Jowonews

Hari: 9 Juli 2020

Kemendes: BLT Dana Desa Sudah Tersalur Rp8,3 Triliun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan telah menyalurkan Rp8,3 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa guna menangani dampak COVID-19 di tingkat desa. “Jadi Dana Desa yang sudah tersalur ke masyarakat untuk BLT Dana Desa sebesar Rp8,3 triliun,” kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers melalui webinar di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan angka tersebut terdiri dari Rp4,63 triliun untuk BLT Dana Desa tahap pertama, sedangkan sisanya merupakan gabungan dari Dana Desa untuk penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua dan ketiga. Sementara itu, berdasarkan data penggunaan Dana Desa untuk BLT Dana Desa tahap pertama sampai dengan 7 Juli 2020, Mendes Halim mengatakan bahwa desa yang telah menerima dana itu sebanyak 74.865 atau setara dengan 99 persen dari 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dari angka itu, ia merinci bahwa desa yang telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) sebanyak 74.765 atau setara 99 persen dari 74.865 desa yang sudah menerima Dana Desa. Sementara desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 72.429 atau setara 97 persen dari 74.865 desa. Selanjutnya, Halim yang akrab disapa Gus Menteri itu juga mengatakan bahwa total KPM BLT Dana Desa 7.731.441 keluarga, meliputi 2.396.747 KPM yang kepala keluarganya adalah perempuan (PEKKA) atau setara 31 persen, dan 283.644 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun. Sementara itu, dari total 7.731.441 kepala keluarga yang menerima BLT Dana Desa, 88 persen di antaranya atau sebanyak 6.803.668, bekerja sebagai petani atau buruh tani, diikuti 315.028 atau 4 persen sebagai nelayan atau buruh nelayan, 156.310 atau 2 persen sebagai buruh pabrik, 62.090 atau 1 persen adalah guru dan 394.345 atau 5 persen sisanya bekerja sebagai pedagang atau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). (jwn5/ant)

Tuntut Pembatalan RUU HIP, Masyarakat Antikomunis Magelang Raya Gelar Aksi Unjuk Rasa

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Antikomunis Magelang Raya (Makar), Rabu, melakukan unjuk rasa di sejumlah titik untuk menuntut pembatalan seluruh pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ratusan orang dengan mengendarai sejumlah mobil dan kendaraan roda dua tersebut berkumpul di kawasan Kebonpolo, kemudian menuju Alun-Alun Magelang untuk berorasi, lalu menyampaikan tuntutan di Gedung DPRD Kota Magelang dan Gedung DPRD Kabupaten Magelang. Salah satu panitia aksi yang juga Wakil Ketua Forum Ukuwah Islamiyah Magelang Raya Priyo Waspodo menyampaikan warga yang melakukan kegiatan ini merupakan bagian dari umat Islam khususnya dan komponen bangsa Indonesia yang merasa tergugah, terpanggil tanggung jawabnya melihat kondisi bangsa ini. “Kalau dahulu bertahun-tahun komunisme itu hanya dikatakan sebagai bahaya laten, saya kira kita sama-sama melihat belakangan ini gejala-gejala itu, indikasi mereka makin berani menampakkan diri untuk bangkit makin nyata,” katanya. Dalam tuntutan mereka, selain dibatalkan seluruh pembahasan RUU HIP, mereka juga mendukung sepenuhnya Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan pimpinan MUI provinsi se-lndonesia. Mendesak aparat yang berwenang untuk mengusut pihak yang berinisiatif/konseptor RUU HIP yang patut dicurigai sebagai upaya sistematis membangkitkan kembali paham Marxisme, Leninisme, dan Maoisme yang diusung oleh neokomunis. Mendesak Presiden untuk mengambil posisi yang tegas/tidak ambigu tentang TAP MPRS XXV/MPRS/1966 apakah setuju atau sebaliknya. Mendesak dibersihkannya parlemen dari anasir-anasir komunis. Mendesak TNI dan Polri bersikap dan menindak tegas terhadap segala upaya membangkitkan komunisme di Indonesia. Menyerukan dan mengajak segenap komponen bangsa yang antikomunis untuk bahu-membahu menyusun front bersama menghadapi bahaya laten komunis. Setelah unjuk rasa di DPRD Kabupaten Magelang, kata Priyo, sementara selesai. Akan tetapi, perjuangan tidak akan pernah berakhir samnil melihat dinamika di tingkat nasional. “Kalau di tingkat nasional merasa ada perjuangan lanjut seperti biasa kami mitra-mitra juang daerah tentu akan siap untuk ambil bagian,” katanya menegaskan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Mahmud menyebutkan ada persamaan persepsi dari para pengunjuk rasa dan DPRD Kabupaten Magelang tentang RUU HIP. “Prinsipnya bagi kami kalau melihat dari isinya kurang sesuai dengan keadaan yang ada di negara ini. Oleh karena itu, kami sangat mendukung langkah yang telah diambil Kementerian Koordinator Politik Keamanan bahwa RUU itu telah dicabut dari pembahasan antara Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah,” katanya. Ia menyampaikan atas tuntutan dari Makar ini nanti akan disampaikan ke pusat. (jwn5/ant)

Rusak Parah, Jateng Kucurkan Rp14 Miliar untuk Perbaikan Jalur Evakuasi Merapi

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan dana bantuan Rp14 miliar untuk memperbaiki jalur evakuasi erupsi Gunung Merapi yang rusak parah di tiga titik di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. “Anggaran yang dikucurkan senilai Rp14 miliar. Insyaallah ini sampai Juli, belanja akan kita keluarkan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengecek kondisi jalur evakuasi erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten, Rabu. Tiga jalur evakuasi erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang yang rusak itu, di Desa Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Sidorejo. Di Desa Tegalmulyo kerusakan terjadi di jalan utama desa tersebut sampai Pasar Suworono Desa Tlogowatu. Ruas itu merupakan jalur evakuasi sisi barat Gunung Merapi, namun kerusakan paling parah terdapat di Dusun Deles, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, karena selama ini jalur evakuasi tersebut juga menjadi jalan utama untuk penambangan galian C. Kendati demikian, perbaikan jalur evakuasi di Desa Sidorejo yang juga bersisian dengan Kali Kuning dan merupakan jalur penambangan pasir diserahkan ke Pemkab Klaten. “Wah kalau jalur evakuasinya dijadikan satu dengan jalur truk-truk ini ya rugi. Yang mau kita bantu jalan ini? Janganlah, ribuan truk yang lewat sini?” ujarnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jateng Hanung Triyono menambahkan untuk perbaikan jalur evakuasi yang akan dibantu Pemprov Jateng adalah jalur evakuasi di Desa Tegalmulyo sampai Tlogowatu. “Total sekitar lima kilometer panjang jalan yang akan dibantu pemprov dengan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan jalur evakuasi tersebut senilai Rp14 miliar,” katanya. (jwn5/ant)