SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan pembangunan rel ke pelabuhan tidak dilakukan dengan main gusur karena warga yang terdampak memiliki sertifikat kepemilikan.
“Pemerintah Kota Semarang menolak jika proses kepindahan warga dilakukan dengan penggusuran. Mereka punya sertifikat. Ada standar harga yang harus dihitung tim appraisal,” katanya di Semarang, Senin.
Ratusan warga Kebonharjo Semarang, Jumat (4/3), kembali melakukan penolakan karena mendengar akan dilakukan pengambilan data topografi terkait dengan pembangunan rel pelabuhan.
Ia menjelaskan dua minggu yang lalu sudah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops IV Semarang, satuan kerja, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dia menjelaskan kesimpulan hasil rapat itu menunjukkan ada dua alternatif pembangunan rel dari Stasiun Tawang ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang secara prinsip Pemerintah Kota Semarang menyetujui.
Alternatif pertama, kata dia, reaktivasi jalur lama dengan konsekuensi jarak cukup jauh sehingga memerlukan biaya lebih besar, atau alternatif kedua dengan jarak lebih pendek namun mengenai permukiman warga.
“Untuk alternatif kedua katanya lebih hemat, tetapi ada 140 kepala keluarga yang harus pindah. Mestinya, tim appraisal menyosialisasikan, berapa harga tanah di situ sesuai aturan,” katanya.
Secara prinsip, kata dia, Pemkot Semarang mendukung adanya jalur rel ke pelabuhan, tetapi harus ada sosialisasi mengenai ganti untung bagi warga yang terdampak pembangunan itu karena tanahnya bersertifikat.
Dari dua alternatif pembangunan rel pelabuhan, kata dia, harus benar-benar dikaji untuk mencari solusi, sebab belum tentu alternatif kedua lebih hemat karena harus membayar ganti untung kepada warga.
“Kan bisa dihitung, berapa pembengkakan biaya jika pembangunan rel pelabuhan tidak memakai jalur lama (reaktivasi, red.)? Kalau hasilnya sama saja, ya, lebih baik memakai jalur lama,” katanya.
Namun, kata Hendi, jika hasil penghitungan ternyata lebih hemat menggunakan jalur baru harus dilakukan sosialisasi secara baik kepada warga mengenai ganti untung, bukan dilakukan dengan penggusuran.
“Jadi, nanti tim appraisal menghitung dulu, kemudian turun langsung kepada warga bersama kami untuk menyosialisasikan. KAI bareng-bareng kami turun. Bukan KAI langsung yang turun,” katanya. (Jn16/ant)
