JAKARTA, Jowonews.com—Konflik yang tengah memanas antar dua lembaga, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan perhatian dari sejumlah kalangan dan tokoh nasional. Partai Demokrat (PD) juga memberikan pandangannya terkait konflik ketiga yang terjadi antar dua lembaga tersebut.
Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, Partai Demokrat menyesalkan konflik yang terjadi tersebut. Menurut Ibas, perkembangan situasi yang terjadi memang tidak menguntungkan bagi terjaganya iklim penegakan hukum , khususnya pemberantasan korupsi , karena justru dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatas-namakan institusi masing-masing.
“Meskipun seolah tidak ada kaitannya, masyarakat mengetahui bahwa ketegangan dan benturan antara Polri dan KPK ini tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga ditetapkannya Bambang Widjojanto, Komisioner KPK, sebagai tersangka oleh Polri,” papar Ibas dalam keterangan persnya, Senin (26/1/2015).
Lebih lanjut, Ibas menyampaikan bahwa penjelasan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tanggal 23 Januari 2015 yang lalu oleh publik dinilai belum sungguh menyelesaikan masalah yang ada.
“Dalam keadaan seperti ini, Partai Demokrat menghimbau dan mengajak semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya, sehingga justru akan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik yang amat penting kita jaga dan tegakkan. Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan , sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan,” jelasnya.
Partai Demokrat, kata putra bungsu Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Partai Demokrat berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, masih memiliki kesempatan, wewenang dan sumber daya politik (Political Resources) untuk menemukan solusi yang paling tepat, sehingga kemelut ini tidak semakin memburuk.
“Kami meyakini bahwa Presiden Joko Widodo dan para pembantunya, dengan penuh rasa tanggung jawab akan bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi krisis kecil ini, sesuatu yang sangat ditunggu oleh rakyat kita,” tandasnya.
Solusi yang ditempuh, imbuh Ibas, diharapkan dapat tetap memastikan bahwa hukum akan terus ditegakkan secara adil, gerakan pemberantasan korupsi tidak akan terganggu, kedua institusi Polri dan KPK bisa diselamatkan dan bisa melanjutkan tugas-tugasnya tanpa gangguan apapun, dan gesekan antara Polri dan KPK dapat segera dihentikan dan tidak sebaliknya justru semakin meluas
“Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberi kesempatan dan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan bijak, sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan dan semangat pemberantasan korupsi, serta sungguh mendengar aspirasi dan kejendak rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Seperti diketahui, konflik kembali terjadi antara KPK dan Polri. Konflik tersebut diawali saat penyidikan KPK terhadap Komjen Budi Gunawan, tersangka kasus rekening gendut, Polri kembali melakukan perlawanan yang terbilang nekat. Korps Bhayangkara menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan saksi palsu di sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010. (JN03)
