Jowonews

Hari: 5 April 2020

Pemkot Solo Bagikan 40.000 Sembako untuk Warga Terdampak Corona

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta membagikan bantuan 40.000 paket sembako kepada warga miskin yang terdampak kejadian luar biasa (KLB) virus corona baru (COVID-19) di Solo, Minggu. Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo di Solo, Minggu, mengatakan pembagian paket sembako dilakukan petugas dengan mengantarkan ke rumah masing-masing warga miskin untuk menghindari kerumunan massa. “Kami siapkan 40.000 paket sembako untuk didistribusikan kepada warga miskin terdampak COVID-19 di Solo, ” katanya. Paket sembako itu, terdiri atas beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, telur, dan mi instan. Rudyatmo mengharapkan pembagian paket sembako itu meringankan beban warga miskin yang mengalami kesulitan akibat lumpuhnya perekonomian di Solo setelah daerah setempat berstatus KLB COVID-19. “Kami membagikan paket sembako menggunakan data warga miskin, berdasarkan nama dan alamat yang terdapat di 54 kelurahan di Solo,” katanya. Ia menjelaskan pemberian paket sembako dua kali dengan dipantau petugas sehingga dapat dipastikan tepat sasaran. Pemkot Surakarta juga berharap, warga yang mampu tidak meminta bantuan paket sembako. Namun, pihaknya mengajak warga mampu di Solo tergerak harinya dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu warga miskin terdampak pandemi COVID-19. Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surakarta Ahyani mengatakan total dana yang dikeluarkan pemkot untuk pengadaan 40.000 paket sembako Rp10 miliar bersumber APBD 2020. “Hal itu, hasil rasionalisasi anggaran sejumlah kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surakarta,” kata dia. Setiap paket sembako senilai sekitar Rp250 ribu, sedangkan sasarannya 40.000 keluarga di Solo, sehingga totalnya Rp10 miliar. (jwn5/ant)

Gugus Tugas Covid-19: Disinfektan Tak Boleh Disemprotkan ke Tubuh Manusia

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat agar tidak menyemprotkan langsung cairan disinfektan ke tubuh meski diketahui ampuh membasmi virus corona baru itu maupun kuman. “Disinfektan hanya boleh untuk benda atau barang sehingga tidak disarankan untuk disemprotkan ke tubuh manusia,” kata dia dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Minggu. Atas hal itu, ia menyarankan masyarakat untuk menghindari penggunaan bilik disinfektan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan RI yang tidak menganjurkan alat itu. Disinfektan dalam edaran Kemenkes RI merupakan bagian dari upaya pencegahan kedua setelah upaya pencegahan pertama berupa cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemenkes menganjurkan disinfektan lebih baik digunakan untuk bahan campuran mencuci baju usai berpergian dari luar rumah sehingga baju tersebut dapat terhindar dari virus, termasuk COVID-19. Ia pun menganjurkan masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk lebih memperbanyak wastafel portabel sehingga memudahkan masyarakat yang berpergian untuk dapat sering mencuci tangan sebagai langkah pertama mencegah COVID-19. “Kita ada baiknya dengan swadaya masyarakat untuk membuat dan memperbanyak tempat cuci tangan di area publik yang dapat diakses di tempat umum, di tempat transportasi umum, supermarket, tempat belanja, dan sebagainya,” ujar Wiku. Ia berharap, anjuran itu diterapkan secara disiplin oleh seluruh masyarakat mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah pusat sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. “Jika kita menerapkan disiplin perilaku ini, baik nasional, provinsi, kota, desa, RW/RT sampai tingkat keluarga kami sangat percaya bahwa kita bisa secepatnya menekan kasus ini,” tutup Wiku. (jwn5/ant)

Purwarupa qPCR Test Kit untuk COVID-19 Buatan Indonesia Rampung

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Purwarupa (prototipe)test kit qPCR COVID-19 buatan Indonesia telah selesai dibuat dan diklaim secara teruji mampu mendeteksi virus SARS-CoV-2 dengan akurat. Proses desain dan uji laboratorium akurasi test kit yang diberi nama Nusantara TFRIC-19 tersebut selesai pada Jumat (4/4). Pengembangan alat tes ini dilakukan oleh Nusantics sebagai bagian dari Gugus Tugas/Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19 (TFRIC19) yang dibentuk oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). CTO Nusantics Revata Utama melalui keterangannya, Minggu, menjelaskan bahwa Nusantics mendesain Nusantara TFRIC-19 dengan menggunakan data genomic virus SARS-CoV-2 yang menyebar di Asia. “Kami melakukan uji akurasi dan validasi prototipe terhadap strain Asia. Hasilnya, Nusantara TFRIC-19 bisa mengidentifikasi strain COVID-19, yang berdasarkan data sudah mirip dengan prediksi mutasi strain Indonesia,” kata Revata. Nusantics melakukan analisis bioinformatika pada tahap pertama dengan mencocokkan (alignment) sekuens genetika virus SARS-CoV-2 yang mewabah di Asia untuk memilih gen sasaran. Dari analisis bioinformatika, Nusantics memutuskan mendesain Nusantara TFRIC-19 untuk menyasar dua gen virus SARS-CoV-2 yaitu Gen RdRP (yang menghasilkan enzim untuk mereplikaksi virus saat menginfeksi sel manusia) dan Gen N (yang melindungi inti RNA virus). Lalu, sensitivitas test kit diuji dengan menggunakan isolat RNA dari luar negeri. Isolat dari luar negeri digunakan untuk mempercepat pengembangan, selama isolat RNA lokal belum tersedia. Hasil uji laboratorium membuktikan bahwa Nusantara TFRIC-19 bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 secara spesifik, dan tidak bereaksi terhadap genome virus SARS-CoV-1 atau virus corona lain. Nusantics selanjutnya akan melakukan uji laboratorium menggunakan sampel virus SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia. Dana genomic dari virus lokal akan digunakan untuk menyempurnakan prototipe Nusantara TFRIC-19. Gugus Tugas BPPT untuk COVID-19 saat ini masih menunggu untuk mendapatkan sampel virus lokal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes). Penyempurnaan prototipe Nusantara TFRIC-19 diperkirakan selesai dalam 2—3 hari setelah sampel didapatkan. “Validasi dengan strain virus Asia menunjukkan bahwa Nusantara TFRIC-19 mampu mendiagnosis COVID-19 dengan akurat. Namun, kami akan menyempurnakannya dengan menggunakan informasi genomic virus lokal,” kata CEO Nusantics Sharlini Eriza Putri. “Ini alasannya, kenapa sampel strain lokal sangat penting. Setelah mendapatkan sampel lokal, kami akan melakukan validasi akurasi Nusantara TFRIC-19 dengan strain Indonesia. Setelah itu, kita bisa masuk ke tahap produksi massal,” ujarnya melanjutkan. Gerakan Indonesia Pasti Bisa yang diinisiasi oleh East Ventures, menggalang pendanaan Rp10 miliar untuk mendukung upaya Gugus Tugas Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19 dalam mengembangkan dan memproduksi test kit COVID-19 buatan Indonesia. Rencananya, test kit hasil pengembangan Nusantics akan diproduksi massal oleh BPPT, Bio Farma, dan Indonesia International Institute for Life Science. Dana yang dikumpulkan melalui gerakan “Indonesia Pasti Bisa” akan digunakan untuk membiayai pembelian material dan bahan baku untuk memproduksi 100.000 test kit qPCR. (jwn5/ant)

Studi Terbaru, Semua Orang Harus Pakai Masker

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Meskipun Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan hanya mereka yang sakit yang mengenakan masker, ternyata studi terbaru mengarahkan semua orang harus bermasker untuk mencegah penularan infeksi virus corona baru (COVID-19). Apakah Anda merasa sedang sakit atau sehat tanpa keluhan, sebaiknya Anda mengenakan masker terutama ketika bepergian pada situasi sekarang. Kenapa? Karena, berdasarkan studi terbaru oleh Komisi Tetap Penyakit Menular dan Ancaman Abad 21 di Amerika Serikat, virus corona bisa menular melalui percakapan dan pernapasan normal dengan orang yang terpapar. Kesimpulan studi yang dipublikasikan di laman Academy of Science Engineering Medicine dan menjawab pertanyaan resmi Gedung Putih itu secara tegas menyebut bahwa virus corona bisa menyebar hanya melalui percakapan dan pernapasan. Setelah konfirmasi dari para ilmuwan itu, Amerika Serikat bahkan sekarang menganjurkan semua warganya mengenakan masker, pembaruan imbauan yang disampaikan dua hari lalu. Produksi masker di AS pun digenjot. Gugus Tugas COVID-19 Gedung Putih, sesuai dengan Undang-Undang Produksi Pertahanan, disarankan untuk mengarahkan pangkalan manufaktur meningkatkan kapasitas produksi masker, di luar upaya 3M, yang telah menggandakan produksi masker N95 global menjadi sekitar 100 juta sebulan. Mereka juga berencana untuk mendorong menjadi 2 miliar masker dalam setahun. Negara ini harus menggunakan kembali kapasitas produksi yang ada untuk mengatasi pasokan kritis dan memberikan tantangan bagi produsen nasional untuk menghasilkan surplus 1 miliar masker pada akhir April 2020 dan setidaknya 1 miliar per minggu sesudahnya. Upaya itu akan mencukupi kebutuhan beberapa masker semua orang Amerika per minggu. Biaya produksi diharapkan kurang dari 1 dolar per masker atau 1 miliar dolar per minggu, tulis TechCrunch. “Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (The Centers for Disease Control/CDC) merekomendasikan orang Amerika mengenakan masker kain,” kata Trump dalam briefing pers coronavirus Jumat (3/4). “Ini sukarela. Saya tidak berpikir saya akan melakukannya,” tambahnya. CDC memperbarui situs webnya Jumat untuk menambahkan bagian pada masker pelindung. “Kami sekarang tahu dari penelitian baru-baru ini bahwa sebagian besar orang dengan coronavirus tidak memiliki gejala (asimptomatik) dan bahkan mereka yang pada akhirnya mengembangkan gejala (pra-gejala) dapat menularkan virus kepada orang lain sebelum menunjukkan gejala.” Sehubungan dengan bukti baru ini, CDC merekomendasikan untuk mengenakan masker kain dalam pengaturan publik di mana langkah-langkah jarak sosial lainnya sulit untuk diterapkan di daerah-daerah tertentu. CDC merekomendasikan warga AS mengenakan masker kain karena masker bedah saat ini pasokannya sangat terbatas. (jwn5/ant)

Indonesia Akan Terima 50 Ribu Alat Tes COVID-19 dari Korsel Hari Ini

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Sekitar 50.000 alat tes pemeriksaan COVID-19 dari Korea Selatan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada pukul 15:40 WIB, Minggu, dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA879, demikian informasi yang diterima dari Duta Besar RI untuk Korsel Umar Hadi via pesan singkat di Jakarta hari ini. “Hari ini, 5 April 2020, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Seoul didukung Garuda Indonesia telah memfasilitasi pengiriman bantuan dari LG Group, yaitu LG Electronics, LG Chem, LG Innotek, dan LG Internasional, kepada Pemerintah Indonesia berupa PCR (Polymerase chain reaction) diagnostic kit sejumlah 50.000 tes (unit, red),” kata Dubes Umar. LG Group merupakan perusahaan multinasional bidang elektronik dan teknologi yang berpusat di Distrik Yeongdeungpo, Seoul, Korea Selatan. Sejak berdiri pada 1947, perusahaan itu sampai saat ini memiliki cabang dan anak perusahaan yang beroperasi di lebih 80 negara, termasuk Indonesia. “Bantuan PCR diagnostic kit tersebut adalah bentuk kontribusi LG Group dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia memerangi wabah COVID-19. LG Group selama ini telah berkoordinasi dan berkonsultasi erat dengan KBRI Seoul dalam mempersiapkan bentuk dan cara pengiriman bantuan ke Indonesia​​​​​​​,” terang Dubes Umar. PCR, yang lebih dikenal dengan tes swab, merupakan salah satu metode pemeriksaan COVID-19 yang dilakukan dengan mengambil sampel cairan dari saluran pernapasan. Peneliti di laboratorium kemudian akan mencari genom virus dalam sampel yang diambil dari jaringan tubuh. Pemerintah Indonesia melaporkan total pasien COVID-19 per 4 April mencapai 2.092 pasien positif. Dari jumlah itu, 191 pasien meninggal dunia dan 150 lainnya dinyatakan sembuh. Dalam waktu 24 jam dari 3 April sampai 4 April, ada penambahan 106 kasus baru COVID-19, kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto di Jakarta, Sabtu. (jwn5/ant)

Yasonna: Hanya Orang Tumpul Kemanusiaan Tak Terima Pembebasan Napi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi COVID-19. “Saya mengatakan hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas ‘over’ kapasitas,” kata Yasonna melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu. Hal ini merespon sejumlah pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah untuk membebaskan para narapidana di tengah pandemi COVID-19. Yasonna sendiri sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 pada 30 Maret 2020 bagi 30 ribu narapidana dan anak yang juga dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar. “Ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan sub-komite PBB Anti Penyiksaan,” ungkap Yasonna. Bahkan, menurut Yasonna, kritik tersebut lebih banyak berimajinasi dan memprovokasi. “Yang tidak enak itu, ada yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial,” tambah Yasonna. Padahal menurut Yasonna negara-negara di dunia juga telah merespon himbauan PBB tersebut, contohnya Iran membebaskan 95 ribu orang termasuk mengampuni 10 ribu tahanan dan Brazil membebaskan 34 ribu narapidana. “Sekedar untuk tahu kondisi lapas penghuni laki-laki dan penghuni perempuan, ‘it’s against humanity’,” tegas Yasonna.Salah satu pihak yang memprotes kebijakan terkait pembebasan napi itu adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kemungkinan pembebasan napi kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dapat dibebaskan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Menurut data ICW, jumlah narapidana korupsi juga tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya. Data Kemenkumham pada 2018 menyebutkan bahwa jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi.Artinya narapidana korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Yasonna sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyatakan napi pidana khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas/rutan, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012. Narapidana kasus narkotika masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani dua per tiga masa pidananya sekitar 15.482. Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana dua per tiga masa pidana sebanyak 300 orang. Untuk narapidana kasus narkotika hanya yang masa tahanan 5-10 tahun sehingga bandar narkoba yang umumnya dihukum di atas 10 tahun tidak termasuk yang menerima pembebasan. Sedangkan narapidana kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan berdasar pertimbangan imun tubuh lemah. Revisi PP 99/2012 itu pun dikatakannya baru usulan dan belum dilakukan pembahasan. (jwn5/ant)

