Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 1 April 2020

Jateng Siap Berlakukan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan Provinsi Jawa Tengah siap menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi virus corona jenis baru (COVID-19). “Sudah siap melaksanakan, Jateng sudah membuat satu protokol agar peraturan itu ditaati dengan berbagai pertimbangan, termasuk sosial dan ekonomi,” katanya di Semarang, Selasa. Ganjar mengaku sudah memerintahkan seluruh bupati/wali kota se-Jateng untuk menghitung sumber daya yang ada kecamatan sampai desa. “Ada berapa toko logistik, bank, rumah sakit, suplai air bersih bagaimana. Kalau nantinya ini dilakukan dan mereka harus membantu, maka semua bisa dikelola dengan baik agar semuanya lancar,” ujarnya. Bahkan, lanjut Ganjar, percobaan sudah dilakukan dengan model isolasi di tingkat desa, termasuk menggerakkan Satpol PP, Linmas yang bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjadi polisi COVID-19 yang memberikan edukasi pada masyarakat agar menjaga jarak. “Sebenarnya kami sudah melakukan satu improvisasi di daerah, tentunya dengan mengedepankan kondisi sosial, kultural dan psikologis masyarakat,” katanya. Menurut Ganjar, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan pandemi COVID-19 di suatu daerah. “Apa sih prinsipnya dari aturan itu? Ya jaga jarak. Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, dengan cara itu maka bisa melindungi,” ujarnya. Seperti diwartakan, presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Indonesia berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi COVID-19 dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor. Alasan memilih status tersebut adalah karena COVID-19 telah menjadi penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dasar hukum yang digunakan menurut Presiden Jokowi adalah UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut. (jwn5/ant)

PLN Siap Bebaskan Tagihan Listrik Bagi 24 Juta Pelanggan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan kesiapannya dalam mendukung penuh kebijakan Pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020. “Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini di Jakarta, Selasa malam. Dirinya menambahkan, adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global COVID-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak pandemi. “Saat ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah. Berkegiatan di rumah. Tujuannya untuk mencegah penularan yang makin luas. Pembebasan dan diskon tarif listrik ini diharapkan dapat mendukung hal tersebut. Jadi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, tidak harus khawatir dalam menggunakan listrik selama musim yang sulit ini,” pungkas Zulkifli. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA (Volt Ampere) selama April, Mei, dan Juni 2020 sebagai stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, di tengah pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19. “Tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan,” kara Presiden Jokowi. Selain itu Kepala Negara juga memutuskan memangkas tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan 900 VA. “Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan akan didiskon 50 persen artinya bayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni,” ujar Presiden Jokowi. Pembebasan biaya listrik ini merupakan salah satu dari enam kebijakan bantuan pemerintah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi di segmen bawah, menyusul tekanan akibat pandemi COVID-19. (jwn5/ant)

Pemkab Magelang Perpanjang Penutupan Objek Wisata

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memperpanjang penutupan sementara sejumlah tempat tujuan wisata guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19), kata Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang Iwan Sutiarso. Iwan di Magelang, Selasa, menyebutkan ada tujuh tempat wisata yang ditutup sementara, yakni Ketep Pass, Taman Wisata Air Kalibening, Pemandian Air Hangat Candi Umbul, Taman Rekreasi Mendut, Telaga Bleder, Candi Mendut, dan Candi Pawon.  Ia menuturkan sebelumnya Disparpora Kabupaten Magelang telah melakukan penutupan sementara objek wisata tersebut pada 16 – 30 Maret 2020. Menurut dia, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada diperpanjang lagi mulai 31 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.  “Tetap ditutup sampai dengan permasalahan Covid-19 mereda dan dinyatakan aman,” katanya. Kabag Pemasaran dan Promosi Ketep Pass, Edward Alfian menyampaikan selama penutupan sementara digunakan untuk melakukan pembenahan lokasi wisata dan secara berkala dilakukan penyemprotan disinfektan.  “Kami melakukan pembenahan dan penyemprotan disinfektan secara berkala 2 hari sekali,” katanya. Edward menuturkan meskipun sudah ada pengumuman ditutup sementara, terkadang masih ada wisatawan yang datang. Namun setelah diberikan penjelasan, mereka juga bisa memahami. (jwn5/ant)

Tiga Orang Tewas Akibat Truk Rem Blong di Brebes

oleh

BREBES, Jowonews.com – Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk gandeng dan dua mobil serta sebuah sepeda motor di ruas jalan simpang pertigaan terminal lama Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengakibatkan tiga korban meninggal dunia dan empat korban lainnya mengalami luka-luka, Selasa siang. Informasi yang dihimpun menyebutkan, berawal saat truk gandeng yang dikemudikan Taufiqurohman (45) warga Bantar Kawung, Kabupaten Brebes yang melaju dari arah Purwokerto menuju Bumiayu dengan kecepatan sedang. Namun, saat di lokasi kejadian dengan kondisi jalan menurun, truk gandeng yang sarat muatan tersebut melaju tidak terkendali sehingga menabrak tembok rumah penduduk setempat. Setelah menabrak tembok rumah penduduk, truk tetap terus melaju hingga menabrak truk KBM dan Toyota Kijang Inova berpelat nomor polisi B-2418-BKQ, serta sepeda motor yang berada di depannya. Sementara truk gandeng yang diduga mengalami rem blong ini terus melaju hingga akhirnya berhenti setelah terperosok masuk ke jurang. Kepala Unit Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Brebes Iptu Prapto mengatakan bahwa saat ini polisi sedang menyelidiki kasus kecelakaan beruntun ini. Pada kecelakaan itu, kata dia, sebanyak tiga orang tewas yaitu 2 orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan seorang korban lainnya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit, serta 4 korban lainnya mengalami luka-luka. Sebanyak tiga korban meninggal dunia yaitu Karmain (45) warga Pagojegan, Paguyangan, Bari (60) warga Bantar Kawung , Kabupaten Brebes, dan Warsono (30), warga Kramat, Kabupaten Tegal. “Saat ini, korban luka-luka masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Siti Aminah Bumiayu. Kita masih menyelidiki kasus kecelakaan ini,” ujarnya. (jwn5/ant)

Polri-TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan Skala Besar Serentak di Semarang

oleh

SEMARANG, Jowonews.com –TNI dan Polri bersama instansi terkait lainnya di Kota Semarang melakukan penyemprotan besar-besaran disinfektan di berbagai titik di Ibu Kota Jawa Tengah itu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Selasa. Selain jalan protokol di Kota Semarang, disinfeksi juga dilakukan di sejumlah kecamatan yang merupakan zona merah penyebaran Corona. “Ada 7.300 personel gabungan TNI, Polri, instansi pemerintah, BPBD, hingga relawan yang diterjunkan,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Rycko Amelza Dahniel. Seluruh kendaraan taktis jenis meriam air milik kepolisian diterjunkan untuk melakukan penyemprotan di jalan-jalan utama Kota Semarang. Penyemprotan di jalan-jalan utama dibagi dalam empat kelompok besar. Sementara untuk titik-titik yang masuk dalam zona merah, penyemprotan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Menurut kapolda, upaya memutus mata rantai pandemik COVID-19 tidak hanya dengan penyemprotan disinfektan. “Imbauan kepada masyarakat untuk menjaga jarak, tetap di rumah, serta selalu menjaga kebersihan diri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” ujarnya. (jwn5/ant)

Jateng Bagi-bagi 1.000 Nasi Kotak Kepada Mitra Ojek Online

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membagikan 1.000 nasi dibungkus kardus kotak untuk makan siang kepada mitra ojek daring dari berbagai aplikasi sebagai wujud kepedulian bagi pihak-pihak yang terdampak wabah virus Corona jenis baru (COVID-19). Pembagian nasi bungkus kardus kotak kepada para mitra ojek “online” dilakukan dengan sistem pelayanan tanpa turun dari kendaraan (drive thru) di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Selasa. Kegiatan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya kebijakan pembatasan berbagai aktivitas masyarakat sejak beberapa hari lalu sebagai antisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 sehingga pendapatan ojek “online” turun akibat minimnya orderan. Selama pembagian nasi kotak, petugas berulangkali mengingatkan sejumlah orang tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak bergerombol. Dalam waktu kurang dari satu jam, 1.000 nasi kotak habis dibagikan kepada para mitra ojek “online” oleh beberapa ASN dengan dibantu aparat TNI-Polri dan Satpol PP. Salah seorang mitra ojek “online” Agus Ali Mahmud mengapresiasi pembagian nasi kotak ini karena sangat membantu dirinya. “Sekarang ini orderan minim karena perkantoran, sekolah, dan mal tutup sehingga pendapatan turun hingga 40 persen lebih,” katanya. Anjar Farida, perempuan yang berprofesi sebagai ojek “online” juga mengaku terpaksa tetap bekerja di tengah pandemi COVID-19, meskipun sepi orderan. “Kondisi sekarang sangat susah, sehari paling hanya bisa dapat tiga trip, biasanya bisa 10 trip lebih,” ujarnya. Ia mendapat informasi pembagian nasi kotak ini dari grup WhatsApp di kalangan mitra ojek “online”. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah Edy Supriyanta menjelaskan bahwa pembagian nasi kotak bagi mitra ojek “online” ini menggunakan sebagian anggaran dari APBD Pemprov Jateng dan sumbangan dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat. “Harapannya ini dapat meringankan teman-teman ojol dan masyarakat yang membutuhkan, rencananya dilakukan selama dua pekan dan jumlahnya akan ditambah,” katanya. (jwn5/ant)

Pakar Minta Pemerintah Jangan Terapkan Darurat Sipil Untuk Kendalikan COVID-19

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho mengharapkan pemerintah untuk tidak menerapkan darurat sipil dalam rangka pengendalian penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). “Saya kira istilah darurat sipil perlu diluruskan, enggak tepat itu. Kalau darurat sipil itu nanti menyangkut tentang keamanan negara,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengan, Selasa. Hibnu mengatakan hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa penerapan pembatasan sosial berkala besar untuk mengendalikan penularan COVID-19 perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil. Menurut dia, permasalahan yang terjadi saat ini bukan masalah keamanan negara, melainkan kepatuhan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya pencegahan penularan COVID-19. Dengan demikian, penggunaan istilah darurat sipil harus diluruskan. “Oleh karena itu, saya kira perlu dengan tindakan-tindakan persuasif yang terus dilakukan untuk tertib karena ini ‘kan menyangkut kebiasaan,” katanya. Jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan sanksi hukum pidana, menurut dia, bisa tambah berat dan menambah narapidana. “Sekarang saja yang namanya LP (lembaga pemasyarakatan) sudah overload. Kalau sanksi hukum untuk mengarahkan ke ketertiban itu berupa denda, tidak masalah. Akan tetapi, kalau pidana kurungan, itu terlalu jauh kalau sampai diterapkan,” katanya. Menurut Hibnu, saat sekarang yang dibutuhkan adalan tindakan semua pihak untuk saling mengingatkan dan koordinasi dalam rangka pencegahan untuk menjaga ketertiban. “Ini kondisi global, bukan kondisi nasional sehingga perlu sama-sama memerangi COVID-19,” katanya. Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial berkala besar untuk mengendalikan penularan COVID-19 perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil. “Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas mengenai penanggulangan COVID-19 yang diselenggarakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3). Presiden memandang perlu penyiapan peraturan yang lebih jelas sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna mendukung penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya mengendalikan penularan COVID-19. “Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah, adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah,” kata Presiden menegaskan. (jwn5/ant)

Dokter Jelaskan Masker Kain Kurang Efektif Untuk Cegah Penularan COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Dokter Spesialis Paru RSUP Persahabatan, Erlina Burhan menyampaikan bahwa penggunaan masker kain ternyata kurang efektif mencegah penularan virus corona jenis baru penyebab COVID-19 dan hanya bisa digunakan sebagai pilihan terakhir. “Kenapa? Karena masker kain tidak bisa memproteksi masuknya semua partikel dan ini tidak disarankan bagi tenaga medis. 40 hingga 90 persen partikel bisa menembus masker. Idealnya dikombinasikan dengan penutup wajah,” ujar Erlina dalam keterangan pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu. Menurut dia, terdapat sejumlah mekanisme penularan virus, dua di antaranya melalui droplet dan airbone (partikel kecil yang terbawa udara). Masker kain ini memang memiliki perlindungan dari droplet, meski kecil. Tingkat perlindungan bagi partikel droplet ukuran tiga mikron hanya 10 sampai 60 persen. Jadi masih tergolong tinggi potensi penularannya. “Masker kain, perlindungan terhadap droplet ada, tapi tidak ada perlindungan terhadap aerosol atau partikel yang airbone,” kata dia. Meski begitu, kata dia, pengunaan masker kain ini bisa digunakan sebagai pilihan terakhir jika ketersediaan masker bedah sudah sangat langka di pasaran. Tapi itu pun dengan catatan, bahwa yang wajib menggunakan masker bedah adalah orang sakit dan tenaga medis, sementara masyarakat sehat dapat menggunakan masker bedah jika keluar rumah atau merawat orang sakit. “Kalau orang sehat memborong dan memakai (masker bedah) maka ketersediaan masker ini tidak ada lagi bagi tenaga kesehatan maupun orang sakit, dan ini berbahaya kalau orang sakit tidak ada akses terhadap masker bisa jadi orang sakit ini jadi sumber penularan kita semua,” kata dia. Sementara masker bedah, efektif mencegah partikel airbone ukuran 0,1 mikron dari 30 hingga 95 persen. Namun masih memiliki kelemahan yakni tidak bisa menutupi permukaan wajah secara sempurna terutama di sisi samping kiri dan kanan masker. “Dan kelemahan lainnya hanya bisa digunakan sekali pakai,” kata dia. Adapun masker N95, memang tingkat efektifitas pencegahan penularan mencapai 95 persen namun masker ini tidak boleh dipakai oleh sembarang orang dan menjadi protokol wajib tenaga kesehatan yang harus berkontak langsung dengan pasien penderita. “N95, masker ini mempunyai proteksi yang baik untuk droplet dan juga memiliki proteksi aerosol. Makanya dianjurkan oleh tenaga medis, bukan masyarakat, dan efektifitasnya cukup tinggi partikel ukuran 0,1 mikron aerosol sampai 95 persen,” kata dia. (jwn5/ant)