Jowonews

Innalillahi, Pendiri PKS KH Hilmi Aminuddin Meninggal Dunia

JAKARTA, Jowonews.com – Juru bicara PKS Pipin Sopian membenarkan bahwa salah satu pendiri dan juga Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin meninggal dunia pada Selasa (30/6). “Benar (Hilmi Aminuddin meninggal),” kata Pipin saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Pipin mengatakan Hilmi Aminuddin meninggal dunia di Rumah Sakit Santosa Central, Bandung, Jawa Barat pada Selasa pukul 14.24 WIB. Menurut dia, keluarga besar PKS menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Hilmi Aminuddin. “Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya serta menempatkannya di tempat terbaik jannah-Nya,” ujarnya. (jwn5/ant)

Kemensos Klaim Sudah Percepat Penyaluran Bansos Sejak Awal COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan kementerian yang dipimpinnya telah melakukan terobosan untuk percepatan perlindungan sosial lewat bantuan sosial sejak awal COVID-19 merebak di Tanah Air. “Sebenarnya sejak awal April itu sudah cukup banyak terobosan,” kata Mensos di Jakarta, Selasa. Juliari menjelaskan beberapa terobosan yang dilakukan misalnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang seharusnya sebulan sekali langsung diberikan tiga tahap sekaligus. “Artinya di penerima ini tidak perlu bolak balik ke Kantor Pos atau loket pembayaran,” kata Mensos. Kemudian terkait masalah data yang lambat dari daerah, Mensos sudah menginstruksikan untuk bisa diganti daerah lain yang datanya sudah siap sehingga bisa cepat disalurkan. Begitu juga dengan kelanjutan penyaluran bansos yang awalnya hanya April hingga Juni, berlanjut hingga Desember 2020. Terkait anggaran, karena bansos khusus COVID-19 terus dilanjutkan hingga Desember, maka anggaran juga bertambah seperti BST ditambah lagi Rp16,2 triliun dari awal Rp16,2 triliun. Begitu juga dengan instruksi Mensos untuk daerah yang disusun secara sederhana tanpa menyulitkan pemerintah daerah. Sebelumnya, dalam Rapat Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 Presiden Joko Widodo meminta menteri untuk melakukan terobosan dan tidak bekerja biasa-biasa saja untuk percepatan penanganan COVID-19. (jwn5/ant)

Menkeu Ungkap Anggaran Kesehatan Penanganan COVID-19 Tak Cuma di Kemenkes

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan belanja kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak hanya berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tetapi juga di Gugus Tugas dan BPJS Kesehatan. “Dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawabnya Kemenkes, sebenarnya tidak juga, karena memang banyak jalurnya,” katanya dalam jumpa pers virtual BNPB di Jakarta, Selasa. Menkeu menjelaskan pemerintah menganggarkan Rp87,55 triliun untuk belanja bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19. Sebagian dari anggaran itu, kata dia, merupakan belanja tambahan yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 seperti pembelian alat pelindung diri (APD) dan peningkatan kapasitas rumah sakit yang merupakan belanja Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk membayar biaya perawatan kepada rumah sakit. Pemerintah juga memberikan insentif pajak yang diberikan langsung kepada rumah sakit untuk jasa kesehatan. Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan terus memantau perkembangan semua pos belanja COVID-19 agar mempercepat penanganan bidang kesehatan sekaligus mendorong perekonomian dan menekan masalah sosial. “Kita berharap dampaknya terutama bidang kesehatan itu menjadi lebih baik sehingga kemungkinan kita memulihkan kondisi sosial ekonomi menjadi lebih besar,” katanya. Adapun rincian belanja bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun itu yakni belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp3 triliun. Kemudian, Gugus Tugas COVID-19 Rp3,5 triliun dan insentif perpajakan bidang kesehatan Rp9,05 triliun. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna menegur sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara karena dinilai kinerjanya belum optimal di tengah pandemi. Kepala Negara juga menyinggung serapan anggaran penanganan COVID-19 yang masih rendah, salah satunya untuk pos kesehatan yang baru mencapai 1,53 persen. (jwn5/ant)

Presiden Perintahkan Kepala Daerah Percepat Pengucuran Dana Kesehatan dan Bansos

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah mempercepat pengucuran dana kesehatan dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. “Saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar anggaran anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dikeluarkan karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat,” katanya di Posko Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa. “Yang kedua, yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial juga disegerakan karena ini penting agar social safety net (jaring pengaman sosial) bagi warga kita terpenuhi terutama yang memang terkena dampak dari COVID-19 ini,” katanya saat menyampaikan arahan berkenaan dengan penanganan COVID-19 terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah melalui telekonferensi video. Presiden juga meminta pemerintah daerah segera mengucurkan dana stimulus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. “Ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer,” katanya. Presiden mengatakan bahwa dia terus memantau realisasi anggaran belanja seluruh kementerian dan lembaga.  “Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen kalau masih rendah saya telepon langsung, tegur langsung menteri atau kepala lembaganya,” katanya. “Harus terus belanja, belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” ia menambahkan. Presiden berharap pandemi segera berakhir dan perekonomian perlahan tumbuh kembali. Selama berada di Jawa Tengah, Presiden dan rombongan juga meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dan proyek padat karya di Kabupaten Batang serta pabrik furnitur berorientasi ekspor di Kabupaten Demak. Hingga Senin (29/6), jumlah akumulatif pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 55.092 orang, 23.800 orang sudah sembuh dan 2.805 orang meninggal dunia. Kasus COVID-19 sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia, paling banyak di Jawa Timur (11.805) disusul DKI Jakarta (11.237), Sulawesi Selatan (4.995), Jawa Tengah (3.680), Jawa Barat (3.134), Kalimantan Selatan (3.042), Sumatera Selatan (2.023), Papua (1.699), Sumatera Utara (1.480), Banten (1.444), Bali (1.444), Nusa Tenggara Barat (1.213), Sulawesi Utara (1.082), dan Kalimantan Tengah (881). (jwn5/ant)

85 Persen RS di Jateng Ajukan Insentif Tenaga Medis COVID-19

SEMARANG, Jowonews.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyatakan sebanyak 85 persen dari 58 rumah sakit yang ada di Jateng yang menangani kasus COVID-19, sudah mengajukan pencairan insentif untuk para tenaga medis kepada pemerintah pusat. “Jadi sudah 85 persen dari seluruh faskes di Jateng itu sudah mengajukan klaim, ditambah 28 kabupaten/kota. Jumlah faskes untuk lini 1 dan 2 sudah semua,” katanya di Semarang, Selasa. Kendati demikian, Yulianto mengaku tidak mengetahui nilai total rupiah maupun jumlah tenaga medis yang diajukan terkait dengan insentif tersebut. “Kalau nilai rupiahnya kita tidak tahu, Dinkes kabupaten/kota itu memverifikasi lalu mengirim langsung ke Kemenkes. Kita tidak tahu persis nilai rupiahnya dan klaim itu kalau cair langsung ke rekening pribadi nakes yang bersangkutan,” ujarnya. Selain itu, ada kabupaten/kota dan lima rumah sakit di Jateng juga ada yang tidak mengajukan klaim insentif tenaga medis. Terkait dengan jumlah nominal insentif yang bakal diterima oleh para tenaga medis, dirinya mengaku tidak dapat memastikan. “Nanti ada sistem skoring dan penghitungan-penghitungan, serta indeks-indeks yang menjadi pertimbangan lainnya,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat segera mencairkan insentif bagi para tenaga kesehatan di provinsi setempat yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Menurut Ganjar, insentif tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan dan penyemangat bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang selama masa pandemi COVID-19. “Kalau tidak segera diberikan, nanti mereka ‘lemes’. Lha iya, kami dikejar-kejar terus tapi insentif nggak dapet-dapet, makanya saya minta segera,” ujarnya. (jwn5/ant)

Mahasiswa Hingga Rektor Uniba Surakarta Demo Tuntut Mundur Ketua Yayasan

SOLO, Jowonews.com – Ratusan mahasiswa, dosen, karyawan dan alumni Universitas Islam Batik Surakarta melakukan aksi damai menuntut Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik (Yapertib) mundur, di halaman UNIBA di Solo, Selasa. Para pengunjuk rasa yang menuntut mundurnya Ketua Yapertib UNIBA Surakarta Solichul Hadi Ahmad Bakri, yang seharusnya  bertanggung jawab terhadap semua kebijakan pengelolaan universitas justru tidak menemui mahasiswa. Pengunjuk rasa menilai dalam pengelolaan yayasan maupun universitas tidak sehat. Para mahasiswa, dosen, dan karyawan UNIBA juga membentangkan sejumlah spanduk antara lain berbunyi “Hentikan Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan oleh Yayasan”, “Kewajiban Mahasiswa Sudah Dibayar Lunas, Tetapi Haknya Terpangkas”, “Bisnis Untuk Pendidikan atau Pendidikan Untuk Bisnis”, dan “Biyen Aku Isih Betah Sue-Sue Wegah Ngerti Kampusku Samsayo Bubrah”. Dekan Fakultas Tehnik Sain dan Pertanian UNIBA Surakarta Sri Yuli Rahmawati dalam orasinya mengatakan aksi damai hari ini (Selasa, 30/6) menindaklanjuti aksi sebelumnya yang digelar oleh mahasiswa UNIBA, Senin (22/6), yang berakhir dengan ditandatangani dan disetujui 10 tuntutan oleh pihak Yapertib. Namun, kata Sri Yuli, Dewan Pembina yakni Solichul Hadi Ahmad Bakri yang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua kebijakan pengelolaan universitas justru melarikan diri bersama anaknya yang bertindak sebagai staf bendahara Yapertib UNIBA. Bahkan, kata Sri Yuli, aksi mahasiswa tersebut berdampak keluarnya Surat Keputusan (SK) pelimpahan wewenang dari Yapertib kepada Rektor UNIBA. Hal ini, membuktikan bahwa Dewan Pembina dan Yapertib cuci tangan dan tidak bertanggung jawab terhadap tuntutan mahasiswa. Selain itu, kata Direktur Paska Sarjana UNIBA Surakarta Istiatun, penyelewengan jabatan di Yapertib sudah sangat jelas ketika Ketua Yapertib mengangkat dirinya sebagai Dewan Pembina dan kemudian memasukkan kedua anaknya ke jabatan strategis di Kepengurusan Yapertib, yakni sebagai sekretaris dan staf bendahara. Sehingga, kata Istiantun, dengan kekuasaan sebagai Dewan Pembina instruksinya semakin arogan kepada pengurus Yapertib. Bahkan, pejabat-pejabat di perguruan tinggi diperlakukan seperti boneka oleh Yapertib. Rektor UNIBA Surakarta Dr Pramono Hadi dalam kesempatan itu mengatakan aksi damai ini merupakan puncak dari semua aktivitas yang dilakukan mahasiswa, dosen, karyawan, rektorat, dan alumni UNIBA, karena sudah terjadi tata kelola yang tidak benar di UNIBA, baik ditingkat sumber daya manusia (SDM) yang tidak kompeten maupun pengalokasian dana yang tidak pas. Sehingga, kata Rektor, terjadi kesalahan kelola yang berdampak kepada kekecewaan para mahasiswa, dosen, karyawan, dan alumni untuk melakukan aksi damai yang merasa ikut bertanggung jawab apa yang terjadi di UNIBA. Konsep kesalahan yang pertama, yakni Direktorat hanya bisa mengeluarkan daya usul, bukan pengambil daya keputusan. Sehingga, semuanya tersentral kepada yayasan, maka kesalahan Yapertib sangat pokok dan perlu direformasi. “Saya sebagai rektor harus bertanggung jawab, artinya sebagai kegagalan dan kami harus mundur sebagai etika akademik,” kata Pramono. Amir Junaedi selaku koordinator lapangan mengatakan aksi mahasiswa pada 22 Juni 2020 menjadi penyemangat dosen, karyawan, dan alumni UNIBA melakukan aksi hari ini. Menurut Junaedi, mahasiswa, dosen, karyawan, dan alumni dalam aksi damai sepakat menolak adanya nepotisme di dalam Yapertib Surakarta dengan mengeluarkan ketua bersama kroninya, lakukan audit investigasi seluruh aset Yapertib. Selain itu, pengunjuk rasa juga menolak intervensi Yapertib dalam pengelolaan universitas, kembalikan sistem atau aturan penggajian dan honorarium dosen dan karyawan sesuai aturan kepegawaian UNIBA, hilangkan jabatan-jabatan boneka di lingkungan Yayasan dan Universitas. Para pengunjuk rasa sempat membakar ban bekas di tengah halaman UNIBA, karena pihak Yapertib tidak mau menemui mereka dan mengancam akan menyegel UNIBA jika pihak yayasan tidak mau merespons. (jwn5/ant)

Kemenag Banyumas Ingatkan Pengajuan Pengembalian Dana Haji Hingga Akhir Juli

PURWOKERTO, Jowonews.com – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas mengingatkan jamaah calon haji bahwa pengajuan permohonan pengembalian dana pelunasan biaya perjalanan haji harus disampaikan sebelum tanggal 31 Juli 2020. “Bagi calon haji yang ingin mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji diingatkan untuk melakukan sebelum batas akhir 31 Juli 2020,” kata Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Banyumas Purwanto Hendro Puspito di Purwokerto, Selasa. “Sementara ini sudah 11 calon haji yang telah mengajukan pengembalian setoran lunas BPIH,” ia menambahkan. Menurut dia, pengajuan permohonan pengembalian setoran lunas biaya perjalanan haji dari ke-11 orang tersebut telah tercatat di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Hendro mengatakan bahwa Kemenag masih terus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan batas waktu pengajuan permohonan pengembalian dana pelunasan biaya haji menyusul keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci tahun 2020. Ia menjelaskan pula bahwa Kemenag akan mendistribusikan buku manasik kepada jamaah calon haji pada Juli 2020. “Meskipun keberangkatan haji tahun ini ditunda karena pandemi COVID-19 namun buku dibagikan agar dapat dibaca-baca oleh calon haji, dihafalkan tuntunannya maupun doa-doanya agar makin dapat memahami terkait tuntunan manasik,” katanya. “Teknis pendistribusian kepada seluruh calon haji masih kami bahas dan kaji lebih lanjut bersama para pihak terkait,” katanya. (jwn5/ant)

Industri Rokok Diminta Tetap Serap Tembakau Petani Temanggung

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Industri rokok diminta tetap membeli tembakau petani Temanggung pada masa panen 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini kata Bupati Temanggung M. Al Khadziq. Khadiq di Temanggung, Selasa, berharap pabrik-pabrik rokok tidak menjadikan masalah COVID-19 ini sebagai alasan untuk tidak membeli tembakau petani Temanggung atau untuk menekan harga pembelian tembakau. Ia mengatakan petani Temanggung ingin bekerja sama dengan pihak industri secara baik, karena kerja sama antara petani Temanggung dengan industri rokok itu sudah berlangsung puluhan tahun. “Saya juga berharap pihak industri bisa menjaga kerja sama ini dengan petani tembakau sebaik-baiknya. Pandemi COVID-19 jangan menjadi alasan, jangan menjadi halangan bagi kedua pihak untuk tidak bekerja sama dengan baik,” katanya. Ia menyampaikan baik petani maupun industri harus bisa menjalin kerja sama yang saling menguntungkan sehingga petani senang industri juga senang dan pemerintah pasti ikut senang. “Di masa pandemi ini kita harus bisa menjaga hubungan baik ini, sekarang tinggal mengatur saja bagaimana caranya kerja sama antara petani dan industri ini bisa berlangsung dengan baik tetapi tetap aman dari protokol COVID-19,” katanya. Ia mengatakan para petani sekarang sedang bersiap-siap untuk memanen tembakau dan pihaknya juga sudah minta kalangan industri untuk juga menyiapkan protokol kesehatan di gudang pembelian tembakau. “Kemarin saya sudah berkirim surat kepada para grader, perwakilan industri rokok atau gudang-gudang tembakau untuk mulai menata sistem perdagangan tembakaunya sesuai denga protokol COVID-19, seingga kalau sekarang ini kita bisa menata lebih baik, maka besok pada panen raya tembakau bisa berlangsung tanpa ada rasa kekhawatiran terhadap penyebaran virus corona,” katanya. Ia berharap panen raya tembakau tahun ini bisa berjalan secara normal dan tembakau Temanggung bisa laku mahal. “Pihak industri kami minta lebih mengutamakan tembakau Temanggung dan petani juga menjaga kualitas tembakau Temanggung, jangan dicampur dengan tembakau dari luar daerah, karena tembakau Temanggung itu paling tinggi kadar nikotinnya, kualitasnya paling bagus,” katanya. Ia mengatakan respons pabrikan semua juga menyatakan untuk terus membeli tembakau Temanggung dan mereka juga sedang menyiapkan protokol pembeliannya yang aman dari penyebaran COVID-19, mungkin nanti ditata antreannya, jaga jarak, dan sebagainya. (jwn5/ant)