Jowonews

Hari: 10 April 2020

PPNI Sayangkan Penolakan Pemakaman Perawat Terpapar COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyayangkan sikap dan tindakan oknum masyarakat atas penolakan pemakaman jenazah NK salah seorang perawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang karena terpapar COVID-19. “Kami perawat Indonesia mengecam tindakan penolakan jenazah yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” kata Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Tidakan tersebut dinilai PPNI cenderung melawan hukum dengan memberikan stigma negatif dan diskriminasi kepada almarhum NK yang secara nyata berada di garda terdepan melawan COVID-19. Kemudian, NK yang meninggal pada Kamis (9/4) karena terinfeksi COVID-19 dalam menjalankan tugas tersebut telah ditolak dua kali saat akan dimakamkan dan terpaksa jenazah dikembalikan ke kamar jenazah RS Karyadi. Jenazah baru selesai dimakamkan Kamis malam di pemakaman keluarga pegawai RS Karyadi. DPP PPNI juga memastikan bahwa telah dilakukan perawatan dan pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada alasan oleh oknum untuk menolak dan memberikan stigma negatif kepada almarhum. Menanggapi kejadian itu, DPP PPNI meminta pemerintah, aparat kepolisian, dan TNI dapat menjamin keselamatan serta keamanan, menjaga harkat martabat profesi perawat dalam menjalankan tugas. Terlebih lagi menghadapi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). DPP PPNI, kata Harif, juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penolakan pemakaman terhadap almarhum perawat NK yang telah berjuang melawan COVID-19 di Tanah Air. Untuk memperlancar keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air, PPNI juga meminta peran serta tokoh, adat, agama untuk lebih tegas dalam mengedukasi masyarakat agar tidak ada kejadian serupa. (jwn5/ant)

Wali Kota Semarang: Kesadaran Warga Tinggal di Rumah Masih Rendah

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi prihatin masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tetap tinggal di rumah saat pandemi COVID-19, khususnya pada malam hari. “Kalau masyarakat bisa disiplin, bisa menjadi lebih besar harapan COVID-19 ini bisa turun di Indonesia, khususnya di Kota Semarang,” kata Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu di Semarang, Kamis. Wali Kota masih menjumpai masyarakat yang berkumpul pada malam hari di berbagai lokasi, seperti tempat hiburan hingga warung makan. Ia meminta kesadaran masyarakat untuk tidak beraktivitas yang tidak perlu. Kepada pemilik usaha, seperti warung makan, dia megimbau agar hanya menerima pesanan yang dibawa pulang. Kepada Tim Gugus Tugas COVID-19, Wali Kota mengimbau agar tidak lelah dalam mengingatkan masyarakat. “Jangan pernah lelah karena tugas kita masih panjang,” katanya. (jwn5/ant)

Dampak Corona, PDAM Tirta Gemilang Beri Diskon pada Pelanggan

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang menurunkan tagihan atau memberikan diskon kepada pelanggan pada Mei-Juni 2020 terkait wabah corona (COVID-19), kata Direktur Utama PDAM Tirta Gemilang Agus Tri Suharyono. Agus di Magelang, Kamis, mengatakan bahkan untuk golongan tertentu ada yang dibebaskan 100 persen. Ia menyampaikan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang nomor 050/1214/01.04/2020 tanggal 31 Maret 2020, PDAM Tirta Gemilang mengambil sebuah langkah empati untuk merespon adanya wabah global ini yang berdampak besar bagi perekonomian. “Kami untuk bulan April 2020 membebaskan denda dari semua pelanggan dan melakukan diskon di bulan Mei, Juni, dan Juli 2020. Jadi diskonnya tiga bulan khusus bagi sosial A, sosial B, rumah tangga A, pelanggan khusus 6A dan pelanggan khusus 6B itu sebesar 100 persen atau gratis. Sedangkan untuk rumah tangga B dan sosial C kita diskon sebesar 50 persen,” katanya. Menurut dia hal ini merupakan langkah PDAM Tirta Gemilang sebagai peran serta untuk membantu masyarakat Kabupaten Magelang yang terdampak wabah corona tersebut. “Kita berharap dan berdoa bersama agar wabah ini segera berlalu dan aktivitas dapat berjalan dengan normal kembali,” katanya. Agus menyebutkan untuk April 2020 bagi pelanggan yang terlambat dan pelanggan yang ada tunggakan akan dibebaskan dari denda. Jumlah pelanggan yang dibebaskan golongan sosial A sebanyak 1.272, sosial B sebanyak 101, rumah tangga A sebanyak 309, pelanggan khusus 6A sebanyak 30 (pondok pesantren yang tidak menarik dari santrinya), pelanggan khusus 6B sebanyak 9 (pondok pesantren yang menarik dari santrinya). Kemudian golongan sosial C sebanyak 243, rumah tangga B sebanyak 12.868. Golongan sosial A merupakan golongan pelanggan yang setiap hari melayani kepentingan umum bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, meliputi hydran umum, kamar mandi umum, WC umum yang tidak dikomersialkan, dan tempat ibadah. Golongan sosial B merupakan golongan yang melayani kepentingan umum dan mendapatkan bagian dari kegiatan tersebut seperti yayasan sosial, panti asuhan, kamar mandi umum, wc umum yang dikomersilkan. Menurut Agus, langkah empati yang telah diambil tersebut bukanlah sebuah kerugian, melainkan untuk meringankan beban masyarakat dan sudah mendapatkan izin dari Bupati Magelang. “Karena sampai sekarang di pos akuntansi PDAM belum diperkenankan kita menganggarkan CSR. Kalau berakibat penurunan pendapatan pasti, tapi sudahlah kami juga sudah izin kepada Bupati dan Wakil Bupati serta mendapat dukungan sepenuhnya untuk meringankan beban masyarakat. Mungkin kalau dihitung secara nominal untuk melakukan langkah ini kita kehilangan sekitar Rp1,5 miliar,” katanya. (jwn5/ant)

