Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 13 November 2020

Pekalongan Siap Gelar Tes Usap Massal

oleh

PEKALONGAN, Jowonews- Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, siap menggelar tes usap (swab) massal di seluruh kelurahan di empat kecamatan setempat sebagai upaya mengantisipasi laju penyebaran Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa tes usap massal tersebut sekaligus bertujuan memenuhi target jumlah warga yang di tes usap yaitu 1 banding 1.000 dari jumlah penduduk. “Tes usap massal ini akan dimulai 18 November 2020 hingga 3 Desember 2020. Tes usap ini terbuka untuk seluruh masyarakat yang bersedia dilakukan pemeriksaan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Budiyanto mengatakan bagi yang bersedia melakukan pemeriksaan, cukup datang ke lokasi yang sudah ditentukan untuk tes usap dengan membawa foto kopi KTP dan memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi. “Rata-rata, kami akan menggelar tes usap satu sampai dua kali setiap harinya. Berapa pun jumlah warga yang datang akan kami layani,” katanya. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu ragu mengikuti tes usap karena kegiatan ini sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 sekaligus untuk mengetahui kondisi dan status kesehatan warga. Melalui status kesehatan warga secara dini, kata dia, maka mereka dapat menjaga diri dan melindungi keluarga maupun orang yang berada di sekitarnya yang kemungkinan sering berinteraksi. “Kami berharap masyarakat mempunyai kesadaran ikut memeriksakan diri atau mengikuti tes usap agar penyebaran Covid-19 dapat dicegah,” katanya.

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dibangun Agustus 2021

oleh

MAGELANG, Jowonews- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan jalan tol Yogyakarta-Bawen akan mulai dikerjakan pada Agustus 2021. “Jalan tol Yogyakarta-Bawen kalau akhir November 2020 penetapan lokasinya bisa kita serahkan pada gubernur dan disetujui langsung pembebasan lahan dan Agustus 2021 akan mulai pembangunannya,” katanya di Magelang, Jumat (13/11). Ia menyampaikan hal tersebut usai penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Yogyakarta-Bawen di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Basoeki menyampaikan pada 2023 direncanakan pembangunan jalan tol tersebut sudah selesai dan akan terkoneksi dengan jalan tol Bawen- Solo dan jalan tol Solo-Yogyakarta. Jalan tol Yogyakarta-Bawen akan dikerjakan konsorsium PT Jasa Marga, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Brantas Abipraya dengan nilai investasi Rp14,26 triliun. Jalan tol sepanjang 75,82 kilometer tersebut melintasi dua wilayah provinsi, yakni Jawa Tengah 67,06 kilometer dan Daerah Istimewa Yogyakarta 8,77 kilometer. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit menambahkan pembangunan infrastruktur adalah satu di antara faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Aliran barang dan jasa antarwilayah akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan infrastruktur yang baik. “Kita melihat dari rata-rata yang kita kumpulkan sejauh ini, di pengatur badan jalan tol yang menyajikan bahwa infrastruktur jalan tol dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan pemerataan ekonomi di satu wilayah melalui pengembangan industri dan pariwisata,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia menyampaikan dengan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan ekonomi di Indonesia khususnya Semarang, Solo dan Yogyakarta. Juga mendukung kawasan strategis pariwisata super prioritas Candi Borobudur bisa terlaksana. Danang mengatakan jalan tol Yogyakarta-Bawen akan mulai konstruksi Agustus tahun 2021, setelah tanah bebas dan mudah-mudahan bisa lebih cepat dan diharapkan selesai dan dioperasikan kwartal III tahun 2023. 

Bansos Tunai Dilanjutkan Hingga Juni 2021

oleh

MEDAN, Jowonews- Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) akan diperpanjang hingga Juni 2021. Namun untuk sementara dana bantuannya lebih kecil, yakni Rp200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). “Presiden Joko Widodo sudah menyetujui soal perpanjangan BST. Namun, untuk sementara dana BST-nya lebih kecil, yakni Rp200.000 per KPM,” ujar Juliari P. Batubara saat acara penyerahan Bantuan Tunai Sosial kepada KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero) Periode 2020 di Medan, Jumat (13/11). Perpanjangan penyaluran BST dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terganggu akibat pandemi. Jumlah dana yang lebih sedikit atau Rp200 ribu dari Rp600 ribu dan Rp300 ribu pada 2020, mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya untuk bisa menambah jumlah KPM, ketersediaan anggaran dan perkiraan dampak pandemi Covid-19 sudah semakin berkurang di tengah masyarakat. “Mudah-mudahan nanti jumlah dana per KPM di 2021 bisa sama dengan 2020, yakni Rp300 ribu,”ujar Mensos sebagaimana dilansir Antara. Mensos mengapresiasi penyaluran BST PT Pos Indonesia untuk Sumut yang sudah terealisasi cukup bagus hingga 90,3 persen. Dana BST tersebut, diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat ada 29 juta warga miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20 juta sudah mendapat bantuan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan 10 juta diantaranya mendapat Program Keluarga Harapan (PKH). “Jadi, Program BST menjangkau 9 juta warga miskin yang belum mendapat program reguler, baik BPNT maupun PKH,” katanya. Nilai BST Gelombang I sebesar Rp600 ribu  per KPM selama tiga tahap, yakni April-Mei-Juni. Gelombang II sebesar Rp300 ribu per KPM selama enam tahap, yakni Juli-Desember 2020.  Nilai bantuan disesuaikan karena situasi krisis membaik dan harga berbagai barang mulai stabil. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faisal R Djoemadi mengatakan penyaluran BST di Sumut hingga masa bayar 7 Oktober 2020 sudah mencapai 90,3 persen atau sebesar Rp165, 292 miliar untuk 550.976 KPM.

Siapkan Masyarakat Hadapi Tsunami

oleh

JAKARTA, Jowonews- -Teknologi secanggih apa pun tidak akan berguna jika masyarakat tidak siap hadapi bencana tsunami. “Semua teknologi, superkomputer yang mendukung sistem peringatan dini akan lumpuh, akan sia-sia dan tidak ada gunanya kalau aspek kultur tidak siap. Aspek kultur ini adalah masyarakat dan pemda,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati saat membuka webinar dalam rangka peringatan Hari Kesadaran Tsunami Dunia yang dipantau di Jakarta, Jumat (13/11). Dalam webinar Hari Kesadaran Tsunami Dunia yang diperingati setiap 5 November itu, Dwikorita mengatakan aspek kultur, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat sebagai ujung tombak menjadi tantangan dalam kesiapsiagaan bencana. Menurut dia, apabila masyarakat dan pemda di daerah rawan bencana tsunami tidak memiliki kapasitas untuk mengoperasikan dan memelihara sirine peringatan dini tsunami, teknologi yang sudah disiapkan tidak akan berguna. BMKG telah membangun sistem peringatan dini tsunami, yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang telah beroperasi sejak 2008. Hal senada disampaikan narasumber webinar dari Unesco Indonesia Ardito M Kodijat. Ardito mengatakan banyak pembelajaran dari kejadian tsunami yang lalu bahwa sistem peringatan dini tsunami yang canggih tidak akan menyelamatkan nyawa jika masyarakat berisiko tidak memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk merespons peringatan dini tersebut. “Kalau kita punya sistem yang sangat canggih, saat ini bisa mengeluarkan peringatan dini dalam waktu yang sangat singkat kurang dari empat menit, Tapi kalau masyarakatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, sistem peringatan dini itu tidak menjamin keselamatan,” ujar Ardito sebagaimana dilansir Antara. Dia mengatakan dalam keadaan darurat tsunami, risiko kehilangan nyawa dan harta benda masyarakat pesisir dengan tingkat kesiapan rendah atau tidak ada sangat tinggi. Selain itu, rantai peringatan yang lemah atau terputus, sehingga informasi tidak sampai ke masyarakat juga tidak ada arahan untuk masyarakat mengevakuasi diri. Hal itu bisa karena ketidaksiapan SDM, prosedur atau masalah teknologi. Menurut dia, selama ini sistem peringatan dini terfokus pada peningkatan teknologi, tapi perlu juga fokus pada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi tsunami.

Megathrust Mentawai Bisa Picu Gempa 8,9 Magnitudo dan Tsunami 10 Meter

oleh

JAKARTA, Jowonews- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan berdasarkan pendapat para ahli jika terjadi patahan Megathrust Mentawai, akan terjadi gempa Bumi berkekuatan 8,9 magnitudo. “20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi enam hingga 10 meter dengan jarak dua hingga lima kilometer,” kata kata Kepala Bidang (Kabid) PK BPBD Provinsi Sumbar Syahrazad Jamil pada diskusi virtual terkait upaya pengurangan risiko bencana tsunami di Provinsi Sumbar yang dipantau di Jakarta, Jumat. Bencana alam tersebut diprediksi setidaknya berdampak pada 1,3 juta penduduk. Dengan menggunakan skenario terburuk, diperkirakan 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.367 hilang dan 103.225 mengalami luka-luka. “Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Minangkabau hancur, itu prediksi para ahli,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sebagaimana diketahui, ujar dia, Pulau Sumatera sudah mengalami beberapa kali bencana tsunami. Khusus di Sumbar, tsunami terjadi di Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 dengan menelan korban jiwa hingga 408 orang. Guna mewaspadai kemungkinan terburuk tersebut, Provinsi Sumbar melakukan berbagai upaya, di antaranya membangun kemitraan dan koordinasi bersama Non Governmnet Organization (NGO ) nasional maupun internasional termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah Sumbar, lanjut dia, juga bekerja sama dalam pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan kelompok siaga bencana hingga tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya, kerja sama dengan TNI dan Polri terus diperkuat dalam hal penanggulangan bencana termasuk dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di provinsi tersebut. Tidak hanya itu, program dan kegiatan pengurangan risiko bencana juga terus dikuatkan dengan membentuk satuan pendidikan aman bencana, kelompok siaga bencana, latihan evakuasi mandiri dan pembangunan sarana mitigasi serta evakuasi berupa shelter, peta jalur evakuasi, dan peringatan dini. “Bantuan shelter yang kita bangun memberikan rasa aman bagi masyarakat. Apalagi, sejak kejadian gempa 2009 sudah menjamur bangunan seperti hotel yang memberikan rasa aman,” katanya.

Merapi Siaga, Tercatat 19 Kali Gempa Guguran

oleh

YOGYAKARTA, Jowonews- Gunung Merapi tercatat mengalami 19 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Jumat (13/11) mulai pukul 00:00-06:00 WIB. Kepala BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Jumat (13/11), menyebutkan 19 gempa guguran itu memiliki amplitudo 5-80 mm dan berlangsung selama 13.6-62.2 detik. Selain gempa guguran, Gunung Merapi juga mengalami 18 kali gempa embusan dengan amplitudo 3-20 mm selama 14.1-30.2 detik, 64 kali gempa hybrid dengan amplitudo 3-30 mm selama 5.41-11 detik, serta 14 gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 40-75 mm selama 11.2-54.6 detik. Berdasarkan pengamatan visual di puncak Gunung Merapi, sebagaimana diberitakan Antara, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 75 meter di atas puncak kawah. Cuaca di gunung itu cerah. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat. Suhu udara 15-20.8 derajat selsius, kelembaban udara 66-89 persen, dan tekanan udara 626.77-687.9 mmHg. BPPTKG telah menaikkan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Untuk penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam kawasan rawan bencana (KRB) III direkomendasikan untuk dihentikan. BPPTKG meminta pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III, termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi. Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga diminta mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat.

Jamaah Direkomendasikan Tunda Berangkat Umrah

oleh

SOLO, Jowonews- Jamaah diminta menunda keberangkatan ibadah umrah seiring dengan ketatnya peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi selama pandemi Covid-19. “Sebetulnya pola yang sudah disepakati kan di sini mereka (jamaah) menjalani swab (tes usap) 3×24 jam sebelum berangkat. Sampai sana karantina tiga hari, kemudian di-swab lagi. Yang negatif bisa umrah dan bisa menjalankan ibadah sesuai aturan,” kata Ketua Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Her Suprabu di Solo, Kamis (13/11). Meski demikian, menurut dia, ketika ada satu anggota yang positif maka seluruh anggota yang berada dalam satu kelompok dengan pasien harus menjalani isolasi mandiri. Ia mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pemberangkatan jamaah umrah beberapa waktu lalu. “Ada satu yang kena, akhirnya seluruh anggota jamaah harus isolasi mandiri. Selama di sana tidak boleh kemana-mana, hanya di hotel saja. Bahkan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Madinah. Mereka kan stres,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Terkait hal itu, saat ini para agen perjalanan ibadah umrah sedang mencari alternatif terbaik agar para anggota jemaah tidak terkendala oleh berbagai aturan, termasuk kewajiban tes usap yang harus dilakukan sebanyak empat kali selama di Arab Saudi. “Oleh karena itu, untuk saat ini kami mengimbau agar ditunda lagi jamaah umrah, karena aturannya belum pasti. Di sana masih ada ‘swab’ sampai empat kali sehingga ibadah jadi tidak maksimal,” katanya. Ia mengatakan penundaan sendiri dilakukan juga untuk meminimalisasi risiko terpapar selama perjalanan. Apalagi, saat ini sistem pengurusan visa juga masih dinonaktifkan oleh Pemerintah Arab Saudi. “Sistem visa off. Pemerintah Arab Saudi juga masih melakukan evaluasi. Daripada memaksakan diri ke sana tetapi sampai sana tidak bisa umrah,” katanya. Banyak Pembatasan Senada, Direktur Utama PT Hajar Aswad yang juga sekretaris Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Retno Anugerah Andriyani mengatakan belum merekomendasikan jemaah untuk melakukan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19. “Karena seluruh rangkaian perjalanan dan pelaksanaan ibadah umrah sepenuhnya dikendalikan dan diawasi dengan ketat oleh pihak Pemerintah Arab Saudi. Itenarary (daftar kegiatan dan estimasi biaya) yang sudah kami siapkan hampir semuanya meleset karena kebijakan waktu beribadah dan prosesi umrah seluruhnya diatur oleh Pemerintah Saudi,” katanya. Jika ibadah umrah itu dipaksakan, tambah dia, maka bisa berdampak pada ketidaknyamanan jemaah selama menjalankan ibadah umrah. “Jangan sampai ibadah yang telah direncanakan dari tanah air menjadi kurang maksimal dan penuh rasa kecewa karena banyak pembatasan,” katanya.