8), Lampung (8). Selanjutnya Kalimantan Barat (8), Sulawesi Tenggara (3), Riau (2), Nusa Tenggara Barat (2), Sulawesi Utara (2), Aceh (5), Jambi (2), Sumatera Selatan (2), Kalimantan Selatan (5), Sulawesi Tengah (3), Maluku (1), Maluku Utara (1), Kalimantan Utara (2), Papua Barat (2), Sulawesi Barat (1), Bangka Belitung (1) dan yang masih dalam proses verifikasi di lapangan 37 kasus. Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Selasa (31/3) siang terkonfirmasi di dunia ada 785.777 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 37.815 kematian sedangkan sudah ada 165.607 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 164.253 kasus, di Italia 101.739 kasus, di Spanyol 87.956 kasus, di China sebanyak 81.518 kasus, di Jerman 66.885 kasus. Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 11.591 orang, disusul Spanyol 7.716 orang, di China 3.305 orang, di Prancis 3.024 orang dan di Iran sebanyak 2.757 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 186 negara yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19 di negaranya. (jwn5/ant)

Kemenperin Fokus Dorong Produktivitas Industri APD Nasional

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri Alat Pelindung Diri (APD) sebagai upaya penanganan pandemi Virus Corona baru atau COVID-19 di dalam negeri. Kebutuhan APD di domestik kian meningkat, terutama untuk memenuhi permintaan tenaga medis, mengingat semakin bertambahnya penderita penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona tersebut. “Produsen APD tengah menghitung kemampuan produksinya hingga 6-8 bulan mendatang. Perhitungan ini akan disesuaikan dengan jadwal distribusi ke setiap pengguna, seperti rumah sakit yang memang sangat memerlukan,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam lewat keterangannya di Jakarta, Selasa. Khayam menyebutkan dalam kondisi normal atau ketika belum adanya wabah COVID-19, industri APD di dalam negeri memproduksi sebanyak 1 juta unit per bulan. “Namun kondisi saat ini kebutuhan APD jadi terus meningkat. Oleh karena itu, kami juga mendorong para pelaku industri tekstil agar ikut berperan untuk memproduksi APD,” ungkapnya. Kemenperin memberikan apresiasi kepada pelaku industri tekstil di Tanah Air yang turut berpartisipasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong kinerja industri tekstil dalam negeri di tengah tekanan kondisi ekonomi global. “Dengan keterlibatan industri tekstil itu, sehingga kapasitas produksi APD kita bisa lebih dari 17 juta unit per bulan. Kami proyeksi hingga bulan Mei 2020 kebutuhan APD dalam negeri sekitar 3-5 juta unit,” paparnya. Saat ini, Indonesia memiliki 28 produsen APD dengan total kapasitas produksi hingga 17,8 juta unit per bulan. Dari 28 produsen APD tersebut, lima perusahaan sedang menggenjot produksinya, sedangkan sisanya dalam persiapan dan ditargetkan dimulai awal April 2020. “Kami optimistis produksi APD bisa cepat diproduksi, karena kebutuhan bahan baku sudah tersedia. Pada akhir April 2020 diperkiraan 5-10 juta APD bisa didistribusikan,” imbuhnya. APD yang sedang dibutuhkan meliputi pakaian, tutup kepala, masker, handuk, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan dan kacamata pelindung wajah (goggles). Dalam upaya memasok kebutuhan APD ini Kemenperin terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan. (jwn5/ant)

DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM dan Listrik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik guna meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ia mengatakan pemerintah perlu menurunkan harga BBM khusus penugasan yakni Premium dan BBM bersubsidi jenis Solar dengan tetap memperhatikan tingkat keekonomiannya, dalam rangka menjamin akses masyarakat kalangan  bawah terhadap BBM tersebut. “Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga perlu segera menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertalite dan Pertamax yang  disesuaikan daya beli masyarakat saat ini dengan tetap menjamin pasokan dan distribusinya,” ujarnya dalam rilis di Jakarta, Selasa. Dia menuturkan saat ini harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent  sudah di bawah 25 dolar AS per barel atau jauh dari sebelumnya yang di atas 50 dolar AS. Rofik juga mengusulkan pemerintah memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat rentan seperti pekerja informal dan pekerja harian yang paling terdampak COVID-19  berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 900 VA dan 1.300 VA. Tarif listrik golongan tersebut dapat diturunkan minimal Rp250 per kWh atau 18 persen dari saat ini sekitar Rp1.400 per kWh selama empat bulan ke depan mula April sampai Juli 2029. Dengan penurunan harga BBM dan tarif listrik tersebut akan membantu ekonomi masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona, jelas Rofik. (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin: WNI Pekerja Migran dari Malaysia Diawasi Ketat

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Para pekerja migran terdampak kebijakan kawalan pergerakan atau movement control order (MCO) dari Pemerintah Malaysia akan mendapat pengawasan ketat setibanya di Indonesia, termasuk karantina kesehatan jika terdeteksi membawa COVID-19, kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam telekonferensi pers dari Jakarta, Selasa. “Mereka mungkin tidak akan ditampung, seperti yang sebelumnya, tetapi dikembalikan ke daerah bagi mereka yang tidak bermasalah (secara kesehatan), tidak terindikasi. Kecuali kalau yang terindikasi (COVID-19), baru nanti akan dilakukan isolasi,” kata Wapres Ma’ruf. Sebelum menuju ke daerah asal masing-masing, para pekerja migran tersebut akan mendapatkan layanan tes cepat untuk mengetahui kondisi daya tahan tubuh mereka. Selanjutnya, ketika hasil tesnya dinyatakan baik dan diizinkan pulang ke daerah, para pekerja migran itu harus menjalani isolasi diri selama 14 hari. “Mereka yang terindikasi harus diisolasi, karena itu Pemerintah menyiapkan tempat seperti di Pulau Galang, Natuna, untuk mengantisipasi WNI yang pulang. Mereka yang sudah dinyatakan tidak bermasalah, baru boleh kembali ke kampung halamannya masing-masing,”  tuturnya menjelaskan. Wapres Ma’ruf juga meminta para kepala daerah untuk mempersiapkan protokol kesehatan lebih ketat untuk menyambut kedatangan para pekerja migran dari Malaysia. Kepulangan para pekerja migran tersebut, lanjut Wapres, dilakukan secara mandiri. Artinya, Pemerintah tidak memfasilitasi kepulangan mereka dari Malaysia. “Mereka ada yang pulang mandiri, tetapi Pemerintah menyiapkan andai kata terjadi evakuasi terhadap mereka. Kemungkinan-kemungkinan itu sudah disiapkan, berarti harus ada transportasi penjemputan,” ujarnya. (jwn5/ant)

