Jowonews

Hari: 27 April 2020

Gugus Tugas Minta Masyarakat Gunakan Telemedicine dan Tidak Datang ke RS

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto meminta masyarakat untuk menggunakan layanan telemedicine secara daring dalam melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter guna menghindari penularan virus corona tipe baru di rumah sakit. “Kita berharap layanan konsultasi medis sudah lebih banyak didorong untuk tidak menggunakan kunjungan ke rumah sakit, tidak bertemu secara langsung, tidak memberikan ruang untuk kontak dekat dengan banyak orang di rumah sakit,” kata Yurianto dalam keterangannya dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Senin. Yurianto yang merupakan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya penularan virus COVID-19 di rumah sakit tinggi. Dia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan telemedicine yang tersedia, yaitu 12 layanan perusahaan kesehatan digital yang tergabung dalam Indonesia Telemedicine Association atau Atensi. Masyarakat juga bisa mengakses layanan konsultasi medis secara daring yang disediakan oleh BUMN. Yurianto berharap masyarakat tidak perlu bepergian keluar rumah datang ke rumah sakit untuk sekadar melakukan konsultasi ke dokter. Hingga kini dilaporkan terdapat peningkatan penggunaan layanan telemedicine di masyarakat. “Data sampai saat ini sudah lebih dari 300 ribu masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan telemedicine, ini yang kita harapkan hari ke hari semakin meningkat sehingga lebih memudahkan layanan konsultasi medis,” kata dia. Yurianto mengingatkan bahwa orang dengan penyakit bawaan atau komorbid cenderung lebih berisiko mengalami sakit parah ketika terinfeksi COVID-19. Dia menyampaikan data dari kasus pasien yang meninggal pada kelompok usia sekitar 60 tahun yaitu antara 41-60 tahun dan beberapa di antaranya di atas 61-80 tahun. Sementara faktor penyakit penyerta yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru baik itu asma maupun penyakit paru obstruktif seperti bronkitis kronis dan sebagainya. (jwn5/ant)

Mendes: BLT Dana Desa Sudah Cair di 8.157 Desa Se-Indonesia

oleh

JaJAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sampai Senin (27/4) sekitar 8.157 desa sudah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk warga prasejahtera terdampak COVID-19. “Sampai hari ini sudah ada 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten dan masih terus update, yang sudah pencairan dengan kondisi masing-masing,” kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam temu media yang diselenggarakan via konferensi video di Jakarta, Senin. Dana Desa yang dicairkan untuk BLT dan diberkan kepada masyarakat prasejahtera di 8.157 desa itu sekitar Rp70 miliar. Ia mengatakan bentuk pencairan yang dilakukan via nontunai atau yang langsung ditransfer di rekening bank sesuai kondisi masing-masing dan metode penyerahan uang tunai yang dilakukan kepala desa dengan mendatangi rumah penerima manfaat. Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu menegaskan pencairan yang sudah dilakukan ribuan desa itu berhasil dilakukan, meski keputusan untuk menyalurkan BLT dengan menggunakan Dana Desa dilakukan dalam waktu yang singkat oleh pemerintah pusat. Dia juga berterima kasih dengan langkah yang dilakukan para kepala daerah untuk mempermudah pencairan Dana Desa oleh pihak pemerintah desa demi membantu warga prasejahtera terdampak COVID-19. “Sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi apapun terkait upaya-upaya untuk menghambat penyaluran Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai,” kata Gus Menteri. Ia meminta agar kebijakan pemerintah terkait penerima jaringan pengaman sosial berupa bantuan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya. Para penerima BLT Dana Desa adalah kepala keluarga yang belum menerima bantuan dari kebijakan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial dan Kartu Prakerja yang baru diluncurkan April ini. Data para penerima BLT Dana Desa harus disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi rujukan agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan. Dana keseluruhan sekitar Rp22,477 triliun dari Dana Desa akan dialokasikan untuk BLT yang menyasar lebih dari 12 juta warga desa prasejahtera terdampak COVID-19. (jwn5/ant)

Kapolri Perintahkan Polda Siagakan 25 Ton Beras

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan kepada jajaran polda di seluruh Indonesia untuk menyiapkan sebanyak 25 ton beras. “Sekarang yang stand by tidak hanya polres, tadi malam sudah dinyatakan bahwa setiap polda menyiagakan 25 ton,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis saat dihubungi, di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Kapolri sudah meminta kepada 500 polres untuk menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya, untuk dibagikan kepada warga terdampak COVID-19 yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah. Idham menjelaskan bantuan tersebut dipersiapkan dan dibagikan jika ada warga yang membutuhkan. “Jadi selama ada yang belum dapat bansos, segera diberikan dan orang tersebut didaftarkan sampai dapat dari Kementerian Sosial,” katanya pula. Dana kontinjensi dari Mabes Polri pun siap dikucurkan ke 500 polres dan 33 polda untuk membeli beras dan bahan pokok tersebut. “Mabes Polri,” ujarnya pula. Arahan tersebut disampaikan Kapolri Idham melalui konferensi video kepada jajaran kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020. Sementara beberapa poin arahan lainnya, yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kemudian, Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah siaga I dengan kesiapsiagaan, melarang penggunaan kata tembak di tempat dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper. Selanjutnya mengimbau untuk mematuhi Maklumat Kapolri dan menunda pelaksanaaan PON di Papua. (jwn5/ant)

Mensos Lempar Masalah Pendataan Penerima Bansos ke Pemda

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyampaikan mekanisme pendataan penerima bantuan sosial tidak diatur pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada daerah. “Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa, diserahkan full ke daerah. Kami tidak mengatur hal tersebut supaya nanti tidak kacau,” ujar Mensos dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin. Mensos mengatakan pasti ada saja warga yang tidak menerima bantuan sosial tersebut. Oleh karenanya dia menekankan penyelesaian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. “Sudah pasti ada yang tidak menerima (bansos). Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur,” ujar dia. Dia menekankan sejatinya pendataan dana lokasi bansos dapat dibicarakan antarwarga dan dipimpin ketua RW atau kepala desa. “Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu,” ujar dia. (jwn5/ant)

Sistem “Bersatu Lawan COVID” Diluncurkan, Tingkatkan Pencatatan Data COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meluncurkan “Bersatu Lawan COVID” yang merupakan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. “Perlu mekanisme cepat dan valid untuk mendata permasalahan. Sesuai arahan Presiden tentang keterbukaan informasi dan data, perlu kolaborasi yang kuat di pusat, daerah, sampai RT/RW,” kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adi Sasmito dalam jumpa pers di Graha BNPB sebagaimana disiarkan langsung akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Senin. Melalui sistem yang dapat diakses masyarakat secara daring itu Wiku mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk yang ada di perbatasan dan daerah terpencil, untuk tetap terhubung dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Menurut Wiku, satu data yang diperoleh secara terpadu melalui sistem “Bersatu Lawan COVID” akan menjadi navigator untuk merumuskan kebijakan terkait penanganan COVID-19 yang tepat sasaran. “Implementasi satu data memerlukan perjalanan panjang dan dukungan semua pihak. Selama sepekan ini, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, gugus tugas di daerah, dan BPBD untuk terus menyempurnakan komponen-komponen yang bisa diakses masyarakat secara terbuka dan transparan,” tuturnya. Wiku menyampaikan pujian yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah berperan serta dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. “Perjalanan bangsa menghadapi COVID-19 ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, yaitu tenaga kesehatan yang berdedikasi penuh, TNI/Polri yang mengayomi, dan masyarakat yang bergotong royong,” katanya. Menurut Wiku, COVID-19 sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan kasus terbesar ditemukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. “Peningkatan penyebaran di seluruh provinsi dapat meningkatkan beban pada fasilitas kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya. (jwn5/ant)

PKS: Alokasikan Jaminan Sosial Khusus untuk Nelayan Kecil

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan di tengah pandemi COVID-19 ini agar ada alokasi khusus jaminan sosial bagi nelayan yang diperkirakan sekitar 25 persen dari mereka masih berada di garis ambang kemiskinan nasional. “Harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Anggaran Rp110 triliun untuk rakyat terdampak harus sampai ke nelayan, jangan salah sasaran,” kata Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan, Riyono dalam rilis di Jakarta, Senin. Menurut dia, pandemi COVID-19 merupakan ancaman, antara lain dapat mengakibatkan ketidakberdayaan secara ekonomi bagi kalangan nelayan kecil dan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Apalagi ia megingatkan bahwa saat ini nelayan dalam kondisi sulit. Apalagi 90 persen kapal tangkap nelayan kecil adalah kapal dengan ukuran rata-rata 10 gross tonnage (GT) ke bawah. “Nelayan kecil kita sekitar 800.000 jiwa dikalikan Rp600.000selama 3 bulan, hanya butuh Rp1,44 triliun. Itu angka kecil dan menyentuh langsung kehidupan nelayan kecil, jadi tidak ada alasan untuk negara tidak mampu,” katanya. Selain itu, ujar dia, hal lain yang tak kalah penting adalah alokasi pemulihan ekonomi nelayan kecil yang usaha mereka berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana diwartakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal Warnadi mengharapkan pemerintah dapat membeli hasil tangkapan nelayan di harga normal dalam rangka menjaga keberlangsungan aktivitas hulu di industri perikanan nasional. “COVID-19 cukup berdampak bagi nelayan. Harga ikan jatuh sehingga pendapatan nelayan turun. Kami minta pemerintah beli produk kami sehingga teman-teman tidak terpuruk,” ujar Warnadi dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (22/4). Warnadi menyampaikan bahwa harga tangkapan nelayan turun hingga 50 persen. Alhasil, kondisi itu tidak menutupi modal nelayan sehingga banyak yang mengalami rugi. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan Kementerian BUMN sedang mengkonsepkan agar penyerapan tangkapan nelayan bisa lebih dioptimalkan oleh BUMN perikanan selama masa pandemi. “Dengan BUMN sendiri, saya sudah bertelepon dengan Menteri BUMN dan ini sedang dikonsep,” kata Menteri Edhy dalam konpers virtal dalam acara penyerahan bantuan ribuan paket ikan dan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di DKI Jakarta, Rabu (22/4). Menurut Edhy Prabowo, secara prinsip dia meyakini bahwa BUMN perikanan seperti Perindo dan Perinus akan mampu melakukan penyerapan tersebut terutama karena mereka dinilai membutuhkan bahan baku. (jwn5/ant)

Sembuh dari COVID-19, Menhub Budi Karya Segera Bertugas Kembali

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perhubungan *Menhub) Budi Karya Sumadi akan segera aktif menjalani tugasnya kembali karena kondisinya semakin membaik setelah pulih dari terinfeksi virus corona atau COVID-19. “Kembali menjadi Menhub aktif secara resmi masih menunggu proses administrasi,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Senin. Ia juga bahkan telah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (27/4) pagi ini “Pak Budi Karya sudah mengikuti rapat terbatas namun masih dalam masa transisi,” kata Adita Pada 14 Maret lalu Menhub Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 setelah beberapa waktu terakhir dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Menhub mendapatkan serangkaian perawatan dari tim medis RSPAD secara intensif karena selain terinfeksi COVID-19, ia juga memiliki penyakit bawaan yang telah diderita sejak lama, yakni penyakit asma. Menhub Budi Karya juga sempat mengunggah kondisi terakhirnya bersama dokter yang menanganinya dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk bersama-sama melawan COVID-19. Selain itu ia juga dikenal sebagai menteri yang rajin bekerja, tidak kenal waktu libur meski pada Sabtu dan Minggu. Selagi mendapatkan perawatan, peran Menhub Budi Karya digantikan sementara oleh Menhub Ad-Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.(jwn5/ant)

Ribuan Nelayan Kecil Cilacap Terdampak COVID-19

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono mengatakan ribuan nelayan kecil di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terkena dampak dari wabah Virus Corona baru atau COVID-19. “Mereka (nelayan kecil) yang menggunakan kapal di bawah 5 GT (Gross Tonage) sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Itu karena hasil tangkapan mereka hanya untuk konsumsi atau pasar lokal,” katanya di Cilacap, Senin. Menurut dia, nelayan kecil menghadapi dilema ketika hendak berangkat melaut karena jika tetap mencari ikan, hasilnya tidak seberapa dan pasarnya pun sedang sepi seiring dengan adanya kebijakan pembatasan jarak interaksi sosial dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi jika tidak berangkat melaut, nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan nelayan di tengah pandemi COVID-19. Menurut dia, bantuan dari pemerintah yang diterima nelayan terdampak COVID-19 juga tidak seberapa. “Padahal kita tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir, sedangkan bulan Juni diprediksi sebagai masa panen seiring dengan datangnya musim angin timuran. Kalau saat sekarang, ikannya belum banyak bermunculan dan sering terjadi gelombang tinggi,” katanya. Lebih lanjut, Sarjono mengakui situasi dan kondisi yang dihadapi nelayan kecil justru tidak dirasakan oleh nelayan besar yang menggunakan kapal berkapasitas lebih dari 5 GT. Bahkan, kata dia, nelayan dengan kapal di atas 5 GT malah diuntungkan karena sebagian besar ikan yang mereka tangkap merupakan komoditas ekspor dan saat sekarang nilai tukar dolar Amerika Serikat cukup tinggi. “Misalnya saja, harga ikan layur sampai sekarang ada yang berkisar Rp54 ribu-Rp55 ribu per kilogram, ada juga yang Rp45 ribu per kilogram, tergantung besar-kecilnya ukuran,” katanya. Ia mengatakan nelayan lebih suka melaut karena dapat menghindari terjadinya kerumunan di daratan yang berpotensi mengakibatkan penularan COVID-19. Selain itu, kata dia, nelayan selama di laut juga terkena air asin dan selalu makan ikan guna menjaga imunitas mereka agar tetap sehat. Lebih lanjut, Sarjono mengharapkan adanya stimulus atau bantuan dari pemerintah guna membantu ribuan nelayan kecil di Cilacap yang terdampak COVID-19. Menurut dia, stimulus itu dapat dilakukan dengan membeli ikan hasil tangkapan nelayan dan selanjutnya ikan-ikan tersebut didistribusikan kepada warga lainnya sebagai bantuan dari pemerintah. (jwn5/ant)