31.786 Napi Anak dan Dewasa Telah Dibebaskan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaporkan hingga Sabtu, sebanyak 31.786 narapidana (napi) dewasa dan anak telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). “Angka itu akan terus bergerak, jajaran kami terus mendata narapidana dan anak yang memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 untuk dirumahkan melalui asimilasi dan integrasi,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan,Nugroho, dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 adalah peraturan yang memuat syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dewasa dan anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Nugroho mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa narapidana dan anak merupakan bagian dari kelompok yang rentan tertular COVID-19, walaupun jajaran pemasyarakatan telah menerapkan langkah-langkah pencegahan. “Kondisi ini semakin dipicu permasalahan overcrowding yang terjadi hampir di seluruh lapas dan rutan seluruh Indonesia,” kata dia. Nugroho menegaskan bahwa narapidana dan anak yang diberikan asimilasi dan integrasi adalah mereka yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. “Mereka yang menjalankan asimilasi dan integrasi adalah yang tidak terkait PP 99, termasuk kasus tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ramai dibicarakan,” kata Nugroho. “Selain tidak terkait PP 99 Tahun 2012, mereka yang bisa diberikan asimilasi di rumah pastinya sudah melalui penilaian perilaku yang ketat. Mereka telah mengikuti program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pidana,” ujar dia pula. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa 30.000 lebih narapidana dan anak yang telah dibebaskan kini berada dalam pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selama masa tersebut, kata dia, narapidana dan anak tersebut wajib mengikuti bimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dengan wajib lapor. “Karena kondisi seperti ini, maka pembimbingan dan pengawasaan dilakukan secara daring melaui video call atau fasilitas sejenis oleh PK BAPAS,” kata dia. Nugroho menambahkan, saat ini hampir seluruh kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dilakukan secara daring, sebagai bagian langkah pencegahan penyebaran Virus Corona ke lapas , rutan, dan LPKA. Sebelumnya, kunjungan narapidana, tahanan dan anak, persidangan pengadilan dan sidang tim pengamat pemasyarakatan telah diselenggarakan secara daring. (jwn5/ant)

Atasi Dampak COVID-19, Kemensos Salurkan 6.700 Paket Bantuan Sembako

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial telah menyalurkan 6.700 paket bantuan sembako untuk anak dan penyandang disabilitas sebagai upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. “Penyaluran ini dilaksanakan atas arahan Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk melakukan percepatan distribusi bantuan sembako sebagai upaya Kemensos Hadir,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Sembako tersebut merupakan bantuan untuk dua klaster dari lima klaster rehabilitasi sosial, yaitu anak dan penyandang disabilitas. Bantuan bertujuan agar anak dan penyandang disabilitas mendapatkan tambahan asupan gizi dan meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal COVID-19. Sebanyak 12.350 paket sembako akan dibagikan kepada lima klaster rehabilitasi sosial dengan rincian sebanyak 6.000 paket untuk klaster anak, 700 paket untuk klaster penyandang disabilitas, 5.200 paket untuk klaster lanjut usia, 150 paket untuk klaster korban penyalahgunaan Napza dan 300 paket untuk klaster tuna sosial dan korban perdagangan orang. “Bantuan sembako berupa paket lauk pauk, makanan anak dan makanan siap saji disalurkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti Sosial milik masyarakat se-Jabodetabek,” kata Harry. Pada Sabtu (4/04), sebanyak 6.000 paket bantuan sembako telah didistribusikan kepada 276 LKS anak dan 700 paket bantuan sembako didistribusikan kepada 22 LKS penyandang disabilitas Se-Jabodetabek. Bantuan diterima langsung oleh perwakilan LKS dari masing-masing klaster. Penyaluran bantuan sembako ini dilaksanakan di Balai Budhi Dharma Bekasi dengan melibatkan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, perwakilan Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak, perwakilan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Anak, TRC, dan LKSA. “Pelaksanaan penyaluran bantuan sembako berjalan dengan lancar dan tetap memperhatikan social dan physical distancing,” ujar Dirjen Rehsos. (jwn5/ant)