Jowonews

Hari: 14 Mei 2020

Produksi Rokok di Kudus Tidak Terpengaruh Wabah COVID-19

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Sejumlah pabrik rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini belum begitu terpengaruh dengan pandemi penyakit virus Corona (COVID-19) karena aktivitas produksi masih tetap jalan dan ada kecenderungan terjadi kenaikan permintaan rokok. “Di tengah pandemi COVID-19, aktivitas produksi rokok di Kudus masih tetap berjalan normal, bahkan ada kecenderungan beberapa pabrik rokok produksinya naik menyesuaikan permintaan pasar,” kata Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus Agus Sarjonodi Kudus, Rabu. Menurut dia di tengah pandemi COVID-19 memang banyak masyarakat yang terpaksa bekerja dari rumah atau aktivitas ke luar rumah terbatas. Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat perokok memiliki kesempatan yang luas untuk merokok sehingga kebutuhan rokok setiap harinya tentu ada kenaikan dibandingkan ketika berada di kantor atau lingkungan kerjanya yang kesempatan merokoknya sangat terbatas. Mengingat pandemo COVID-19 juga berpengaruh terhadap sejumlah bidang usaha, maka dimungkinkan terjadi pergeseran prevalensi konsumen. “Jika sebelumnya konsumen lebih mempertimbangkan soal rasa, maka saat ini mereka menyesuaikan kantong keuangannya sehingga pilihannya bukan lagi soal rasa melainkan soal harga,” ujarnya. Ia mengungkapkan kenaikan permintaan kini terjadi pada rokok yang memiliki harga terjangkau, sedangkan rokok yang memiliki banderol harga tinggi bisa saja ada kecendrungan turun. Bahkan, lanjut dia, ketika pandemi COVID-19 berlangsung lama, perokok bisa beralih ke rokok kretek yang bisa bertahan lebih lama, ketimbang rokok jenis mild yang dibiarkan mudah sekali habis sebelum dihisap. Perusahaan rokok yang termasuk golongan besar, kata dia, aktivitas produksinya juga masih normal, meskipun sedang pandemi corona, termasuk PR Timun Mas yang dikelolanya juga masih berproduksi secara normal dan produksinya juga disesuaikan permintaan yang cenderung naik. Sementara itu, Senior Manager Corporate Affair PT Djarum Purwono Nugroho menambahkan ketika aktivitas masyarakat yang biasa merokok lebih banyak di rumah, maka kesempatan merokoknya memang lebih luas sehingga kebutuhan rokoknya bisa saja meningkat, dibandingkan ketika masih masuk kerja. Hanya saja, kata dia, kenaikan permintaan rokok tersebut juga disesuaikan dengan jangka waktu terjadinya wabah Corona karena semakin lama, maka penghasilan masyarakat juga akan berpengaruh sehingga berdampak pada penurunan daya beli. “Untuk sementara ini, memang ada kecendrungan naik,” ujarnya. Terkait dengan aktivitas produksi rokok saat ini, kata dia, secara umum tidak ada penurunan, namun karena menerapkan protokol kesehatan dibuat dua sif. Untuk sif pertama, masuk mulai pukul 05.30-10.30 WIB, sedangkan sif kedua mulai pukul 11.00-16.00 WIB. Selain itu, lanjut dia, dengan sistem sif dan bertepatan dengan bulan puasa jam kerja juga turun menjadi lima jam per sif, sedangkan kondisi normal bisa mencapai tujuh jam. Galih, salah seorang perokok mengakui awalnya mengonsumsi rokok jenis mild, kemudian berganti dengan rokok kretek yang lebih murah. Namun kondisi sekarang memaksa dirinya harus menghemat di tengah pandemi COVID-19 guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pengeluaran untuk membeli rokok juga ditekan dengan mengganti rokok dari semula mild menjadi kretek yang lebih murah dan tidak cepat habis saat dihisap. (jwn5/ant)

