Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 23 Juni 2020

Kemenhub Hemat Rp10,4 triliun untuk Pengendalian Covid-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghemat anggaran tahun 2020 sebesar Rp10,4 triliun untuk pengendalian pandemi COVID-19. “Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 Kemenhub yang semula sebesar Rp75,7 triliun. Namun demikian kami tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian pandemi COVID-19 sehingga anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat sebesar Rp10,4 triliun,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa. Adapun pagu indikatif Kemenhub tahun anggaran 2021 sebesar Rp41,3 triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun 2021 yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 8 Mei 2020. Rincian komposisi alokasi anggaran pada empat program yang menjadi kewenangan Kemenhub, terdiri dari program infrastruktur konektivitas sebesar Rp36,769 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp3,296 triliun, program dukungan manajemen sebesar Rp1,082 triliun, serta program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp197 miliar. Lebih lanjut Menhub mengatakan Kemenhub tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor transportasi melalui skema Investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta mengoptimalkan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP)/ Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk menyediakan layanan yang profesional, kompetitif, serta mengurangi biaya operasional dari APBN sekaligus mendatangkan nilai tambah. Sementara itu untuk progres proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tahap operasional pelaksanaan, di antaranya pembangunan jalur KA Makassar-Parepare (Pangkep-Maros) nilai investasi Rp2,63 triliun dan pengembangan Bandara Komodo senilai Rp1,2 triliun. Untuk tahap transaksi, yakni pembangunan proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi Rp1,64 triliun, KA Lahat-Tarahan Rp13,9 triliun, dan pengembangan Pelabuhan Patimban Rp5,70 triliun. Adapun,tahap persiapan sebagai berikut pengembangan jembatan timbang (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB) Rp330,6 miliar, pengembangan Pelabuhan Bau-bau Rp244 miliar, pengembangan pelabuhan Anggrek Rp1,10 triliun dan pembangunan bandara baru di Singkawang Rp1 triliun. (jwn5/ant)

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp3,42 Triliun Untuk 2021

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp3,42 triliun, untuk memberikan porsi yang memadai bagi program peningkatan daya saing dan nilai tambah industri, terutama dalam rangka pemulihan kondisi industri akibat pandemi COVID-19. Sementara, pagu indikatif Kemenperin pada 2021 berada di angka Rp2,59 triliun atau turun 12 persen dibanding anggaran 2020 sebesar Rp2,95 triliun. “Perlu inisiatif dari pemerintah untuk mengembalikan utilitas dan mempertahankan kinerja industri, termasuk menjaga suplai dalam waktu dekat di tengah gempuran produk impor yang masuk ke dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Menperin menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa. Menurut Menperin sasaran tersebut dapat tercapai apabila pemerintah melaksanakan program yang terintegrasi dan mengarah pada peningkatan daya saing sektor industri. Langkah strategis yang perlu ditempuh, antara lain komersialisasi teknologi, penyiapan sumber daya manusia (SDM) industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan penyiapan infrastruktur digital. “Selain itu, perlu kebijakan perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri, yang diproyeksi akan membutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun,” ujar Agus. Program ini dalam upaya menjaga utilisasi industri tetap tinggi dengan kualitas barang yang bisa bersaing dengan produk impor. Program berikutnya adalah penumbuhan industri substitusi impor. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp500 miliar. Program ini merupakan langkah upaya penurunan impor yang ditargetkan mencapai 35 persen pada tahun akhir 2022, antara lain melalui instrumen P3DN. “Jadi, ada pengoptimalan kebijakan untuk menerapkan pembelian produk dalam negeri terutama untuk belanja pemerintah serta fasilitasi pembangunan infrastruktur dalam kawasan industri,” imbuhnya. Menperin menambahkan pihaknya juga terus berfokus pada pelaksanaan program penyiapan SDM industri. Anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut sebesar Rp1,01 triliun. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan reskilling dan up skilling bagi pekerja yang terkena PHK akibat dampak pandemi COVID-19 serta penyiapan lembaga pendidikan dalam wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) atau kawasan industri yang terbangun. Kemudian, Kemenperin juga mengusulkan anggaran untuk program pengembangan infrastruktur digital sektor industri yang diproyeksikan mencapai Rp410 miliar. Program ini bertujuan menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur digital di sektor industri dalam mendukung penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0 dan pembangunan sistem digital yang terintegrasi untuk perlindungan dan pengamanan industri nasional. “Target pemulihan sektor industri juga akan dilakukan melalui penurunan impor bahan baku dan penolong sebesar 35 persen pada tahun 2022, penguatan infrastruktur data, serta peningkatan utilisasi industri manufaktur dan share-nya terhadap PDB,” tandasnya. (jwn5/ant)

Bulog Akan Salurkan Beras Bansos ke 10 Juta Keluarga

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Perum Bulog segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras Presiden kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia sebagai bantuan untuk warga terdampak COVID-19. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan BUMN Pangan tersebut telah sukses menyelesaikan penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan beras bansos pada tahap I dan II kepada 3,25 juta warga di Jabodetabek. “Bulog akan menyalurkan kembali di seluruh Indonesia dalam satu bulan, kita harus bisa mendistribusikan untuk tahap pertama ini ada 10 juta KPM, yang masing-masing KPM mendapatkan 15 kilogram beras,” kata Budi Waseso pada konferensi pers di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Selasa. Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menjelaskan bahwa untuk penyaluran bansos beras ini, Bulog sudah menyiapkan stok sebesar 900.000 ton beras hingga akhir Desember, sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah. Rencananya, bantuan ini akan disalurkan secara bertahap, yakni sebanyak 450.000 ton beras untuk tiga bulan ke depan, dan 450.000 ton untuk tahap berikutnya. “Untuk tahun ini kemungkinan 900.000 ton yang harus disiapkan untuk penyaluran bansos sampai bulan Desember, tetapi nanti tergantung penugasannya,” kata Buwas. Buwas pun menegaskan bahwa stok beras yang dikelola Bulog dalam kondisi aman, yakni sebanyak 1,4 juta ton. Bulog pun masih akan melakukan penyerapan, terutama pada musim panen kedua sekitar September-November. Ada pun beras yang didistribusikan untuk program Bansos Presiden ini menggunakan beras premium yang berasal dari petani lokal di Tanah Air. Dalam menyukseskan program tersebut, Bulog melibatkan armada pada tahap 1 sebanyak 10.847 unit truk dan tahap 2 sebanyak 10.027 unit truk. Distribusi dilakukan dengan asumsi rata-rata paket terkirim per hari sebanyak 80.970 paket di tahap I dan di tahap II rata-rata paket terkirim per hari sebanyak 135.616 paket. (jwn5/ant)

BKN Lanjutkan Seleksi CPNS Formasi 2019 di Tengah Pandemi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan BKN akan melanjutkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 yaitu dengan melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di tengah pandemi COVID-19 namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. “Seleksi CPNS formasi 2019 memang mundur dari yang ditetapkan karena pandemi COVID-19, seharusnya rangkaian seleksi pada Mei 2020. Panitia Seleksi Nasional (panselnas) telah memutuskan bahwa seleksi SKB yang tertunda akan dilaksanakan dengan pertimbangan UU,” kata Bima saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan seleksi SKD telah dilaksanakan pada 27 Januari dan berakhir pada 10 Maret 2020 yang dilaksanakan di 446 titik lokasi ujian, terdiri dari 34 laboratorium BKN, 102 titik mandiri instansi pusat, dan 310 lokasi tes di instansi daerah. Menurut dia, tes SKD itu diikuti lebih dari 3 juta orang atau 91 persen dari dari terdaftar dari jumlah peserta SKD. “Ada 521 instansi yang membuka formasi CPNS 2019, terdiri dari 65 instansi pusat, 456 instansi daerah di 29 provinsi dan 427 kabupaten/kota,” ujarnya. Bima menjelaskan untuk tes SKB yang tertunda, akan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020 namun hal tersebut dengan melihat kondisi atau perkembangan kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut dia, pelaksanaan tes SKB tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan UU ASN Pasal 62 ayat 2 yang mengharuskan seleksi CPNS dengan melakukan seleksi administrasi, SKD, dan SKB; peraturan MenPAN-RB tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS; serta untuk menegakkan keadilan dan objektivitas peserta yang lulus SKD. Dia menegaskan bahwa Panselnas akan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dalam melaksanakan tes SKB dan akan menetapkan lokasi ujian yang akan meminimalisir pergerakan peserta untuk menghindari penyebaran COVID-19. “Panselnas akan menetapkan lokasi ujian yang meminimalisir pergerakan peserta karena potensi pergerakan peserta lintas kabupaten/kota, lintas provinsi bahkan tes ke Jakarta,” katanya. Bima mengatakan panselnas akan berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ada di pusat maupun di daerah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam tes CPNS tersebut secara ketat. Rapat Kerja Komisi II DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dengan dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Kepala BKN, dan Ketua Aparatur Sipil Negara. (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin: Ekonomi Syariah Layak Gantikan Kapitalisme

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, mengatakan, sistem ekonomi syariah layak menggantikan sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada bunga sehingga menyebabkan munculnya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi semakin meluas. “Sistem ekonomi syariah yang bebas dari riba atau bunga dinilai layak untuk menjadi sistem ekonomi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalis,” kata dia, saat menyampaikan orasi ilmiah secara virtual di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa. Ia menjelaskan sistem ekonomi kapitalis telah menjadi sistem ekonomi global yang diterapkan di banyak negara. Setelah diketahui ada dampak ketidakadilan dalam sistem tersebut, lanjut dia, para ahli ekonomi kemudian mencari sistem alternatif untuk mengoreksi sistem kapitalis itu. “Setelah terbukti dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem ekonomi kapitalis itu, para ahli ekonomi melakukan upaya-upaya untuk merumuskan sistem ekonomi alternatif yang bisa mengoreksi dampak buruk sistem ekonomi kapitalis itu,” katanya. Sistem ekonomi kapitalis semakin menunjukkan dampak negatif dengan munculnya ketidakadilan ekonomi, sehingga kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat semakin terlihat jelas, katanya. “Sistem ekonomi kapitalis, yang bertumpu pada sistem bunga, dinilai sama dengan sistem ekonomi ribawi yang berkembang pada zaman Jahiliyah, yang kemudian ketika Islam datang dikoreksi secara mendasar,” kata dia. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan adanya prinsip-prinsip agama Islam dalam kegiatan perekonomian. “Umat Islam semakin sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis, yang selama ini menjadi sistem ekonomi global, cenderung membawa ketidakadilan. Hal ini medorong kesadaran umat Islam untuk menerapkan ajaran agamanya terutama dalam bidang ekonomi,” ujarnya. Orasi ilmiah tersebut dia sampaikan usai mendapat gelar doktor honoris causa di bidang ilmu manajemen, keminatan manajemen syariah, dari UMI Makassar. UMI Makassar menilai dia sebagai salah satu aktor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dengan merekomendasikan adanya sistem keuangan syariah di berbagai lembaga keuangan dalam negeri. (jwn5/ant)

12 ASN Kudus Tak Tertib WFH, Tambahan Penghasilan Pegawai Bakal Terpotong

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 12 aparatur sipil negara (ASN) melanggar ketentunan selama kerja dari rumah atau work from home (WFH), kata Pelaksana tugas Kepala BKPP Kudus Catur Widyatno. “Dari 12 ASN tersebut, dua orang di antaranya ditemukan saat dilakukan inspeksi mendadak ditemukan sedang berada di pasar pada jam kerja,” ujarnya di Kudus, Selasa. Sementara ASN lainnya, kata dia, tidak mematuhi aturan jam kerja karena terlambat masuk kerja. Atas pelanggaran tersebut, mereka mendapatkan sanksi teguran atas pelanggaran disiplin selama menjalankan kerja dari rumah. Meskipun hanya sekadar sanksi teguran atas pelanggaran disiplin, berdampak pada perolehan tambahan penghasilan pegawai (TPP) menjadi berkurang. “Secara otomatis, sanksi teguran tersebut masuk ke dalam sistem penilaian kepegawaian dan berdampak pada pemotongan TPP,” ujarnya. Menurut dia meskipun kerja dari rumah, para ASN tetap memiliki kewajiban menyelesaikan tugas administrasinya, bukannya dianggap sebagai libur kerja. “Bagi mereka yang awalnya menganggap cuti dan pada saat itu tidak masuk konsekuensinya harus diberikan sanksi berupa pemotongan TPP. Sebelumnya, melalui pimpinan OPD sudah saya informasikan,” ujarnya. Penerapan WFH di lingkungan Pemkab Kudus, diberlakukan sejak Maret 2020 hingga awal Juni 2020. (jwn5/ant)

Ganjar Ancam Seret Pengguna SKD Aspal PPDB Jateng ke Ranah Hukum

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal memroses hukum masyarakat yang terbukti menggunakan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020. “Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD ‘aspal’ karena dia tidak tinggal di situ, bukan tidak mungkin kalau ini masif (penggunaan SKD ‘aspal’, red), saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data,” katanya di Semarang, Selasa. Ganjar mengungkapkan, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, banyak calon siswa yang menggunakan SKD, khususnya di beberapa sekolah favorit di Provinsi Jateng. Terkait dengan hal itu, dirinya meminta Disdikbud Jateng untuk mengerahkan semua guru yang ada di provinsi setempat melakukan validasi dan verifikasi, termasuk diminta menggandeng Disdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu. “Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Disdukcapil untuk melakukan ‘cleansing’ data agar ini benar-benar akurat,” ujarnya usai rapat evaluasi PPDB di ruang kerja gubernur. Tidak hanya soal SKD, Ganjar juga mewanti-wanti terkait dengan adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu sehingga pihaknya meminta Disdikbud Jateng jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi data-data pendaftar. “Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas,” ucap Ganjar menegaskan. Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng Provinsi Jateng Jumeri menambahkan, penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit dan pihaknya menegaskan akan melakukan pengecekan dengan teliti terkait kebenaran SKD itu. Ia memastikan bahwa semua pendaftar yang menggunakan SKD akan dicek kebenarannya dan juga telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan ini. “Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan pengecekan. Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan,” tuturnya. (jwn5/ant)

Siapkan Karantina Santri, Ponpes Diminta Gandeng Pemerintah Desa

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Para pengurus pondok pesantren di Provinsi Jawa Tengah diminta menggandeng pemerintah desa dan satgas Jogo Tonggo dalam menyiapkan tempat karantina bagi para santri yang baru kembali dari daerah masing-masing dan akan memulai kegiatan belajar mengajar lagi. “Sebab tak semua ponpes memiliki gedung yang representatif untuk menampung santri yang baru kembali dari wilayah masing-masing,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Selasa. Menurut Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, langkah tersebut perlu ditempuh karena tidak semua pondok pesantren memiliki lahan dan gedung yang memadai sehingga dengan komunikasi yang intens, diharapkan proses karantina santri bisa memanfaatkan gedung yang dimiliki oleh pemerintah desa, atau bahkan milik sekolahan setempat. “Komunikasi Jogo Santri atau pengurus ponpes dengan pemerintah desa atau Satgas Jogo Tonggo bisa memanfaatkan gedung sekolah SD atau SMP yang masih belum masuk. Selain itu, komunikasi bertujuan agar tidak ada penolakan dari tetangga-tetangga di samping ponpes,” ujarnya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan karantina merupakan langkah krusial guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran COVID-19. Selain di pondok pesantren, santri juga wajib mengisolasi diri di rumah selama dua minggu, sebelum kembali ke ponpes. Langkah lain, untuk mewujudkan tatanan normal baru di lingkungan ponpes adalah dengan mengatur jadwal belajar siswa, bahkan Gus Yasin mewacanakan agar para pengasuh memperbolehkan penggunaan telepon pintar, yang sebelumnya dilarang di lingkungan ponpes. Gus Yasin juga menyarankan agar para pengasuh ponpes memanggil pulang santrinya secara bergelombang dan jika memungkinkan dengan menggandeng unsur TNI dan Polri dalam mengatur kembalinya santri dari wilayah asal. (jwn5/ant)