Jowonews

PGRI Minta Pemerintah Jokowi Segera Bayarkan Tunjangan Profesi Guru

JAKARTA, Jowonews.com – Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap pemerintah segera membayarkan tunjangan profesi guru sebab sejak Januari hingga April tenaga pendidik belum memperoleh hak tersebut. “Ini sudah bulan ke empat. Kalau dosen kan sudah dibayar tiap bulan tapi guru belum,” kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Padahal, kata Unifah, mereka para guru merupakan pekerja yang berada di garis depan untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga seharusnya juga diperlakukan atau diberikan haknya sebagaimana tenaga pendidik lainnya. Kemudian Unifah juga meminta pemerintah daerah agar membayar honor para guru honorer. Sebab bagaimanapun mereka turut serta mentransformasikan pengetahuan kepada anak didik. “Honorer di pemerintah daerah jangan tidak dibayar lah,” katanya. Secara terpisah, Asnawati salah seorang guru SMP Negeri di Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat dihubungi membenarkan tunjangan profesi guru sejak Januari hingga saat ini belum cair. “Biasanya pencairan per tiga bulan, harusnya cair bulan ini untuk tunjangan profesi Januari hingga Maret. Persyaratannya sudah masuk tinggal menunggu saja,” katanya. Untuk pencairan profesi tunjangan, besarannya sebesar gaji pokok kemudian dipotong pajak. Sehingga sekali penerimaan berarti tiga kali gaji pokok tersebut. Sementara itu, Dasmaida salah seorang pendidik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengatakan untuk pencairan tunjangan profesi di jajaran Kementerian Agama (Kemenag) selama ini berjalan lancar dan sudah dibayarkan. Menurutnya, jadwal pencairan tergantung pada permintaan sekolah yakni bisa per bulan, per tiga bulan ataupun per enam bulan. (jwn5/ant)

PGRI Minta Pemerintah Sediakan Internet Untuk Belajar di Rumah

Jakarta, Jowonews.com – Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menyediakan kemudahan infrastruktur internet untuk menunjang penerapan belajar dari rumah akibat pendemi COVID-19. “Jadi pemerintah hendaknya bisa membuat infrastruktur internet menjadi mudah diakses atau dijangkau,” kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Sebab, kata dia, jika penyediaan internet dibebankan kepada guru atau kepala sekolah termasuk melalui pembelian pulsa, dikhawatirkan nantinya malah tidak cukup hanya digunakan untuk kepentingan guru dan peserta didik. Ia menyatakan sebaiknya ada dana yang disediakan pemerintah untuk provider atau perusahaan yang menyediakan layanan kepada pengguna internet, sehingga semua orang bisa merasakan manfaatnya terutama dalam kebutuhan penerapan pembelajaran dari rumah. Sementara itu dari segi konten untuk penerapan belajar dari rumah, ia mengatakan sebaiknya guru membuat model-model yang menekankan aktivitas menyenangkan antara guru dan siswa. Selain itu juga menyediakan model penilaian yang berubah yakni bukan merujuk pada penilaian konten, melainkan bagaimana siswa menjadi lebih bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan selama di rumah. Hal itu dibutuhkan sebab saat sekarang ini dikhawatirkan siswa sudah mulai jenuh melakukan penerapan belajar dari rumah. “Sekarang mungkin saatnya kita harus mengatakan bahwa guru tidak bisa digantikan dengan teknologi,” ujarnya. Sebab nyatanya pendekatan dari manusia itu memang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Sehingga perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua dalam menemani anak belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Menurutnya, ada hikmah tersendiri dari penerapan dari rumah salah satunya ialah terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua dan guru untuk kepentingan terbaik bagi anak-anaknya. Sementara itu, Asna salah seorang guru SMP Negeri di Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat dihubungi mengatakan selama pembelajaran dari rumah terdapat beberapa kendala teknis salah satunya menyangkut jaringan internet. “Jaringan internet memang tidak semuanya bagus terutama untuk anak-anak yang tinggal di pedalaman, kadang mereka juga mengeluhkan ini,” ujar dia. (jwn5/ant)

Pati Siapkan 1 Hektare Lahan Pemakaman Pasien COVID-19

PATI, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyiapkan lahan seluas 1 hektare untuk memakamkan pasien yang terpapar COVID-19 sebagai langkah antisipasi ketika ada penolakan di masyarakat. “Lahan seluas 1 hektare tersebut berada di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sukoharjo,” kata Bupati Pati Haryanto di sela-sela rapat koordinasi kegiatan keagamaan di tengah pandemi COVID-19 di ruang rapat Joyo Kusumo Pati, Kamis. Rapat tersebut, dihadiri Forkopimda, tokoh agama baik dari NU, Muhammadiyah, perwakilan Kristen, Katolik, MUI, FKUB, Kemenag Kabupaten Pati, dan Anggota DPRD Kabupaten Pati. Selain itu, kata Haryanto, masih ada Taman Makam Pahlawan yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan yang meninggal dalam menjalankan misi kemanusiaan. Meskipun demikian, dia berdoa, di Kabupaten Pati tidak ada korban jiwa dari tim medis. Ia juga berharap di Kabupaten Pati tidak ada penolakan terhadap pemakaman pasien COVID-19. Terkait dengan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan, kata dia, akan dibentuk tim kecil guna menyusun kesepakatan rapat yang akan dikonsep oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhtar. “Nanti konsep akan dikirim ke peserta rapat dan bisa dikoreksi bersama sehingga dalam waktu dekat keputusan ini dapat ditandatangani bersama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan,” ujarnya. Haryanto berpesan kepada kiai dan tokoh agama agar dapat menyampaikan kepada jamaahnya terkait COVID-19 agar tidak menyepelekan virus corona. Terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pati per Kamis ini, kasus COVID-19 cenderung naik, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Pati. “Saat ini ada empat PDP yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. mereka masih dirawat di RS Moewardi Solo, RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, dan RSUD RAA Soewondo Pati, dan RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang,” katanya. Sementara tujuh PDP lainnya, masih dalam perawatan dan menunggu hasil swab tenggorokan di laboratorium. Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sendiri tercatat ada 74 orang yang masih menjalani isolasi mandiri karena memiliki riwayat bepergian ke luar kota. (jwn5/ant)

Tiga Pasien Corona di Batang Dinyatakan Sembuh

BATANG, Jowonews.com – Tiga orang dari lima pasien positif COVID-19 di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang sempat dirawat di RSUP Kariadi Semarang, dinyatakan sembuh,’ kata Bupati Batang Wihaji. “Saat ini, tiga pasien positif virus corona ini hanya menjalani isolasi mandiri dan sudah tidak dirawat di rumah sakit karena dari hasil swab dinyatakan sembuh,” katanya di Batang, Kamis. Menurut dia, berdasarkan hasil pemeriksaan swab, dua dari lima warga diketahui hasil tesnya positif terinfeksi virus corona yang sebelumnya telah menjalani serangkaian rapid test dinyatakan positif terpapar virus corona jenis baru (COVID-19). “Sebelumnya, jumlah pasien positif corona hanya satu orang, namun pada daftar pasien dalam pengawasan (PDP) dan hasil rapid test-nya juga positif. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan swab oleh Balitbang dan Departemen Kesehatan ternyata hasilnya positif terpapar virus corona,” katanya. Adapun pasien terpapar virus corona ini, kata dia, memiliki riwayat sering melakukan perjalanan ke Semarang karena rumahnya berada di wilayah itu. Wihaji mengatakan pemkab telah melakukan penelusuran terhadap pasien positif COVID-19 itu karena anak dan istrinya berada di Kabupaten Batang. “Kami sudah melakukan antisipasi pencegahan dan penyebaran virus corona itu dengan meminta pada keluarga terpapar COVID-19 melakukan isolasi mandiri,” katanya. Ia menambahkan berdasar hasil pemetaan wilayah ada dua kecamatan yang dinyatakan sebagai zona merah di Batang, yaitu Kecamatan Batang dan Limpung. (jwn5/ant)

Temanggung Usulkan Anggaran Penanganan Corona Sebesar Rp92,8 Miliar

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengusulkan anggaran mendahului APBD Perubahan tahun 2020 pada pos belanja tidak terduga sebesar Rp92,8 miliar untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 maupun dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Usulan tersebut disampaikan Bupati Temanggung pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Jateng yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto di Temanggung, Kamis. Selian itu, Bupati Temanggung juga mengusulkan anggaran mendahului APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp2,14 miliar yang akan digunakan untuk fasilitasi pembangunan Pasar Pingit di Kecamatan Pringsurat. Khadziq menyampaikan rencana penggunaan anggaran pada belanja tidak terduga telah diformulasikan ke dalam rencana kebutuhan belanja (RKB) dan difokuskan pada 3 prioritas program, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Ia menjelaskan pada program penanganan kesehatan anggaran digunakan antara lain untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan baik berupa barang pelindung diri warga maupun alat pelindung tenaga medis, seperti masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), termogun, peralatan rapid test, pengadaan obat-obatan serta penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya. Kemudian untuk mempersiapkan ruang isolasi beserta perlengkapannya di rumah sakit, penyediaan biaya perawatan PDP di rumah sakit, penyediaan tempat karantina bagi ODP, penanganan kejadian-kejadian luar biasa terkait virus corona di masyarakat, menyediakan biaya pemulasaraan jenazah, sosialisasi melalui berbagai media komunikasi dan pencegahan melalui penyemprotan disinfektan. Dalam penanganan dampak ekonomi, katanya dilakukan melalui penyediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan di daerah dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi pada berbagai sektor informal serta penyediaan anggaran untuk pemulihan fasilitas pelayanan dasar yang diperlukan. Selanjutnya dalam penyediaan jaring pengaman sosial dilakukan dengan pemberian bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pangan pokok kepada masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat terdampak COVID-19. “Sasaran dari program jaring pengaman sosial ini adalah masyarakat miskin berdasarkan data pada DKD, DTKS maupun sumber data lainnya,” katanya. Ia menyampaikan sebagai pendukung ketiga program prioritas tersebut, maka dari sisi kamtibmas dilakukan pula kegiatan secara berkelanjutan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menjaga efektivitas pelaksanaan sosial distancing dan physical distancing serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP. Menurut dia sumber pembiayaan untuk usulan anggaran tersebut dilakukan dengan cara refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi anggaran) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran kegiatan serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. (jwn5/ant)

Gunakan Ruang Bawah Tanah, Karaoke di Kudus Digerebek Satpol PP

KUDUS, Jowonews.com – Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih menemukan sebuah tempat usaha karaoke yang nekat beroperasi, meskipun sudah ada surat peringatan agar tidak menjalankan usahanya. “Pemilik tempat usaha karaoke di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kudus itu, sudah diberikan surat peringatan berulang kali, ternyata masih nekat meskipun sebelumnya dilaporkan tutup,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Kamis. Namun pemilik mencoba mengelabuhi petugas dengan memindah tempat usahanya di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Mejobo, Kudus itu, di ruang bawah tanah bercampur dengan ruang keluarga. Tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Bagian Hukum Kesabangpol, dan Ormas Banser setelah mendapatkan laporan masih ada tempat usaha karaoke yang beroperasi, menuju ke lokasi untuk penegakan Peraturan Daerah nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke sekaligus untuk pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Saat tim gabungan tiba di lokasi, sempat menghadapi kendala karena pemiliknya tidak kooperatif dan disebutkan bahwa pemiliknya sedang ke pasar. Petugas tidak kehilangan akal dengan memanggil ahli kunci untuk membuka pintu yang terkunci yang dicurigai sebagai tempat usaha karaoke. Setelah pintu berhasil dibuka, ternyata pemilik rumah yang disebutkan pergi ke pasar berada di dalam ruangan yang digunakan sebagai ruangan karaoke bersama dua pria yang disebutkan hendak membeli peralatan karaokenya. Tim gabungan akhirnya mengangkut semua perlengkapan karaoke yang ada, mulai dari televisi, perangkat komputer, subfwoofer, keyboard, mikrofon, power suplai, buku rekapitulasi transaksi operasional kafe hingga botol minuman keras. “Karena proses yustisi sudah kami tempuh dengan menerbitkan surat peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga, serta surat kesanggupan melepas semua peralatan karaoke secara mandiri yang tidak diindahkan, maka peralatan tersebut disita,” ujarnya. Satpol PP Kudus selanjutnya akan mengajukan surat permohonan izin penyitaan barang bukti tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus untuk penanganan lebih lanjut. Surat tersebut juga nantinya akan melengkapi proses hukum tindak pidana ringan terhadap pemilik karaoke tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2015 sudah jelas melarang keberadaan tempat hiburan karaoke. Pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan usaha karaoke di wilayah Kudus. Ancaman atas pelanggaran ketentuan pasal 2 itu pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. (jwn5/ant)

Aktivitas Minim Bisa Tingkatkan Risiko Stroke

PURWOKERTO, Jowonews.com – Kurangnya aktivitas dan kegemukan bisa menjadi salah satu faktor risiko stroke terutama bagi penderita riwayat penyakit tersebut, kata dokter spesialis saraf dr. Untung Gunarto Sp.S. MM. “Salah satu faktor risiko stroke dan stroke ulang yakni stroke kedua dan selanjutnya adalah minimnya aktivitas dan kegemukan,” katanya di Purwokerto, Jateng Jumat. Dokter yang praktik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tersebut mengatakan dalam kondisi sekarang ini di mana banyak masyarakat yang berdiam di rumah karena pandemi COVID-19 maka sangat mungkin terjadi penurunan aktivitas baik olah raga maupun aktivitas lainnya. “Terjadinya kenaikan berat badan dan terjadinya penurunan aktivitas sangat mungkin terjadi sehingga masyarakat perlu hati-hati terutama bagi mereka yang pernah memiliki riwayat stroke,” katanya. Guna mengantisipasi hal tersebut, tambah dia, maka masyarakat perlu terus melakukan aktivitas mandiri dan terjadwal misalkan senam pagi atau senam sore di rumah masing-masing. “Masyarakat perlu meningkatkan aktivitas mandiri dan bisa terjadwal dengan baik. Seperti senam pagi dan senam sore, sebelum mandi atau aktivitas ringan lainnya,” katanya. Dia menambahkan penderita riwayat stroke juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan suasana relaksasi seperti membaca buku, mendengarkan musik, berkebun dan lain sebagainya. Selain itu kata dia, perlu mengatur menu makan dengan mengendalikan konsumsi karbohidrat. “Karbohidrat jangan sampai tidak dikonsumsi sama sekali hanya perlu dibatasi dan diusahakan dominan sayur, buah dan protein,” katanya. Selain itu, dia kembali mengingatkan bahwa penderita riwayat stroke harus selalu membangkitkan rasa gembira guna relaksasi pada otot dan kerja saraf tepi. “Pada saat kita gembira atau merasa senang itu akan membuat keseimbangan hormon-hormon dan neurotransmiter otak,” katanya. Dia menjelaskan, dengan adanya keseimbangan tersebut maka akan mempengaruhi kerja organ-organ di tubuh agar lebih aktif dan seimbang. “Sehingga selalu timbul energi baru dan suasana relaksasi pada otot dan kerja saraf tepi. Hal tersebut memicu perbaikan motorik dan sensorik pada pasien pascastroke,” katanya. Karena itu, kata dia, sangat penting bagi penderita riwayat stroke untuk mengelola stres dan selalu berfikir positif. (jwn5/ant)

Gubernur Minta Warga Jateng Bersikap Jujur Terkait COVID-19

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta seluruh warga Provinsi Jawa Tengah bersikap jujur terkait COVID-19 agar tidak menambah jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona jenis baru itu. “Terjangkitnya puluhan tenaga medis RSUP dr Kariadi Semarang itu sesuatu yang luar biasa. Ini pembelajaran bagi kita bahwa seorang dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat rentan. Sedihnya lagi, mereka tertular COVID-19 dari pasien yang tidak jujur,” kata Ganjar di Semarang, Jumat. Ganjar menyesalkan adanya pasien yang berbohong saat berobat karena ketidakjujurannya itu mengakibatkan puluhan tenaga medis RSUP dr Kariadi Semarang terinfeksi COVID-19. Kepada petugas, pasien yang datang berobat tersebut tidak mengatakan bahwa dirinya baru saja bepergian dari zona merah COVID-19. “Kalau di jantung dan benteng pertahanan terakhir bisa tertular, ini sesuatu yang sangat serius. Untuk itu kami minta seluruh rumah sakit untuk memperketat protokol kesehatan di tempat masing-masing demi melindungi para tenaga medis kita,” ujarnya. Ganjar menyatakan pihaknya mendukung penuh proses penyembuhan 46 tenaga medis RSUP dr Kariadi, Kota Semarang, yang positif COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di Hotel Kesambi Hijau. Tidak hanya dukungan tempat isolasi, Pemprov Jateng juga berupaya maksimal dalam mencukupi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh puluhan tenaga medis tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 46 tenaga medis yang positif COVID-19 itu terdiri dari beberapa dokter spesialis, perawat, tenaga penunjang medis hingga non-medis. (jwn5/ant)