Pemerintah Wajib Satu Kebijakan Permudah Izin UMKM

  • Whatsapp

SURAKARTA – Pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk waktu sekarang ini mutlak dilakukan pemerintah. Sektor tersebut sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19, mengingat daya beli masyarakat sangat turun tajam.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sri Marnyuni memberi penekanan kepada Pemprov Jateng agar UMKM diperhatikan secara serius mulai dari permodalan, penjualan sampai tata kelola barang. Bahkan untuk perizinan pun diharapkan pemerintah satu suara agar memberi kemudahan UMKM untuk tumbuh kembang.

Bacaan Lainnya

“Dari masukan masyarakat, saya menilai pemerintah terutama yang di daerah belum satu suara untuk masalah perizinan. Masing-masing instansi berbeda kebijakan. Contoh, ada yang berkeluh kesah pada saya yang memiliki izin namun masih terkendala IMB. Ada juga izin yang sulit mengenai kelayakan makanan dan minuman. Kondisi yang dilema untuk sekarang ini,” ucapnya saat menjadi nara sumber dalam acara yang disiarkan langsung di TATV Surakarta dengan topik “Geliat UMKM di Masa New Normal”, Selasa (25/5/2021). Turut menjadi narasumber Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Ema Rachmawati dan Direktur Pengembangan Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Irianto Harko Saputro.

Ema Rachmawati mengakui sektor UMKM sangat terpukul dengan kondisi pandemi. Sebelumnya, sektor tersebut tengah menggeliat. Kemudahan berinteraksi melalui sistem online menjadikan pemasaran menjadi mudah dan cepat.

“Kami mencatat jumlah UMKM di Jawa Tengah 4.174.210 unit. Dari jumlah itu, untuk usaha besar 3.358 unit, usaha menengah 39.125 unit, usaha kecil 354.884 unit, dan usaha mikro 3.776.843 unit. Sementara berdasarkan data sensus ekonomi nasional BPS tahun 2016 tercatat ada ratusan ribu unit UMKM binaan provinsi. Yaitu 159.308 unit,” beber Ema.

Sejauh ini, pihaknya getol memberikan pendampingan terhadap UMKM yang tersebar di 35 kota dan kabupaten di Jateng. Ada pula beberapa program untuk membina UMKM menjadi lebih maju. Seperti halnya pelatihan, kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan, BUMN, atau pemerintah daerah lain diperkuat.

Pada saat pandemi, sektor tersebut terpukul. Dampak terbesar yang dialami UMKM ada di pemasaran, produksi dan legalitas. Maka sebagai solusi dari permasalahan tersebut, anggaran refocusing Pemprov Jateng digunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Saat ini pelatihan yang tengah kami lakukan justru menyasar pada pendamping. Satu orang pendamping untuk 10 usaha. Selanjutnya fokus pada pembentukan co working space,” ucapnya.

Sementara dari sektor permodalan, Irianto menyatakan, Bank Jateng meluncurkan sejumlah program kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Mulai kredit lunak sampai pada kredit usaha kecil.

“Kami terbuka dalam pemberian kredit lunak sepanjang usaha tersebut memiliki legalitas dari pemerintah daerah. Cabang kami ada 35 daerah dengan ada cabang pembantu,” katanya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *