Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 7 Juli 2020

Kemenkes Diminta Tindak Lanjuti Soal Manfaat Eucalyptus Melawan Corona

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menindaklanjuti hasil temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait manfaat eucalyptus dalam mengurangi terpaan virus corona. “Kementan dan Kemenkes ini harus segera melakukan sinkronisasi. Kalau memang produk ini sedang dibutuhkan oleh dunia kesehatan, ya harus secepatnya dilakukan (sinkronisasi) itu,” ujarnya di sela rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa. Sementara itu, Badan Litbang Pertanian Kementan menyebutkan produk eucalyptus yang dikembangkannya telah diuji molecular docking dan uji vitro. Berdasarkan kedua uji tersebut, minyak atsiri eucalyptus citridora ditemukan dapat menginaktiviasi virus avian influenza subtype H5N1, gammacorona virus, dan betavoronavirus. Saat in, tiga produk turunannya yang berbentuk roll on, inhaler, dan kalung aromaterapi telah mendapat izin Badan POM untuk kriteria jamu. Sejumlah pihak mendorong Kementan untuk secepatnya melakukan uji klinis sehingga statusnya bisa dinaikkan menjadi obat herbal terstandar (OHT). Oleh karena itu, Hasan meminta Kemenkes untuk secepatnya bekerja sama dengan Kementan guna menindaklanjuti hasil penelitian Badan Litbang Pertanian tersebut. “Saya minta sahabat-sahabat di komisi yang bermitra dengan Kemenkes, marilah penemuan ini kita hargai,” katanya. Sebelumnya, Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry menyebutkan saat ini pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai institusi untuk uji klinis salah satunya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Dekan FKUI Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM menyambut baik ajakan kerja sama tersebut, apalagi berdasarkan riset, kayu putih memang terbukti dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. “Kami perlu bekerja sama untuk melanjutkan riset ini. Kita punya IMERI, yang saat ini bergiat untuk membantu mengatasi permasalahan COVID-19,” katanya. (jwn5/ant)

Guru Besar Unair Minta Riset Eucalyptus Harus Dilanjutkan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Guru Besar Biologi Molekuler Universitas Airlangga (Unair) Chairul Anwar Nidom mengatakan riset mengenai tanaman eucalyptus harus tetap dilanjutkan karena penemuan Badan Litbang Pertanian Kementan itu menjadi awal yang bagus. Apalagi, menurut Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin di Professor Nidom Foundation (PNF) itu, bahan yang diteliti merupakan bahan alami Indonesia untuk mengatasi penyakit, baik disebabkan virus, bakteri, atau potensi terhadap COVID-19. “Bahkan, penelitian bahan alami ini sampai ke luar negeri. Saya kira ini sangat berpotensi adanya fakta bahwa minyak eucalyptus bisa dibuat sebagai antivirus,” kata Chairul melalui keterangan tertulis Balitbangtan Kementan, yang dikutip di Jakarta, Selasa. Untuk itu, dia berharap para peneliti litbang Kementan melakukan kolaborasi dengan para peneliti penyakit dan kuman penyakit (patogen) untuk melakukan riset lebih dalam pada eucalyptus serta ditingkatkan dengan fasilitas riset yang canggih berteknologi. “Harus diselesaikan dengan dukungan dana riset, fasilitas, dan SDM yang unggul,” katanya. Sementara itu, pengamat pertanian yang juga Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat Entang Sastraatmaja menilai inovasi yang dilakukan Kementerian Pertanian patut diapresiasi dan harus didukung oleh semua pihak. Menurut dia, inovasi ini sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia. Mestinya, ide dasar ini ditangkap oleh publik sebagai ikhtiar yang butuh pengkajian lebih lanjut. “Semua kementerian, lembaga ataupun perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang ada di negeri ini perlu mengembangkan hasil uji invitro, sehingga menjadi karya anak bangsa yang sangat bermanfaat,” kata Entang. Bahkan, Presiden Joko Widodo bisa menjadi sosok yang tepat untuk membawa semua ini guna mengawal dan mewujudkan vaksin antivirus berbasis eucalyptus, tambahnya. Mengenai munculnya tanggapan yang keliru dari masyarakat, menurut Entang, Litbang Kementan harus lebih serius dan meningkatkan kinerja penelitian ini sebagai pengalaman berharga. “Saya kira kritik yang disampaikan publik itu dijadikan motivasi saja untuk ke depannya. Mereka akan berpikir ulang ketika hasilnya benar-benar dirasakan,” katanya. Sementara itu, pengusaha milenial Mochamad Ali Rizaldi berpendapat bahwa setiap inovasi yang dikembangkan oleh Kementan selama ini selalu dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kementan, kata dia, selalu mengutamakan hasil tanaman dalam negeri untuk dilakukan pengembangan serta uji coba yang bermanfaat untuk petani dan masyarakat. “Alhamdulillah, saya melihat Kementan selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak. Saya berharap masyarakat bisa merubah mindsetnya dan mencoba untuk turun langsung ke lapangan dan merasakan manfaatnya,” tutupnya. (jwn5/ant)

Komisi III Minta KPK Awasi Dana COVID-19 Tidak Dibobol Penumpang Gelap

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi III DPR RI mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawasi penggunaan dana untuk penanganan COVID-19 agar tidak dibobol oleh “penumpang gelap”. “Terkait pengawasan dana COVID-19 juga disoroti oleh Anggota Komisi III bahwa jangan sampai di era pandemi yang sekarang ini situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan tetapi ada penumpang gelap yang akhirnya kebobolan dana,” ucap Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery usai rapat dengan Pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa. KPK, kata Herman, sudah menjawab akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dana untuk penanganan COVID-19 tersebut. “Kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana COVID-19 ini, Pimpinan KPK sudah menjawab bahwa terus ada pendampingan terus ada pengawasan dan bahkan bila ada penyimpangan pimpinan KPK juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan,” tuturnya. Terkait hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya tetap berkomitmen untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana penanganan COVID-19 melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya. “Supaya anggaran itu tetap berjalan dan tidak ada penyimpangan. Bantuan sosial juga tetap berjalan tidak ada dilakukan dalam rangka Pilkada semuanya harus dilakukan dengan akuntabilitas dan KPK bertindak tegas bila ada fenomena korupsi yang merugikan keuangan negara,” kata Firli. Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.  (jwn5/ant)

Amerika Pertimbangkan Blokir TikTok di Negaranya

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi media sosial buatan China, termasuk TikTok. “Saya tidak ingin mendahului Presiden (Donald Trump), tapi ini sesuatu yang sedang kami perhatikan,” kata Pompeo dalam siaran di Fox News, dikutip dari Reuters, Selasa. AS khawatir mengenai cara TikTok mengelola data pengguna, menurut mereka, peraturan di China meminta perusahaan untuk “mendukung dan bekerja sama dengan intelijen yang diatur oleh Partai Komunis China”. Mereka khawatir data pengguna akan dibagikan ke pemerintah China. TikTok kepada Reuters mengatakan tidak pernah memberikan data pengguna ke China. “Kami tidak punya prioritas selain mempromosikan pengalaman menggunakan aplikasi yang aman bagi pengguna kami. Kami tidak pernah memberikan data ke pemerintah China, juga tidak akan melakukannya meski pun diminta,” kata TikTok. India baru saja melarang TikTok, juga 58 aplikasi lain buatan China, setelah konflik di perbatasan India dan China. TikTok dalam waktu dekat juga akan keluar dari Hong Kong, setelah China memperbarui undang-undang keamanan. (jwn5/ant)

Ganjar Peringatkan Kepala Sekolah Tak Lakukan Pungli

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti seluruh kepala sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri di wilayahnya untuk meniadakan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun pada siswa baru usai penerimaan peserta didik baru 2020. “Rata-rata sudah selesai verifikasinya, saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret. Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru,” katanya di Semarang, Selasa. Gubernur mengatakan bahwa sudah ada laporan dari orang tua siswa mengenai adanya pungutan liar di sekolah dan menegaskan bahwa kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli akan ditindak tegas. “Saya minta tidak ada pungutan, karena kalau orang tua tidak mampu, kan tidak bisa, nanti mereka keberatan. Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, mereka rata-rata mengelak melakukan pungutan,” ujarnya. Ganjar juga meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa untuk membahas aturan pemungutan iuran sekolah. “Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo, tapi tidak boleh ada paksaan, iuran harus bersifat sukarela,” katanya. Ia menuturkan, biasanya pengelola sekolah mengenakan pungutan biaya pembuatan seragam sekolah, memaksa siswa baru membeli seragam di tempat yang ditunjuk. “Belinya di sini, mau apa tidak begitu. Ada laporan itu dan saya tindaklanjuti. Ngakunya mereka hanya menawarkan dan berkilah tidak memaksa. Yang begini-begini ini jangan,” katanya. Selain itu, menurut dia, ada pengelola sekolah yang mengutip biaya pembangunan infrastruktur sekolah atau mengatasnamakan pungutan sebagai infak atau sedekah. “Masa infak memaksa, kan ndak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur sekolah) biar jadi urusan pemerintah, makanya kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini,” katanya. Gubernur meminta pengelola sekolah menyusun sebaik mungkin rencana pembangunan infrastruktur sekolah dan mengajukannya ke pemerintah. “Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi,” katanya. (jwn5/ant)

Hewan Kurban di Jateng Wajib Miliki SKKH

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi menegaskan seluruh hewan kurban yang dijual di Jateng, wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai upaya mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia. “SKKH ini untuk memastikan agar hewan kurban benar-benar sehat dan berkualitas, tidak membawa zoonosis atau penyakit menular,” katanya di Semarang, Senin. Zoonosis adalah berbagai penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia seperti antraks, rabies, dan toksoplasmosis. Ia menjelaskan bahwa peraturan yang mewajibkan hewan kurban memiliki SKKH ini sudah lama, namun baru sekadar sosialisasi. “Kendati demikian, kalau tahun ini pedagang hewan kurban yang melanggar akan ditindak. Ada sanksinya,” tegasnya. Terkait dengan penegakan aturan itu, Disnak Keswan Jateng berencana menggandeng jajaran kepolisian untuk melakukan penyisiran di sejumlah titik penjual hewan kurban. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli hewan kurban dan memastikan hewan yang akan dibeli dilengkapi SKKH. Menurut dia, para pedagang hewan kurban bisa mengurus SKKH di dokter hewan berwenang yang ada di masing-masing kabupaten/kota. “Prosesnya mudah dan tidak lama,” katanya. (jwn5/ant)

PPDB 2020, Pemkot Surakarta Inginkan Pemerataan SMA/SMK

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta meminta adanya pemerataan keberadaan SMA/SMK sehingga memudahkan peserta didik yang ingin mendaftar. “Seperti Pasar Kliwon dan Laweyan belum ada (SMA/SMK),” kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jateng, Senin. Ia mengatakan jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki lahan untuk membangun SMA/SMK, bisa menggunakan lahan milik Pemkot Surakarta. Sebagaimana diketahui, khusus SMA/SMK langsung berada di bawah naungan Pemprov. “Kalau mereka (Pemprov Jateng) tidak ada tempat, kami ada tempat, bisa dipakai sekolah. Saya menawarkan ini supaya anak-anak saya tidak sekolah di Sukoharjo terus. ‘Wong Solo sekolah neng njobo kan lucu’,” katanya. Ia mengatakan saat ini mayoritas SMA maupun SMK berada di wilayah Jebres dan Banjarsari. “Ini tergantung Gubernur, kalau saya yang mengelola pasti seperti kemarin (pemerataan). Seperti SMA 1, 3, 5, dan 10 dulu kan jadi satu (berdekatan),” katanya. Namun saat ini, dikatakannya, SMA 3 dipindah ke Karangasem dan SMA 5 dipindah ke Mojosongo. Dengan demikian, peserta didik di daerah tersebut lebih dekat dengan sekolah mereka. Terkait hal itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia berharap pemerataan tersebut bisa sesuai dengan program zonasi untuk siswa. “Ini baru dievaluasi. Dulu saya pernah mengajukan juga tetapi tidak dievaluasi,” katanya. (jwn5/ant)

DPR Singgung Kalung ‘Antivirus’ Corona Saat Raker dengan Kementan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Sejumlah anggota Komisi IV DPR banyak yang menyinggung soal produk inovasi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) kalung aromaterapi berbahan dasar tanaman eucalyptus yang diklaim mampu membunuh virus corona. Salah satu anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Mindo Sianipar, menilai bahwa informasi terkait produk inovasi kalung eucalyptus diharapkan tidak memberi kesalahpahaman bagi masyarakat. Hal itu mengingat hasil temuan tersebut belum melewati uji praklinis maupun uji klinis. “Secara teknologi saya enggak yakin itu pak. Kalau Bapak memakai (kalung) itu sekarang, nanti masyarakat jadi berlomba-lomba memakai karena menterinya memakai itu. Padahal, belum tahu kita ini,” kata Mindo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa. Senada dengan itu, Anggota Komisi IV lainnya dari fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka, menjelaskan bahwa sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), produk kesehatan dan obat-obatan seharusnya dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Menurut dia, hasil temuan tanaman eucalyptus ini menjadi sulit dipercayai masyarakat jika diedarkan dari Kementerian Pertanian, yang sesuai tupoksinya, salah satunya menjaga ketahanan pangan. “Hanya memang tidak bagus kalau Kemenkes yang mengungkapkan soal bibit padi baru. Ini sama halnya saya kira. Kalau obat-obatan harus masuk dalam uji klinis, farmasi dan sebagainya, adalah tupoksi Kemenkes,” kata Suhardi. Berbeda halnya dengan itu, Anggota Komisi IV dari fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, mengapresiasi atas kontribusi Kementan, khususnya Balitbang Pertanian yang menemukan khasiat tanaman eucalyptus dalam membunuh virus corona. Ia berpendapat bahwa penemuan ini tidak perlu diperdebatkan, hanya saja Kementan harus lebih cermat dalam menyebarluaskan informasi agar inovasi kalung tersebut tidak menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat. “Saya mungkin lebih tepat mengatakan ini sebagai kalung kesehatan atau apa pun namnaya, sehingga kemudian orang tidak terjebak, karena hingga saat ini dunia belum ada yang berani mengklaim penemuan betul atau efektif membunuh virus ini,” kata Ahmad Ali. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa produk kalung eucalyptus itu memiliki formula yang sama dengan produk lainnya, seperti “roll on”, inhaler, balsam dan minyak aromaterapi yang berbasis nanoteknologi. Kalung aromaterapi temuan Balitbangtan diformulasikan berbasis minyak Eucalyptus sp. dan didesain dengan teknologi nano dalam bentuk serbuk dan dikemas dalam kantong berpori. Produk ini mengeluarkan aroma secara lepas lambat (slow release) sehingga berfungsi sebagai aromaterapi selama jangka waktu tertentu. Untuk mendapatkan efek aromaterapi yang optimal, penggunaannya dilakukan dengan cara menghirup aroma dari lubang-lubang kemasannya. Balitbangtan menjelaskan bahwa produk berbentuk kalung akan memudahkan kita dalam menghirup aromaterapi setiap 2-3 jam sekali selama 5-15 menit dihirup (didekatkan ke hidung) agar mampu menginaktivasi virus yang berada di rongga hidung. (jwn5/ant)