Jowonews

Hari: 8 Mei 2020

PPDB di Jateng Gunakan Nilai Rapor Sebagai Acuan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020 di Provinsi Jawa Tengah akan menggunakan nilai rapor sebagai acuan penerimaan siswa-siswi akibat adanya pandemi Covid-19.“Kalau dulu syarat mendaftar acuannya surat keterangan hasil ujian nasional (UN), sekarang karena UN ditiadakan maka acuannya adalah nilai rapor dari semester 1-5,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri di Semarang, Jumat.Terkait dengan perubahan teknis PPDB itu, Disdikbud Jateng sudah menginstruksikan kepala sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk membuat surat keterangan nilai rapor tersebut.Mengenai pelaksanaan zonasi pada PPDB, ia menyebut ada penurunan persentasi dari 80 persen menjadi 50 persen.“Zonasi hanya ditetapkan minimal 50 persen, sisanya diisi jalur prestasi 30 persen, afirmasi untuk anak miskin, difabel dan olaraga sebesar 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua sebesar 5 persen,” ujarnya.Untuk pelaksanaan pendaftaran, pendaftaran jalur inklusi dan kelas olahraga akan dimulai pada 2-4 Juni 2020, sedangkan jalur reguler dimulai pada 15-25 Juni 2020.Menurut dia, semua pelaksanaan pendaftaran akan dilaksanakan secara daring sehingga siswa dan orang tuanya masing-masing tidak perlu datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran.Bahkan sejumlah persyaratan, lanjut dia, juga akan diubah sesuai kondisi seperti surat keterangan sehat dari dokter untuk calon siswa SMK diganti dengan pernyataan orang tua karena pandemi Covid-19.“Kalau harus mencari surat itu, nanti mereka berbondong-bondong ke rumah sakit atau puskesmas. Itu cukup berbahaya sehingga kami mengganti dengan keterangan orang tua,” katanya.Terkait dengan daya tampung, PPDB tahun ini menampung 216.156 siswa yang terdiri dari kapasitas SMA sebanyak 115.908 siswa dan kapasitas SMK 100.248 siswa, sedangkan lulusan SMP/MTs tahun ini di Jateng totalnya sekitar 513.178 siswa.“Kami tidak menambah kuota karena sisa kuota ini biar ditangkap sekolah-sekolah swasta yang ada,” ujarnya.(jwn4/ant)

Bandara Adi Soemarmo Kembali Buka Penerbangan

oleh

SOLO, Jowonews.com – Hari ini Bandara Adi Soemarmo Surakarta kembali membuka penerbangan, menyusul pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait diperbolehkannya operasional moda transportasi umum. “Bandara Adi Soemarmo kembali menyiapkan operasional bandara guna mengakomodasi penerbangan niaga berjadwal yang akan kembali beroperasi,” kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo Abdullah Usman di Solo, Jawa Tengah, Jumat. Belum lama ini Menhub menyatakan, seluruh moda transportasi diizinkan kembali beroperasi mulai Kamis (7/5) dengan pembatasan kriteria penumpang dan mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. “Kami menyambut baik dan mendukung arahan pemerintah. Kami akan siapkan posko pengamanan dan pemeriksaan yang berada di lobi keberangkatan,” katanya. Selain itu pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Pelaksana Harian Gugus Covid-19 pemerintah setepat untuk posko bersama. “Seharusnya hari ini ada pesawat yang landing (mendarat), yaitu Citilink QG 760/761 rute Cengkareng-Solo-Cengkareng. Meski demikian, hari ini penerbangannya dibatalkan dengan alasan operasional,” katanya. Pihak Bandara Adi Soemarmo pun telah berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) terkait pengoperasian kembali penerbangan yang akan dilakukan oleh beberapa maskapai. Sementara itu untuk jam operasional bandara masih dari pukul 08.00-16.00 WIB. “Kami juga tetap akan memperhatikan protokol kesehatan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” katanya.(jwn4/ant)

Neraca Perdagangan Jawa Tengah Defisit 106,04 Juta Dolar AS

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat nilai ekspor maupun impor provinsi ini selama Maret 2020 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Kepapa BPS Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan, neraca perdagangan Jawa Tengah pada Maret 2020 mengalami defisit sebesar 106,04 juta dolar AS “Defisit neraca perdagangan Jawa Tengah terus mengalami penurunan sejak Januari 2020,” katanya di Semarang, Jumat. Ia menjelaskan, nilai ekspor Jawa Tengah pada Maret 2020 mencapai 703,35 juta dolar AS turun 2,74 persen di banding Februari 2020 yang mencapai 723,15 juta dolar AS. Sementara nilai impor Maret 2020 sebesar 808,38 juta dolar AS, turun 14,57 persen di banding Februari 2020 yang mencapai 946,29 juta dolar AS. Menurut dia, neraca perdagangan Jawa Tengah untuk komoditas minyak dan gas (migas) mengalami defisit sebesar 247,4 juta dolar AS. Adapun neraca perdagangan komoditas nonmigas justru mengalami surplus sebesar 142,37 juta dolar AS. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama ekspor Jawa Tengah, sementara China menjadi negara pemasok utama komoditas impor nonmigas provinsi ini.(jwn4/ant)

