Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 3 Juni 2020

Farmasi Asing Tertarik Komersialkan Antivirus Corona dari Eucalyptus Inovasi Balitbang

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Sejumlah perusahaan global menyatakan tertarik untuk menjalin kerja sama komersialisasi produk antivirus berbasis eucalyptus hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang diluncurkan pada 8 Mei 2020. Kedua perusahaan asing tersebut, menurut Kepala BB Veteriner Dr Indi Dharmayanti melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, yakni perusahaan pharmaceuticals dari Jepang Kobayashi.co.jp dan Aptar Pharma dari Rusia. Kedua perusahaan internasional itu, lanjutnya, memiliki cakupan pemasaran pharmaceutucals dan obat-obatan di Jepang, AS, China, Rusia, Eropa dan Asia Tenggara. “Mereka sangat tertarik dengan hasil inovasi Indonesia dari essential oil eucalyptus guna mencegah COVID-19 dan mampu menekan replikasi COVID-19 pada pasien yang sudah terindikasi positif COVID-19,” ujarnya. Setelah peluncuran produk antivirus berbasis Eucalyptus pada 8 Mei 2020 kemudian pada 18 Mei dilakukan penandatanganan perjanjian lisensi dengan PT. Eagle Indo Pharma (Caplang). Kepala Badan Litbang Pertanian Fadjry Djufry menyambut baik minat mitra asing ini dan untuk mekanisme kerja sama yang paling dimungkinkan untuk juga menyempurnakan hasil penelitian akan disusun bersama-sama termasuk mekanisme kerja samanya. Menurut dia, Balitbangtan sudah memiliki beberapa kerja sama dengan mitra asing, di antaranya komersialisasi bunga Impatient atau pacar air yang dipasarkan global oleh Sakata Seed Corporation, dan Indonesia memperoleh royalti atas hasil penjualan ini. “Prinsipnya dalam kerja sama ini adalah kehati-hatian dan mawas terkait dengan perlindungan SDG (Sumber Daya Genetik), IPR (Intelectual Property Right) dan juga GRTK (Genetic Resources and Traditional Knowledge) yang dimiliki Indonesia,” ujarnya. Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Ketut Mudiarta menambahkan secara teknis perlindungan paten juga harus dilakukan sesuai teritorial di negara yang akan dituju dan proses ini dilakukan satu per satu, sehingga negosiasi ini juga membutuhkan koordinasi antar K/L terkait. Sementara itu Prof Dr Idrus Paturussi dari Unhas, pasien positif COVID-19 yang diuji coba dengan menggunakan produk antivirus berbasis eucaliyptus itu memberikan kesaksian cara penggunaan. “Saat menggunakan masker menghirup minyak eucalyptus lebih meringankan pernapasan,” ujar Idrus yang saat ini sudah negatif .COVID-19. (jwn5/ant)

Biaya Penanganan COVID-19 Capai Rp677,2 Triliun

oleh

Jakarta, 03/6 (ANTARA) -JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai Rp677,2 triliun. “Biaya penanganan COVID-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp677,2 triliun,” kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Rabu. Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema “Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020” yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui “video conference”. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan sudah disahkan menjadi UU No 1 tahun 2020. UU No 1 tahun 2020 itu lalu diturunkan ke dalam beberapa peraturan perundangan seperti Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2020 yang memuat postur APBN setelah COVID-19. “Dan sidang kabinet ini akan ditetapkan revisi Perpres 54 tahun 2020 yang akan menampung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena dalam perpres awal lebih fokus pada krisis bidang kesehatan dan bansos kepada masyarakat, serta bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan serta pemulihannya akan tertuang dalam revisi perpres ini,” ungkap Sri Mulyani. Perpres No 54 tahun 2020 itu kemudian diturunkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2020 mengenai PEN yang menetapkan 4 modalitas sebagai instrumen APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanjanegara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat COVID-19. “Jumlah Rp677,2 triliun itu terdiri dari pertama bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun termasuk di dalamnya untuk belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan,” tambah Sri Mulyani. Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial (bansos) untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi enam bulan, dan logistik untuk sembako serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa senilai total Rp203,9 triliun. Ketiga, dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp10 miliar serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat. “Kalau pakai kata-kata Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp123,46 triliun,” kata Sri Mulyani. Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai Rp120,61 triliun. “Kelima bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya adalah PMN, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya Rp10 miliar-Rp1 triliun,” tambah Sri Mulyani. Pembiayaan itu termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar Rp44,57 triliun. Instansi yangmasuk kategori pembiayaan korporasi termasuk BUMN, korporasi padat karya di atas Rp10 miliar-Rp1 triliun dan untuk non padat karya. Keenam, dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang mencapai Rp97,11 triliun. “Jadi total penanganan COVID-19 adalah Rp 677,2 triliun,” kata Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, revisi Perpres no 54 tahun 2020 yang mengenai postur APBN itu dilakukan melalui proses konsultasi baik di lingkungan pemerintah sendiri melalu rapat kabinet oleh Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, dan berbagai lembaga seperti BI OJK dan LPS serta konsultasi dengan DPR. “Meskipun sedang reses, tetapi kami dapat izin untuk konsultasi melalui pimpinan DPR, dengan Banggar dan Komisi XI, jadi masukan mereka tertuang dalam desain pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Sri Mulyani. (jwn5/ant)

Alasan Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Gelontorkan Rp52,57 Triliun ke 12 BUMN

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah menggelontorkan dana Rp52,57 triliun bagi 12 BUMN untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari tekanan wabah virus corona baru atau COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada 12 BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN). “Pemilihan 12 BUMN ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas secara telekonferensi mengenai “Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020”. Pemilihan 12 BUMN ini juga dilihat dari kepemilikan aset dan kontribusi yang besar bagi sistem keuangan nasional. Adapun rincian ke-12 BUMN itu adalah: 1. PT PLN mendapatkan dana pemerintah untuk membayar perpanjangan subsidi diskon listrik, mendapat PMN, dan kompensasi dari piutang pemerintah yang secara akumulasi mencapai Rp45,4 triliun. 2, PT Hutama Karya mendapatkan tambahan PMN Rp7,5 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun, sehingga total Rp11 triliun. 3. PT KAI mendapatkan tambahan dana talangan Rp3,5 triliun. 4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mendapatkan PMN sebesar Rp6 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja darurat. Selain itu, BPUI akan mendapat PMN nontunai Rp268 miliar. 5. PTPN akan mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja. Menkeu masih menyisir jumlah dana talangan yang akan diberikan kepada PTPN. 6. PT Permodalan Nasional Madani akan mendapatkan tambahan PMN dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Tujuannya untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit mekaar dengan pinjaman di bawah Rp10 juta. 7. PT Garuda Indonesia. Skema bantuan dari pemerintah untuk BUMN ini masih dikaji oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 8. PT Krakatau Steel. Sama seperti Garuda, skema bantuannya masih dikaji Menteri BUMN. 9. PT Perumnas akan mendapatkan dana bantuan Rp659 miliar. 10. PT Pertamina akan mendapat kompensasi dari pemerintah. Menkeu belum memberikan angka pasti mengenai kompensasi tersebut. 11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) mendapatkan dukungan PMN Rp500 miliar. 12. Perum Bulog akan mendapatkan dukungan operasi untuk bantuan sosial sebesar Rp10,5 triliun. (jwn5/ant)

Mendes Ingatkan Pejabat Daerah Untuk Tidak Coba-coba Potong Dana BLT

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan pejabat daerah atau petugas untuk tidak mencoba memotong Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa karena mekanisme penyalurannya diawasi secara ketat dan transparan. “Segenap proses BLT Dana Desa berprinsip dari desa, oleh desa, untuk desa. Dengan transparansi seluruh tahapan seperti ini, seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi, karena mudah diketahui warga desa lainnya. Warga desa leluasa mengawasi secara partisipatoris, mengontrolnya, dan melaporkannya hingga kepada yang berwajib,” kata Mendes dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu. Ia menyampaikan peringatan itu setelah peristiwa penangkapan kepala dusun berinisial AM dan EF, yang merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, karena berusaha memotong BLT Dana Desa. Berdasarkan kronologinya, Mendes mengatakan bahwa BLT Dana Desa di Desa Banpres pada Kamis (21/5) disalurkan kepada 91 KPM dengan masing-masing mendapatkan Rp600 ribu. Bantuan yang disalurkan ke dusun 1 di desa tersebut adalah untuk 23 KPM. Namun, setelah pembagian tersebut, Kepala Dusun berinisial AM dan seorang anggota BPD berinisial EF menemui penerima di rumah masing-masing warga untuk memotong bantuan yang telah mereka terima sebesar Rp200 ribu per keluarga. Dari pemotongan-pemotongan tersebut, keduanya berhasil meraup dana dari 18 warga dengan total uang sebanyal Rp3,6 juta. Peristiwa pemotongan bantuan itu dinilai memberatkan warga sehingga mereka mengadukan kejadian itu kepada Kepala Desa Banpres berinisial SU, dan pada Kamis (28/5) laporan tersebut disampaikan ke Polres Musi Rawas. “Kejadian di Desa Banpres, Musi Rawas, ini belum pernah masuk ke sistem aduan Kemendes PDTT. Namun, begitu terjadi, Kemendes PDTT langsung mengonsolidasikannya dengan tim aduan dan pendamping desa di lapangan,” katanya. “Saat ini kasus sudah masuk ranah aparat penegak hukum dan mulai diproses sesuai aturan hukum. Kemendes PDTT terus memantau kasus ini sampai terselesaikan,” tambah Mendes . Ia mengatakan peristiwa penangkapan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara transparan sehingga semua warga desa dapat mengetahui secara pasti data tentang total dana yang disalurkan dan siapa saja yang menerima bantuan tersebut. Mendes mengatakan bahwa proses pengumpulan data hingga penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Banpres, seperti halnya di desa-desa lainnya, dilakukan secara terbuka. Daftar penerima BLT Dana Desa juga ditempelkan di Balai Desa sehingga mudah diakses oleh warga desa. Kemudian untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga kurang mampu yang berhak menerimanya, penyaluran bantuan secara tunai juga disaksikan oleh banyak pihak di Balai Desa, demikian Abdul Halim Iskandar. (jwn5/ant)

Komisi II Gelar Rapat Kerja dengan Mendagri dan KPU Bahas Revisi Anggaran Pilkada 2020

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu secara tertutup membahas revisi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Rabu. “Rapat soal revisi anggaran Pilkada saja,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan secara umum membahas revisi anggaran Pilkada yang sebelumnya telah diajukan para penyelenggara pemilu yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan rapat tersebut dilakukan secara fisik dan virtual namun berlangsung tertutup. Menurut dia, rapat tersebut menghadirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelumnya, KPU RI mengajukan tambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp535,9 miliar yang banyak digunakan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih. “Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp535,9 miliar,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara fisik dan virtual di Jakarta, Rabu (27/5) Dia menjelaskan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp263,4 miliar; untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebesar Rp259,2 miliar. Menurut dia, untuk alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp10,5 miliar, dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar. (jwn5/ant)

Pemprov dan Ulama Jateng Bahas Kenormalan Baru dalam Beribadah

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sejumlah ulama menggelar pertemuan untuk membahas tatanan peribadahan terkait dengan rencana penerapan protokol kehidupan normal baru. Pertemuan yang berlangsung Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Rabu, dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Darodji dengan didampingi Gubernur Ganjar Pranowo serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan bahwa pertemuan ini digelar untuk membahas tentang tatanan peribadahan agar menghasilkan pedoman pemerintah sekaligus masyarakat dalam menerapkan protokol kehidupan normal baru. “Umat sudah ingin Jumatan lagi, sudah ingin kembali berjamaah ke masjid. Santri sudah kangen pulang ke pondok, tapi semua tidak boleh dilakukan asal-asalan, harus ada pedomannya. ‘Halaqoh’ ini kami gelar untuk membahas soal tatanan peribadatan itu,” katanya. Gubernur Ganjar yang membuka pertemuan memberikan gambaran tentang kondisi penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah, meski grafik yang mulai menurun, namun masih ada wabah di beberapa tempat. “Para ulama Jateng berinisiatif untuk merumuskan bagaimana normal baru nanti berjalan, bagaimana kebiasaan baru berjalan. Hari ini sudah banyak yang tanya kapan normal baru bisa dilaksanakan, saya jawab nunggu kurvanya turun, tapi sekarang harus terus latihan dan disiapkan secara matang,” ujarnya. Dirinya berharap pertemuan dengan ulama ini bisa memutuskan berbagai hal tentang panduan dan tata cara penerapan normal baru dari segi peribadahan sebab banyak persoalan yang harus dibahas apabila normal baru diterapkan agar jemaah tidak berjubel. “Saya minta para ulama merumuskan ini, agar nantinya dapat menjadi formula yang baik sehingga Jateng benar-benar siap. Mudah-mudahan ada alternatif dan masukan dari para ulama yang akan kami jadikan acuan untuk menerapkan normal baru itu agar semuanya lebih aplikatif dan aman,” katanya. Ganjar mengaku tidak mau gegabah meskipun Kementerian Agama sudah memperbolehkan masyarakat kembali beribadah di tempat ibadah dengan berbagai syarat karena semua harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. “Nanti dulu, memperbolehkan bukan berarti membiarkan masyarakat seperti air bah, semua keluar tanpa persiapan, makanya daya dukung, fasilitas, dan kesadaran masyarakat harus dipersiapkan dulu,” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya terus mendorong masyarakat menggelar latihan penerapan normal baru dan jika ada daerah yang jumlah positif COVID-19 sedikit atau terus menurun, maka boleh melakukan uji coba menggelar ibadah di tempat ibadah tapi tetap dengan standar protokol yang ketat. (jwn5/ant)

MUI Jateng Izinkan Daerah Zona Hijau Gelar Shalat di Masjid

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengizinkan masyarakat beribadah di masjid-masjid di zona hijau saat pandemi COVID-19. “Hasil ‘halaqoh’ (pertemuan) ini, kami memutuskan akan memberikan kelonggaran untuk beribadah di masjid, khususnya untuk daerah zona hijau, namun pelaksanaannya tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat,” kata Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji di Semarang, Rabu. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan yang diikuti jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, para ulama, dan pengasuh pondok pesantren se-Jateng untuk membahas tatanan peribadahan terkait dengan rencana penerapan protokol kehidupan normal baru. Ia menyebutkan selama ini masyarakat sudah rindu untuk beribadah di masjid, termasuk Shalat Jumat atau shalat berjamaah di masjid lingkungan masing-masing. Menurut dia, MUI Jateng akan merevisi fatwa yang telah diterbitkan sebelumnya yakni mengimbau seluruh masyarakat Jateng beribadah di rumah sebagai upaya mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. “Besok kami dari Komisi Fatwa MUI akan menggelar sidang terkait hasil ‘halaqoh’ ini. Nantinya, akan ada kelonggaran beribadah di daerah zona hijau namun tetap menggunakan protokol kesehatan ketat. Untuk daerah kuning dan merah, nanti dulu karena itu bahaya,” ujarnya. Fatwa itu nantinya, kata dia, akan mengubah fatwa awal dari MUI Jateng sehingga masyarakat yang ada beberapa daerah berzona hijau diperbolehkan menggelar kegiatan ibadah di masjid. “Tapi karena virus ini masih ada dan penularannya masih terjadi sehingga meskipun diberikan kelonggaran harus dengan protokol kesehatan ketat. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang belum sadar memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun,” katanya. Saat ditanya mengenai usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar pelaksanaan ibadah Shalat Jumat digelar secara shift, Darodji mengaku sudah membahasnya bersama para ulama dan usulan itu memungkinkan diterapkan, namun terkendala oleh fatwa MUI pusat yang pernah melarang pelaksanaan hal serupa. “Kendalanya MUI pusat pernah mengeluarkan fatwa larangan itu (Shalat Jumat secara shift), tapi itu dulu dan kondisinya berbeda dengan sekarang, tapi aturannya fatwa MUI daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat. Untuk itu, kami akan usulkan ke pusat agar ada pembahasan soal ini,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ganjar mengaku tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan terkait penerapan protokol kehidupan normal baru karena semua harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ganjar juga mendorong masyarakat menggelar latihan penerapan normal baru, jika ada daerah yang sudah masuk kategori hijau, maka boleh melakukan uji coba menggelar ibadah di tempat ibadah sesuai dengan standar protokol yang ketat. “Yang hijau saya izinkan untuk uji coba misalnya menggelar shalat berjamaah, tapi yang merah atau yang kuning jangan dulu. Meski Menteri Agama sudah memperbolehkan, tapi tidak terus ‘tumplek blek’, kalau Kota Semarang yang sekarang masih naik terus kurvanya, ya, jangan dulu. Bahaya nanti,” katanya. (jwn5/ant)

105 Warga di Pasar Madusari Wonosobo Jalani Rapid Test

oleh

WONOSOBO, Jowonews.com – Sebanyak 105 warga yang beraktivitas di Pasar Pagi Madusari, Kabupaten Wonosobo, antara lain para pedagang, pengunjung, dan buruh pasar menjadi sasaran tes cepat (rapid diagnostic test/RDT) oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo, dr. Muhamad Riyatno di Wonosobo, Rabu, mengatakan antusiasme warga di Pasar Madusari mengikuti RDT cukup tinggi. “Pihak gugus tugas hanya menyiapkan 105 alat RDT, namun menerima permintaan tes cepat hingga mencapai 150 orang,” katanya. Menurut dia pemilihan Pasar Pagi Madusari yang sebelumnya sudah pernah menjadi lokasi RDT adalah demi mempercepat pelacakan potensi munculnya penyebaran COVID-19 sehingga upaya memutus mata rantai penyebaran virus juga bisa segera dituntaskan. “Pasar Pagi Madusari ini berada di tengah kota dan setiap harinya dikunjungi pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah sehingga kami menilai perlu untuk melakukan deteksi dini melalui RDT, demi menghindari adanya penularan baru,” katanya. Ia menyebutkan dari 105 sampel RDT di Pasar Pagi Madusari tersebut hasilnya 100 persen nonreaktif atau tidak ada warga pasar, baik pedagang, pengunjung maupun buruh pasar yang terindikasi awal COVID-19. “Alhamdulillah, bisa kami sampaikan di sini bahwa untuk hasil RDT pagi ini yang mengambil sampel dari 105 orang secara acak, tidak ada warga yang menunjukkan hasil reaktif,” katanya. Ia mengatakan meskipun hasilnya menggembirakan, pihaknya tetap menekankan pentingnya seluruh warga pasar untuk selalu berhati-hati demi menghindarkan diri dari paparan infeksi virus corona. Oleh karena itu, katanya selain mengambil sampel untuk RDT, setiap petugas juga menyampaikan imbauan kepada warga agar mereka tidak lupa mengenakan masker, menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan serta mematuhi anjuran pemerintah untuk jaga jarak atau social distancing ketika berada di keramaian. Imbauan tersebut sejalan dengan arahan Bupati Wonosobo Eko Purnomo yang turut hadir dalam kegiatan RDT untuk memantau langsung situasi di lapangan. Bupati Wonosobo menyampaikan pesan pemkab akan berupaya lebih keras mengantisipasi, mencegah, dengan pelacakan terhadap potensi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. “Melalui rapid test ini, kami juga berupaya mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan, serta mengindahkan imbauan dan kebijakan dari Pemerintah,” katanya. Bupati Eko mengingatkan warga bahwa di Wonosobo masih ada yang positif COVID-19 dan hal itu harus menjadi perhatian karena itu artinya masih ada potensi penyebaran.  (jwn5/ant)