Pasangan Calon Bupati Sragen Kunjungi PCNU untuk Minta Doa Restu
Pasangan calon Bupati Sragen, Untung Wibowo Sukowati dan Suwardi, melakukan kunjungan ke PCNU Sragen untuk meminta dukungan dan doa menjelang Pilkada.
Pasangan calon Bupati Sragen, Untung Wibowo Sukowati dan Suwardi, melakukan kunjungan ke PCNU Sragen untuk meminta dukungan dan doa menjelang Pilkada.
Hutan Pinus Gunungsari di Kabupaten Pati menyajikan keindahan alam dan berbagai fasilitas menarik, menjadikannya destinasi ideal untuk bersantai dan berpetualang.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kota Semarang mengembangkan teknologi CCTV analitik untuk mendeteksi sampah di tempat pembuangan sementara.
Sebanyak 2.500 peserta dari Jawa Tengah akan mengikuti Kemah Wilayah IX Sako Pramuka Sekolah Islam Terpadu di Kabupaten Semarang pada 14-17 Oktober 2024.
Harga sayur mayur yang menurun drastis memicu kesulitan bagi petani di Kabupaten Klaten, dengan tomat dijual hanya Rp 1.000 per kilogram.
Pemerintah Kota Magelang menargetkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100 persen pada 2025, dengan fokus pada pekerja rentan.
SRAGEN – Menjelang Pilkada Sragen, sejumlah spanduk provokatif bermunculan di kecamatan Sambungmacan. Salah satu yang mencolok terpasang di Desa Plumbon dengan tulisan ‘Plumbon Bersatu Tolak Pemimpin Dinasti’. Pemasangan spanduk tersebut terlihat di beberapa desa di kawasan itu. Kehadiran spanduk ini tampaknya ditujukan untuk menentang pasangan calon (Paslon) nomor urut satu, Untung Wibowo Sukawati dan Suwardi. Ada anggapan bahwa kepemimpinan Bupati Yuni akan diwariskan kepada Wibowo Sukawati, yang menciptakan isu tentang politik dinasti di Sragen. Hingga saat ini, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pemasangan spanduk tersebut. Meski demikian, Bambang Widjo Purwanto, Sekretaris DPD Nasdem Sragen, memprediksi bahwa isu dinasti akan diangkat dalam kampanye. Ia menegaskan bahwa konsep politik dinasti tidak berlaku dalam konteks Pilkada, karena pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka secara langsung. “Kalau cocok senang dengan program kerjanya bisa dipilih dan dicoblos. Terkecuali sistem pemerintahan kerajaan itu dinamakan dinasti. Lha ini dalam pemilihan bupati warga yang menentukan pilihannya dan mencoblos ya kliru kalo dibilang politik dinasti,” ujar Bambang Pur, seperti dilansir dari Kabar Sukowati. Bambang menilai penggunaan spanduk provokatif sebagai bentuk kampanye hitam sudah usang, mengingat masyarakat kini semakin cerdas dalam menentukan pilihan mereka pada Pilkada Sragen 2024. Ia mengingatkan bahwa cara-cara seperti ini tidak akan efektif untuk mempengaruhi keputusan pemilih.