Jowonews

Tahun 2020, Ada 21 Kasus Narkoba di Jateng

SEMARANG, Jowonews- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah mengungkap 21 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada 2020, dengan jumlah tersangka sebanyak 40 orang. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol.Benny Gunawan di Semarang, Jumat (18/12), mengatakan, meski tidak setinggi 2019, upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika tetap dilaksanakan seoptimal mungkin. Menurut dia, alokasi anggaran BNN Jawa Tengah sebagian dipindahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. “Meski alokasi anggaran tidak setinggi tahun lalu karena sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19, BNN Jawa Tengah tetap semaksimal mungkin melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia menambahkan dari kasus sebanyak itu yang ditangani BNN, berbagai barang bukti mulai dari Sabu-sabu, ganja, ekstasi hingga puluhan butir permen mengandung ganja cair berhasil diamankan. BNN Jawa Tengah, lanjut dia, juga mengenakan tindak pidana pencucian uang dari hasil bisnis narkotika yang terungkap dari lima tersangka di dua kasus. Total harta yang berhasil diamankan dari TPPU tersebut, kata dia, mencapai Rp1,2 miliar, sebuah rumah, mobil, sepeda motor, hingga perhiasan. Posisi Jawa Tengah sebagai daerah perlintasan, kata dia, membuat para pelaku penyalahgunaan narkotika semakin kreatif dalam menggunakan modus operandi untuk menyelundupkan barang haram tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi dan lembaga yang telah berisnergi dan bekerja sama dalam upaya aktif memerangi penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah.

Pemudik Masuk Solo akan Dikarantina

SOLO, Jowonews- Mulai 20 Desember 2020 ,pemudik yang masuk Solo akan dikarantina di kompleks Solo Technopark. “Karantina di Solo Technopark Kentingan, Jebres, Solo, hanya berlaku bagi pemudik. Yakni warga masyarakat Solo yang merantau dan pulang bertemu dengan keluarga serta menginap di lingkungan masyarakat,” kata Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo di sela acara Mider Projo di SD Negeri Bayan, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat (18/12). Pemerintah Kota, ia mengatakan mengerahkan petugas Jogo Tonggo di kampung untuk melaporkan kedatangan pemudik ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta mengantar pemudik ke fasilitas karantina di Solo Technopark. Kebijakan karantina bagi pemudik diterapkan pemerintah kota guna meminimalkan risiko penularan virus corona penyebab Covid-19. Mengenai wisatawan yang datang ke Surakarta selama libur Natal dan Tahun Baru, Rudyatmo menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah sudah mewajibkan wisatawan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah membawa dokumen hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak tertular Covid-19. “Jadi pemudik dan wisatawan yang mau masuk Kota Solo seharusnya seperti itu, harus tes usap antigen lebih dahulu. Namun, bagi pemudik meski hasil tes usap negatif tetap dikarantina itu, sudah menjadi kebijakan,” kata Rudyatmo sebagaimana dilansir Antara. Dia mengemukakan bahwa pemudik berbeda dengan wisatawan. Pemudik biasanya pulang ke rumah keluarga di kampung halaman dan berkumpul dengan keraba. Sedangkan wisatawan umumnya singgah di hotel. Wali Kota berharap warga menunda pulang ke kampung halaman guna menghindari risiko penularan Covid-19. “Saya berharap warga jangan mudik dahulu karena belum tentu, kita hari ini tes usap negatif (tapi) dalam perjalanan kembali bertemu keluarga bisa memaparkan virusnya. Hal ini yang harus dijaga,” katanya. Wali Kota juga meminta warga Surakarta disiplin menerapkan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan agar terhindar dari penularan Covid-19. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, di Kota Surakarta hingga Kamis (17/12) total ada 3.656 orang yang terserang Covid-19. Sebanyak 2.177 orang sudah sembuh, 1.107 masih menjalani karantina, 190 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 182 orang meninggal dunia.

Drone Perlu Diatur Seperti Pesawat Berawak

JAKARTA, Jowonews- Penggunaan sistem teknologi pesawat nirawak (drone) yang semakin berkembang dinilai perlu pengaturan yang baik melalui regulasi seperti halnya untuk pesawat berawak. “Drone dapat berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Drone menjadi salah satu dari lima peringkat ancaman teratas untuk keselamatan penerbangan, orang, dan aset di darat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (18/12). Dikatakannya, ke depan drone tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, hobi, fotografi, pemetaan, atau dokumentasi semata namun sangat diharapkan dapat menyediakan koneksi internet di daerah terpencil. Bahkan mendukung aktivitas pengiriman logistik/barang/paket ke suatu daerah. Melihat kondisi ini, Budi Karya Sumadi mengatakan drone dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun jika tidak diatur dan dikelola secara tepat maka drone dapat menimbulkan masalah. Menurut Menhub, perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan mitigasi risiko guna memastikan kepatuhan keselamatan, keamanan, dan layanan penerbangan.  Menhub menambahkan melihat pengoperasian drone nantinya berada di wilayah udara yang sama dengan pesawat berawak maka regulasi yang sama juga harus diterapkan pada pengoperasian drone, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. “Regulasi yang dimaksud adalah sertifikasi maskapai penerbangan untuk drone yang mengangkut barang, sertifikasi tipe, registrasi dan identifikasi, serta manajemen lalu lintas terintegrasi,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Saat ini sejumlah negara masih mengembangkan kerangka peraturan terkait pengoperasian drone untuk mengangkut barang dengan menyesuaikan persyaratan masing-masing negara. Menhub berharap standar harmonisasi regulasi drone untuk mengangkut barang di seluruh dunia dapat segera tercapai. Sehingga nantinya Indonesia dapat turut serta dalam pemanfaatan teknologi drone dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki regulasi mengenai penggunaan drone yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016 diatur mengenai ketentuan penyampaian dokumen asuransi kerugian dalam permohonan izin dan ketentuan mengenai sanksi terhadap kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan pengoperasian pesawat udara tanpa awak.

