Meski Pandemi, BKKBN Jateng Pastikan Pelayanan KB Tetap Jalan

  • Whatsapp

SEMARANG, Jowonews.com – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah Martin Suanta memastikan pelayanan Program KB tetap berjalan saat pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Zona merah atau hijau tetap pelayanan KB dilakukan, namun berbeda dengan kondisi normal. Akseptor bisa menghubungi bidan untuk janjian supaya tidak terjadi antrean panjang dan tidak ramai, untuk konsultasi bisa lewat ‘online’ atau media sosial,” katanya di Semarang, Rabu.

Bacaan Lainnya

Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai Program KB dilakukan dengan memanfaatkan Mobil Unit Penerangan yang beroperasi di tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Kita juga membagi pil kondom supaya akseptor tidak putus. Pembagiannya ada yang lewat ojek ‘online’,” ujarnya.

Untuk meningkatkan akseptor, lanjut dia, Jawa Tengah ikut menggenjot capaian Program KB Gratis Sejuta Akseptor, bahkan pelaksanaannya di provinsi ini melebihi target yakni mencapai lebih dari 173 ribu orang akseptor dari target 147.654 orang.

Selain itu, di tingkat nasional, Program KB Gratis Sejuta Akseptor juga melebihi target dengan capaian 1,4 juta sehingga berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

“Pencapaian skala nasional sangat membanggakan, begitu juga dengan di Jawa Tengah. Ini karena upaya Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) dengan program-programnya, PKK dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan program ini,” katanya.

Mengenai munculnya spekulasi masyarakat terhadap Program KB seperti mengakibatkan kegemukan badan dan sulit hamil lagi, BKKBN Jateng telah menyediakan aplikasi “Skata” yang bisa diunduh melalui Playstore.

Ia menjelaskan berbagai informasi bisa diakses melalui aplikasi tersebut, termasuk mana yang fakta dan mana yang mitos terkait Program KB.

“Masyarakat juga bisa berkonsultasi langsung dengan petugas KB yang tersebar di setiap kecamatan,” ujarnya.

Yang jelas, kata dia, berencana itu keren karena mau memilih alat kontrasepsi yang hormonal atau tidak bisa dikonsultasikan dengan petugas BKKBN yang ada di kecamatan. (jwn5/ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *