Rapat Paripurna Virtual: Penyampaian Propemperda 2020

  • Whatsapp
Dwi Yasmanto. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN, Jowonews- Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri membuka rapat paripurna virtual dengan agenda persetujuan penetapan propemperda 2021.

Sebelum ditetapkan, Bambang mempersilakan Bapemperda untuk menyampaikan laporannya.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jateng Dwi Yasmanto membacakan laporan dihadapan anggota dewan.

Dalam laporannya, ia mengatakan bahwa perencanaan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam penyusunan program kerja.

“Program pembentukan Perda (Propemperda) itu disusun dan ditetapkan setiap tahun dan ditetapkan oleh DPRD, yang dituangkan dalam keputusan rapat paripurna,” katanya, yang juga Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng.

Ia juga mengatakan, dalam rangka menyusun program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, baik DPRD melalui alat kelengkapan dewan yaitu komisi maupun Gubernur, telah mengajukan usulan prakarsa.

Beberapa diantaranya Raperda Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, Peningkatan & Pakan Ternak Balai Pembenihan Ikan-Kebun Benih Tanaman Pangan & Holtikultura, Perubahan Bentuk Hukum PT BPD Jateng menjadi Perseroda, Tempat Pengelolaan Limbah Domestik Regional.

Kemudian, Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023, Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, Rancangan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Rumah Tangga, Perubahan Bentuk Hukum PT SPJT, dan Perubahan Bentuk Hukum PT Penjamin Kredit Daerah Jateng.

“Sesuai ketentuan pasal 17 peraturan DPRD Provinsi Jateng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jateng, apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan raperda mengenai materi yang sama maka yang di atas adalah Perda yang disampaikan oleh DPRD dan yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk diperbandingkan,” jelasnya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *