Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 28 Mei 2021

Percepat Vaksinasi, Dinkes Surakarta Gandeng Shoppe

oleh

SOLO, Jowonews- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta  akan menggandeng pihak ketiga untuk mendukung percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada warga lanjut usia (lansia). “Kami akan menggandeng Shopee untuk percepatan vaksinasi lansia ini. Nanti sebagai panitianya mereka, vaksin dari kami dan penanggung jawab tetap kami,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih di Solo, Jumat (28/5). Kerja sama itu, menurut dia, akan dijalankan dalam penyelenggaraan pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi warga lansia dari 7 sampai 9 Juni 2021 dengan target 5.000 orang. Dalam hal ini, ia menjelaskan, Shopee selaku perusahaan mitra akan mengerahkan tim untuk menyisir dan menjemput warga lansia yang belum menjalani vaksinasi. “Mereka kan anak muda, lebih kreatif. Saya minta agar menyisir lansia,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebelumnya menargetkan vaksinasi Covid-19 sudah mencakup 49.000 warga lansia pada akhir Mei 2021. Namun sampai saat ini vaksinasi baru mencakup 41.481 warga lansia. Cakupan vaksinasi Covid-19 pada warga lansia baru 80-an persen, masih rendah ketimbang cakupan vaksinasi pada kelompok sasaran sumber daya manusia bidang kesehatan (114 persen) dan pekerja di sektor pelayanan publik (206 persen). Guna memudahkan warga lansia mengakses pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan sudah tidak mewajibkan warga lansia melakukan pendaftaran awal. Mereka bisa langsung datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat dengan membawa kartu tanda penduduk untuk menjalani vaksinasi Covid-19. “Sudah tidak perlu surat keterangan domisili, yang penting minimal berdomisili selama tiga bulan, yang penting jujur. Ini program bersama jadi harus di-sengkuyung (didukung) bersama. Masalah Covid-19 kan tanggung jawab bersama, harus menggandeng seluruh kekuatan yang ada, siapapun yang mau bantu silakan, tetapi khusus lansia,” kata Siti. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga mengemukakan perlunya penerapan strategi “jemput bola” untuk mempercepat pelayanan vaksinasi pada warga lansia. “Memang yang harus jemput bola ada beberapa, tadi kebanyakan diantar anak dan cucu, enggak semua tempat dijemput,” katanya. Ia menambahkan, mulai pekan depan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pada masyarakat umum. “Tetapi sasarannya kami tentukan, mau saya arahkan ke keluarga tenaga kesehatan karena mereka riskan terpapar. Selain itu, kami sasar juga zona yang dari dulu tidak pernah hijau, misalnya Kelurahan Bumi dan Pajang, yang oranye kami hijaukan, sehingga anak-anak bisa segera masuk sekolah. Juni nanti vaksin melimpah,” katanya.

Juli, Solo Mulai Pembelajaran Tatap Muka

oleh

SOLO, Jowonews- Solo akan memulai pembelajaran tatap muka secara bertahap pada Juli 2021. “PTM (pembelajaran tatap muka) tidak dilakukan secara bersamaan, nanti bertahap. SD mungkin di kelas akhir dulu, SMP juga kelas tiga dulu, kemudian kelas dua,” kata Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani di Solo, Jumat (28/5). “Sebagian besar sekolah dipastikan (sudah) memenuhi persyaratan untuk melaksanakan PTM, baik sarana dan prasarana protokol kesehatan maupun penunjang lainnya,” tandasnya, sebagaimana diansir Antara. Menurut dia, sekolah-sekolah yang sudah melakukan uji coba akan menjadi kelompok pertama yang menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ia mengemukakan bahwa hampir seluruh sekolah di Surakarta menghendaki kegiatan pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan kembali. “Mengenai kesiapan Solo akan kami evaluasi lagi di minggu depan, apakah pembatasan diperketat atau seperti ini atau diperlonggar kalau melihat trennya (jumlah kasus Covid-19) naik,” katanya. Dia menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada rencana untuk mengundur waktu pelaksanaan kembali kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah kota sudah meminta sekolah memastikan protokol kesehatan dijalankan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Memang pendaftarannya dilakukan secara online (daring), tetapi kan ada tahap menyerahkan berkas,” katanya. Ahyani meminta setiap sekolah membentuk satuan tugas yang bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan mengenai pelaksanaan PPDB untuk diserahkan kepada dinas terkait. “Mereka membuat laporan ke dinas, kemudian laporan ke pemkot. Kalau terjadi temuan kasus kan termonitor,” katanya.

Ratusan Hektar Lahan Padi di Boyolali Diserang Hama

oleh

BOYOLALI, Jowonews- Hama mulai menyerang tanaman padi di Boyolali menjelang peralihan musim hujan menuju kemarau atau pancaroba ini. Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Boyolali, Bambang Jiyanto, meminta petani waspada. “Kami mencatat ada tiga hama penyakit mulai menyerang tanaman padi di sejumlah wilayah Boyolali. Yakni tikus, penggerek, dan penyakit blas,” kata Bambang Jiyanto sebagaimana dilansir Antara, Jumat (28/5). Jiyanto menjelaskan hama penggerek batang sudah menyerang area tanaman padi seluas 12 hektare, hama penyakit blas menyerang 56 hektare. Bahkan, hama tikus mulai menyerang lahan tanaman padi di Boyolali seluas 342 hektare, tetapi 115 hektare di antaranya, sudah mampu dikendalikan. “Selain tanaman padi, hama tikus juga menyerang lahan tanaman jagung seluas 25 hektare dan tanaman kedelai 45 hektare,” kata Jiyanto. Kendati demikian, Dispertan Kabupaten Boyolali melakukan mengambil langkah cepat antara lain dengan mengendalian hama terpadu dan upaya-upaya model alami. Yakni dengan pembangunan rumah burung hantu (Rubuha) yang memakan hama tikus. “Jika banyak dipasang rumah-rumah burung hantu di lahan pertanian nanti secara otomatis akan menjadi tempat tinggal bagi burung hantu itu, dan akan ikut memakan hama tikus,” kata Jiyanto. Selain itu, Dispertan juga telah menyediakan pestisida sebagai penggerak pengendalian secara terpadu dan meminta bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dua paket di Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, dan 10 paket rubuha untuk Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo Boyolali. Bahkan, petani sejumlah daerah di Boyolali sudah memiliki kesadaran secara pribadi untuk membuat rubuha secara swadaya. “Kami tidak henti hentinya mengkomunikasikan ketersediaan pestisida ke provinsi agar sewaktu waktu terjadi serangan hama penyakit dan melakukan pengendalian secara terpadu pestisida sudah tersedia tinggal dilakukan gerakan,” katanya. Di mengatakan akibat serangan hama terhadap tanaman pangan di Boyolali menyebabkan 55 hektare tanaman padi mengalami puso yang tersebar di Kecamatan Karanggede, Simo, Klego, dan Kemusu. Sedangkan, akibat serangan hama tanaman jagung seluas 118 hektare di Kecamatan Wonosegoro dan Kemusu, juga mengalami puso. 

Mahasiswa Papua Dukung Otonomi Khusus

oleh

SOLO, Jowonews- Pelajar dan mahasiswa Papua bertekad tetap menjaga dan menjalin komunikasi serta solid mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi situasi di provinsi tersebut. Hal tersebut disampaikan sejumlah pelajar mahasiswa yang menamakan dirinya Orang Asli Papua (OAP), Jumat (28/5). Mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di Solo Raya di Provinsi Jawa Tengah. OAP menyatakan mendukung program pemerintah terkait otonomi khusus (otsus) untuk kemajuan Papua yang damai dan sejahtera. Menurut  seorang perwakilan mahasiswa dari Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta Musa Matius Maumere (20), melihat situasi keamanan di Papua merupakan urusan pemerintah dan aparat keamanan setempat untuk menyelesaikannya. “Kami tugasnya di Solo untuk belajar dan menciptakan perdamaian di lingkungan kami. Namun, kami inginkan masyarakat di Tanah Papua dapat hidup aman, damai, sehingga bisa hidup sejahtera,” kata Musa Matius Maumere sebagaimana dilansir Antara. Menurut Musa, pihaknya ingin tanah di Papua aman dan damai begitu masyarakat di sana menghendaki sama. “Saya setelah lulus ingin kembali ke Papua ikut membangun masyarakat di sana,” kata Musa. Musa mengatakan pihaknya bersama mahasiswa APN Surakarta bersedia untuk mendukung program pemerintah terkait otonomi khusus dalam membangun wilayah Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. “Kami juga mendukung program pemerintah dalam mencegah persebaran Covid-19 khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” kata Musa lagi. Selain itu, pihaknya juga mendukung dan siap membantu Polda Jawa Tengah dalam menciptakan situasi aman dan kondusif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Menurut Musa, warga asal Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua melihat perkembangan pembangunan di Papua dinilai masih kurang, sehingga kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan. Karena itu, pihaknya siap mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam pembangun Papua untuk kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Jumlah mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Solo Raya Jateng ada sekitar 80 mahasiswa, sedangkan khusus di APN Surakarta ada sekitar 30 mahasiswa.

Digagas, Raperda Pengelolaan Limbah Domestik

oleh

UNGARAN – Seiring laju pertumbuhan penduduk, masalah limbah domestik pun turut menjadi problematika serius yang harus ditangani. Perlu ada aturan yang fokus dan tegas dalam mengatur pengelolaan limbah domestik supaya tidak memunculkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas manusia. Berdasarkan hal itulah, Komisi D DPRD Jateng menggagas Raperda Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Jawa Tengah. Rancangan tersebut pada Kamis (27/5/2021) menjadi bahan seminar yang digelar di The Wujil Resort dan Convention, Ungaran, Kabupaten Semarang. Dalam acara itu bertindak narasumber Ketua Komisi D Alwin Basri, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jateng Iwanudin Iskandar dan dosen Fakultas Teknik Kimia Undip Agus Hadiyarto. Dalam paparannya, Alwin menyatakan, dasar filosofi digagasnya raperda tersebut adalah setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik. Semestinya pada 2019, Indonesia harus mencapai 100% akses sanitasi layak, namun sampai dengan 2020 baru tercapai sebesar 77,44 %. Terdapat 18 Daerah yang masih dibawah capaian nasional dalam capaian akses sanitasi termasuk bebas dari air limbah domestik. Termasuk salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Kepala UPT Laboratorium Terpadu Undip, Agus melihat tingkat pencemaran air baku mutu sudah meningkat. Karena itulah sudah saatnya Jawa Tengah memiliki aturan pengelolaan air limbah domestik. “Pemerintah daerah harus mengendalikan dampak negatif dari pengelolaan air limbah domestik regional. Dengan demikian dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan supaya air sumur bebas bakteri, mengurangi bau tak sedap dari selokan. Serta melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik,” jelasnya. Iwanudin mengusulkan dalam perda itu nanti perlu ada aturan dalam melakukan sinergisitas penanganannya dengan stakeholder di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD (sistem pengelolaan air limbah domestik).