Jowonews

Hari: 2 Mei 2020

Operasi Ketupat Hari Kedelapan, 21 Ribu Kendaraan Putar Balik ke Jakarta

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan, selama delapan hari pelaksanaan Operasi Ketupat 2020, jumlah kendaraan pemudik yang diputar balik kembali ke Jakarta mencapai 21 ribu kendaraan. Jumlah tersebut merupakan data kumulatif di tujuh Polda dari Lampung hingga Jatim. “Sampai hari ke 8 yang kami putar balikkan dari Lampung hingga Jawa Timur (mencapai) lebih kurang 21 ribu (kendaraan),” kata Irjen Istiono saat mengecek titik penyekatan di gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu. Dia berharap semakin mendekati Lebaran, masyarakat yang nekat mudik semakin berkurang setiap harinya. Pihaknya mengakui sampai hari ini masih ada masyarakat yang melakukan mudik namun jumlahnya semakin hari semakin turun. Kondisi jumlah pemudik yang menurun itu salah satunya terjadi di pos penyekatan Gerbang Tol Banyumanik. “Misalnya kendaraan bus hanya ada empat (unit) hari ini. Kemudian kendaraan pribadi (yang lewat gerbang Tol Banyumanik) tinggal 15 (unit),” urainya. Korlantas mencatat kecenderungan jumlah pemudik saat ini mengalami penurunan hingga 50 persen bila dibandingkan dengan hari pertama Operasi Ketupat. “Penurunan dari kemarin sampai 50 persen. Harapan kami semakin mendekati Lebaran ini, kesadaran masyarakat juga semakin bagus untuk tidak melakukan mudik,” kata Istiono. Operasi Ketupat 2020 adalah operasi kemanusiaan, dengan demikian petugas mengedepankan tindakan persuasif dan humanis dalam menghalau masyarakat yang masih nekat mudik. Sanksi maksimal yang dikenakan terhadap pemudik adalah putar balik kembali ke rumah masing-masing. Dari arah Jakarta hingga ke Tol Pejagan yang menjadi perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, petugas menyeleksi dengan ketat kendaraan-kendaraan yang melewati tol. “Kendaraan logistik (boleh) lanjut. Untuk kendaraan pribadi, kami putar alihkan. Kami periksa, kalau kedapatan dia mudik, tentu (harus) putar arah,” kata mantan Kapolda Babel ini. Begitu pun juga dengan penyekatan di Kecipir, Losari, Brebes yang menjadi jalan arteri perbatasan Jabar-Jateng. “Di arteri juga demikian. Kendaraan-kendaraan dengan pelat nomor Jakarta, sepeda motor dan kendaraan pribadi banyak (yang) diputarbalikkan di sana,” tutur jenderal bintang dua ini. Pada Jumat (1/5), Kakorlantas Polri Irjen Istiono dan rombongan mengecek pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 setelah operasi digelar selama sepekan. Jalur yang dipantau mulai dari Jakarta melalui Tol Trans Jawa hingga Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Di Brebes, Kakorlantas mengecek pos penyekatan di gerbang keluar Tol Pejagan dan cek poin Kecipir, Losari. Pengecekan dilanjutkan dengan menuju ke Kota Semarang melalui Tol Trans Jawa. Pada Sabtu, pengecekan berikutnya yakni pos penyekatan di gerbang masuk Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah dan gerbang keluar Tol Ngawi, Jawa Timur. (jwn5/ant)

BMKG: Gempa Kudus Buktikan Sesar Muria Masih Aktif

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 3,0 yang terjadi di wilayah Kudus, Jawa Tengah, pada Sabtu pukul 02.32 WIB menunjukkan bahwa Sesar Muria masih aktif, bisa memicu gempa. “Gempa pada Sabtu dini hari tadi menjadi bukti bahwa Sesar Muria masih aktif, sekaligus menjadi alarm yang mengingatkan kita semua agar selalu waspada terhadap keberadaan sesar aktif di daratan yang jalurnya melintasi atau dekat permukiman penduduk,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan tertulis BMKG yang diterima di Jakarta. Menurut dia, wilayah Kudus dan sekitarnya secara tektonik memiliki struktur yang cukup kompleks dengan keberadaan sesar aktif seperti Sesar Muria, Sesar Lasem, Sesar Naik Pati, dan Sesar Semarang. ​​​​​​Sesar Muria, ia menjelaskan, merupakan sesar aktif yang memiliki magnitudo tertarget 6,2 dengan laju geser sesar sekitar satu milimeter per tahun. Sesar dengan orientasi berarah barat daya-timur laut itu jalurnya melintasi Gunung Muria dan diduga menerus ke laut. Sedangkan Sesar Lasem merupakan sesar dengan kelurusan paling panjang, menempati suatu depresi dengan sumbu yang berarah barat daya-timur laut. Ciri morfologi lain yang mengindikasikan keberadaan sesar ini adalah pola kelurusan dari selatan Semarang ke arah timur laut melewati Lasem dan menerus ke Laut Jawa. Sesar Kendeng Segmen Semarang dan Segmen Purwodadi juga masih aktif. “Semua sesar ini aktif dan ada catatan sejarah gempanya. Berdasarkan catatan sejarah gempa, zona sumber gempa ini memang aktif,” kata Daryono. Menurut Daryono, sesar-sesar tersebut bertanggung jawab terhadap beberapa peristiwa gempa kuat dan merusak pada masa lalu, di antaranya gempa kuat yang mengguncang Lasem tahun 1847 dan gempa dengan magnitudo 6,8 di Pati tahun 1890 yang menyebabkan kerusakan hingga radius 500 km. Sesar Lasem juga memicu gempa di Kudus tahun 1877 serta gempa di Semarang pada tahun 1856,1958, 1959, dan 1966. (jwn5/ant)

Serikat Guru Desak Pemerintah Buat Skenario Kurikulum dan PPDB Khusus Masa Pandemi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah segera membuat skenario pendidikan pada masa pandemi dan bencana pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim di Jakarta mengatakan, pemerintah harus segera membuat skenario pendidikan jangka pendek untuk menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 saat ini serta menyiapkan skenario jangka panjang untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian bencana pada masa mendatang. FSGI menekankan pentingnya penyusunan kurikulum darurat untuk masa krisis, ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan berbagai keterbatasan, mulai dari keterbatasan media pembelajaran, akses terhadap media belajar, keterbatasan interaksi langsung, serta keterbatasan ketersediaan waktu dan biaya. Satriwan mengatakan, kurikulum pembelajaran yang dipraktikkan dalam masa krisis akibat pandemi saat ini adalah kurikulum yang dibuat pada masa normal untuk keadaan normal pula. Padahal, menurut dia, kurikulum yang dibutuhkan saat ini adalah kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang serba terbatas. Federasi serikat guru juga menyarankan pemerintah membenahi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Menurut FSGI, saat ini kemampuan penyelenggara dalam mengelola pembelajaran jarak jauh masih minim, sementara hasil survei FSGI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada akhir April 2020 menunjukkan 53 persen guru masih mengejar pencapaian kurikulum ideal atau menuntaskan materi selama pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, siswa menjadi terbebani. Kondisi yang demikian, menurut federasi serikat guru, bertentangan dengan prinsip kelonggaran dan relaksasi yang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. Selain itu, FSGI meminta pemerintah membuat skenario penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada masa krisis, seperti yang sekarang terjadi akibat pandemi COVID-19. “Permendikbud tentang PPDB No 44 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 belum mengakomodir secara riil dan objektif kondisi krisis,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo. FSGI juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus kepada sekolah swasta, khususnya para guru honorer yang menjadi kelompok terdampak krisis COVID-19. Pandemi membuat sebagian orang tua tidak bisa bekerja dan menjalankan usaha sebagaimana biasa atau kena pemutusan hubungan kerja sehingga tidak mampu membayar biaya pendidikan. Kondisi yang demikian mempengaruhi kondisi keuangan sekolah-sekolah swasta. (jwn5/ant)

IPW Sebut Penunjukan Kepala BNPT dengan Telegram Kapolri Malaadministrasi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan penunjukan Irjen Polisi Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh telegram rahasia (TR) Kapolri adalah sebuah malaadministrasi. “TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya.  Untuk itu, TR pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT itu harus segera dicabut dan dibatalkan,” kata Neta S. Pane di Jakarta, Sabtu. Pengangkatan Kepala BNPT, menurut dia, merupakan wewenang Presiden, bahkan Presiden pun punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang. Neta mencontohkan Ansaad Mbay pada saat menjadi Kepala BNPT, Presiden pernah memperpanjang masa jabatannya. Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT disebutkan bahwa pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden. Jabatan Kepala BNPT juga bisa diisi oleh selain aparatur kepolisian, artinya nonpegawai negeri juga bisa menjabat posisi Kepala BNPT tersebut. Memang sejak berdirinya BNPT, pimpinannya selalu dari kepolisian. Akan tetapi, hal itu bukan serta-merta Kapolri menunjuk dan mengganti Kepala BNPT dengan telegram rahasianya. Menurut Neta, kapasitas Kapolri hanya sebatas mengusulkan pergantian dan calon pengganti kepada Presiden. Penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah langsung Kapolri. Padahal, BNPT merupakan lembaga di bawah Presiden, yang bertanggung jawab kepada Presiden. “Oleh sebab itu, IPW menilai ada dugaan kesalahan administrasi dalam penunjukan Irjen Pol. Boy Rafli sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri,” ucapnya. Dengan adanya kesalahan ini, IPW mendesak Kapolri segera membatalkan TR pengangkatan Irjen Pol. Boy Rafly sebagai Kepala BNPT. IPW juga berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Pol. Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, sama seperti saat Presiden memperpanjang masa jabatan Ansaad Mbay sebagai Kepala BNPT. Menurut Neta, tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi Alius, kecuali pensiun dari Polri. Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius dinilai IPW tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi. Bahkan, kata dia, Suhardi punya prestasi yang sangat menonjol selama memimpin, misalnya aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup, sehingga Densus 88 bisa membersihkan kantong-kantong terorisme dengan landai di berbagai daerah. (jwn5/ant)

Polri Klaim Penetapan Mutasi dan Promosi Melalui Penilaian Objektif

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan bahwa dalam menetapkan mutasi dan promosi jabatan di Polri telah dilakukan suatu proses penilaian yang obyektif. “Mutasi dan promosi adalah anggota terbaik Polri yang sudah melalui proses penilaian obyektif, sistem urut kacang dan tradisi kepemimpinan di Polri,” kata Brigjen Argo melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pun telah menegaskan bahwa tidak ada lagi faktor kedekatan pada atasan yang menentukan pangkat dan jabatan. “Kapolri Jenderal Idham Azis telah menyatakan kepada seluruh anggota Polri tidak ada lagi menghadap, sowan-sowan dalam mencari jabatan. Tunjukkan prestasimu karena kelak Polri yang mencarimu,” tutur Argo. Menurut dia, seluruh anggota Polri dari bintara sampai dengan perwira tinggi adalah anak buah Kapolri Idham Azis yang memiliki semangat Promoter (profesional, modern dan terpercaya). Pihaknya pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu menangani wabah COVID-19 yang saat ini melanda Negeri. “Polri mengajak masyarakat untuk terus bahu membahu dalam menangani wabah corona, mari kita fokus pada hal hal yang produktif demi Indonesia Jaya,” katanya. Sebelumnya, melalui Surat Telegram Nomor: ST/1377 – 1380/V/KEP./2020 dan ST/1381 – 1383/V/KEP./2020 tertanggal 1 Mei 2020, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merombak besar-besaran posisi sejumlah perwira tinggi dan menengahnya. Diantaranya Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar dimutasi untuk penugasan sebagai Kepala BNPT. Irjen Pol Luki Hermawan, Kapolda Jatim diangkat sebagai Wakalemdiklat Polri. Pergeseran Boy Rafli ke BNPT menggantikan posisi Kepala BNPT sebelumnya, Komjen Suhardi Alius yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri. Sahlisosbud Kapolri Irjen Pol Fadil Imran dimutasi menjadi Kapolda Jatim. Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto ditunjuk menjadi Irjen Kemenkum HAM. Irjen Pol Aris Budiman yang sebelumnya menjabat Ketua STIK Lemdiklat Polri dipercaya menempati posisi yang ditinggalkan Andap, yakni Kapolda Kepri. Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani dimutasi menjadi Ketua STIK Lemdiklat Polri. Irjen Pol Nico Afinta yang sebelumnya menjabat Sahlisospol Kapolri diangkat menjadi Kapolda Kalsel. Kapolri juga memutasi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza menjadi Kabaintelkam Polri menggantikan Komjen Pol Agung Budi Maryoto yang diangkat menjadi Irwasum Polri. Komjen Agung Budi Maryoto menggantikan posisi Irwasum Polri Komjen Pol Moechgiyarto yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Selanjutnya Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Ahmad Luthfi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jawa Tengah. (jwn5/ant)

