SURAKARTA – Meski masih dalam kondisi pandemi, namun Pemprov Jateng tetap berupaya menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, DPRD mendukung upaya tersebut dengan melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri didampingi Anggota DPRD Sri Marnyuni, M. Chamim Irfani, dan Stephanus Sukirno, saat menjadi pembicara dalam dialog Radio Solo Pos FM, Selasa (16/3/2021). Dialog itu mengambil tema ‘Peran DPRD dalam Fungsi Pengawasan terhadap Perkembangan Perekonomian Jateng.’
Pada kesempatan itu, Quatly mengatakan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah dilakukan ke semua sektor. Ia mencontohkan pengawasan di bidang ekonomi yakni program bantuan bagi pelaku sektor UMKM terdampak pandemi.
“DPRD punya 3 fungsi yakni pengawasan, budgetting, dan legislasi. Dalam kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, dialokasikan sekitar Rp 2,2 triliun. Penanganan covid itu sendiri seperti bantuan stimulus UMKM yakni bahan-bahan dasar dalam produksi dan pemberian pelatihan inovasi bagi pelaku sektor UMKM untuk melihat peluang melalui ekonomi digital,” kata Politikus PKS itu.
Ia juga mengaku sangat mendukung program vaksinasi dari pemerintah pusat dengan prioritas awal tenaga kesehatan, pelayan publik, guru, tokoh agama, dan TNI/ Polri. Bagi masyarakat umum, ia meminta untuk melapor ke pihak kelurahan/ kecamatan dalam rangka pendaftaran vaksinasi.
“Bagi masyarakat umum seperti PKL (pedagang kaki lima) silahkan mendaftarkan ke pemda setempat. Sekarang ini, kesadaran masyarakat sudah tinggi dan masyarakat antusias. Dulu kan sempat mau di tunda bantuannya jika tidak mau di vaksin,” ucapnya.
Soal pertumbuhan ekonomi, Sri Marnyuni juga mengakui ada penurunan selama pandemi pada 2020 lalu. Untuk itu, perlu upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat agar angka pertumbuhan tersebut bisa terdongkrak.
“Seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) harus terjun ke lapangan. Misal di bidang pertanian, Insya Allah, masih bisa bangkit, seperti nilai tukar petani diatas 100,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng itu.
Ia berharap pula dinas terkait bisa menangani produk-produk hasil pertanian asal Jateng secara lebih baik lagi. Dari situ, para petani bisa memperoleh keuntungan, meski masih dalam kondisi pandemi.
“Produk petani harus dikawal dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh, Dinas Ketahanan Pangan membuka pasar di kantornya dan setelah itu tempatnya di sterilkan. Itu istilahnya Pasar Tani. Upaya-upaya seperti itu memang diperlukan saat ini karena banyak petani yang mengalami kesulitan,” jelas legislator dari Fraksi PAN itu.