Mantan Bendahara Kemenpora Akui Serahkan Uang ke Imam Nahrawi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Supriyono mengakui pernah membantu memberikan uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS, kepada Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum untuk keperluan mantan Menpora Imam Nahrawi. “Ya waktu itu saya pernah diminta bantu perjalanan ke luar negeri Pak Menteri itu bentuknya dolar,” kata Supriyono, di Jakarta, Jumat. Supriyono menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menpora Imam Nahrawi yang didakwa menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dan gratifikasi Rp 8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sidang dilakukan melalui sarana video conference. Supriyono berada di kediamannya, sedangkan Imam Nahrawi berada di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, majelis hakim dan sebagian penasihat hukum berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Kalau untuk dolar AS waktu itu mas Ulum mau ke Amerika kalau tidak salah saya tukarkan dolar waktu itu, saya kasih ke Ulum bentuknya dolar,” ungkap Supriyono. “Di BAP saudara mengatakan menyerahkan uang Rp50 juta yang diserahkan ke Chandra Bakti atas permintaan Ulum untuk operasional menteri saudara Imam Nahrawi di luar negeri’ ini betul?” tanya JPU. “Betul,” jawab Supriyono. Supriyono mengaku diminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) tahun 2017 Chandra Bakti untuk menyerahkan uang itu. “Waktu itu beliau (Chandra Bakti) mengatakan mau membantu untuk perjalanan ke luar negeri, jadi dia mau ngasih ke mas Ulum Rp 50 juta, lalu saya serahkan ke Pak Chandra,” ungkap Supriyono. Supriyono juga menyerahkan uang Rp 400 juta ke Ulum. “Lalu ada yang Rp 400 juta saya sampaikan di depan masjid di parkiran Kemenpora malam-malam, itu pada 2018, tapi saya lupa bulan apa,” kata Supriyono. Supriyono juga kembali menyerahkan uang dalam bentuk dolar kepada Ulum. “Apakah saksi pernah serahkan dalam dolar sebesar Rp 100 juta yang ditukarkan ke dolar,” tanya jaksa lagi. “Betul, tapi jumlahnya tidak sampe Rp 100 juta, waktu itu Mas Ulum mau ke luar negeri dan beliau minta bantuan dan saya menukarkan uang dalam bentuk dolar dan saya serahkan,” jawab Supriyono. “Keyakinan saksi bahwa (uang) itu untuk menteri itu bagaimana,” tanya jaksa. “Kalau saya asal sudah diperintahkan sudah dikonfirmasi sama Pak Deputi saya laksanakan, tapi kalau keyakinan saya tidak bisa berkeyakinan sampai atau tidaknya (ke menteri) saya tidak bisa berandai-andai,” jawab Supriyono. Dalam dakwaan disebutkan Imam Nahrawi menerima gratifikasi sebesar Rp 400 juta dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017-2018, Supriyono. Pemberian uang itu diawali pada Januari 2018, Imam Nahrawi memanggil Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana di lapangan bulu tangkis di Kantor Kemenpora. Imam meminta uang honor untuk kegiatan Satlak Prima kepada Mulyana, padahal Satlak Prima telah resmi dibubarkan pada Oktober 2017. Atas permintaan uang tersebut, Mulyana membahasnya dengan Chandra Bakti selaku PPK Satlak Prima Tahun 2017 dan PPK PPON Kemenpora RI serta Supriyono selaku BPP PPON. Dalam pembahasan tersebut, akhirnya disepakati untuk memberikan uang sejumlah Rp 400 juta kepada Imam Nahrawi selaku Penanggung Jawab Satlak Prima. Penyerahan uang dilakukan Supriyono kepada Miftahul Ulum di areal parkir di dekat Masjid yang ada di Kompleks Kemenpora RI, tanpa adanya tanda terima yang sah dengan disaksikan Mulyana. Beberapa hari kemudian Mulyana menyampaikan kepada Imam Nahrawi bahwa uang untuknya yaitu sejumlah Rp 400 juta telah diserahkan melalui Ulum. Selanjutnya Imam mengatakan terima kasih.(jwn4/ant)

Kehadiran Mi 10 Jadi Titik Balik Xiaomi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ponsel premium Mi 10 dengan harga Rp 10 juta resmi dirilis. Country Director Xiaomi Indonesia Alvin Tse menekankan, bahwa merek Xiaomi berbeda dari merek Redmi, yang terkenal dengan harganya yang terjangkau. “Bicara soal terjangkau itu relatif, tergantung pada pasarnya entry, mid dan high. Xiaomi menghadirkan perangkat dengan value, tidak berarti harus murah, namun memiliki value terbaik dengan harga sebenarnya,” ujar Alvin dalam konferensi pers virtual, Jumat. “Redmi akan selalu menghadirkan produk terbaik dengan spek atraktif yang agresif di pasaran. Sementara Mi akan membawa inovasi dan teknologi terbaru,” tuturnya. Didirikan oleh para engineer, Xiaomi hadir dari keinginan para pendiri untuk menghadirkan perangkat dengan komponen dan harga terbaik. Oleh sebab itu, pengguna Xiaomi awalnya adalah tech geek, mereka yang mengerti betul tentang teknologi. Namun, sejalan dengan waktu pengguna Xiaomi bertumbuh dan meluas, sehingga Xiaomi juga memperluas lini smartphone dengan menghadirkan Redmi. Belakangan, Redmi menjadi kuda hitam dengan mendapatkan banyak perhatian dari pengguna dan meraup banyak penjualan dari perangkat tersebut, sehingga image perangkat dengan harga terjangkau yang ada pada Redmi melekat pada Xiaomi. Alvin memberikan perbandingan, misalnya ada 10 pengguna Xiaomi, 9 di antaranya pengguna Redmi, dan 1 pengguna Mi. “Tapi kalau balik lagi value dan mimpi awalnya adalah Mi,” ujar dia. Lebih dari itu, kehadiran flaghship Mi 10 juta menjadi titik balik Xiaomi 10 tahun lalu yang menghadirkan smartphone pertama Mi 1 dan Mi 2, yang merupakan perangkat flagship. Membawa produk flagship juga sesuai dengan janji Alvin saat menduduki posisi Country Director Xiaomi Indonesia pada Oktober 2019. “Bulan Mei ini, 7 bulan saya di Jakarta. Janji saya tahun lalu akan membenahi dua hal, yaitu terkait isu ghoib dan membawa lebih banyak flagship. Kita lihat di medsos sudah tidak banyak keluhan hape ghoib, dan ketika semuanya siap, akhirnya kami membawa flagship,” kata Alvin.(jwn4/ant)

Kemenkes Masih Uji Alat PCR dan Tes Cepat Non-PCR Korona

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Perangkat tes cepat berbasis peptida sintesis dan alat  polymerase chain reaction (PCR) untuk deteksi Covid-19 di Indonesia masih dalam tahap uji validasi di Kementerian Kesehatan. “Perkembangannya untuk test kit (perangkat tes) ini baik rapid test (tes cepat) maupun PCR saat sini sedang uji validasi dengan Kementerian Kesehatan,” kata Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro dalam bincang yang ditayangkan secara langsung di Jakarta, Jumat. Saat ini, telah diproduksi 10.000 perangkat tes cepat berbasis peptida sintesis yang sedang dalam proses uji validasi. Diharapkan, pada akhir bulan Mei 2020, sudah bisa memproduksi 50.000 perangkat tersebut untuk diedarkan dengan catatan uji validasi telah selesai. Sementara, perangkat PCR sudah diproduksi 10 boks, masing-masing boks berisi 25 unit PCR. Jika uji validasi segera selesai, diharapkan pada akhir Mei atau di Juni 2020, sudah bisa memproduksi puluhan ribu untuk perangkat uji PCR. Perangkat tes cepat berbasis peptida sintesis untuk tujuan tes skrining mendeteksi COVID-19 tidak 100 persen menggunakan bahan lokal. Bahan peptide sintesis masih diimpor, karena belum bisa diproduksi dalam negeri. Begitu juga reagen pada uji PCR masih diimpor. “Pengembangan test kit ke depan,  baik yang rapid test (tes cepat berbasis peptida sintesis) maupun PCR akan kita perbaiki terus, sehingga lebih sensitif terhadap virus yang transmisi lokal atau virus yang beredar di Indonesia,” ujarnya. Menristek mengatakan, penerapan terapi plasma konvalesen untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19 akan diperbanyak di rumah sakit-rumah sakit. “Plasma konvalesen ini berasal dari plasma yang diambil dari darah pasien COVID-19 yang sembuh. Kemudian plasmanya yang dipakai untuk pasien yang sedang sakit,” tuturnya. Saat ini terapi plasma konvalesen sedang diterapkan di beberapa rumah sakit termasuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. “Kita akan perbanyak di rumah sakit-rumah sakit, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta,” tuturnya.(jwn4/ant)