Magelang Larang Perayaan Tahun baru

MAGELANG, Jowonews- Pemerintah Kabupaten Magelang melarang kegiatan malam menyambut tahun baru 2021 untuk mencegah kenaikan angka penularan Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi di Magelang, Jumat (18/12), mengatakan pemerintah daerah tidak mengizinkan kegiatan penyelenggaraan acara atau event perayaan akhir tahun. “Kami imbau kepada masyarakat Kabupaten Magelang agar merayakan malam tahun baru di rumah saja dengan keluarganya masing-masing,” katanya pada konferensi pers penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang di Ruang Command Center, SetKab Magelang. Nanda yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Magelang ini menyampaikan sebelumnya juga telah dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral terkait Natal dan Tahun Baru 2021. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021 akan dilaksanakan Operasi Lilin Candi untuk mendorong penerapan protokol kesehatan. Dalam hal ini pihak Polres Magelang akan menerjunkan sedikitnya 221 personel untuk pengamanan ibadah Natal. Terkait dengan ibadah Natal, dia tetap mempersilakan namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang sangat ketat. “Karena saat ini Kabupaten Magelang masih berada di zona merah, kapasitas gereja harus menyesuaikan, yaitu 25 persen,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia berharap protokol kesehatan harus dijaga, terutama pada saat masuk harus diukur suhu badannya, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan bagi yang memiliki gejala juga harus segera dipisahkan supaya tidak jadi sumber penularan baru.

Presiden Berharap Semua Mau Divaksin Covid-19

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh masyarakat Indonesia mau untuk disuntik vaksin Covid-19. “Saya tanya sekali lagi siapa yang di sini mau divaksin? tadi kok gak mau? Saya harapkan semua mau, tidak ada yang menolak,” kata Presiden Joko Widodo di teras samping Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/12). Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara “Pemberian Bantuan Modal Kerja (BMK)” kepada sekitar 30 orang pelaku usaha mikro dan kecil, masing-masing mendapat bantuan Rp2,4 juta. Awalnya saat Presiden Jokowi mengajukan pertanyaan apakah di antara yang hadir mau untuk divaksin tapi tidak ada yang mengangkat tangannya. “Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin? Ada yang ingin disuntik vaksin? Mau gak ada yang mau? Bagaimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin ada? Ada di sini yang tidak mau divaksin?” tanya Presiden. Jawaban pertanyaan itu disambut diam dan wajah ragu para penerima bantuan modal kerja. “Saya sudah menyampaikan, saya yang nanti yang akan disuntik vaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang akan divaksin pertama kali untuk menunjukkan divaksin itu tidak apa-apa sehingga kalau semua sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi,” ungkap Presiden sebagaimana dilansir Antara. Menurut Presiden, minimal 70 persen penduduk Indonesia dari total sekitar 260 juta penduduk harus divaksin Covid-19. “Bapak ibu bisa bayangin, yang akan divaksin itu minimal 70 persen dari penduduk Indonesia varus divaksin. Sudah kita hitung kemarin, 182 juta orang harus divaksin satu-satu, vaksin semua kaya anak kecil pas vaksinasi, kaya digigit semut lah tik, begitu saja sudah,” tambah Presiden. Dengan 182 juta orang yang harus divaksin, maka menurut Presiden Jokowi, memerlukan waktu yang lama. “Sehingga sekali lagi begitu besok divaksin, keadaan belum bisa langsung normal karena baru berapa yang baru divaksin butuh waktu untuk vaksin satu-satu,” ungkap Presiden. Angka 182 juta penduduk yang divaksin tersebut adalah untuk menciptakan kekebalan komunal. “Kenapa minimal harus 70 persen? Supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, ‘herd immunity’ kalau di sini bapak ibu ada di satu RT dan 70 persen sudah divaksin maka sudah aman karena yang 30 persen karena sudah dipagari oleh yang divaksin, itu namanya ‘herd immunity’,” tambah Presiden. Presiden pun mengulang kembali pertanyaan awalnya, apakah para pelaku usaha mikro dan kecil mau untuk divaksin, maka para peserta pun mengangkat tangannya meski hanya di depan dada. “Vaksin juga sudah diikuti oleh MUI, sudah diikuti Kementerian Agama sampai di pabriknya diikuti. Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan vaksin. Sekali lagi siapa di sini yang ingin divaksin tunjuk jari? Ada yang tidak tunjuk gak mau? mau semua,” kata Presiden. Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 lalu menyatakan pemerintah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapat vaksin. Sebanyak 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac, juga telah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu (6/12) sekitar pukul 21.25 WIB selanjutnya 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Ada 6 jenis vaksin yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020. Keenam jenis vaksin tersebut adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech dan Sinovac Biotech Ltd. Pelaksanaan vaksinasi dengan enam jenis vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sasaran penerima vaksin Covid-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin.