Jowonews

Hari: 1 Juli 2020

Menhub Budi Usulkan Subsidi Rapid Test Bagi Penumpang Angkutan Umum

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan pemberian subsidi untuk pengadaan rapid test  atau tes cepat COVID-19 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan angkutan umum, terutama pesawat udara, kereta api, dan bus AKAP (Antar-Kota Antar-Provinsi). “Rapid test merupakan kewenangan Kemenkes, kami sudah menerima masukan-masukan dan sudah bilang ke operator-operator agar bisa menetapkan partner tes cepat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu. Ia menceritakan saat akan melakukan penerbangan ke Yogyakarta dan Solo, sejumlah pihak ada yang memberlakukan tes cepat Rp300.000, ada juga yang hanya Rp100.000. “Kita minta Kemenkeu agar rapid test diberikan subsidi pada mereka yang akan melakukan perjalanan,” ujarnya. Sejumlah maskapai telah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengadakan tes cepat COVID-19, seperti Sriwijaya Air di kisaran harga Rp350.000-Rp450.000 dan Lion Air Group yang hanya Rp95.000. Operator bandara yakni PT Angkasa Pura II juga menyelenggarakan tes cepat bekerja sama dengan Kimia Farma, di mana per calon penumpang dikenakan biaya Rp225.000 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewajibkan para operator sarana maupun prasarana transportasi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam memilih mitra kerja penyedia layanan uji tes cepat dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Kewajiban tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada para operator sarana dan prasarana transportasi tertanggal 29 Juni 2020 dan merupakan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hal itu untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan hasil pemeriksaan PCR dan tes cepat , sekaligus mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi massal. Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 pada 26 Juni 2020 yang merupakan perubahan dari SE Nomor7/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan bepergian dengan transportasi umum yaitu wajib menunjukkan hasil tes PCR dengan hasil negatif atau rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku selama 14 hari. (jwn5/ant)

BPJS Kesehatan Tuntas Bayar Seluruh Klaim RS

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – BPJS Kesehatan menyatakan telah membayar tuntas biaya yang diklaim rumah sakit mitranya sehingga per Rabu tidak ada klaim yang belum dibayarkan. “Posisi hutang klaim BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 adalah Rp3,70 triliun,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan klaim yang dibayarkan itu sudah seluruhnya seiring awal Juli BPJS Kesehatan menerima iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dari pemerintah sebesar Rp4,05 triliun. Dengan diterimanya iuran tersebut, kata dia, BPJS Kesehatan memastikan tidak ada tunggakan bagi rumah sakit. Penerimaan iuran PBI APBN menunjukkan dukungan dan komitmen pemerintah untuk membantu likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sekaligus menjaga likuiditas rumah sakit di tengah pandemi COVID-19. “Begitu iuran PBI APBN ini kami terima, langsung kami distribusikan untuk melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit. Jadi tidak ada lagi utang jatuh tempo bagi rumah sakit yang sudah mengajukan klaim dan lolos verifikasi,” kata dia. Dalam proses pembayaran itu, kata Iqbal, dilakukan dengan mekanisme “first in first out” atau transfer dana diutamakan bagi yang mengajukan klaim terlebih dahulu. Dia mengatakan selanjutnya BPJS Kesehatan akan memanfaatkan dana iuran PBI APBN tersebut ditambah dengan penerimaan iuran lainnya untuk menjaga agar pembayaran klaim dapat dilakukan tepat waktu sesuai dana yang tersedia. “Kami ucapkan terima kasih Kementerian Keuangan yang telah membuktikan komitmen pemerintah dalam memastikan pembayaran klaim rumah sakit berjalan lancar,” kata dia. Menurut dia, pemerintah berkomitmen memastikan kesinambungan Program JKN-KIS dan memperbaiki layanannya melalui penyesuaian iuran. Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) disesuaikan menjadi Rp150 ribu untuk kelas 1, Rp100 ribu (kelas 2) dan Rp42 ribu (kelas 3). “Namun khusus kelas 3, di tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp25.500, sisanya sebesar Rp16.500 dibiayai oleh pemerintah. Dengan berlakunya nominal iuran yang baru, diharapkan akar masalah defisit BPJS Kesehatan bisa mulai terurai,” katanya. Dia mengatakan sampai Mei 2020, kolektabilitas iuran PBPU yang semula berkisar di angka 60 persen naik menjadi 73,68 persen. Hal tersebut menunjukkan kesadaran dan kemauan peserta JKN-KIS untuk membayar iuran semakin meningkat. Iqbal mengingatkan untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, pemerintah menyediakan subsidi dan masyarakat membayar iuran. Dengan kata lain, dua pihak harus ambil bagian. Dari 220,6 juta peserta JKN-KIS, sekitar 60 persen peserta dibiayai pemerintah. “Ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD,” katanya. Selain itu, kata dia, juga ada iuran untuk aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri. Hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun. Pada 2019, kata dia, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI APBN sebesar Rp48,71 triliun. Sementara untuk tahun 2020, pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp48,74 triliun. Belum lagi untuk segmen PBI APBD. “Masyarakat kami harapkan dapat ikut turun tangan menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS. Dimulai dari hal yang sederhana saja, misalnya mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS selagi sehat, membayar iuran JKN-KIS secara rutin, tepat waktu dan tidak menunggak serta menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih,” kata dia. (jwn5/ant)

Jubir COVID-19: Rasio Kesembuhan di RI Capai 43,2 Persen

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyebutkan berdasarkan kajian terhadap data COVID-19 yang dihimpun seminggu terakhir diketahui angka kesembuhan nasional mencapai 43,2 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan angka global yakni 54,23 persen. “Namun jika diteliti lebih lanjut di tiap provinsi, maka sebenarnya ada 18 provinsi yang memiliki persentase kesembuhan di atas angka rata-rata dunia atau di atas 54,23 persen,” kata dia dalam jumpa pers di Graha BNPB yang dipantau di Jakarta, Rabu. Bahkan, terdapat 13 provinsi yang memiliki persentase kesembuhan di atas 70 persen, di antaranya Sumatera Barat 81,1 persen, Riau 73,5 persen, Bengkulu 71,2 persen, Lampung 79,3 persen, dan Bangka Belitung 86,8 persen. Kepulauan Riau 81,6 persen, Yogyakarta 85,3 persen, Kalimantan Barat 81,9 persen, Kalimantan Timur 73,7 persen, Kalimantan Utara 75,5 persen, Sulawesi Tengah 82,3 persen, Gorontalo 80,2 persen, dan Sulawesi Barat 72,8 persen. “13 provinsi ini memiliki angka kesembuhan di atas 70 persen,” ujarnya. Ia mengatakan kesembuhan tersebut dapat dicapai karena kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan gejala ringan dan sedang dapat ditemukan secara dini dan segera ditangani di rumah sakit. Terkait dengan kapasitas rumah sakit berdasarkan data yang dihimpun, diketahui tingkat hunian rumah sakit pada angka nasional 55,59 persen dari kapasitas yang terpakai. Bahkan, terdapat 21 provinsi yang tingkat hunian di bawah angka 55,59 persen, sedangkan secara keseluruhan 13 provinsi di Tanah Air tingkat hunian di atas 55,59 persen. “Kemudian hanya lima provinsi saja yang tingkat huniannya di atas 75 persen, yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Barat,” kata dia. Terkait dengan data meninggal secara nasional yang mencapai 2.934 per hari ini, pukul 12.00 WIB, ia menyebutkan data tersebut 5,09 persen dari total konfirmasi positif yakni 57.770 orang. Data global saat ini berada pada angka 5,28 persen, di mana hal itu berarti Indonesia masih berada pada angka rata-rata dunia. “Bahkan ada 23 provinsi yang angka meninggalnya di bawah 5,28 persen, artinya di bawah rata-rata global,” katanya. Yurianto mengatakan data tersebut pada hakikatnya gambaran bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dan angka sembuh dapat bertambah seiring waktu. Apalagi, kata dia, beban rumah sakit rata-rata masih berada pada 55,59 persen sehingga dinilai mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya. (jwn5/ant)

Kapolri Minta Maaf kepada Masyarakat Kinerja Polri Belum Maksimal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta maaf kepada masyarakat apabila kinerja Polri selama ini belum bisa memenuhi harapan masyarakat terhadap Polri. “Dalam kesempatan ini saya memohon maaf kepada masyarakat di seluruh Indonesia apabila masih ada kinerja atau hal-hal yang belum bisa membuat masyarakat puas terhadap pelayanan kami,” kata Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dalam pidato sambutan peringatan Hari Bhayangkara ke-74 di Mabes Polri, Jakarta, Rabu. Idham mengatakan sepanjang kepemimpinannya di Korps Bhayangkara, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menampilkan Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. “Jauh di lubuk hati saya, saya bertindak, berpikir dan berbuat untuk selalu menampilkan yang terbaik untuk Polri. Karena itulah modal dasar kami sehingga dicintai oleh masyarakat,” kata mantan Kabareskrim Polri ini. Pihaknya pun cukup bangga dengan capaian Polri di tahun ini. Dari hasil survei, tercatat 82 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Polri. “82 persen penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri, bagus. Mempertahankan itu jauh lebih susah daripada meraih,” ujarnya. Kapolri pun terus memotivasi jajarannya untuk bekerja dengan baik dan selalu menebar kebaikan. Hal itu harus menjadi budaya agar masyarakat bisa melihat citra baik Polri. “Setiap hari kita dituntut untuk melakukan perbuatan, tindakan yang terbaik. Hanya dengan cara itu, kita makin disenangi oleh masyarakat, makin dicintai oleh masyarakat,” kata jenderal bintang empat ini. Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-74 pun titik fokus Polri adalah membantu meringankan beban masyarakat selama masa pandemik. Selama sebulan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara, Polri menggelar bakti sosial seperti rapid test, donor darah dan layanan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis bagi warga yang lahir 1 Juli. Selain itu Polri juga menyalurkan 600 ribu paket sembako dan alat-alat kesehatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. “Inilah yang kami kerjakan. Dan faktanya memang masyarakat sangat berharap bantuan itu datang dari Polri,” tutur Idham Azis. (jwn5/ant)

Hadapi Kemarau, BPBD Cilacap Siapkan 500 Tangki Air Bersih

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyiapkan bantuan air bersih sebanyak 500 tangki menghadapi musim kemarau khususnya di 54 desa yang rawan kekeringan dan krisis air bersih “Kami sudah siapkan empat armada tangki untuk mendistribusikan bantuan air bersih, tiga armada di antaranya milik BPBD Kabupaten Cilacap dan satu armada milik PMI Kabupaten Cilacap,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy saat dihubungi dari Purwokerto Kabupaten Banyumas, Rabu. Selain armada, kata dia, pihaknya juga telah menyiapkan personel beserta sarana dan prasarana pendukung penyaluran bantuan air bersih tersebut. Menurut dia, pihaknya akan memaksimalkan alokasi anggaran bantuan air bersih dari APBD Kabupaten Cilacap minimal sebanyak 500 tangki. “Tahun kemarin sampai lebih dari 1.000 tangki karena musim kemaraunya berlangsung selama 7 bulan. Berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, musim kemarau tahun ini tidak sampai 7 bulan,” katanya. Dalam hal ini, kata dia, musim kemarau di Kabupaten Cilacap diprakirakan berlangsung hingga bulan November atau selama 5 bulan. Dengan demikian, lanjut dia, alokasi bantuan air bersih sebanyak 500 tangki tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan karena di Kabupaten Cilacap terdapat sekitar 54 desa di 17 kecamatan yang rawan kekeringan maupun krisis air bersih. “Seumpamanya 500 tangki tersebut tidak mencukupi kebutuhan, kami akan menggandeng dunia usaha dalam penyaluran bantuan air bersih seperti yang dilakukan pada tahun 2019. Alhamdulillah tahun kemarin, semua desa yang membutuhkan bantuan air bersih dapat tercukupi berkat dukungan dunia usaha maupun berbagai instansi dan organisasi,” katanya. Menurut dia, pihaknya tetap mengandalkan PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dalam penyediaan bantuan air bersih yang akan disalurkan kepada masyarakat. Disinggung mengenai pipanisasi air bersih, Tri mengatakan hingga saat ini belum ada perluasan jaringan khususnya dari PDAM Tirta Wijaya. Oleh karena itu, dia mengharapkan adanya keterlibatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cilacap termasuk PDAM Tirta Wijaya untuk membantu program pipanisasi air bersih bagi desa-desa yang rawan kekeringan maupun krisis air bersih. “Dengan adanya perluasan jaringan maupun pipanisasi air bersih dapat mengurangi jumlah desa yang terdampak kekeringan maupun krisis air bersih,” katanya. Ia mengakui di tengah pandemi COVID-19 seperti saat sekarang, kebutuhan air bersih dipastikan meningkat karena digunakan untuk cuci tangan menggunakan sabun dan airnya harus mengalir. Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya harus tetap siap untuk memenuhi bantuan air bersih yang dibutuhkan masyarakat saat musim kemarau. “Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang mengajukan bantuan air bersih. Mungkin karena ketersediaan air bersihnya masih mencukupi kebutuhan,” katanya. Menurut dia, masyarakat Kecamatan Kampung Laut dan Kawunganten biasanya sudah mengalami krisis air bersih karena sumber air bakunya terintrusi air laut namun sampai sekarang belum mengajukan bantuan. (jwn5/ant)

Progress Proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Capai 8 Persen

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Proses pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II yang membentang sepanjang 16,31 kilometer dari Sayung sampai Demak kota mencapai 8 persen. “Progres pembangunan sudah 8 persen, kita sudah bisa mulai melihat fisiknya dengan target selesai secara keseluruhan pada pertengahan 2022,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengecek pengerjaan di ruas proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Rabu. Ia berharap ada percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo. Dalam pengecekan tersebut, Ganjar melihat langsung beberapa pengerjaan proyek, mulai dari pemasangan tiang pancang sampai proses pengurukan. “Kami pastikan pengerjaan ini berjalan, kami harapkan selain memperlancar transportasi juga menyelesaikan beberapa bagian yang terkena rob. Itulah yang dulu kami bicarakan sangat lama. Dan progresnya bagus,” ujarnya. Pengerjaan jalan tol dengan total panjang 27 kilometer tersebut terbagi dalam dua seksi yakni Seksi I di ruas Semarang-Sayung sepanjang 10,69 km dan Seksi II sepanjang 16,31 km yang membentang dari Sayung sampai Demak kota. Untuk pengerjaan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II, Ganjar mengapresiasi progres pengerjaan yang telah mencapai 8 persen karena pengerjaan baru dilakukan awal tahun ini, apalagi selama proyek berlangsung, kegiatan perekonomian masyarakat sekitar juga ikut tumbuh. Ganjar berharap target selesai pengerjaan di pertengahan 2022 bisa dicapai. Kendati demikian, untuk Seksi I yang bakal memiliki desain tanggul laut, Ganjar mengungkapkan prosesnya masih terkendala pembebasan lahan karena 70 persen lahannya tergenang. “Dari BPN yang sedang mengkaji status tanah itu. Masyarakat tidak usah khawatir semua akan diajak bicara,” katanya. (jwn5/ant)

Alhamdulillah, Seluruh 83 Pasien COVID-19 Wonosobo Dinyatakan Sembuh

oleh

WONOSOBO, Jowonews.com – Sebanyak 83 pasien positif COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dinyatakan telah sembuh, setelah lebih dari 3 bulan sejak ditemukannya kasus pertama penderita COVID-19 pada 25 Maret 2020. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo Muhamad Riyatno di Wonosobo, Selasa, mengatakan satu pasien COVID-19 asal Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo yang dirawat di RSUD Banyumas telah dinyatakan negatif COVID-19 dari hasil tes usap terakhir. “Bersyukur kepada Allah SWT sudah tentu dan kami atas nama Gugus Tugas Kabupaten Wonosobo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam upaya penanganan COVID-19, juga atas support dari bupati, wakil bupati, sekda hingga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dengan penuh semangat selama 3 bulan lebih ini saling bersinergi demi memutus mata rantai penularan virus Corona di Kabupaten Wonosobo,” katanya. Namun demikian, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo ini meminta masyarakat dan segenap pihak yang saat ini masih berada di garda penanganan COVID-19 agar tidak serta merta berpuas diri atau bahkan mengendurkan kewaspadaan. Ia menyebutkan bahwa saat ini jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih menunggu hasil tes usap ada 30 orang, dengan rincian 3 orang dalam perawatan di rumah sakit dan 27 lainnya menjalani karantina secara mandiri. “Tentu kita berdoa dan berharap bahwa hasil tes usap dari ke-30 orang itu akan negatif COVID-19 sehingga Wonosobo benar-benar bisa dikategorikan sebagai zona aman alias zona hijau,” katanya. Riyatno mengimbau seluruh warga untuk tetap menaati protokol kesehatan sebagaimana telah sering disampaikan jajaran pimpinan daerah, yaitu dengan tetap disiplin mengenakan masker pelindung saat berada di luar rumah, menghindari kontak erat maupun interaksi sosial dengan orang lain dalam jarak tidak aman serta sebisa mungkin menghindari kerumunan atau keramaian yang berpotensi menjadi media penularan virus corona. Ia menyampaikan meskipun secara lokal Wonosobo sudah bisa dikatakan zona hijau dengan sembuhnya seluruh pasien COVID-19, secara nasional maupun global ancaman virus corona di lingkup regional Provinsi Jawa Tengah maupun nasional masih ada dan tetap berbahaya. “Jadi untuk seluruh masyarakat Wonosobo, serta jajaran gugus tugas, kami masih mengimbau agar tidak lengah serta tetap melanjutkan upaya penelusuran potensi-potensi risiko dengan tes cepat massal demi tuntasnya misi untuk memutus mata rantai COVID-19,” katanya. Ia meminta seluruh masyarakat Wonosobo agar kondisi yang telah membaik ini bisa dipertahankan sehingga tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19, ODP maupun PDP. (jwn5/ant)

Kota Magelang Berhasil Kendalikan Kasus COVID-19

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Kota Magelang, Jawa Tengah berhasil mengendalikan kasus COVID-19 karena angka reproduksi efektif rendah, kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Magelang Majid Rohmawanto. Majid di Magelang, Selasa, mengatakan perkembangan kasus virus corona di Kota Magelang menunjukkan tren yang sangat baik. Kasus positif COVID-19 terakhir terjadi pada 13 Juni 2020. Ia menjelaskan berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per 26 Juni 2020, angka reproduksi efektif (Rt) Kota Magelang adalah 0,14. Menurut dia, jika angka Rt di bawah satu, maka peluang penyakit itu menular ke orang lainnya lebih rendah, berarti kasus COVID-19 di Kota Magelang sudah bisa dikendalikan setelah Pemkot memberlakukan sejumlah upaya percepatan penanganan COVID-19. “Angka Rt Kota Magelang 0,14. Dengan angka ini, kita peringkat 17 daerah di Jawa Tengah yang memiliki angka Rt kurang dari 1,” katanya. Namun, Kota Magelang masih masuk kategori daerah di Jawa Tengah dengan peta/zonasi risiko penularan kategori sedang (orange). Zonasi risiko dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan, meliputi indikator epidemiologi, indikator surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan masyarakat. “Berdasarkan hitungan indikator-indikator tersebut, Kota Magelang memiliki skor sebesar 1,93. Artinya, potensi penularan virus corona di Kota Magelang itu masih cukup tinggi,” katanya. Potensi penularan dinilai masih tinggi karena beberapa kendala, antara lain laju insidensi (perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk) kasus positif per 100.000 penduduk akan selalu tinggi, karena jumlah penduduk Kota Magelang kurang dari 150.000 jiwa. “Jadi mesti berat, begitu muncul 1 kasus, maka laju insidensi kita langsung tinggi,” katanya. Kemudian, faktor lainnya adalah banyaknya para pendatang dari luar daerah yang berisiko menyumbang angka kesakitan dan kurangnya kedisiplinan masyarakat di area publik dalam mematuhi protokol kesehatan. “Selain itu, masih ada masyarakat yang belum menerima pasien dengan karantina mandiri, sementara pasien sudah bosan di rumah sakit,” katanya. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan guna menekan potensi penularan adalah kerja sama semua pihak dalam penegakan protokol kesehatan di semua lini serta penguatan di masyarakat sehingga bisa menerima pasien dengan tanpa gejala. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memprioritaskan wilayah dengan risiko penularan tinggi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengerahkan lebih banyak personel TNI dan Polri untuk memitigasi penularan yang lebih luas. Selanjutnya, gugus tugas di tingkat daerah juga bisa melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, dan antropolog dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya Covid-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan data 30 Juni 2020 menyebutkan total kasus positif COVID-19 di Kota Magelang 33 orang, dengan rincian pasien dirawat di rumah sakit 0, karantina mandiri 1 orang, sembuh 28 orang dan meninggal dunia 4 orang. Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito merasa bersyukur kasus COVID-19 di wilayahnya sudah turun drastis. Namun, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menjalankan aktivitas kegiatan di mana pun berada dan tetap disiplin pada protokol kesehatan. “Saya mengharapkan masyarakat Kota Magelang saat ini tidak perlu bepergian kecuali penting/mendesak, dan tidak menerima tamu dari luar kota untuk bermalam,” katanya. Sigit mengaku sudah menginstruksikan camat, lurah, ketua RW dan ketua RT untuk dapat melaksanakan instruksi tersebut, karena selama ini pasien yang positif terpapar COVID-19 memiliki riwayat usai berkunjung atau menerima tamu dari luar kota. “Semua ini kita lakukan tidak lain semata-mata agar rakyat tetap sehat,” katanya. (jwn5/ant)