Jowonews

Pemkab Banyumas Data Warga yang Berhak Terima Kartu Prakerja

PURWOKERTO, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mulai mendata warga yang berhak memperoleh Kartu Prakerja, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas Joko Wiyono. “Pendataan sudah dimulai secara online. Yang bersangkutan bisa mengakses laman Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dengan alamat www.prakerja.go.id,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa. Menurut dia, warga yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan oleh perusahaannya akibat pandemi COVID-19 juga boleh mengajukan Kartu Prakerja karena aksesnya pribadi. Ia mengatakan berdasarkan data per 13 April 2020, di Kabupaten Banyumas terdapat 18.657 orang penganggur. Selain itu, terdapat 46 orang korban PHK dari lima perusahaan, 3.196 pekerja yang dirumahkan dari 111 perusahaan, 22 orang buruh harian, dan 443 pekerja migran Indonesia (PMI) purna. “Meskipun yang menentukan jumlah penerima Kartu Prakerja di setiap daerah itu adalah pemerintah pusat, kami berharap banyak warga Banyumas yang memperoleh kartu tersebut,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilakan puluhan ribu buruh yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 mendaftar Kartu Prakerja yang merupakan salah satu program pemerintah. “Bagi teman-teman buruh yang terdampak, di-PHK atau dirumahkan, silakan mendaftar Kartu Prakerja di dinas tenaga kerja kabupaten/kota atau provinsi,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (7/4) malam. Menurut dia, semua buruh atau masyarakat yang belum bekerja juga bisa memanfaatkan program ini dengan syarat, antara lain warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. “Saya minta teman-teman segera mendaftar. Dari kuota Kartu Prakerja Jateng sejumlah 421.705 orang hingga saat ini baru ada 19.000 orang yang mendaftar atau belum ada 5 persennya. Jadi, peluang masih terbuka lebar,” katanya menjelaskan. Dengan memiliki Kartu Prakerja, lanjut dia, para buruh yang terkena PHK akan mendapat sejumlah fasilitas pelatihan selama 4 bulan. Selama itu pemegang kartu akan mendapat fasilitas senilai Rp3.550.000. “Perinciannya adalah Rp1 juta untuk anggaran pelatihan, Rp2,4 juta untuk uang saku, dan Rp150 ribu untuk uang survei. Jadi, jangan berkecil hati, silakan segera mendaftar. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker,” ujarnya. Pada Program Kartu Prakerja, Provinsi Jawa Tengah mendapat kuota 421.705 dengan total anggaran Rp1,49 triliun. (jwn5/ant)

Viral Kades di Wonosobo Hibahkan Lahan untuk Pemakaman Korban COVID-19

WONOSOBO, Jowonews.com – Kepala Desa Talunombo, Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Badarudin (32) menghibahkan lahan miliknya untuk dijadikan makam korban virus Corona (COVID-19). Badarudin di Wonosobo, Selasa, mengatakan pihaknya merasa prihatin atas penolakan jenazah korban COVID-19 yang akan dimakamkan suatu daerah oleh masyarakat setempat, apalagi korban tersebut merupakan tenaga medis. Ia menuturkan atas keprihatinan tersebut, pihaknya menyediakan lahan seluas 1.785 meter persegi untuk pemakaman jenazah korban COVID-19. “Saya menyediakan lahan ini, barangkali ada korban meninggal akibat virus Corona yang ditolak oleh warganya, bisa dikebumikan di lahan saya secara gratis,” ucapnya menegaskan. Badarudin yang baru menjabat kades selama satu tahun ini menyampaikan hal ini sebagai bentuk apresiasi, rasa tanggung jawab kepada sesama manusia. “Hibah lahan untuk pemakaman korban COVID-19 ini sebagai tanggung jawab saya kepada sesama manusia, mudah-mudahan bisa bermanfaat,” ujarnya berharap. Menurut dia lahan yang dihibahkan tersebut masih produktif dan biasanya ditanami hortikultura. Menyinggung kemungkinan ada warga yang tidak setuju dengan niat baiknya tersebut, dia berusaha untuk memberikan pengertian bahwa orang yang meninggal akibat virus Corona aman untuk dimakamkan karena telah melalui penanganan yang benar. (jwn5/ant)

