Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 5 Mei 2020

FPKS Minta Pemerintah Perjelas Grand Design Penanganan COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera memperjelas ‘grand design’ (desain besar) penanganan COVID-19 dan juga menetapkan kriteria atau standar yang jelas kapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa mulai dilonggarkan secara bertahap. “Pemerintah juga perlu waspadai gelombang kedua pandemi ini yang bisa saja muncul kembali. Karena itu dengan kondisi seperti saat ini semestinya jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan PSBB tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sukamta mencontohkan di beberapa negara yang sukses tangani COVID-19 seperti Selandia Baru, ada level tindakan dari “lockdown” (level teratas), pembatasan (level 3), pengurangan (level 2) dan siaga (level 1). Selain itu menurut dia, Singapura yang juga dianggap sukses tangani COVID-19 punya level perubahan status tanggap atau disebut Dorscon, mulai dari status yang paling ringan, yakni terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah. “Dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi COVID-19 secara komprehensif. Pemerintah juga bisa melakukan ‘benchmark’ negara-negara yang sukses tangani COVID-19 untuk kemudian diambil metode-metode yang diangap jitu untuk tangani virus ini,” ujarnya. Anggota Komisi I DPR RI itu menilai saat ini sudah tidak terdengar lagi kekurangan APD di rumah sakit, kekurangan reagen untuk tes swab, juga soal masih kurangnya jumlah kamar isolasi untuk pasien positif dan serta berbagai kebutuhan mendasar untuk atasi COVID-19. Menurut dia, kalau hal-hal mendasar itu saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal. “Ini akan membuat upaya penanganan COVID-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat,” katanya. Dia mengkritisi rencana pemerintah yang mewacanakan relaksasi PSBB padahal para kepala daerah terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB dan sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi. “Apalagi pernyataannya Mahfud MD ini bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah karena masyarakat masih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” ujarnya. (jwn5/ant)

Petani Garam Jepara Kesulitan Jual Produksi Tahun Lalu Akibat Impor Garam Berlebihan

oleh

JEPARA, Jowonews.com – Petani garam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengeluhkan belum lakunya garam hasil produksi tahun 2019, menyusul banyaknya pasokan garam di pasaran yang diduga berasal dari garam impor. “Hingga kini, masih banyak stok garam hasil produksi tahun lalu yang belum terserap di pasaran karena rendahnya harga jual di pasar,” kata Ketua Ketua Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) Tirta Petani, Desa Panggung, Kecamatan Kedung, Jepara Lafiq saat mengadu ke Kantor Bupati Jepara, Selasa. Ia mengakui harga jual di pasaran saat ini yang berkisar Rp250, belum memberikan keuntungan petani karena biaya produksi per kilogramnya sekitar Rp380. Akibatnya, lanjut dia, petani garam tidak bisa menjual ke pasaran dengan harga sesuai biaya produksi sekalipun karena stok garam di pasaran sudah dibanjiri pasokan garam dari berbagai daerah, termasuk kran garam impor yang mencapai 2,9 juta ton pada tahun ini. Jika petani menjual sesuai harga jual di pasaran, maka petani mengalami kerugian. Luas lahan tambak garam yang dikelola petani yang tergabung dalam kelompok berkisar 720 hektare dengan modal usaha per hektare berkisar Rp41,8 juta. Mereka tersebar di enam desa, yakni Tanggultlare, Bulakbaru, Panggung, Surodadi, Kalianyar, dan Kedungmalang. Garam petani yang masih tersimpan di gudang juga terancam turun kualitas jika terlalu lama disimpan sehingga harus ada upaya bisa terserap di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Asisten II Sekda Jepara Mulyaji mengaku turut prihatin dengan nasib petani garam yang belum bisa menjual garam ke pasaran. “Terkait dengan kebijakan impor garam tentu pemkab tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya. Akan tetapi, lanjut dia, alternatif mengembalikan garam ke dalam barang kebutuhan pokok, prosesnya tinggal menunggu peraturan presiden. “Kami akan usulkan kepada Pemerintah Pusat agar mengurangi impor garam,” ujarnya. Sembari menunggu, Pemkab Jepara juga akan memberikan bantuan karpet geomembran bagi sebagian kelompok petani garam. Selain juga membuka komunikasi dengan salah satu industri di Jepara, guna menjajaki peluang penyerapan garam lokal. Kedati begitu, para petani diminta dapat terus memacu inovasi agar kualitas produksi meningkat. “Untuk penstabilan harga jual, pemanfaatan resi gudang nasional ke depan dilakukan penambahan bangunan,” ujarnya. (jwn5/ant)

BPS Catat Ada 800.000 Pengangguran di Jateng Hingga Februari 2020

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat jumlah pengangguran terbuka di provinsi ini hingga Februari 2020 tercatat mencapai 800.000 orang. Kepala BPS Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono di Semarang, Selasa, mengatakan, survei ketenagakerjaan tersebut dilakukan pada Februari 2020, sebelum banyak terpengaruh COVID-19. “Meski demikian pada Februari ini sudah terjadi perlemahan perekonomian di Jawa Tengah,” katanya. Menurut dia, jumlah pengangguran sebanyak itu merupakan 4,25 persen dari total angkatan kerja di Jawa Tengah yang bekerja yang jumlahnya mencapai 17,98 juta orang. Tingkat pengangguran Jawa Tengah di Februari 2020 mengalami peningkatan di banding periode yang sama 2019 yang mencapai 78.000 orang atau 4,22 persen. “Dalam setahun terakhir secara absolut terdapat penambahan pengganggutan sebanyak 14.000 orang,” katanya. Adapun jika dilihat dari tingkat pendidikannya, lanjut dia, kelompok penduduk tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati urutan pertama pengangguran di Jawa Tengah yang mencapai 7,50 persen. Selain itu, ia juga menyebut 10,52 juta atau 58,49 persen angkatan kerja di Jawa Tengah bekerja di kegiatan informal, sementara sisinya di sektor formal. (jwn5/ant)

Jadwal UTBK Untuk SBMPTN Mulai 12 Hingga 22 Juli 2020

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Ujian tulis berbasis komputer (UTBK) untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) akan dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 22 Juli 2020. “UTBK akan tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol (pencegahan) COVID-19 sebagaimana mestinya dan tetap memperhatikan perkembangan mutakhir eskalasi pandemi COVID-19,” kata Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Prof Dr Jamal Wiwoho melalui telekonferensi di Jakarta, Selasa. UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. UTBK 2020 dapat diikuti oleh siswa lulusan sekolah menengah tahun 2018, 2019, dan 2020 serta lulusan program belajar Paket C tahun 2018, 2019, dan 2020 yang usianya maksimal 25 tahun.  Jamal meminta calon mahasiswa terus memantau perkembangan informasi berkenaan dengan pelaksanaan UTBK melalui laman Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). “Karena semua proses melalui daring atau online,” katanya. Ketua LTMPT Prof Mohammad Nasih mengatakan persiapan teknis pelaksanaan UTBK sudah hampir selesai. “Secara teknis, soal dan lain sebagainya sudah siap semua. Persiapannya sudah hampir 90 persen,” katanya. Ia menambahkan, biaya mengikuti UTBK tahun ini diturunkan menjadi Rp175.000 dari Rp200.000 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian warga saat ini. UTBK akan dilaksanakan empat sesi setiap hari. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN akan diselenggarakan secara bersamaan. Peserta yang hendak mengikuti UTBK dan SBMPTN harus memilih lokasi tes pusat UTBK serta program studi dan perguruan tinggi negeri yang dipilih. (jwn5/ant)

Hingga Akhir Tahun Stok Beras Diprediksi Capai 4,7 Juta Ton

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stok beras hingga akhir tahun diprediksikan sebesar 4,7 juta ton. “Perincian stok sampai akhir 2020 diperkirakan stok beras masih 4,7 juta ton,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa, seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga Hartarto mengatakan Bulog memiliki tugas menjaga lebih dari 1 juta ton cadangan beras pemerintah. Bulog, kata Airlangga, akan menyerap 900 ribu hingga 1,4 juta ton gabah petani. Di sisi lain dengan adanya program bantuan sosial (bansos) berupa 450 ribu ton beras dari pemerintah, Bulog juga akan menyerap lebih banyak Gabah Kering Giling (GKG) milik petani. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan secara umum stok 11 komoditas yakni beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir diproyeksikan dalam posisi aman hingga Juni. Menurut Mentan Syahrul Yasin Limpo, neraca pangan sampai Juni dari 11 komoditas itu dalam kondisi aman dan dalam kendali pemerintah. “Mudah-mudahan tidak ada aral melintang distribusi dan dinamika lapangan yang membuat harga tidak stabil,” ujar Mentan. (jwn5/ant)

Menko Perekonomian Berharap Stok Gula Pasir Akan Naik Pada Mei-Juni

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stok gula dalam negeri diperkirakan akan meningkat pada Mei dan Juni 2020. “Diharapkan stok akan meningkat pada Mei dan Juni ini,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa. Menko Perekonomian mengatakan stok gula masih akan ada yang masuk ke pasar dari Bulog sebanyak 25 ribu ton dan stok gula realokasi 140 ribu ton dari rafinasi serta alokasi eksportir ke dalam negeri. Dengan hal tersebut, kata Airlangga Hartarto, diharapkan stok gula terus meningkat dan harga akan semakin turun. Adapun Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan stok 11 komoditas yakni beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir diproyeksikan dalam posisi aman hingga Juni. “Neraca pangan kita sampai Juni dari 11 komoditi, kami yakin dalam kondisi aman dan dalam kendali pemerintah. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang distribusi dan dinamika lapangan membuat harga tidak stabil,” ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo. (jwn5/ant)

Tiga Jurus Pemerintah Hadapi Kemarau yang Lebih Berat

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan tiga jurus atau tiga hal untuk mengantisipasi dampak kemungkinan terjadinya musim kering yang lebih berat dari biasanya yang akan terjadi beberapa bulan ke depan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. “Saya sudah menyinggung beberapa kali peringatan FAO mengenai krisis pangan dunia. Oleh sebab itu urusan berkaitan dengan musim kemarau harus benar-benar kita hitung benar-benar,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual bertopik “Antisipasi Dampak Kekeringan Terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok” dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa. Presiden Jokowi menggarisbawahi prediksi BMKG bahwa 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim tiga bulan ke depan akan mengalami musim kering lebih dari biasanya. Oleh sebab itu Presiden Jokowi menekankan pentingnya antisipasi mitigasi yang harus benar-benar disiapkan sehingga stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu. Maka beberapa hal yang ingin ia tekankan yakni pertama, ketersediaan air di beberapa sentra-sentra pertanian. “Ini merupakan kunci, oleh sebab itu ini harus disiapkan dari sekarang mulai dari penyimpanan air hujan, kemudian memenuhi danau, waduk embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya, itu penting,” katanya. Hal kedua yakni percepatan musim tanam, yang harus memanfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini. “Harus dipastikan petani harus tetap berproduksi, harus tetap bertanam dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Presiden Jokowi. Oleh sebab itu ketersediaan sarana prasarana pertanian baik yang berkaitan dengan bibit, pupuk, harus benar-benar ada dan harganya terjangkau. Di samping itu juga stimulus ekonomi bagi petani, kata Presiden, harus dipertajam lagi. Hal ketiga mengenai manajemen pengelolaan stok untuk kebutuhan pokok, untuk bahan-bahan pokok, ditekankan kalkulasinya harus detail. “Bulog harus tetap membeli gabah dari petani sehingga harga di petani jadi lebih baik,” ujar Presiden Jokowi. (jwn5/ant)

Meski Sudah 31 Orang Positif Corona, Bupati Tegaskan Temanggung Belum Perlu PSBB

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan pemerintah kabupaten setempat belum perlu mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meskipun kasus positif COVID-19 di daerah itu sudah mencapai 31 orang dan di antaranya telah terjadi transmisi lokal. “Sejauh ini kita belum berpikir untuk menerapkan atau mengajukan PSBB di Kabupaten Temanggung, kita masih ingin mendisiplinkan masyarakat,” katanya di Temanggung, Selasa. Khadziq optimistis kalau semua masyarakat disiplin pada protokol pencegahan COVID-19, penularan dan penyebaran virus itu bisa dihindari. Ia menuturkan tanpa PSBB pun sebenarnya bisa dihindari penularannya kalau masyarakat semuanya disiplin. Oleh karena itu, katanya, hal yang lakukan lebih menggiatkan kembali kampanye penegakan disiplin protokol pencegahan COVID-19. “Para camat setiap hari terus melakukan patroli ke masjid-masjid juga masyarakat yang pada nongkrong, pada kumpul-kumpul semua dipatroli untuk menegakkan disiplin pencegahan COVID-19. Sekali lagi kalau masyarakat disiplin saya yakin penyebaran COVID-19 di Kabupaten Temanggung bisa kita hindari,” katanya. Menyinggung pembatasan orang masuk Temanggung, dia menyampaikan sejauh ini belum sampai untuk pembatasan orang masuk daerah itu, tetapi pihaknya menyampaikan terima kasih pada Presiden Joko Widodo yang menerapkan larangan mudik. Ia berharap, tanpa melalui PSBB pun penyebaran COVID-19 di Kabupaten Temanggung bisa dikendalikan. Menurut dia, tingginya angka positif ini justru harusnya diapresiasi masyarakat, kalau suatu kabupaten angkanya tinggi berarti sistemnya bekerja. “Dinas Kesehatan bekerja melakukan ‘tracking’ (pelacakan) pada orang-orang yang diperkirakan positif terhadap virus ini, berarti banyak orang positif ketahuan dan dirawat di rumah sakit, dari pada banyak orang positif tetapi tidak terdeteksi dan justru berbahaya di masyarakat,” katanya. (jwn5/ant)