BANJARNEGARA – