Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 16 Maret 2023

PRIME TOPIC : Jaga Keterjaminan Pasokan Pangan di Pasar

oleh
Pasokan Pangan di Pasar

SEMARANG – Komisi B DPRD Jateng meminta Pemprov supaya mengintensifkan tim pemantauan harga sembako supaya saat Bulan Ramadan dan Idulfitri ketersediaan bahan pokok pangan terjaga. Keberadaan stok pangan menjadi salah satu indikator harga di pasaran. “Kalau stok berkurang atau minat pembelian tinggi, hukum pasar harga-harga di pasaran menjadi naik. Disperindag Jateng harus melakukan pemantauan,” kata Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni saat menjadi narasumber dalam Dialog Prime Topic: Fenomena Harga Sembako Jelang Ramadhan, di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (14/3/2023). Menurutnya, kenaikan harga menjelang hari-hari besar keagamaan maupun libur nasional hal yang lumrah. Hanya saja yang patut dikendalikan adalah besaran harga sejumlah komoditas seperti beras, telur, minyak goreng. Setidaknya kenaikan harga tidak lebih dari 5 persen dibanding sebelumnya. “Harga juga menentukan inflasi. Harus dijaga antara stok dan harga komoditas pangan,” kata dia. Selain itu pula, hal penting lainnya lanjut Sri Marnyuni adalah mendorong asosiasi produksi pangan, pedagang dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga harga komoditas kebutuhan agar tidak melonjak. Selain itu, dibutuhkan pula teknologi guna melancarkan kerja sama antardaerah atau kabupaten/ kota, terkait informasi-informasi ketersediaan barang. Tidak lupa pemerintah harus memperkuat adanya 4 pilar yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka akan ada dampak baik menjelang Ramadan dan selalu berdiskusi dengan OPD terkait guna memantau setiap pergerakan pasar di Jateng ini. Pemerintah juga akan selalu menerapkan kebijakan dengan mendorong dinas perdagangan yakni jauh-jauh hari sudah menghitung dan mengantisipasi, menganalisis, dan mengendalikan sampai pada mengeksekusi di pasar agar harga bisa diprediksi,” sarannya. Soal pengendalian harga, Kepala Disperindag Jateng Arief Sambodo menjelaskan ada beberapa faktor yang melakukan pengawasan. Diantaranya tim pengendali inflasi daerah (TPID), harga eceran tertinggi (HET), harga acuan, dan Tim Satgas yang mengawasi penimbunan sembako. Dikatakannya, selama 3 tahun terakhir, inflasi di Provinsi Jateng masih dibawah inflasi nasional. Data Disperindag Jateng mencatat, inflasi Jateng sebesar 3,71 (2017) dan 2,82 (2018). “Untuk saat ini, bahkan sejak Maret, petugas Disperindag sudah disebar untuk memantau harga sembako. Hasilnya, harga cenderung stabil. Harga stabil itu tercukupi didukung dengan stok yang masih aman. Contohnya stok beras di Bulog masih tercukupi untuk kelas medium.Termasuk, komoditas gula pasir, minyak goreng yang masih mencukupi stoknya hingga 2 bulan ke depan. Untuk bawang merah, masih ada 2 ton di gudang Bulog. Dari ketersediaan stok pangan itu, diharap inflasi Jateng tetap terkendali,” papar Arief.

Wartawan DPRD Sumbar Diskusi soal Pemberitaan Gedung Berlian

oleh
Wartawan DPRD Sumbar

GEDUNG BERLIAN – Sistem pemberitaan menjadi pokok bahasan utama saat Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng berdiskusi bersama Setwan Provinsi Sumbar dan Forum Wartawan Parlemen Sumbar di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian, Rabu (15/3/2023). Pada kesempatan itu, Noprianto selaku Ketua Forum Wartawan Sumbar mengaku pihaknya ingin menggali informasi mengenai sistem pemberitaan dan pola komunikasi antara media massa dan Setwan. “Kami datang ke sini ingin ‘studi tiru’ atau menggali ilmu terkait sistem pemberitaan di DPRD Provinsi Jateng agar dapat diterapkan di DPRD Provinsi Sumbar,” ungkapnya. Mendengar hal itu, Pranata Humas Ahli Muda Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng Anif Maghfiroh menjelaskan bahwa sistem pemberitaan dilaksanakan melalui Tim Teknis dari Bagian Humas. Dalam sistem itu, semua isi pemberitaan merupakan kegiatan kedewanan dan kesekretariatan yang tetap mengikuti pola penyaringan seperti halnya di media mainstream.  Untuk pola komunikasi dengan media massa, pihaknya selalu menggandeng beberapa media untuk mempublikasikan kegiatan kedewanan. Kerjasama itu dilakukan ke media elektronik (televisi dan radio), media online, dan media cetak. “Saat memberitakan kegiatan dewan, dari kami sudah ada tim dari humas yang membuat berita. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi dan radio untuk menyiarkan berita-beritanya. Yang jelas, kami tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para wartawan disini. Kami berharap, dalam diskusi ini, kita bisa saling share dan tetap menerapkan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) sehingga kita bersama bisa saling mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari diskusi ini,” terang Anif, yang menjabat sebagai Sub Koordinator Publikasi Bagian Humas. Secara teknis, Ariel Noviandri selaku Tim Teknis Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng memaparkan sistem pemberitaan yang dilakukan yakni peliputan kegiatan kedewanan untuk konten di laman resmi DPRD. Dari berita yang telah tayang itu, selanjutnya di upload juga di media sosial (medsos) seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Kemudian, beberapa berita selama sepekan ditayangkan pula di platformYouTube yakni BerlianTV. Disitu, terdapat beberapa kanal seperti Parlemen in Frame, Ngode, dan podcast. “Seperti halnya media mainstream, semua pemberitaan yang tayang di web sudah disaring terlebih dahulu untuk menghindari beberapa kesalahan. Dari situ, kami meneruskannya ke medsos, mengingat pengguna medsos sangat besar sekarang,” tandasnya.

Komisi A Terima Aspirasi Warga Korban Investasi PT ASG

oleh
Ivestasi PT ASG

GEDUNG BERLIAN – Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Korban Investasi PT ASG mendatangi Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (14/3/2023). Korban merupakan member PT ASG- sebuah akun investasi milik Dewa Aldo Serena. Mereka berharap DPRD dapat membantu permasalahan mereka supaya dana jutaan rupiah yang diinvestasikan bisa ditarik kembali. Di DPRD Jateng, para member tersebut diterima Komisi A serta dari Biro Hukum Setda Jateng. Di hadapan Ketua Komisi A Muhammad Saleh, perwakilan member yakni Agus menyatakan, permasalah investasi tersebut sudah dilaporkan ke Polda Jateng pada 15 Maret 2023. Untuk member yang melapor sebanyak 48 orang dari 200 member yang ikut investasi tersebut. “Kami berharap DPRD bisa turut membantu kami menyelesaikan masalah pengembalian dana investasi yang dikelola PT ASG,” ucap Agus. Proses mediasi, lanjut dia, sebenarnya sudah dilakukan. Termasuk mencoba menghubungi pihak pengelola yakni Dewa Aldo Serena. Namun demikian, sampai sekarang ini pihak pengelola belum bisa ditemui. Mediasi hanya bisa dilakukan melalui hubungan telepon seluler. Bahkan dalam percakapan mereka via telepon, pihak pengelola selalu menjanjikan untuk mengembalikan dana jutaan rupiah yang diinvestasikan. “Karena tidak ada kejelasan dan tidak ada niat baik, kami melaporkan masalah ini ke polisi,” kata Agus. Muhammad Saleh setelah mendengar aspirasi tersebut menyatakan, masalah tersebut sebenarnya menjadi ranah hukum. Komisi A telah menerima aspirasi tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD. “Dengan mendengarkan aspirasi ini, kami di Komisi A akan segera melaporkan hasil ini kepada Pimpinan DPRD supaya bisa bersurat kepada kepolisian agar permasalahan ini turut mendapatkan perhatian serius,” kata dia.

MUSRENBANGWIL: Aglomerasi Kedungsepur Diproyeksikan Jadi Kawasan Industri

oleh
Sukirman

DEMAK – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Purwodadi atau Kedungsepur merupakan wilayah prioritas Kawasan Industri (KI). Hal ini disampaikan dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Peningkatan Perekonomian Kedungsepur di Rest Area Wisma Halim, Demak, Selasa (14/3/2023). Sukirman menegaskan, wilayah Kedungsepur diharapkan menjadi perwujudan kawasan metropolitan dimana Semarang sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah. Dengan adanya tol Semarang-Demak dapat menghubungkan wilayah-wilayah Kedungsepur sekaligus menghubungkan kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. “Tol Semarang-Demak ini tentu saja sebagai salah satu proyek Nasional. Tentu saja ini dapat melengkapi koneksi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. Potensi ini perlu dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”, Tegasnya. DPRD Jateng menyampaikan beberapa masukan berkaitan dengan permasalahan di wilayah Kedungsapur yang pertama berkaitan dengan kemiskinan. Dari data pubikasi BPS pada Maret 2022 dari enam kabupaten kota masih terdapat dua kabupaten dengan kemiskinan di atas angka rata-rata provinsi. Permasalahan banjir dan rob menjadi pusat permasalahan pada forum kali ini. DPRD Jawa Tengah mengajak semua lembaga untuk menyatukan langkah bersama dala Pada kesempatan kali ini Gubernur Ganjar Pranowo dalam Musrembangwil Kedungsepur,mengungkapkan, persoalan rob di Demak menjadi masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD Demak menjadikan permasalahan tersebut sebagai hal utama dan dapat ditemukan kesepakatan bersama. Ganjar menyampaikan bahwa Infrastruktur menjadi pokok utama yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Khususnya di Demak mengenai banjir rob. Pembangunan tanggul laut untuk mengatasi rob di Demak yang dampaknya sangat besar. Ia menegaskan perlunya komitmen DPRD untuk membuat tanggul guna mengatasi banjir rob di Demak. “Boleh nggak berkomitmen dengan DPRD? Kali ini pokok pikirnya satu saja, tanggul. Saya usul tanggul DPRD, wah itu keren. Kurangnya nanti bisa kita bantu, kurangnya nanti bisa kita mintakan pusat. Butuh komitmen politik,” jelasnya. (Adv)