Pesantren Raden Rahmat dan Lazis Jateng Bagi Paket Sembako ke Lansia

oleh

Kamis (7/5) — Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat Banyubiru bersinergi dengan Lazis Jateng mendistribusikan paket sembako, sayur, dan takjil. Kegiatan yang bertemakan “Menebar Berkah di tengah Wabah” ini dilakukan di Desa Gedong Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, ditujukan kepada para lansia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyemarakkan ramadhan dengan kegiatan yang bermanfaat di tengah wabah. “Acara yang biasanya diadakan ketika ramadhan di pesantren ini adalah Kajian dan Menghapaf Qur’an, serta Buka Puasa Bersama. Tapi, untuk menghindari kerumunan dan demi kemanfaatan menggapai Berkah Ramadhan di tengah wabah, acara dialihkan dengan kegiatan peduli sosial,” ungkap Winarno selaku Ketua yayasan pondok khusus lansia ini. Winarno menyebut rangkaian acara dalam kegiatan tersebut, yakni berupa olahraga bersama untuk menyegarkan tubuh sebagai sarana menjaga imun. Kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian sembako sembako, sayur, dan takjil, ke rumah masing-masing lansia penerima manfaat. “Kegiatan ini adalah kolaborasi antara Pesantren Khusus Lansia Raden Rahmat, Lazis Jateng cabang Kabupaten Semarang, Sayur Barokah , dan Sego Jum’at. Kegiatan ini juga didukung oleh Dinsos dan Komda Lansia Kabupaten Semarang serta Puskesmas Banyubiru,” papar Winarno. Kegiatan yang turut dihadiri Serma Suliyan dari Kodim 0714 Salatiga dan M.Solihin dari Puskesmas Banyubiru diharapkan dapat membantu kebutuhan pokok para lansia yang semakin sulit di tengah wabah covid ini. Selain kegiatan Peduli disaat Pandemi, Pesantren yang khusus menangani lansia ini sedang proses relokasi sarana prasarana santri dari rumah pinjaman warga ke lokasi tanah wakaf seluas 2.000 M2, dan saat ini sedang dimulai dengan membangun Sebuah Masjid untum tempat ibadah para santri Lansia.

Kemenkes Gelontorkan Rp22 Miliar ke 82 RS Uang Muka Jaminan Layanan Terkait COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menggelontorkan dana Rp22 miliar ke 82 rumah sakit sebagai uang muka pelayanan kesehatan penyakit COVID-19 yang dijamin pembiayaannya oleh negara. “Kami sudah berikan uang muka kepada rumah sakit yang memenuhi syarat sebesar kurang lebih Rp22 miliar dari 82 rumah sakit untuk 931 pasien,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti dalam keterangannya pada konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Jumat. Menurut dia, dalam periode 24 April sampai dengan 7 Mei 2020 sudah ada 95 rumah sakit yang mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan 1.389 pasien terkait COVID-19. Tri mengimbau kepada seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 untuk mengajukan klaim kepada pemerintah untuk menjaga kestabilan arus kas rumah sakit. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar klaim pasien terkait pelayanan kesehatan penyakit COVID-19. Prinsip pembayaran klaim ke rumah sakit diharapkan dengan prinsip cepat melalui pemberian uang muka, lebih mudah dengan verifikasi yang tidak rumit, dan tepat sasaran bagi rumah sakit yang betul-betul melayani pasien COVID-19 dan dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi. Tri menyatakan bahwa pembayaran klaim dari pemerintah kepada rumah sakit bukan hanya untuk RS rujukan khusus COVID-19 yang ditunjuk pemerintah, namun bagi seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien terkait COVID-19. “Siapa saja yang bisa melakukan klaim? Semua rumah sakit baik rujukan khusus COVID-19 yang memiliki SK Kemenkes dan juga SK gubernur, tapi juga rumah sakit nonrujukan yang telah berkomitmen melakukan pelayanan COVID-19. Semua RS dapat asal memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan dan surat edaran Menteri Kesehatan,” kata Tri. Klaim pembiayaan pelayanan COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit kemudian diverifikasi oleh BPJS Kesehatan sebelum kemudian dibayarkan seluruh klaim. Saat ini Kementerian Kesehatan baru menerima hasil verifikasi dari BPJS Kesehatan dari tiga rumah sakit. Tri mengakui saat ini hampir seluruh rumah sakit melayani pasien COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada sistem pelayanan pasien yang sedikit terganggu dan termasuk arus kas rumah sakit. Tri mengungkapkan tingkat hunian pasien rawat inap di rumah sakit menurun sekitar 20 persen sampai dengan 50 persen. (jwn5/ant)