SEMARANG, Jowonews.com – Wakil ketua Fraksi PKB DPR RI Manan Immanulhaq mengatakan, kesenjangan anggaran dari negara kepada lembaga pendidikan keagamaan terkesan menganaktirikan pesantren dan madrasah. Dia mencontohkan, dana pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen, namun belum sepenuhnya mencakup lembaga pendidikan berbasis agama.
Padahal, tercatat, 91 persen lembaga pendidikan dikelola swasta, dan sisanya 8,9 persen adalah sekolah negeri.”Pesantren dan madrasah harus memegang nomenklatur penting dalam alokasi anggaran pendidikan ini,” tandas anggota Komisi VIII ini.
Pada Diskusi Publik Mengukur Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Pendidikan Keagamaan yang diadakan sebagai kerja sama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jateng dan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng di Ruang Badan Anggaran Komplek Gedung Berlian DPRD Jateng,Senin (14/3).
Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori yang menjadi keynote speaker dalam diskusi tersebut mengatakan, kehadiran gerakan melawan negara yang mengatasnamakan keagamaan juga semestinya menjadi perhatian negara atas fungsi madrasah dan pesantren.
Gus Yusuf berharap, dengan kedudukan PKB yang memiliki 13 kursi di Jateng, akan mampu memperjuangkan kepentingan pesantren dan madrasah secara proporsional. ”Memang ada kelemahan dalam pengembangan SDM di lembaga pesantren dan madrasah, terutama dalam mengurus legalitas yang dipersyaratkan sesuai aturan UU,” ujarnya.
Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah, KH Gfaffar Rozin menilai pemerintah lebih memikirkan pendidikan formal dibandingkan pendidikan keagamaan. Bahkan, alokasi anggaran untuk pendidikan Diniyah dan Pesantren tergolong sedikit. Dari 2015 yang nomilanya Rp 1,1 Triliun menurun drastis menjadi 771 Miliar di tahun 2016. “Ini alokasi untuk seluruh indonesia, jadi saya kira ini sangat-sangat sedikit,” katanya. (Jn01/Jn16)