Pertamina Masih Investigasi Penyebab Kebakaran di Proyek Pengembangan Gas Jawa

oleh

BLORA, Jowonews.com – PT Pertamina EP masih melakukan investigasi mengenai penyebab terjadinya kebakaran Central Processing Plant (CPP) area Blok Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis. “Tim Penanggulangan Keadaan Darurat yang bertugas melakukan investigasi akan berupaya mengungkap penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi hari ini (9/4),” kata Asset 4 General Manager PT Pertamina EP Agus Amperianto melalui siaran pers yang diterima Kamis. Ia mengungkapkan gangguan di area TOX di CPP Gundih tersebut terjadi sekitar pukul 09.40 WIB dan tidak menimbulkan korban jiwa. Seluruh operasi di CPP Gundih dan sumur, kata dia, sudah dimatikan untuk stabilisasi, kemudian tetap dilakukan pendinginan di seluruh fasilitas CPP Gundih. “Area TOX tersebut merupakan salah satu fasilitas dari rangkaian proses pengolahan gas dari dalam bumi hingga bisa dikirimkan ke konsumen. Jadi dengan dilakukan pendinginan seluruh area saya ingin memastikan fasilitas lainnya dalam kondisi aman juga,” ujar Agus yang langsung meninjau lokasi CPP Gundih pascaadanya gangguan di area Thermal Oxidizer (TOX). Ia menjelaskan TOX merupakan sebuah insenerator, yang ada pembakaran campuran bahan bakar (gas CH4), udara dan media yang dibakar (gas inert dan H2S +CO2) yang berfungsi untuk memastikan gas H2S dan gas berbahaya lainnya yang masih belum terabsorbsi pada proses sebelumnya, tidak terlepas ke lingkungan. Ia berharap proses stabilisasi CPP tidak berlangsung lama sehingga pasokan gas untuk konsumen bisa kembali mengalir. Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu proses penanganan ini sehingga berlangsung cepat aman dan tidak ada korban jiwa. “Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Blora dan jajarannya yang dengan sigap membantu kami. Kemudian kepada seluruh rekan media yang turut menyebarkan informasi secara benar sehingga masyarakat tidak terpapar informasi tidak benar. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya,” ujarnya. (jwn5/ant)

Jateng Sinkronkan Data Penerima Bantuan Terdampak Wabah Corona

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 35 pemerintah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi data para penerima bantuan masyarakat yang terdampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) agar tepat sasaran. “Kami akan sinkronisasi (data penerima bantuan, red.)dengan kabupaten/kota agar tidak ‘overlap’ sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang, nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat mengikuti video konferensi selama tiga jam bersama sejumlah menteri dan pimpinan daerah dalam menangani permasalahan dan pihak-pihak yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi, ia mengutarakan mesti ada data siapa saja yang menerima bantuan pemerintah pusat melalui kementerian agar masyarakat yang belum masuk data tersebut bisa dikaver pemerintah daerah. Menurut dia, sinkronisasi pendataan tersebut dimaksudkan agar warga yang saat ini berada di luar wilayah turut terkaver sehingga untuk penanganannya mesti juga didukung dengan koordinasi antarwilayah. “Saya menyampaikan, apakah orang yang tidak ber-KTP Jabodetabek akan mendapat jaminan? Tapi jawabannya hanya akan didata, maka saya memerintahkan Dinsos Jateng menghubungi Dinsos Jabar dan DKI Jakarta,” ujarnya. Pemerintah pusat hingga pemerintahan di level desa saat ini telah melakukan relokasi dan realokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani COVID-19. Dari hasil “refocusing” APBN, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp405 triliun, sedangkan pada level pemerintah provinsi, Jawa Tengah misalnya telah mengalokasikan Rp2 triliun yang masih ditambah dengan hasil relokasi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa. “Masing-masing pemerintah yang punya APBD mereka melakukan rasionalisasi, realokasi dan relokasi. Selanjutnya adalah menghitung bagaimana bantuan diberikan dari pemerintah pusat hingga level desa,” kata Ganjar. Selain bantuan kepada masyarakat, nasib pekerja serta keberlangsungan koperasi simpan pinjam juga masuk dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi tersebut. Khusus untuk pemerintah desa, lanjut Ganjar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menegaskan bahwa Dana Desa bisa digunakan dalam penanganan COVID-19, khususnya untuk dukungan logistik. “Untuk koperasi simpan pinjam nanti Menteri Koperasi segera turun. Sementara untuk tenaga kerja, tadi Menteri Tenaga Kerja mengatakan agar buruh dan pengusaha komunikasi intens. Sehingga diharapkan kondisi perusahaan bisa dipahami kedua pihak dan Jawa Tengah sudah membicarakan itu,” ujarnya. Video konferensi tersebut, antara lain diikuti Menteri Sosial Juliari Batubara, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Ida Fauziah, Mendes PDT Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo. (jwn5/ant)