Jowonews

Logo Jowonews Brown

Masyarakat Sambut Positif GBHN Hidup Kembali

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah menegaskan keputusan MPR RI akan menghidupkan kembali GBHN melalui perubahan terbatas UUD NRI 1945 disambut positif masyarakat.

“Selama era reformasi, setelah amendemen keempat bangsa Indonesia kehilangan arah pembangunan negara, karena GBHN dihapuskan dari konstitusi,” kata Ahmad Basarah pada diskusi “Dialog Pilar Negara: GBHN” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Basarah, GBHN yang merupakan arah pembangunan negara yang dirancang pada era Presiden Soekarno dan telah dilaksanakan pada era orde lama hingga orde baru.

GBHN terakhir dibuat pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie pada tahun 1998 tapi dilaksanakan hanya beberapa bulan.

Pada era reformasi, setelah amendemen UUD 1945, kewenangan MPR RI dilucuti hanya menjadi lembaga tinggi negara dan GBHN dihapus dari konstitusi.

“Sejak itu, Indonesia tidak memiliki arah pembangunan nasional lagi,” katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI ini menjelaskan, setelah era reformasi arah pembangunan nasional diatur dalam aturan perundangan yakni, UU tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Dari RPJPN tersebut, kata dia, dibagi menjadi rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang isinya merupakan visi dan misi presiden terpilih.

“Karena itu, setiap ganti presiden, ganti juga RPJMNnya,” katanya.

Basarah menambahkan, lebih ironis lagi di daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota, menempatkan arah pembangunan daerahnya berdasarkan visi dan misi kepala daerahnya, yang belum tentu sejalan dengan visi dan misi presiden.

Hal ini, kata dia, membuat arah pembangunan negara menjadi tidak searah dan tidak sinkron.

“Sejak haluan negara dialihkan, maka sesungguhnya filosofi haluan negara jadi berubah, menjadi haluan pemerintah,” katanya.

Basarah menegaskan, ketika MPR RI memutuskan akan melakukan perubahan terbatas UUD NRI untuk menghidupkan kembali GBHN dan menaikkan posisi MPR RI menjadi lembaga tertinggi masyarakat, langsung disambut positif oleh sejumlah lembaga dan elemen masyarakat.

Basarah berharap, MPR RI dapat melakukan sidang paripurna untuk membahas perubahan terbatas UUD NRI 1945 pada tahun 2016. (Jn16/ant)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...