Penumpang Ditolak Naik KA Luar Biasa Karena Tak Bisa Tunjukkan Surat Negatif COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Para calon penumpang KA Luar Biasa yang ditolak pembelian tiketnya di Stasiun Tawang Semarang sebagian besar diakibatkan oleh tidak adanya surat keterangan telah melakukan rapid test COVID-19 dengan hasil yang dinyatakan negatif. “Syarat utama untuk pembelian tiket yakni surat keterangan telah melakukan rapid test yang dinyatakan hasilnya negatif,” kata Kepala PT KAI Daop 4 Semarang M.Nurul Huda Dwi Santoso di Semarang, Rabu. Berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat membeli tiket tersebut, kata dia, akan dicek oleh Satgas COVID-19 di Stasiun Tawang yang terdiri dari unsur KAI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta kepolisian. Menurut dia, surat keterangan negatif dari hasil rapid test tersebut bisa berasal dari rumah sakit rujukan mana saja. Ia mengatakan selama para calon penumpang bisa menunjukkan surat keterangan yang hasilnya menunjukkan hasilnya tidak reaktif dan persyaratan administrasi lainnya telah dipenuhi maka yang bersangkutan bisa membeli tiket. Dari dua hari pengoperasian KA Luar Biasa, kata dia, permasalahan yang dihadapi calon penumpang yang belum melengkapi diri dengan surat keterangan hasil rapid test yakni kurangnya informasi, termasuk informasi soal rumah sakit di Semarang yang bisa melakukan pemeriksaan itu. “Misalnya ada calon penumpang dari Ungaran ternyata belum membawa surat hasil rapid test. Yang bersangkutan tidak pulang ke Ungaran untuk pemeriksaan, cukup ke RS yang ada di Semarang,” katanya. Menurut dia, informasi tentang RS terdekat untuk melakukan rapid test akan disediakan di ruang Satgas COVID-19 di Stasiun Tawang. Sementara itu dari data PT KAI Daop 4 Semarang hingga hari kedua pengoperasian KA Luar Biasa terdapat 20 calon penumpang yang ditolak permohonan pembelian tiketnya. (jwn5/ant)

Puluhan Ribu KK di Boyolali Terima BST Tahap Pertama Kemensos

oleh

BOYOLALI, Jowonews.com – Ribuan masyarakat di Kabupaten Boyolali yang terdampak pandemi COVID-19 mulai menerima tahap pertama Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Kantor Pos dan bank setempat. “BST tahap pertama bulan April dari Kemensos sudah dapat dicairkan melalui Bank dan Kantor Pos setempat,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali, di Boyolali, Rabu. Menurut Ahmad Gojali setiap warga penerima BST di Boyolali tahap pertama mendapatkan Rp600 ribu per bulan, dan mereka bakal menerima selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni. Ahmad Gojali menjelaskan BST tahap pertama melalui Kantor Pos sebanyak 29.607 penerima atau kepala keluarga (KK). Namun, jumlah itu, kemudian berkembang dan bertambah 900 penerima atau KK. Pada awalnya data dari Kemensos warga yang menerima BST sebanyak 29.607 KK, tetapi kemudian ada tambahan lagi dari sekitar 900-an KK. Warga penerima BST selain mendapatkan uang tunai senilai Rp600 ribu per bulan, mereka juga menerima bantuan paket sembako dari Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Boyolali yang masing-masing senilai Rp200 ribu per KK. Bantuan dibagikan serentak di Boyolali, sedangkan bantuan dari kabupaten sudah dilaksanakan sejak Selasa (12/5). Boyolali harus menunggu kepastian pencairan dari Pemerintah Pusat terlebih dahulu. “Bantuan paket sembako baik Pemkab maupun Pemprov itu, sebenarnya akan disalurkan sebelum Lebaran,” kata Ahmad Gojali. Dia mengatakan berdasarkan data penerima BST dari Kemensos sebanyak 35.000 KK. Kemudian ada tambahan data dari Dinsos Boyolali 12.944 ribu penerima BST, sehingga totalnya penerima BST dari Kemensos Pusat di Boyolali sebanyak 47.955 KK. Joko Suseno (24) salah satu penerima BST merasa senang dan dapat meringankan beban keluarganya menjelang Lebaran ini. Apalagi, selama pandemi COVID-19 di Boyolali, ia yang bekerja sebagai pedagang snack, omzet penjualan menurun dratis. “Bantuan dari Pemerintah sangat bermanfaat sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19,” kata Joko. (jwn5/ant)

Langgar Protokol Kesehatan, Pemkot Solo Tutup Sementara Pasar Notoharjo

oleh

SOLO, Jowonews.com –Pemerintah Kota Surakarta menutup sementara Pasar Notoharjo sebagai bentuk respon dari pemerintah daerah atas aduan warga terkait pelanggaran protokol kesehatan. “Dari aduan yang kami terima bahwa masih banyak warga dan pedagang di zona tersebut yang melanggar protokol kesehatan saat pandemi seperti bergerombol, berdesak-desakan, dan tidak memakai masker,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi di Solo, Rabu. Ia mengatakan penutupan tersebut dilakukan selama tiga hari, tepatnya pada 14-16 Mei 2020. “Penutupan selama tiga hari ini bertujuan untuk mengatur zona oprokan supaya sesuai dengan protokol kesehatan saat wabah COVID-19,” katanya. Ia mengatakan pedagang yang masih melanggar protokol kesehatan, salah satunya tidak memakai masker, akan diberi sanksi seperti tidak boleh berjualan selama tiga hari dan bisa diperpanjang. “Bahkan sampai pencabutan surat hak penempatan (SHP) bagi pedagang yang di kios, pengunjung pun juga tidak boleh masuk pasar tanpa masker,” katanya. Sementara itu, Lurah Pasar Klitikan Notoharjo Sumadi mengatakan telah memberitahukan kepada sekitar 300 pedagang oprokan pagi yang ada di pasar terkait rencana penutupan tersebut. “Peliburan ini bersifat sementara, hanya untuk menata ulang letak pedagang oprokan yang ada di pelataran pasar. Nanti kalau penataan sudah selesai bisa kembali dagang seperti biasanya,” katanya. Ia mengatakan nantinya masing-masing pedagang oprokan akan disediakan lahan dengan ukuran yang sama, yaitu 2×1 meter untuk setiap pedagang. “Harapannya dengan penataan ini pengawasan pada pedagang yang menggantungkan hidup di pasar ini lebih optimal, terutama di tengah imbauan pemakaian masker maupun larangan masuk pasar tanpa masker,” katanya. (jwn5/ant)

Bansos Tahap Pertama Pemprov Jateng Mulai Disalurkan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan sosial tahap pertama kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta. “Penyaluran bansos tahap pertama sebanyak 28.471 paket untuk tiga kota,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu. Bansos yang dikirim melalui Kantor Pos di Jalan Imam Bardjo Semarang itu sebanyak 26.954 paket untuk warga Kota Semarang, Salatiga 201 paket, dan Solo 1.316 paket. Ganjar menjelaskan bahwa penyaluran bansoa didukung dengan menggunakan sistem aplikasi android untuk memastikan tepat sasaran sesuai data penerima. “Inilah pasukan yang akan mengantar bantuan langsung menuju alamat yang dituju. Nantinya wajah penerima difoto, NIK dan KK penerima sehingga langsung terkonfirmasi, ke kantor pos maupun ke kita (Pemprov Jateng,, red),” ujarnya. Sistem aplikasi andorid Id Fleet diciptakan khusus untuk penanganan bantuan dan itu merupakan bentuk kerja sama yang praktis antara PT Pos Indonesia dengan Pemprov Jateng. “Datanya nanti langsung terkonfirmasi realtime, harian,” katanya. Ganjar berharap bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19 tersebut dapat tepat sasaran dan bermanfaat. “Semoga bapak, ibu bisa menerima dengan baik. Nanti yang kurang kita carikan cara berikutnya agar semua terbantu dengan baik,” ujarnya. Vice Precident Informasi dan Komunikasi Teknologi PT Kantor Pos Jakarta Poerwanto S menambahkan bahwa petugas pengantar bantuan dipastikan menggunakan aplikasi android Id Fleet untuk memastikan kiriman diterima sesuai alamat yang terdaftar. “Nanti petugas akan memotret wajah, NIK KTP, KK dan penerima diwajibkan membubuhkan tanda tangan pada aplikasi tersebut. Setelah itu dikirim ke server,” katanya. Penggunaan aplikasi dalam penyaluran bantuan tersebut, kata Poerwanto, untuk memastikan ketepatan pengiriman kepada penerima dan untuk percepatan pelaporan data. “Dari situlah kita meyakini bahwa kiriman itu diserahkan kepada orang yang dituju,” ujarnya. Menurut dia, aplikasi tersebut juga nantinya digunakan pada penyaluran bantuan Pemprov Jateng untuk perantau yang berada di Jabodetabek, bahkan aplikasi akan ditambah fitur berupa Inventory System untuk mengetahui barang yang sudah dikelola dan dikirim ke penerima.  “Jadi untuk bantuan di Jabodetabek akan ditambah fitur pada aplikasi. Fitur ini supaya Pemprov tahu barang apa saja yang sudah dibeli dan dikelola untuk dikirim ke penerima,” katanya. Terkait dengan armada yang digunakan untuk penyaluran, saat ini di Kota Semarang telah disiapkan roda empat dan sepeda motor. “Jumlah armada akan disesuaikan, tapi kita siapkan mobil dan sepeda motor. Motor ini untuk jengakauan akses yang sulit misalnya gang dan lainnya,” ujarnya. (jwn5/ant)

ASN Bidang Kesehatan di Jateng Keberatan Gajinya Dipotong 50 Persen

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Aparatur sipil negara (ASN) bidang kesehatan di Jawa Tengah mengaku keberatan terkait dengan adanya wacana pemotongan gaji sebesar 50 persen oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19. “Titip aspirasi Pak, kami keberatan kalau gaji ASN dipotong 50 persen untuk penanganan COVID-19,” kata dr. Siti Wulandari kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto saat berkunjung ke Puskemas Lerep, Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2020). Menurut dia, sebagai ASN kesehatan, dirinya dan rekan sejawat sudah mencurahkan jiwa dan raganya untuk merawat masyarakat yang sakit, termasuk orang yang dikategorikan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif COVID-19. Menanggapi masukan tersebut, Bambang Kusriyanto mengatakan akan menyampaikan keberatan tersebut ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa wacana pemotongan gaji ASN tersebut baru sebatas usulan yang disampaikan Gubernur Ganjar dalam forum Musrenbangnas, beberapa waktu lalu. “Nanti saya sampaikan ke Gubernur. Itu masih usulan dan menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Kribo tersebut. Ia mengaku menerima beberapa aspirasi tentang keberatan pemotongan gaji ASN, namun karena wewenang terkait hal itu berada di pemerintah pusat, maka dirinya hanya bisa menyampaikan keberatan tersebut kepada pihak terkait agar ditindaklanjuti. Secara pribadi, Bambang Kribo berpendapat para tenaga medis justru harus diberi insentif sebab yang bersangkutan berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dalam kunjungan kerjanya, orang nomor satu di DPRD Jateng itu juga menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Bantuan APD yang diserahkan berupa baju hazmat, masker berstandar medis, masker kain, pelindung wajah, dan cairan disinfektan. (JWN3/Ant)