Kasus Positif Bertambah, Penyebaran Virus Corona di Wonosobo Masih Masif

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak delapan orang di Kabupaten Wonosobo menunjukkan penyebaran virus corona di wilayah ini masih masif, kata juru bicara resmi gugus tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Pemkab Wonosobo, dr. Muhamad Riyatno. Riyatno di Wonosobo, Jumat, mengatakan jumlah penderita COVID 19 di Kabupaten Wonosobo telah mencapai 37 orang. “Dengan penambahan delapan kasus baru ini menunjukkan bahwa penyebaran virus corona di tengah masyarakat Wonosobo masih cukup masif dan belum bisa dihentikan mata rantainya,” kata dokter yang kini juga mengemban jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo ini. Terkait daerah asal mereka,  Riyatno mengatakan enam orang merupakan warga Kecamatan Kaliwiro, sedangkan dua orang lainnya masing-masing dari Wadaslintang dan Kepil. Mengingat belum putusnya mata rantai penyebaran COVID 19 di Kabupaten Wonosobo, ia meminta warga masyarakat bisa lebih mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti tetap berada di rumah, mengurangi interaksi fisik dengan warga lain, mengenakan masker ketika keluar rumah serta disiplin menjaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun setiap hendak masuk rumah. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk lebih jujur dan membuka diri kepada petugas pendataan ketika memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit. “Jangan merasa diri sehat dan kuat karena banyak orang lemah di sekitar anda, serta jangan menjadi agen penular atau bahkan tertular,” katanya. Berdasarkan data terakhir perkembangan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 2.261 orang dan 1.901 orang di antaranya telah selesai menjalani pemantauan. Kemudian, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sejumlah 121 orang dengan 35 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh, 1 meninggal dunia, dan 85 orang menjalani perawatan. Hingga saat ini, pasien COVID 19 positif di Kabupaten Wonosobo telah dinyatakan sembuh sebanyak lima orang. (jwn5/ant)

Bupati Banjarnegara Minta Warga Beri Informasi Riwayat Perjalanan ke Petugas Medis

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meminta warga yang baru tiba dari luar kota untuk menginformasikan riwayat perjalanan kepada petugas kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. “Kami minta kepada seluruh warga agar memberikan informasi terkait riwayat perjalanan kepada tenaga kesehatan karena itu bisa membantu dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19,” katanya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat. Bupati mengatakan pihaknya selalu berupaya melakukan pemantauan terhadap warga yang baru tiba dari luar kota atau luar negeri. “Kami juga berupaya memantau mereka yang memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang baru tiba dari luar kota karena itu kami berharap warga dapat berperan aktif memberikan informasi kepada petugas kesehatan,” katanya. Bupati menambahkan hingga Jumat, 1 Mei 2020, ada 18 orang yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah setempat. Dengan demikian dia kembali mengingatkan warga untuk tetap mematuhi anjuran dan imbauan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. “Warga agar tetap semangat agar daya tahan tubuhnya tetap baik dan tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk mencegah COVID-19,” katanya. Sebelumnya bupati juga mengatakan dirinya telah menyiapkan lokasi karantina atau isolasi bagi pasien COVID-19. “Kami menyiapkan gedung eks Kantor Inspektorat di kompleks Pendapa Dipayuda Adigraha yang satu kompleks dengan rumah dinas bupati, sebagai tempat karantina atau isolasi untuk pasien COVID-19,” katanya. Dia mengatakan lokasi yang tidak jauh dari rumah dinas tersebut diharapkan dapat memudahkan dirinya untuk ikut memantau perkembangan perawatan pasien COVID-19. “Dengan dirawat di sini saya bisa memantau perkembangan pasien dengan mudah. Di sini tempatnya lebih tenang, keamanan terjaga sehingga diharapkan dapat mendukung kesembuhan pasien,” katanya. Dia mengatakan perawatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat agar aman dan nyaman bagi semua pihak. (jwn5/ant)

BKIPM Semarang Bagi-bagi Nasi Ikan Tingkatkan Imunitas Warga

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Semarang membagikan 110 bungkus nasi dengan lauk ikan kepada warga sekitar menjelang waktu berbuka puasa sebagai upaya meningkatkan imunitas saat pandemi COVID-19. “Nasi ikan ini dibagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 agar mereka tetap dapat mengonsumsi protein terutama dari ikan sehingga imunitas tubuhnya tetap terjaga,” kata Kepala BKIPM Semarang Raden Gatot Perdana di Semarang, Jumat. Ia menjelaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo mengamanatkan kepada seluruh pegawai KKP di seluruh Indonesia agar menumbuhkan solidaritas di tengah masyarakat saat pandemi COVID-19. Selain itu, juga mengajak masyarakat supaya rajin mengonsumsi ikan untuk asupan protein sekaligus salah satu upaya untuk menangkal COVID-19. “Gerakan Nasi Ikan ini dilaksanakan sebagai wujud solidaritas sesama manusia, khususnya pegawai KKP di tengah ancaman pandemi Corona,” ujarnya yang ikut turun langsung membagikan nasi ikan. Ia menyebutkan sasaran pembagian nasi ikan yang dilakukan berlokasi di sekitar Jalan Suratmo, Semarang Barat, adalah masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai tukang becak, mitra ojek daring, termasuk tunawisma. “Harapan kami dengan adanya program pembagian nasi ikan ini masyarakat sekitar kantor BKIPM Semarang dan warga Semarang yang terdampak COVID -19 dapat menjaga asupan pola makan, serta kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan jiwa gotong royong antarsesama,” katanya. Dengan demikian, lanjut Gatot, semua pihak dapat bersama-sama bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan kondisi kembali berjalan normal seperti biasa. (jwn5/ant)