Imbas COVID-19, Pakar Sebut Sensus Penduduk Online Perlu Diperpanjang

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memandang perlu Badan Pusat Statistik (BPS) memperpanjang masa sensus penduduk online (dalam jaringan/daring) yang akan berakhir pada 31 Maret 2020. “Pangkal masalahnya adalah krisis virus corona, sehingga sensus offline oleh petugas BPS menjadi sulit melakukannya,” kata Ketua Lembaga Riset Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) melalui pesan WA-nya, di Semarang, Senin malam. Dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menjelaskan bahwa di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tidak memungkinkan untuk melakukan sensus penduduk secara langsung, sensus online bisa menjadi pilihan jalan keluar. Saat ini, menurut Pratama Persadha, BPS perlu mengumumkan data berapa orang yang sudah melakukan sensus di tiap provinsi, sehingga tiap pemerintah provinsi bisa membantu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk melakukan sensus daring. Pratama yang pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg (BSSN) menekankan bahwa sensus penduduk ini sangat penting, mengingat data pada era digital menjadi krusial, bahkan bisa untuk memetakan kebutuhan setiap wilayah. Dalam hal memanfaatkan data, kata Pratama, Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh dari para raksasa teknologi. Bahkan, setiap hari mereka mengolah data dari media sosial dan berbagai aplikasi, seperti aplikasi zoom yang populer saat ini juga mengambil data-data warganet. Menyinggung kembali soal sensus penduduk, Pratama memandang perlu BPS bergerak secara serius untuk bisa mendorong masyarakat agar mau mengisi sensus penduduk secara daring. Apalagi, saat ini banyak warga yang sedang work from home (WFH), sehingga mempermudah BPS untuk mengajak mereka mengisi sensus penduduk. Namun, dosen Cyber War pada Program Studi S-1 Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini mengingatkan agar pengisian lebih baik di rumah sendiri dengan jaringan internet sendiri. “Jangan gunakan wifi publik karena ada kemungkinan laptop atau smartphone kita disusupi pihak ketiga,” kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini pula. Hal semacam itu, kata Prarama, perlu disosialisasikan juga oleh BPS. Bila perlu dibuat undian berhadiah agar masyarakat terdorong untuk mengisi sensus penduduk secara daring. Berikut cara mudah dan aman mengisi sensus penduduk daring: 1. Siapkan dokumen kependudukan, seperti KTP-el, kartu keluarga (KK), akta nikah/cerai, dan dokumen kependudukan lainnya. 2. Siapkan HP/PC/tablet/laptop yang sudah terkoneksi ke internet, buka laman sensus.bps.go.id, kemudian masukkan NIK dan nomor KK. Jika benar, sistem akan menampilkan seluruh data anggota keluarga sesuai dengan KK. 3. Periksalah data setiap anggota keluarga. 4. Perbarui data setiap anggota keluarga, seperti nama lengkap, pekerjaan, alamat, dan lain-lainnya. 5. Tambahkan anggota keluarga baru jika belum terdaftar, seperti bayi yang baru lahir. 7. Hapus anggota keluarga yang seharusnya sudah tidak terdaftar, seperti anggota keluarga yang telah meninggal dunia. 8. Perbarui data tempat tinggal, seperti luas lantai terluas, daya listrik, kepemilikan, dan lain-lainnya. 9. Simpan data. Sistem akan menampilkan tombol simpan/kirim jika semua data sudah terisi atau ter-update. (jwn5/ant)

Dua Dusun di Purbalingga Berlakukan Isolasi Mandiri

oleh

PURBALINGGA, Jowonews.com – Dua dusun di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memberlakukan isolasi mandiri bagi warganya guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. “Kami sudah mendapat laporan ada dua dusun di dua desa yakni Dusun Bawahan Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang, dan Dusun Kecombron, Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, yang melakukan isolasi mandiri,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin. Bupati telah meminta jajaran Pemkab Purbalingga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait istilah isolasi mandiri dan “lockdown”. “Isolasi mandiri bukan lockdown, tapi lebih kepada upaya proteksi untuk melindungi warganya. Keputusan ‘lockdown’ ada di Pemerintah Pusat. Selain itu terkait konsekuensi jika dilakukan isolasi mandiri adalah apakah desa mampu membiayai kebutuhan hidup warganya, ini tentunya juga harus dipikirkan dengan kemampuan keuangan desa,” katanya. Sementara itu, Camat Pengadegan Joko Pribowo mengatakan pemerintah desa telah memberlakukan isolasi mandiri bagi 256 keluarga di Dusun Kecombron. “Pihak desa melakukan isolasi setelah ada salah satu warga yang baru kembali dari Jakarta dinyatakan positif COVID-19. Warga itu sempat melakukan kontak dengan warga lainnya saat menghadiri hajatan. Pemerintah desa tengah menghitung biaya kompensasi selama warga diisolasi sekitar 14 hari,” katanya. Sementara itu Kepala Desa Gunungwuled, Latif mengatakan di Dusun Bawahan, Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang ada 30 kepala yang diminta melakukan isolasi mandiri. “Langkah ini diambil pihak pemerintah desa setelah satu satu warga dinyatakan positif COVID-19. Kami memberikan kompensasi kepada setiap keluarga Rp50 ribu per hari selama masa isolasi mandiri,” katanya. (jwn5/ant)

KPU Rembang Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020

oleh

REMBANG, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menunda sejumlah tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menyusul mewabahnya COVID-19. “Sesuai dengan surat KPU RI, kami menunda tahapan sampai ada instruksi selanjutnya,” kata Ketua KPU Kabupaten Rembang M. Ika Iqbal di Rembang, Senin. Ia mengungkapkan tahapan yang ditunda pelaksanaannya, yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pemutakhiran data pemilih. KPU Rembang juga akan menunda masa kerja PPK dan sekretariat PPK mulai 1 April 2020 sampai ada keputusan KPU RI selanjutnya. Berdasarkan jadwal, pembentukan PPS ditargetkan selesai pada 21 Maret 2020, sedangkan pembentukan PPDP dijadwalkan dimulai 26 Maret 2020 dan berakhir pada 15 April 2020. Sementara tahapan pemutakhiran daftar pemilih dijadwalkan mulai 23 Maret 2020 untuk penyusunan daftar pemilih oleh KPU dan disampaikan kepada PPS, sedangkan pemutakhiran dijadwalkan 18 April 2020. Untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dijadwalkan 20 Juli 2020, kemudian diumumkan 22 September 2020. Adapun jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Rembang dilaksanakan pada 23 September 2020. (jwn5/ant)

Antisipasi COVID-19, Pemkot Magelang Batasi Kendaraan Masuk

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Dinas Perhubungan Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan pembatasan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Magelang, khususnya kendaraan dari luar kota untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona (COVID-19). Kabid Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang Noor Singgih, di Magelang, Senin, mengatakan pembatasan kendaraan dari luar kota masuk ke jalan utama di Kota Magelang tersebut dilakukan mulai hari ini pukul 15.00 WIB. Singgih mengatakan penutupan arus lalu lintas dilakukan di Simpang Tiga Kebonpolo. “Pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Magelang tersebut hanya untuk kendaraan yang berasal dari luar kota. Sedangkan, bagi masyarakat Kota Magelang yang akan bepergian menuju kota, seperti Alun-Alun, Pecinan, dan lainnya masih bisa melewati Jalan A Yani setelah pertigaan Kebonpolo,” katanya. Kemudian, kendaraan dari luar kota seperti Semarang, Temanggung, Wonosobo, dan lainnya yang akan bepergian ke arah Yogyakarta atau Purworejo, diarahkan berbelok ke kiri melewati Jalan Urip Sumoharjo, Canguk, Jalan Soekarno-Hatta, dan sesampainya di Simpang Tiga Soka depan Hotel Trio bisa melanjutkan perjalanan sesuai arah yang dituju. Di Simpang Tiga Kebonpolo di Jalan A Yani yang berada di sebelah barat pertokoan eks PJKA Kebonpolo tersebut, petugas dari Dinas Perhubungan Kota Magelang memasang pembatas jalan untuk menutup akses jalan dari arah utara menuju kota. “Pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam Kota Magelang tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran Virus Corona ke wilayah Kota Magelang dari daerah lain,” katanya. Menurut dia, pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan pembatasan tersebut akan berlangsung. Dalam dua tiga hari ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut dia, selain ruas Jalan A Yani di Simpang Tiga Kebonpolo, pihaknya juga akan menutup arus lalu lintas dari arah selatan (Yogyakarta) menuju arah kota di Simpang Tiga Soka yang menuju arah Jalan Jenderal Sudirman. Pihaknya juga sedang mengkaji, untuk pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam kota dari arah barat (Purworejo). (jwn5/ant)