Hari: 21 Oktober 2022

BOYOLALI – Pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali menghasilkan sejumlah kebijakan terkait penanganan kebencanaan. Pertemuan yang turut diikuti Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, serta sejumlah stakeholder (TNI, Polri, DPRD) setidaknya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk terus menambah pembentukan desa Tangguh bencana (destana). Sebagaimana dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Widodo Munir, dalam kurun waktu satu decade ini baru terbentuk 17 destana. Menurutnya tidak mudah membentuk destana tanpa ada dukungan politik dari semua pihak. Padahal secara topografi, Boyolali merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jateng. “Fungsi dibentuknya destana itu supaya masyarakat berdaya baik dalam edukasi maupun penanganan bencana. Tanpa kesadaran masyarakat, upaya penanggulangan bencana tidak ada artinya,” ucap Widodo, Jumat (21/10/2022). Anggota Komisi E Sumarsono selaku pimpinan rombongan menyatakan, membahas masalah kebencanaan perlu semua pihak duduk satu meja. Kebijakan politik terutama keberpihakan anggaran sangat menentukan. Maka dari itu pentingnya komunikasi terutama dengan DPRD. Baik Joko Haryanto, Jasiman pun berharap Boyolali bisa segera membentuk destana seperti halnya Wonogiri. Sebagai daerah rawan bencana, keberadaan destana sangat penting terutama dalam mengurangi risiko jatuh korban. “Jumlahnya harus ditambah supaya masyarakat benar-benar tangguh pada bencana,” pinta Jasiman. Widodo pun mengakui untuk membentuk destana perlu didukung oleh anggaran. Dilihat persentase dengan jumlah 297 desa yang ada, maka 17 destana masih sangat kurang. Secara keseluruhan potensi kebencanaan di Boyolali sudah terpetakan. Mulai dari banjir, tanah longsor, sampai pada kekeringan. Bergas menambahkan, destana merupakan awal dari upaya untuk menjadikan masyarakat menjadi Tangguh. Namun demikian, masih ada lagi tahapan selain destana yakni keluarga Tangguh bencana (katana). Karena itu ia tetap meminta daerah memiliki program yang kuat pada penanggulangan bencana.