Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 8 Juli 2020

Kementan Klaim Tengah Uji Coba Vaksin Pencegahan Demam Babi Afrika

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa vaksin pencegahan African Swine Fever (ASF) atau virus Demam Babi Afrika yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) tengah diuji coba. Pernyataan tersebut menanggapi kritik Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sudin yang meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memprioritaskan vaksin Demam Babi Arika yang saat ini masih mewabah di wilayah Sumatera Utara. “Mengenai flu babi, tidak betul kalau dikatakan riset kita enggak jalan. Vaksin-vaksin ini sudah diuji coba di lapangan,” kata Syahrul dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa. Hal senada dikemukakan Kepala Balai Besar Veteriner,Kementan, Indi Dharmayanti. Ia mengatakan riset penemuan vaksin tersebut hingga saat ini masih dilakukan antara Balitbangtan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan. Menurut dia, Balitbangtan tidak melupakan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, salah satunya terhadap hewan ternak yang menjadi bagian dari ketahanan pangan. “Kami masih mengerjakan vaksin untuk ASF, bekerja sama dengan Ditjen PKH, karena memang vaksin ini sulit untuk ditumbuhkan di sini, tetapi kita sudah ada arah ke sana. Jadi kita tidak melupakan tupoksi kita,” kata Indi. Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengapresiasi adanya inovasi dari Badan Litbang Pertanian, yakni kalung aromaterapi berbahan dasar tanaman eucalyptus yang disebut mampu membunuh virus corona. Namun demikian ia menilai bahwa Kementan seharusnya dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya terlebih dahulu, salah satunya pada virus Demam Babi Afrika yang saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya. “Tugas yang paling penting saat ini untuk negara adalah bagaimana menemukan vaksin virus Babi afrika. Itu yang paling penting dulu, mungkin kalau kita konsumsi babi tidak banyak, tapi di daerah lain seperti di Sumut mungkin banyak,” kata Sudin. Menurut dia, hasil temuan eucalyptus sebaiknya tidak perlu dipublikasikan secara luas mengingat belum melalui uji klinis dan praklinis. Karena penelitian tersebut belum sempurna, Sudin mengkhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman di masyarakat. (jwn5/ant)

Ma’ruf Amin: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp22 Triliun Untuk Digitalisasi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp22 triliun untuk pengembangan teknologi digital dalam layanan pemerintahan, mulai dari reformasi birokrasi, penyampaian program sosial hingga pendidikan. “Pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu (teknologi, red.) nanti sampai pelosok, dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Pengembangan teknologi digital, lanjut Ma’ruf, menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama pendidikan. “Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti perkembangan zaman,” katanya. Selain itu, dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, maka dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. “Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan, salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital,” katanya. Wapres mengatakan sistem pendidikan berbasis digital juga dapat meminimalkan kesenjangan dan menciptakan pemerataan hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat. “Dengan digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga,” ujarnya. (jwn5/ant)

Jaringan Bioskop di Indonesia Mulai Buka Serentak 29 Juli

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Jaringan bioskop di seluruh Indonesia akan kembali beroperasi mulai 29 Juli 2020, demikian Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin. “Para pelaku industri bioskop telah berdiskusi dan bersepakat untuk kembali melakukan kegiatan operasional terhitung mulai Rabu 29 Juli 2020, serentak di seluruh Indonesia,” ujar Djonny melalui keterangan resmi yang diterima pada Rabu. Pembukaan bioskop terkait dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Dibutuhkan waktu sekira dua sampai tiga minggu bagi seluruh pengusaha bioskop untuk menyiapkan penerapan protokol kesehatan di dalam bioskop. Persiapan tersebut berupa materi komunikasi dan sosialisasi penerapan protokol kenormalan baru di lingkungan bioskop, proses edukasi dan pelatihan internal terkait penerapan protokol kenormalan baru di lingkungan bioskop kepada seluruh karyawan yang akan bertugas, serta komunikasi kepada rumah-rumah produksi terkait kesiapan film serta materi promosi yang akan dilakukan setelah bioskop dapat kembali aktif beroperasi. “Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar setiap persiapan dapat berjalan dengan baik sehingga bioskop dapat kembali melakukan kegiatan operasional dan dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif khususnya industri perfilman tanah air,” kata Djonny. Jaringan bioskop yang tergabung dalam GPBSI adalah Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum dan New Star Cineplex. (jwn5/ant)

KPU Surakarta Rekrutmen 1.231 PPDP Untuk Pilkada 2020

oleh

SOLO, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta melakukan rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih untuk persiapan Pilkada serentak 2020. Rekrutmen PPDP dengan cara pendaftaran online dimulai sejak 24 Juni hingga 14 Juli mendatang, kata Divisi Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Surakarta Kajad Pamuji Joko Waskito, di Solo, Rabu. Menurut Kajad Pamuji jumlah PPDP yang dibutuhkan sebanyak 1.231 orang atau sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2020 di Solo. “PPDP untuk Coklit daftar pemilih ini, Jumat (10/7), harus sudah terbentuk, karena kegiatan pencocokan daftar pemilih dapat dimulai pada tanggal 15 Juli mendatang,” kata Kajad Pamuji. Kajad menjelaskan syarat menjadi petugas PPDP antara lain peserta tidak pernah dijatuhi sanksi sebagai pegawai, tidak berpihak ke salah satu pasangan calon peserta pemilihan, menguasai teknologi informasi, setia Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta berumur 20 hingga 50 tahun. “Realisasi rekrutmen petugas PPDP hingga saat ini, belum bisa diketahui jumlahnya, karena data masih di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Peserta PPDP bisa pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga,” kata Kajad. Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti menambahkan sebanyak 1.231 anggota PPDP tersebut setelah terbentuk kemudian mengikuti kegiatan bimbingan teknologi (Bintek) yang digelar Minggu (12/7) hingga Selasa (14/7). “PPDP setelah mengikuti Bimtek bisa langsung bisa bekerja ke lapangan pemutakhiran data pemilih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19,” kata Nurul Sutarti. PPDP melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Surakarta 2020 sebanyak 437.667 pemilih. Kegiatan Coklit daftar pemilih dengan cara door to door dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, mengenakan masker, pelindung muka, dan membawa hand sanitizer. Selain itu, KPU Surakarta pada tahapan Pilkada juga sedang melaksanakan verifikasi faktual (verfak) syarat dukungan calon perseorangan, pasangan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo (Bajo). Hasil verfak paling lambat tanggal 21 Juli di tingkat kota. “Tahapan verifikasi syarat dukungan perseorangan dengan pembentukan PPDP untuk pemutakhiran daftar pemilih waktunya berimpitan,” kata Nurul. (jwn5/ant)

Tiga Peserta UTBK Undip Asal Luar Jawa Minta Realokasi Waktu Ujian Karena Reaktif COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Tiga peserta ujian tulis berbasi komputer (UTBK) di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang berasal dari luar Pulau Jawa mengajukan permohonan realokasi waktu pelaksanaan ujian karena hasil tes cepat COVID-19 atas diri mereka reaktif. “Ada tiga peserta dari luar Jawa mengajukan realokasi waktu ujian. Mereka masih di tempat asalnya,” kata Wakil Rektor I Undip Semarang Budi Setiyono di Semarang, Selasa. Menurut dia, permohonan itu sudah diteruskan ke Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Ia mengharapkan LTMPT dapat segera memberi respon atas permohonan realokasi waktu ujian itu. “Kami belum dapat tembusan. Semoga bisa cepat direspon karena berkaitan dengan, misalnya penyiapan komputer yang akan digunakan,” tambahnya. Ia menjelaskan tidak ada kendala dalam tiga hari pertama pelaksanaan UTBK di Undip tersebut. Sebanyak 23.092 peserta akan mengikuti UTBK dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 yang akan digelar di Undip Semarang. Pelaksanaan UTBK terbagi dalam dua tahap, yakni tahap I pada 5 sampai 12 Juli, tahap II 20 sampai 29 Juli. Terdapat 995 komputer yang bisa digunakan para peserta dalam setiap sesi ujian. (jwn5/ant)

Peduli COVID-19, Mahasiswa UNS Produksi Ribuan Face Shield

oleh

SOLO, Jowonews.com – Sejumlah mahasiswa dari Program Studi Arsitektur Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, memproduksi ribuan alat pelindung wajah (face shield) sebagai salah satu kontribusi dalam meminimalisasi penyebaran wabah COVID-19 di masyarakat. “Kami sudah menyalurkan lebih dari 1.000 ‘face shield’ ke beberapa rumah sakit dan puskemas,” kata salah satu mahasiswa Airla Prasetudia Hanugrapasca di Solo, Selasa. Ia mengatakan ada sepuluh mahasiswa Arsitektur Angkatan 2017 yang terlibat dalam produksi alat pelindung diri itu yang merupakan langkah inisiasi para dosen Prodi Arsitektur UNS untuk membuat program “Arsi UNS Peduli APD”. “Akhirnya saya dan teman-teman yang terlibat kemudian merekognisikan kontribusi ini ke dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) COVID-19 terhitung sejak 1 Mei-5 Juni 2020,” katanya. Ia mengatakan produksi sendiri dilakukan setiap hari Senin-Jumat selama tujuh jam/hari. Program tersebut dilaksanakan atas dasar rasa peduli terhadap kurangnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tim medis ketika menangani pasien-pasiennya. “Utamanya di Surakarta dan sekitarnya yang saat itu kekurangan APD,” katanya. Ia mengatakan beberapa instansi yang telah menerima bantuan tersebut di antaranya RSIA Dian Pertiwi Karanganyar, Puskesmas Baturetno Wonogiri, RSUD Karanganyar, RS Koestati, Rejosari Husada Klaten, UNS Medical Center, dan RS Ibnu Sina Sragen. “Selain itu juga Dokter Muda Fakultas Kedokteran UNS, RS Asyfa Sambi, RSU Islam Cawas Klaten, Klinik IDI Surakarta, PPDS RSD Moewardi, PKFI Karanganyar, UPTD Puskesmas Mangunjaya Bekasi, RSUD Soedjati Grobogan, Puskesmas Senori Tuban, dan UPTD Puskemas Wonogiri I,” katanya. Ia mengatakan terkait dengan masih banyaknya kebutuhan akan produk tersebut, rencananya kegiatan desain produk di studio ini akan terus diregenerasi dan dikembangkan ke angkatan-angkatan bawah. “Sehingga tidak berhenti di angkatan 2017 saja. Dan semoga setelah ini masyarakat juga dapat membuat ‘face shield’ sendiri sehingga dapat saling membantu, khususnya tenaga medis dalam penanganan COVID-19,” katanya. (jwn5/ant)

Pasien COVID-19 yang Sembuh di Boyolali Bertambah, Total 49 Orang

oleh

BOYOLALI, Jowonews.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali menyebutkan jumlah pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh di Boyolali, Selasa ini, kembali bertambah dua orang, sehingga total menjadi 49 orang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Boyolali dokter Ratri S. Survivalina, dua pasien sembuh COVID-19 di Boyolali berinisial Hw nomor register 038 dan Kt nomor register 053, keduanya warga dari Desa Sranten, Kecamatan Karanggede Boyolali. Keduanya pasien yang sembuh tersebut, kata Ratri S.Survivalina, tertular COVID-19 dari kluster Pasar Peterongan. Namun, keduanya setelah menjalani tes usap kedua kali hasilnya negatif, dan kemudian telah dipulangkan ke rumah masing-masing. “Hw itu, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali selama 31 hari, sedangkan Kt selama 23 hari. Dengan bertambahnya pasien sembuh COVID-19, total seluruhnya menjadi 49 orang,” kata Ratri. Selain itu, kata Ratri, ada seorang pasien COVID-19 yang meninggal dunia, pada Senin (6/7). Pasien itu, warga asal Sraten Karanggede sebenarnya sudah diizinkan pulang karena hasil tes usap sudah dinyatakan negatif. Kondisi pasien itu sudah terlihat sehat dan akan dipulangkan, karena ada penyakit bawaan sehingga dia meninggal dunia. Dia meninggal bukan karena COVID-19, tetapi dampak penyakit bawaannya. Pasien yang meninggal tersebut telah dimakamkan di tempat pemakaman desa tempat tinggalnya. Pemakanan jenazah pasien itu, dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Sehingga, jumlah pasien COVID-19 meninggal dunia menjadi tiga orang. “Kami juga mencatat satu orang tambahan pasien COVID-19 di Boyolali, berinisial Tm, warga Desa Gondangslamet, Kecamatan Ampel. Sehingga, secara akumulatif jumlah kasus COVID-19 di Boyolali menjadi 71 orang, dengan rincian 49 orang sembuh, 19 orang dirawat dan tiga meninggal dunia,” katanya. Kendati demikian, pihaknya terus mengimbau agar yang beraktivitas harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Jagak jarak, mengenakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan membawa hand sanitizer. “Kami meminta masyarakat mengubah pola hidup sehat di era normal baru, untuk mencegah penularan COVID-19,” katanya. (jwn5/ant)

653 Warga di Kudus Penerima BLT Dicoret dari Daftar

oleh

KUDUS, Jowonews.com –Sebanyak 653 penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dicoret karena ada yang sudah menerima dari program lain dan ada yang mengundurkan diri karena mampu. “Alasan pencoretan tersebut memang berbeda-beda karena tercatat ada nama yang ganda sebagai penerima bantuan sosial dari program lain, meninggal dunia, dan tergolong warga mampu,” kata Kasi Pemerintahan Desa dan Permusyawaratan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Dian Noor Tamzis di Kudus, Selasa. Ia mencatat ada warga yang tercatat sebagai penerima menyatakan mengundurkan diri sebelum pembagian karena merasa mampu dan ada pula yang sudah dicukupi oleh keluarganya. Kalaupun ada yang terlanjur ditransfer, kata dia, maka diminta mengembalikan, meskipun sebagian besar terdeteksi sudah mendapatkan bantuan sosial dari program lain sehingga tidak diberikan oleh pemerintah desa. Ratusan nama yang dicoret sebagai penerima BLT dana desa tersebut tersebar di 57 desa dengan jumlah bervariasi. Temuan penerima ganda atau faktor lain terbanyak di Desa Ngangukwali sebanyak 71 nama, sedangkan desa lainnya bervariasi. “Kami juga mencatat 66 desa tidak ada temuan, baik penerima ganda dengan program bantuan lain maupun tergolong keluarga mampu,” ujarnya. Temuan nama yang tidak berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa tersebut merupakan hasil pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat pencairan BLT dana desa tahap pertama. Untuk pencairan tahap kedua, kata dia, 653 nama tersebut diganti dengan nama warga lain yang dinilai sesuai kriteria sebagai penerima BLT dana desa. Penggantian nama tersebut, tambah dia, merupakan usulan dari masing-masing desa setelah sebelumnya, pihak desa menggelar musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu untuk menentukan siapa penerima yang akan diganti. Agar tidak ada permasalahan lanjutan, kata dia, pemkab masih menunggu hasil evaluasi dari BPKP sebelum menyalurkan BLT dana desa tahap berikutnya. Penerima bantuan BLT dana desa di Kabupaten Kudus sebelumnya tercatat 23.086 keluarga, setelah ada evaluasi jumlahnya berkurang menjadi 22.560 keluarga. Alokasi BLT dana desa di masing-masing desa bervariasi. Untuk pemerintah desa yang dana desanya kurang dari Rp800 juta per tahun maksimal 25 persen dialokasikan untuk BLT. Sementara dana desa antara Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar maksimal 30 persen, sedangkan di atas Rp1,2 miliar maksimal 35 persen. (jwn5/ant)