Jowonews

Presiden Setujui Asrama Haji jadi Tempat Isolasi WNI dari Luar Negeri

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo menyetujui rencana penggunaan asrama haji di Pondok Gede, Jakarta Timur, dan Bekasi, Jawa Barat, untuk tempat isolasi sementara bagi warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri. “Khusus pendatang, baik pekerja migran Indonesia, pelajar, jamaah tablig, anak buah kapal, untuk mendapatkan ruang isolasi sementara, Bapak Presiden Joko Widodo setujui asrama haji, sehingga bisa ditampung di satu kawasan, sehingga mudahkan pengawasan dan kontrol,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers usai rapat  penanganan COVID-19 yang dilakukan lewat telekonferensi di Jakarta, Senin. Doni mengatakan bahwa selama ini warga negara Indonesia (WNI) yang baru tiba dari luar negeri, termasuk anak buah kapal dan pekerja kapal pesiar, menjalani isolasi di hotel. Namun, menurut dia, pengawasan kondisi kesehatan WNI sulit dilakukan saat isolasi dilakukan di hotel. Ia berharap penggunaan asrama haji sebagai fasilitas karantina bagi warga yang baru tiba dari luar negeri membuat tenaga medis lebih mudah melakukan pengawasan. “Dengan adanya izin dari Pak Presiden, baik di Pondok Gede dan Bekasi, maka kita harapkan kontrol dan pengawasan akan jauh lebih baik,” kata Doni, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selama menjalani isolasi  di asrama haji, ia menjelaskan, WNI yang baru tiba dari luar negeri akan menjalani pemeriksaan. WNI yang menurut hasil pemeriksaan tidak terinfeksi virus corona akan dipulangkan ke daerah asal dan WNI yang positif terserang COVID-19 menurut hasil pemeriksaan akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta. “Sementara yang di Batam, mereka yang positif akan dirawat di Pulang Galang. Untuk di Surabaya, Jawa Timur, sedang dalam proses (penyediaan) ruang isolasi dari bantuan dan kerja sama Kementerian PUPR dan pemerintah provinsi,” kata Doni. (jwn5/ant)

Obat Herbal Anti Corona Diharapkan Dapat Segera Diuji Klinis

JAKARTA, Jowonews.com – Obat herbal anticorona COVID-19 yang diperkenalkan Jenderal Dr Suradi diharapkan segera dapat diuji secara klinis karena sudah digunakan para penderita yang terinfeksi virus corona jenis baru SARS-CoV-2. “Kita sudah uji baik ke beberapa pasien positif maupun yang bergejala COVID-19 atau ODP, semuanya berhasil dan sembuh,” kata salah satu anggota Tim Riset Herbal COVID-19 Hadi Pranoto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin. Contoh lain, kata dia, saudara dari Hadi sempat kritis dan setelah menggunakan obat herbal anticorona saat ini sudah sembuh seperti semula. Iqa mengatatakan Tim Riset Herbal COVID-19 terdiri dari para relawan berasal dari profesi dokter, ahli medis, tenaga kesehatan, ahli pengobatan tradisonal dan para akademisi. Mereka mengamati COVID-19 secara mendalam dan menghasilkan formula pengobatan secara alami. Maka dari itu, Hadi mempersilakan pemerintah menguji coba secara langsung, termasuk soal khasiat, keamanan dan keampuhan ramuan herbal tersebut kepada pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Terkait higienitas dan kehalalan, dia mengatakan juga dapat diuji dan bisa lolos karena materinya dari alam dan tumbuh-tumbuhan. “Bisa dipastikan obat ini aman dikonsumsi siapa saja, termasuk lansia, anak-anak maupun ibu hamil atau ibu menyusui. Karena semua bahan bakunya terdiri dari unsur tanah dan air, terutama dari bakteri biologi tanah, tanpa bahan kimia sedikitpun,” kata dia. Dia mengatakan obat herbal yang dikembangkan bersama timnya, bekerja di tubuh manusia dengan membunuh virus SARS-CoV-2 dan dapat membersihkan bakteri jahat yang ada dalam tubuh manusia. (jwn5/ant)

Tips Memilih Travel Jogja-Jakarta yang Cepat dan Layanannya Prima

YOGYAKARTA, Jowonews.com — Kalau pelesir sendirian ke Yogyakarta, naik pesawat atau kereta mungkin akan lebih nyaman. Namun, kalau perginya rombongan dengan banyak orang dan mengajak anak-anak hal itu tidak bisa terjadi. Kamu butuh rekomendasi rekomendasi travel Jogja Jakarta agar perjalanan minim hambatan. Nah, memilih travel yang melayani perjalanan Jogja Jakarta atau mungkin sebaliknya tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik sebelum memutuskan menyewa. Cara Memilih Rekomendasi Travel Jogja Jakarta Memilih travel yang melayani perjalanan Jogja Jakarta atau sebaliknya tidak mudah. Kalau kamu sampai salah pilih bisa saja kecewa dengan pelayanannya. Oleh karena itu, simak beberapa cara memilihnya di bawah ini. 1. Pastikan Melakukan Riset Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum memutuskan menggunakan jasa travel adalah melakukan riset. Kamu harus tahu agen mana saja yang sekiranya memberikan layanan terbaik atau tidak. Lakukan dengan hati-hati dan jangan grusa-grusu, ya. Daftar semua agen travel yang kamu inginkan. Selanjutnya, cek juga bagaimana layanan dari testimoni para pelanggannya. Kalau terlihat baik dan minim sekali masalah, kamu bisa mempertimbangkannya. Namun, apabila banyak komentar kekecewaan, lebih baik dilewati. Kalau kamu punya teman atau rekan yang sering menggunakan travel, minta saran para mereka. Kamu akan tahu dengan baik bagaimana layanan yang diberikan pada agen travel kepada pelanggannya. Kadang tulisan di internet tidak sepenuhnya benar. 2. Mengetahui Apa Saja Layanannya Kalau ingin menggunakan jasa layanan travel, yang harus kamu lakukan adalah mengetahui apa saja layanannya. Apakah dijemput langsung ke rumah atau datang sendiri ke kantor agennya. Selain itu, ketahui juga layanan apa saja yang didapatkan agar memiliki ekspektasi yang tepat. Kalau kalau kamu terlanjur memiliki ekspektasi tinggi dan akhirnya layanan tidak sesuai, tentu akan kecewa. Hal ini tidak akan terjadi kalau kamu sudah tahu apa saja layanannya, termasuk kalau dapat makan atau diberi minuman selama perjalanan sampai ke Jogja atau Jakarta. 3. Memesan Jauh-Jauh Hari Apa pun kondisinya kalau kamu ingin memakai jasa travel untuk bepergian ke Jogja atau ke Jakarta ada baiknya memesan sejak jauh-jauh hari. Kalau melakukan ini kamu bisa memilih jadwal yang tepat termasuk waktu keberangkatan. Biasanya travel memiliki waktu keberangkatan sendiri pada jam-jam tertentu. Misal kamu ingin berangkat pagi atau sore hari. Semuanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. (jwn05)

Sri Mulyani Pastikan THR PNS Rp29,38 Triliun Cair 15 Mei

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp29,38 triliun kepada aparatur sipil negara maupun TNI/Polri akan dilakukan secara serentak paling lambat pada Jumat (15/5). “PP-nya sudah dikeluarkan Presiden dan sudah ditandatangani. PMK juga sudah keluar,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin. Sri Mulyani memastikan THR ini akan diberikan kepada seluruh pelaksana aparatur sipil negara dan TNI/Polri serta hakim dan hakim agung setara dengan jabatan di bawah eselon dua. “Jadi artinya pejabat eselon satu dan dua, atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon satu dan dua, serta pejabat negara tidak mendapatkan THR,” katanya. Ia memaparkan rincian alokasi THR tersebut yaitu untuk aparatur sipil negara pusat dan TNI/Polri sebesar Rp6,77 triliun, pensiunan Rp8,7 triliun dan aparatur sipil negara daerah Rp13,89 triliun. “Kami sedang melakukan persiapan dengan seluruh satker untuk eksekusi pembayaran THR,” katanya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan dari pemangkasan THR bagi pejabat eselon satu dan dua maupun pejabat negara, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp5,5 triliun. Dana sebanyak Rp5,5 triliun itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, bantuan sosial (bansos), dukungan UMKM, dan mendanai program Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak COVID-19. (jwn5/ant)

Presiden Minta Alat PCR Lokal segera Diproduksi Massal

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo meminta agar alat uji berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dibuat perusahaan dalam negeri untuk mendiagnosis COVID-19, segera diproduksi secara massal. Selain alat uji (test kit) PCR, Presiden juga menginginkan ventilator atau alat bantu pernafasan bagi pasien COVID-19 buatan domestik segera diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasien yang terpapar virus Corona jenis baru ini. “Saya juga menerima laporan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), yang telah berhasil mengembangkan PCR test kit, kemudian Non-PCR Diagnostic Test, juga ventilator serta ‘mobile BSL 2’ (mobile laboratorium biosafety level 2). Saya minta inovasi yang telah dilakukan mulai bisa produksi secara masal,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video mengenai “Percepatan Penanganan COVID-19” dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Dengan adanya pasokan produski dalam negeri, kata Presiden, Indonesia dapat mengurangi impor alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Dia memberi tenggat waktu alat kesehatan yang sedang dikembangkan Kemenristekdikti/BRIN itu dapat diproduksi massal pada akhir Mei atau awal Juni 2020. Kepala Negara juga meminta pengujian plasma darah untuk terapi pasien COVID-19 terus dilanjutkan. Terapi plasma darah itu kini memasuki uji klinis berskala besar di beberapa rumah sakit di Indonesia. Presiden juga meminta pengembangan terapi “stem cell” atau pergantian sel-sel tubuh yang telah rusak terutama pada organ paru di tubuh pasien COVID-19. “Kemajuan signifikan juga terjadi pada penelitian ‘genome sequencing’ (pengurutan genom). Ini tahapan yang sangat penting dalam menuju tahapan berikutnya untuk menemukan vaksin yang sesuai dengan negara kita,” ujar dia. Presiden meminta seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk mendukung penuh seluruh hasil riset dan inovasi guna penanganan COVID-19. Dia meminta proses perizinan alat kesehatan terkait COVID-19 agar dipercepat. Selain itu, proses produksinya pun harus terkoneksi dengan industri, untuk kemudahan produksi. (jwn5/ant)

Pemerintah Cairkan Rp2,06 Triliun ke Gugus Tugas COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga kini pemerintah telah menyalurkan Rp2,06 triliun dari total anggaran Rp3,14 triliun kepada Gugus Tugas COVID-19 dalam rangka penanganan wabah virus corona baru di Indonesia. “Hingga saat ini realokasi anggaran telah disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 di mana dari anggaran Rp3,14 triliun sudah disalurkan sebesar Rp2,06 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Ia merinci Rp2,06 triliun tersebut digunakan untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan di rumah sakit sebesar Rp1,09 triliun serta Rp975 miliar untuk penggantian klaim perawatan di 129 RS yang menangani pasien COVID-19. “Saat ini jumlah klaim RS yang sudah dibayarkan sebesar Rp85,87 miliar untuk 1.888 pasien COVID-19,” ujarnya. Sri Mulyani menuturkan realokasi dan refocusing anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah merupakan instruksi presiden yang bertujuan untuk mendukung bidang kesehatan, bantuan sosial, dan dunia usaha khususnya UMKM. “Kita juga melakukan pemotongan anggaran untuk konsolidasi fiskal dan belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi COVID-19” katanya. Ia menyebutkan melalui penetapan Perpres 54/2020 dilakukan penghematan lanjutan atas belanja K/L dengan bersumber dari kegiatan atau proyek yang terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya. Ia mengatakan hasil realokasi anggaran itu ditujukan untuk K/L yang menangani COVID-19 seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga meminta kepada seluruh daerah agar melalukan refocusing terutama pada DBH, DAU, dan DAK Fisik sehingga dapat menambah realisasi realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. “Kita meminta kepada daerah untuk dapat melakukan refocusing terutama DBH, DAU, dan DAK fisik,” ujarnya. Ia mengatakan sebanyak 479 daerah telah menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD hingga 8 Mei 2020 dengan komposisi belanja mengalami perubahan yaitu penurunan belanja barang/jasa dari 24,87 persen menjadi 20,86 persen dan modal dari 18,16 persen menjadi 12,89 persen. Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan terdapat kenaikan belanja lainnya yakni dari 24,63 persen menjadi 30,33 persen yang ditujukan untuk a.l. bansos dan belanja tidak terduga. Ia menyebutkan total belanja yang direalokasi dan refocusing adalah Rp51,09 triliun dengan rincian Rp22,34 triliun ditujukan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi Rp9,88 triliun. (jwn5/ant)

BMKG: Dentuman di Jateng Bukan karena Gempa

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bunyi dentuman yang terdengar di beberapa tempat di Jawa Tengah pada Senin dini hari bukan bersumber dari gempa tektonik. “Perlu kami informasikan bahwa pada Senin pukul 00.45 WIB sampai 01.15 WIB disebut-sebut oleh warga muncul suara dentuman, setelah dilakukan pengecekan terhadap gelombang seismik dari seluruh sensor gempa BMKG yang tersebar di Jawa Tengah, hasilnya menunjukkan tidak ada catatan aktivitas gempa yang terjadi di Jawa Tengah,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, jika sebuah aktivitas gempa sampai mengeluarkan bunyi ledakan, artinya kedalaman hiposenter gempa tersebut sangat dangkal, dekat permukaan, dan jika itu terjadi maka akan tercatat oleh sensor gempa. “Sehingga kami memastikan sumber suara dentuman tersebut tidak berasal dari gempa tektonik,” jelasnya. Saat ini BMKG mengoperasikan lebih dari 22 sensor gempa dengan sebaran yang merata di Jawa Tengah. Sehingga jika terjadi gempa di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya maka dipastikan gempa tersebut akan terekam, selanjutnya diproses untuk ditentukan magnitudo dan lokasi titik episenternya guna diinformasikan kepada masyarakat. Bunyi ledakan akibat gempa sangat dangkal lazimnya hanya terjadi sekali saat terjadi patahan batuan dan tidak berulang-ulang, seperti halnya peristiwa gempa dangkal yang mengeluarkan dentuman keras di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada 17 Februari 2014. Gempa Lereng Merbabu saat itu memiliki magnitudo magnitudo 2,7 terjadi pagi hari pukul 06.01.19 WIB. Episenternya terletak pada koordinat 7,39 LS dan 110,48 BT dengan kedalaman tiga kilometer. Seperti yang dilaporkan warga Desa Sumogawe, gempa yang merusak beberapa rumah itu diikuti suara dentuman keras hingga membuat warga resah, khawatir Gunung Merbabu akan meletus. Lebih lanjut dia menjelaskan, ada beberapa kemungkinan penyebab suara dentuman saat terjadi gempa. Fenomena dentuman saat gempa dapat terjadi jika gempa memicu gerakan tanah berupa rayapan tiba-tiba dan sangat cepat di bawah permukaan. Kemungkinan lain berasosiasi dengan aktivitas sesar aktif, dalam hal ini ada mekanisme dislokasi batuan yang menyebabkan pelepasan energi berlangsung secara tiba-tiba dan cepat hingga menimbulkan suara ledakan. Apalagi jika terjadinya patahan batuan tersebut terjadi di kawasan lembah dan ngarai atau di kawasan tersebut banyak rongga batuan sehingga memungkinkan suaranya makin keras karena resonansi. Beberapa peristiwa gempa seperti gempa Bantul 2006 juga mengeluarkan bunyi dan sempat meresahkan warga saat itu. Namun suara dentuman yang terjadi tadi pagi dipastikan bukan dari aktivitas gempa tektonik. (jwn5/ant)

Penyaluran JPS Purbalingga Menunggu Data dari Desa

PURBALINGGA, Jowonews.com – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan bahwa penyaluran bantuan berupa jaring pengaman sosial (JPS) masih menunggu data dari masing-masing desa agar tepat sasaran. “Pada saat ini paket bantuan yang akan disalurkan sudah siap namun kami masih menunggu data dari pemerintah desa,” katanya di Purbalingga, Senin. Bupati menjelaskan pendataan yang rinci sangat diperlukan agar tidak terjadi duplikasi. “Verifikasi terus dilakukan agar tidak ada data ganda calon penerima, tidak ada data yang tidak valid, dan agar bantuan dapat tepat sasaran,” katanya. Dia mengatakan nominal bantuan JPS kabupaten sebesar Rp200 ribu per bulan per keluarga dalam bentuk sembako. “Jumlah paket yang telah disiapkan melalui program JPS kabupaten ada sebanyak 36.350 paket. Setiap paket berisi enam komoditas, di antaranya beras, mie instan, kecap, kerupuk udang, minyak goreng dan telur,” katanya. Bupati menambahkan pada masa pandemi COVID-19 ini ada lima jenis bantuan yang akan disistribusikan yakni bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat, bantuan sosial tunai dari Kemensos, JPS provinsi, BLT dana desa dan JPS kabupaten. Bantuan-bantuan tersebut akan segera didistribusikan dan akan dipastikan tidak ada data ganda calon penerima bantuan. “Bantuan-bantuan tersebut akan segera dididtribusikan dan kami juga secara terus menerus berkoordinasi dengan provinsi,” katanya. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Purbalingga sebanyak 43 kasus, tujuh orang di antaranya telah dinyatakan sembuh dan 35 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan satu di antaranya meninggal dunia. Bupati meminta peran aktif masyarakat untuk disiplin dan mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus tersebut seperti sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan tetap tinggal di rumah. (jwn5/ant)