Masyarakat Perlu Berperan dalam Penanganan Konflik Sosial
PURBALINGGA – Dalam dinamika nasional, kerap muncul instabilitas di tiap daerah. Seperti paham terorisme/ radikalisme, peredaran narkoba, konflik parpol, dan konflik sosial (isu SARA dan sosial/ budaya). Dalam penanganan konflik sosial sendiri, tidak hanya pemerintah atau lembaga tertentu tapi masyarakat pun perlu berpartisipasi untuk mencegahnya. Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo dalam kegiatan ‘Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD)’ yang digelar di Aula Balai Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, baru-baru ini. Ia mengatakan konflik sosial merupakan perseteruan antarmasyarakat yang berakibat ketidakamanan. Dampaknya, kondisi itu memunculkan instabilitas nasional sehingga menghambat pembangunan, baik nasional maupun daerah. “Ada sejumlah kondisi yang mampu memicu konflik sosial seperti tempat hiburan, suporter sepakbola, antarormas, antarkelompok, aliran agama, sengketa lahan, transportasi, dan pemilu,” paparnya. Ada beberapa upaya agar masyarakat lebih berperan aktif dalam pencegahan konflik sosial. Diantaranya masyarakat dapat lebih waspada terhadap beberapa kasus di lingkungannya, mampu menjalin komunikasi yang baik antarpihak, merangkul tokoh agama-adat-& masyarakat, dan selalu bersikap menjaga kerukunan. “Masyarakat kita merupakan masyarakat yang komunal, yang sering berkumpul. Dari kondisi itu, diakui, sering muncul konflik sosial. Namun juga, komunal tersebut juga bisa berperan dalam pembangunan daerah,” jelasnya. Ia juga berharap pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga, musyawarah dan kearifan lokal bisa diwujudkan di tengah masyarakat yang majemuk ini. “Dengan demikian, masyarakat pun mampu menciptakan stabilitas nasional,” pungkasnya. Senada, Romidi selaku Kades Ponjen juga berharap masyarakat dapat bersama-sama memahami dinamika ysng terjadi di tengah masyarakat. Dengan begitu, konflik sosial pun dapat dicegah dan ditangani secara cepat. “Kami sangat mendukung adanya sosialisasi karena bisa ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat soal penanganan konflik sosial,” kata kades, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi PDD. (Adv)