Jowonews

Ketua MPR Kirim Ribuan APD ke 79 Rumah Sakit di Indonesia

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Relawan 4 Pilar, Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan PT Binabakti Niaga Perkasa mengirimkan ribuan berbagai bantuan alat kesehatan seperti APD, thermo gun, masker media N95 dan masker kain kepada 79 rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia. Pengiriman bantuan dilakukan sejak Senin (27/4) ke 79 Rumah Sakit di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh 3 RS, Bali 6 RS, Jakarta 20 RS, Jawa Barat 14, Jawa Tengah 9 RS, Kalimantan Barat 3 RS, Kalimantan Selatan 6 RS, Lampung 3 RS, NTB 3 RS, NTT 5 RS, Riau 1 RS, Sulawesi Selatan 3 RS hingga Sulawesi Utara 3 RS. “Tidak hanya dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia yang kekurangan APD maupun penunjang kesehatan, rumah sakit di berbagai belahan negara dunia lainnya. Ratusan tenaga medis meninggal akibat COVID-19 di dunia dan puluhan ribu tenaga medis yang terinfeksi. Salah satu penyebabnya lantaran keterbatasan APD,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Karena itu menurut dia, diperlukan langkah untuk menyelamatkan para dokter dan tenaga kesehatan, yang sedang berjuang di garis terdepan melawan COVID-19. Dia juga mengingatkan kepada pasien yang berobat ke rumah sakit agar tidak berbohong atau menutupi riwayat perjalanan maupun daftar kontak selama beberapa hari terakhir termasuk tidak menutupi gejala yang dirasakan maupun berbagai hal lainnya yang ditanyakan dokter maupun tenaga kesehatan. “Tidak sedikit dari dokter dan tenaga kesehatan yang juga terinfeksi COVID-19 karena kecerobohan pasien yang tidak jujur saat ditanya. Penting untuk disadari semua orang bahwa menghadapi pandemik COVID-19 membutuhkan kerja sama, kejujuran pasien bukan hanya akan menyelamatkan dokter dan tenaga kesehatan, melainkan juga menyelamatkan manusia lainnya,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu juga mendorong pemerintah untuk lebih menggencarkan test swab sehingga tidak hanya sekadar rapid test yang hanya mendeteksi adanya antibodi di tubuh seseorang. Dia mengutip data worldometer bahwa tingkat swab di Indonesia terbilang rendah yaitu hanya 75.157, dengan tingkat kasus postif mencapai 9.096 dan kasus meninggal hingga 765. “India bisa melakukan test swab warganya hingga 665.819, Rusia bahkan hingga 3.019.234. Kita masih kalah dengan Singapura yang melakukan test swab terhadap 121.774 warga maupun Vietnam yang melakukan test terhadap 212.965 warga,” katanya. Dia menilai semakin besar test swab yang dilakukan akan semakin memudahkan kerja dokter dan tenaga kesehatan, sekaligus menunjukan keseriusan pemerintah dalam menangani COVID-19. (jwn5/ant)

Ilmuwan Upayakan Jamu Indonesia Uji Klinis Untuk Corona

JAKARTA, Jowonews.com – Herbal atau jamu-jamu khas Indonesia berpotensi membantu kesembuhan pasien terinfeksi virus corona baru atau COVID-19 sehingga tak kalah dari obat herbal asal China yang belakangan disebut-sebut masuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Ilmuwan dan dokter saat ini mengupayakan agar jamu memasuki tahap uji klinis pada manusia. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Inggrid Tania dalam diskusi via daring, Senin, mengatakan perizinan uji klinik di RS Darurat Wisma Atlet dan prosedur birokrasi masih dilakukan. Menurut dia, pada pasien COVID-19, jamu bisa membantu ketika terjadi badai sitokin pada peradangan paru-paru berat. Namun ini baru sebatas testimoni pasien. Menurut Tania, obat herbal China yang masuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 beberapa waktu lalu sebenarnya belum diuji klinis pada manusia. Padahal obat ini sebenarnya berkhasiat sama seperti tanaman herbal di Indonesia antara lain untuk meredakan gejala seperti demam, meriang, batuk, pilek dan sakit tenggorokan misalnya empon-empon seperti yang rutin dikonsumsi Presiden Joko Widodo atau daun sirih. Lalu penelitian biofarmatika yang dilakukan UI dan IPB juga menyebutkan jambu biji, kulit jeruk, daun kelor, potensi antivirus dari sambiloto dan tanaman lainnya. “Sebenarnya banyak herbal Indonesia yang berpotensi, karena penelitian sampai tingkat hewan coba sudah menunjukkan hasil yang demikian. Banyak sekali herbal yang berpotensi tapi kembali lagi perlu dibuktikan dengan uji klinik pada pasiennya langsung lewat prosedur penelitian baku, bukan sekadar uji coba pakai dan dikasih sekadar testimoni,” kata dia. Dia lalu menyoroti efek pemberitaan tentang satgas DPR membagikan herbal China pada rumah sakit rujukan COVID-19 yang membuat masyarakat awam memburu obat-obat itu dan muncullah obat bermerek palsu. Ada kesan herbal China sangat efektif hingga dipakai di rumah sakit rujukan COVID-19. “Ini kan sebenarnya secara ekonomi juga merubuhkan pasar dari jamu atau herbal Indonesia juga karena herbal China ini mendapat kesempatan dipakai di rumah sakit rujukan sementara jamu atau herbal Indonesia belum mendapatkan kesempatan tersebut,” kata dia. Di sisi lain, para dokter yang bertugas di rumah sakit rujukan juga sempat bingung karena pada kemasan obat tidak tertulis komposisi obat, lokasi produksi. Di luar kemasan hanya tertera cara penggunaan dan dosisnya. (jwn5/ant)