Desa di Purbalingga Diminta Siapkan Tempat Karantina Pemudik

PURBALINGGA, Jowonews.com – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta pemerintah desa untuk menyiapkan tempat karantina khusus bagi para pemudik yang tetap memutuskan pulang ke kampung halamannya di tengah wabah COVID-19. “Pemerintah desa di Purbalingga diminta untuk sediakan tempat karantina khusus bagi para pemudik guna mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19,” kata Bupati Purbalingga di Purbalingga, Selasa. Bupati menegaskan bahwa hal itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. “Sesuai dengan instruksi tersebut, kami berharap desa menyiapkan ruang karantina tersendiri bagi pemudik yang dilengkapi dengan fasilitas MCK yang memadai,” katanya. Tempat karantina tersebut, kata dia, berguna untuk menampung pemudik atau orang dalam pemantauan (ODP) dalam kurun waktu 14 hari. “Dengan demikian, akan dapat mencegah adanya kemungkinan penyebaran COVID-19 di wilayah setempat,” katanya. Bupati juga meminta para kepala desa dan kepala kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan secara intensif melalui posko yang ada di masing-masing wilayah. “Kepala desa dan kepala kelurahan harus masif melalui posko untuk memantau para pemudik,” katanya. Sebelumnya, dia juga telah meminta seluruh jajaran untuk secara intensif menyosialisasikan pentingnya penggunaan masker kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. “Seluruh jajaran Pemkab Purbalingga hingga ke tingkat kecamatan dan juga desa agar meningkatkan sosialisasi penggunaan masker, baik bagi mereka yang sedang sakit maupun tidak sakit. Yuk, pakai masker jika keluar rumah,” katanya. Selain penggunaan masker, kata dia, masyarakat juga diminta untuk tetap berdiam di rumah dan tidak berkerumun atau melakukan kegiatan massal. (jwn5/ant)

Polres Pekalongan Kota Bagikan Seribu Masker di Jalan

PEKALONGAN, Jowonews.com – Aparat Kepolisian Resor Pekalongan Kota, Jawa Tengah, melalui kegiatan Operasi Keselamatan 2020 membagikan sebanyak 1.000 masker pada pengendara sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona jenis baru (COVID-19). Kepala satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota AKP Sutono di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan Operasi Keselamatan 2020 ini sebagai langkah mewujudkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas dan peduli pentingnya menjaga kesehatan. “Operasi Keselamatan Candi 2020 ini sebagai upaya mencegah penyebaran wabah COVID-19. Oleh karena, kami mengajak masyarakat memakai masker saat akan beraktivitas di luar rumah,” kata Kasatlantas Sutono usai gelar operasi, Selasa. Ia mengatakan pada kegiatan operasi tersebut, polres menggandeng duta mas dan mbak, duta lalu lintas, dan punokawan untuk membagikan seribu masker pada masyarakat atau pengendara sepeda motor di sejumlah titik jalan raya. “Pada operasi tersebut tidak dilakukan tilang namun bersifat imbauan bagi pengendara agar tertib mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama dan wajib menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah guna mencegah pandemi COVID-19,” katanya. Puluhan petugas gabungan dari satuan tugas (Satgas) preventif, serta Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tampak sibuk membagikan makanan kecil dan memberikan masker kepada masyarakat, serta mengkampanyekan pada warga agar mengurangi aktivitas keluar rumah. “Kami mengajak kepada masyarakat benar-benar mengurangi aktivitas di luar yang tidak penting. Patuhi anjuran pemerintah karena semua ini demi keselamatan dan kesehatan bersama,” katanya. (jwn5/ant)

Data Pasien Corona yang Tercatat di Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng Berbeda

SEMARANG, Jowonews.com – Data jumlah pasien COVID-19 yang sembuh maupun meninggal dunia di Kota Semarang yang tercatat oleh pemerintah kota setempat berbeda dengan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan ANTARA di Semarang, Senin dilaporkan bahwa perbedaan itu terlihat dari tampilan laman siagacorona.kotasemarang.go.id dan laman corona.jatengprov.go.id milik pemprov. Dalam tampilan laman yang selalu diperbarui itu jumlah pasien sembuh di Kota Semarang yang dicatat Pemprov Jawa Tengah jauh lebih sedikit dibandingkan yang dicatat oleh pemkot. Sementara untuk pasien positif COVID-19 yang meninggal, data pemprov juga lebih sedikit jumlahnya dibanding data Pemkot Semarang. Jumlah pasien sembuh yang tercatat oleh Pemkot Semarang sebanyak 29 orang, sementara di data pemprov baru hanya sebanyak 15 orang. Adapun untuk data meninggal dunia, Pemkot Semarang mencatat sebanyak 18 orang meninggal dunia hingga Senin ini, sementara data pemprov hanya tercatat 16 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam memastikan data yang disajikan dalam laman siagacorona.kotasemarang.go.id sudah terverifikasi. Perbedaan data itu, lanjut dia, disebabkan oleh karena pemprov tidak mengambil dari dari Pemkot Semarang secara langsung. “Kami maunya pemprov ambil data dari kami sehingga nanti datanya sama,” katanya. Menurut dia, perbedaan data itu kuncinya berada di pengelola laman milik pemprov itu. (jwn5/ant)

Penolakan Jenazah Covid-19 Bertentangan dengan Pancasila

UNGARAN, Jowonews.com – Kasus penolakan jenazah korban Covid-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat menganggap prihatin. Terlebih, korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19. Menyikapi kasus-kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi di Jateng. Karena, ia menyetujui pemakaman korban Covid-19, dikeluarkan sebagai perawat yang terjadi di Sewakul Ungaran Kabupaten Semarang jauh dari azas Pancasila berarti tidak berperikemanusiaan. “Saya ikut berduka atas meninggalnya beliau. Almarhumah merupakan perawat yang berdiri di garda terdepan menangani Covid-19. Aksi pemulihan itu jauh dari azas Pancasila yang tidak berperikemanusiaan, ”ungkapnya dalam Pantauan Penanganan Covid-19 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang, Senin (13/4). Menurut Bambang Kribo, sapaan akrabnya, kejadiannya yang kemudian viral di Media Sosial membuatnya malu. Sebagai warga Kabupaten Semarang, dia bangga jika yang membuat viral ini adalah pencapaian atau kemajuan wilayah. Namun, yang terjadi terkadang aib di wilayahnya. “Ini viral yang memalukan. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di Jateng, di Kabupaten Semarang, ”tegasnya. Ia juga meminta Dinas Pendidikan melaksanakan Pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Karena, dengan karakter pendidikan, tercipta generasi yang bisa memenangkan orang lain. “Jika perlu, jadi pejabat atau tokoh masyarakat, dapat memiliki karakter yang baik, moral yang baik, kompetensi dan kapasitas yang baik,” harapnya. Dikatakan, Pendidikan Karakter harus diberikan sejak anak diberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kemudian, lanjut ke tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. “Anak harus dididik agar orang lain. Itu memang tidak mudah. Saat ini yang terjadi ternyata kompilasi anak dimarahi, orang tuanya yang akan ke sekolah dan marah, ”ungkapnya. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang Sukaton Purtomo Priyatmo mengaku siap melaksanakan saran Ketua DPRD tersebut. Pada kesempatan itu, ia juga membahas soal belajar dari rumah yang sudah dimulai pada 16 Maret 2020 diperpanjang lagi sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Disamping itu, pola yang digunakan selama Pandemi Covid-19 dilakukan dengan menggunakan sistem online, google kelas atau media Sosial WA Grup. “Yang paling banyak digunakan adalah dengan WA Grup,” kata Sukaton. Selain pembelajaran di rumah, Dinas Pendidikan telah membuat surat edaran ke sekolah-sekolah terkait sistem penilaian kelulusan yang didasarkan pada nilai kelas 4 dan 5 semester 1 dan 2 serta kelas 6 semester 1 untuk SD dan nilai kelas1 dan 2 semester 1 dan 2 serta nilai kelas 3 semester 1 untuk SMP. “Ini kami lakukan karena UN ditiadakan dan ujian sekolah juga tidak boleh dilaksanakan,” katanya. (jwn01)