KENDAL, Jowonews.com – Perwakilan warga dari 27 desa di Kabupaten Kendal yang terdampak rencana pembangunan jalan tol Batang-Semarang mengadu ke DPRD Kendal Selasa kemarin. Mereka mengadu ke Dewan karena harga ganti rugi lahan yang terkena jalan tol belum jelas nilainya.
Wakil Tim Advokasi Warga, Kartika Nursapto mengatakan yang dilakukan warga merupakan upaya menuntut keadilan terkait harga ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Sebab, sejauh ini warga belum mendapatkan secara pasti berapa harga ganti rugi.
“Jangan sampai warga ini menjadi korban, dalam hal ini dirugikan karena ganti rugi lahan yang tidak sesuai,” ujar Kartika.
Diakui selama ini, warga sudah meminta kepada pihak terkait, diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kendal, Tim pembebasan tanah, Tim Appraisal supaya transparan dalam penentuan harga ganti rugi. Namun, permintaan itu tidak mendapat tanggapan yang baik.
Informasi harga ganti rugi yang diterima warga bahkan simpang siur karena di masing-masing desa berbeda-beda. Di Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel, misalnya, harga ganti rugi berkisar dari Rp120 ribu-Rp220 ribu per meter.
Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Prapto Utono menyampaikan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan oleh Tim pembebasan lahan maupun BPN dalam proses pembangunan jalan tol tersebut.
Pihaknya berharap, pembangunan jalan tol Batang-Semarang dapat berjalan terus. Namun, jangan sampai merugikan warga, termasuk harga ganti rugi lahan.
“Proyek itu kami dorong untuk tetap berjalan, tapi juga jangan sampai mengorbankan warga,” ujar Prapto. (JN09/jn03)