Kemenkes: Data COVID-19 Telah Divalidasi Secara Ketat

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa data kasus infeksi virus corona yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 setiap hari merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi berkali-kali. “Data yang sudah disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 merupakan data yang betul-betul sudah melewati verifikasi dan validasi cukup ketat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Selasa. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada data yang ditutup-tutupi oleh Kementerian Kesehatan. Kalau ada perbedaan data yang disampaikan di daerah dengan Juru Bicara Pemerintah, Didik mengatakan, hal itu bisa terjadi karena waktu penutupan perhitungan instansi atau kementerian/lembaga tidak sama. Didik menjelaskan, pengumpulan data COVID-19 di Indonesia dimulai dari laboratorium jejaring Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang kemudian dikirim dan dikompilasi di laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan selanjutnya akan​​​ melakukan validasi dan verifikasi data. “Karena ada beberapa orang yang pemeriksaannya bisa satu sampai empat kali, oleh karena itu perlu validasi dan verifikasi,” kata Didik. Data COVID-19 yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan setelah itu dikirimkan ke Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (PHOEC) Kementerian Kesehatan, yang akan melakukan proses validasi dan verifikasi data lagi. PHOEC juga menerima data dari dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia mengenai penelitian epidemiologi di tiap daerah. Data dari dinas kesehatan provinsi juga mencakup informasi mengenai jumlah spesimen dan banyaknya orang yang diperiksa, hasil positif dan negatif dari pemeriksaan tiap daerah, serta data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Selanjutnya PHOEC meneruskan data tersebut ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, yang akan melakukan proses verifikasi dan validasi ulang pada data-data yang diterima. Data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan disimpan di sistem gudang data yang terintegrasi dengan sistem Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19. Setiap ada pembaruan data di gudang data Kementerian Kesehatan, data di sistem data Gugus Tugas diperbarui dalam waktu 12 menit setelah pembaruan data di Kementerian Kesehatan. Didik berharap data-data kasus COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis mengenai penanganan COVID-19 dan juga disampaikan ke masyarakat di daerah. ​​​​​​Pemerintah telah meluncurkan data COVID-19 yang terintegrasi dalam satu sistem dan akan terus memperbaiki pendataan kasus COVID-19. (jwn5/ant)

Wapres Tegaskan Zona Merah Tidak Boleh Gelar Shalat Berjamaah

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan kegiatan ibadah, termasuk shalat, secara berjamaah tidak boleh dilakukan selama pandemi COVID-19, khususnya di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai zona merah. “Ibadah yang kami lakukan seharusnya dilakukan di rumah, yakni tarawih di rumah, tadarus di rumah. Terutama di daerah yang merah, tidak boleh dilakukan di masjid secara berjamaah,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ma’ruf memahami bahwa dengan beribadah secara berjamaah akan mendapatkan banyak pahala. Namun, di masa pandemi COVID-19 saat ini, kegiatan tersebut akan menimbulkan mudarat apabila tetap dilakukan. “Saat ini kita berada dalam situasi memprihatinkan. Memang berjamaah itu pahalanya banyak, akan tetapi di sana ada bahaya, ada barak yang nanti akan menimbulkan kerusakan atau mudarat,” kata Wapres Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum non-aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ma’ruf pun mengatakan imbauan untuk tidak beribadah secara berjamaah saat pandemi termasuk anjuran dari Rasulullah. Nabi Muhammad menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Dengan beribadah secara berjamaah saat pandemi, maka itu sama dengan menyebarkan bahaya bagi masyarakat dan umat Islam lainnya. “Tadarus, iktikaf di masjid itu sangat berpotensi untuk terjadinya penularan COVID-19 itu. Bisa kita yang ditulari dan bisa kita yang menularkan karena kita membawa penyakit,” ujarnya. Oleh karena itu, Ma’ruf berharap masyarakat dapat mengerti dengan kondisi pandemi saat ini dan menjalankan imbauan untuk beribadah di rumah masing-masing, khususnya selama Ramadhan. (jwn5/ant)

Pemkot Pekalongan Siapkan 4 Posko Terpadu Penanganan COVID-19

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyiagakan 4 posko terpadu penanganan virus corona jenis baru atau COVID-19 untuk memeriksa setiap kendaraan pemudik yang masuk ke wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Slamet Prihantono di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa setiap penumpang yang turun dari angkutan umum akan diperiksa oleh tim deteksi dini subbidang pencegahan COVID-19. “Kita siagakan posko terpadu COVID-19 untuk pembatasan akses bagi masyarakat baik pendatang dari luar daerah maupun dalam kota,” kata Slamet Prihantono. Menurut dia, empat titik posko terpadu penanganan COVID-19 ini didirikan di depan kantor Samsat Tirto, stasiun KA, terminal bus, dan kawasan eksit tol Setono. Pada posko terpadu itu, kata dia, akan disiagakan pula petugas secara shift yang berjaga selama 24 jam dan sesuai aturan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, masker, dan spanduk sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus corona. Ia mengatakan dengan didirikan posko terpadu ini akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya virus corona dan cara pencegahannya. “Kami bersinergi dengan Polri, TNI, Dinas Kesehatan, petugas jaga terminal bus dan stasiun KA melakukan pantauan terhadap para pendatang. Para pendatang akan dilakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun dan didata,” katanya. Ia menambahkan petugas medis yang berjaga jika menemukan ada warga yang terindikasi gejala COVID-19 maka akan membantu merujuk ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk kemudian dilakukan isolasi. (jwn5/ant)

DPRD Jateng Gelar Rapar Paripurna Secara Online

SEMARANG, Jowonews.com – Merebaknya wabah Covid-19 telah mendukung semua masyarakat yang mendukung kegiatannya. Terkait, pelaksanaan rapat paripurna, DPRD yang digelar secara online untuk membahas jarak antar manusia. Seperti yang dilakukan DPRD Provinsi Jateng saat menggelar rapat paripurna online melalui Zoom video conference. Rapat itu ditayangkan streaming langsung melalui YouTube sehingga dapat diakses semua masyarakat. Rapat dengan agenda Rapat Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2020 dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko. Di dalam ruang rapat, tidak seperti biasanya karena hanya dihadiri 25 Anggota Dewan dan 2 Pimpinan Dewan. Sementara, 93 Dewan lainnya online . Meski dilakukan secara online, namun tidak mengurangi komposisi dewan saat mengambil jalannya dari awal hingga selesai. Gubernur Ganjar sendiri hadir membacakan LKPj didampingi Wagub Taj Yasin bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usai membaca laporan dari gubernur, Bambang Kusriyanto menyampaikan bahwa LKPj ini mengeluarkan diputuskan dalam rapat badan musyawarah DPRD pada 4 Mei 2020. Dalam rapat itu, Bambang Kribo, Ketua DPRD sapaan akrab, DPRD Provinsi menyetujui dukungan langkah pemprov dalam upaya mendukung persebaran Covid-19. Satu demi satu dengan memangkas anggaran untuk penanggulangan dampak penyakit tersebut. “Kami, DPRD Provinsi Jateng, mendukung program yang dijalankan oleh eksekutif untuk pemberantasan dan penanggulangan peningkatan dari virus Corona. Kami menghitung kembali kegiatan yang tidak penting dan diubah, diubah menjadi penanggulangan Covid-19, ”ujar Bambang Kusriyanto. Dikatakan, anggaran kunjungan kerja (Kunker) merupakan salah satu anggaran yang dipangkas untuk menanggulangi dampak Covid-19. Di samping itu, anggota dewan juga diperintahkan untuk turun masing-masing daerah pemilihan guna mendukung kesiapan daerah dalam penanganan sebaran virus tersebut.(jwn01)

Bulog Salurkan Gula Pasir Sesuai HET Rp12.500/Kg

SOLO, Jowonews.com – Perum Bulog Subdivre III Surakarta mulai menyalurkan kebutuhan gula pasir kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500/kg menyusul kenaikan harga komoditas tersebut yang hampir mencapai Rp20.000/kg. “Saat ini kami sudah menyalurkan di dua kecamatan di Kabupaten Sukoharjo,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre III Surakarta Imam Firdaus Jamal di Solo, Senin. Ia mengatakan penyaluran tersebut dalam bentuk paket murah seharga Rp45.000. Untuk masing-masing paketnya berisi 1 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, dan 2 kg gula pasir. “Untuk pemerataan, satu kecamatan kuotanya 2.500 paket. Jadi saat ini sudah ada sekitar 5.000 paket yang disalurkan. Besok kami menerima daftar penerima untuk kecamatan ketiga di Sukoharjo,” katanya. Ia mengatakan untuk menghindari terjadinya kerumunan di tengah pandemi Covid-19, paket disalurkan ke tingkat desa sesuai dengan jumlah yang diajukan tingkat kecamatan melalui Dinas Perdagangan. Pihaknya berharap untuk kota maupun kabupaten lain bisa mengikuti penyaluran yang sudah dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk kemungkinan operasi pasar gula pasir di pasar tradisional di Kota Solo, sejauh ini pihaknya belum menerima arahan tersebut. “Kebetulan kami belum dilibatkan di situ karena kami sudah ikut waktu paket penanganan Covid-19. Kalau harus ada penyaluran lagi, saya menyarankan seperti Sukoharjo ini. Didata, terus nanti kami drop. Itu juga termasuk operasi pasar,” katanya. Sementara itu, untuk stok gula pasir yang saat ini dimiliki Bulog Surakarta sebanyak 20 ton dan sedang dalam proses pengiriman sebanyak 700 ton. (jwn5/ant)

Praktik Pungli Selama 23 Tahun Dibongkar Polresta Surakarta

SOLO, Jowonews.com – Polres Kota Surakarta baru mengungkap praktik pungutan liar (pungli) yang telah berlangsung sejak 1997 di kawasan pertokoan sepanjang Jalan Dr. Rajiman, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Veteran, Kecamatan Pasar Kliwon Solo. Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol. Andy Rifai melalui Kepala Polsek Pasar Kliwon AKP Tegar Satrio Wicaksonom di Solo, Senin, mengatakan bahwa praktik pungli pertama kali terungkap berkat laporan salah satu pedagang kepada pihak Kelurahan Gajahan. Menurut Tegar Satrio, pihak keluarga kemudian berkoodinasi dengan pihak kecamatan. Selanjutnya, mereka melaporkan pungli tersebut kepada pihak Polsek Pasar Kliwon. Dari hasil penyelidikan, kata Tegar Satrio, ada 142 toko di sepanjang Jalan Rajiman, Yos Sudarso, dan Veteran yang ditarik uang iuran setiap bulannya. “Seluruh pemilik toko membenarkan ada tarikan itu. Karena sudah berlangsung lama, sejak 1997 hingga sekarang, dan pemilik toko tidak sadar kalau ternyata itu kasus pungli,” kata Tegar Satrio. Polisi kemudian mengamankan tiga warga yang terlibat kasus tersebut, yakni Surono Hadi (66), Suparno alias Kempong (54), keduanya warga Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Seorang lagi bernama Tukimin (76) warga Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo. Mereka kini ditahan di Mapolsek Pasar Kliwon. “Ketiga warga yang melakukan pungli itu ketika ditanya kantornya  di mana, mereka tidak bisa menjawab. Menjawab soal uang setorannya ke mana, pelaku mengaku ke kantong mereka sendiri. Mereka berdasarkan surat edaran yang ternyata sudah tidak berlaku lagi,” katanya. Kelompok pelaku pungli sejak 1997, kata dia, melakukan penarikan uang ke toko-toko yang rata-rata Rp3 juta setiap bulan. Hal ini sudah berjalan sekitar 23 tahun. “Kelompok ini awalnya 10 orang, kemudian tinggal tiga orang itu,” kata AKP Tegar Satrio. Mereka berdalih tidak hanya menarik iuran, tetapi juga menjaga kawasan pertokoan. Ketika bertugas, mereka juga berseragam. Seragam lusuh berwarna biru tua ini lengkap dengan bet yang bertuliskan Kota Madya Solo di lengan sisi kanannya, sedangkan lengan kiri nama dari kelompok ini. Dengan seragam yang mereka buat sendiri dari uang hasil iuran tersebut, kata dia, membuat para pedagang terperdaya selama puluhan tahun. “Pelaku menarik uang keamanan ke toko-toko itu bervariasi, mulai Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per toko,” katanya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa tanda terima penarikan uang pengamanan, daftar nama toko yang digunakan untuk pengamanan, serta beberapa lembar bukti pendirian pengamanan khusus pertokoan. Dalam kasus ini, ketiganya dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kapolsek menegaskan ke depan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aksi pungli apa pun alasannya. Apabila masih ada yang nekat, akan ditindak tegas. “Masyarakat yang mengetahui segera lapor ke polisi,” katanya menegaskan. (jwn5/ant)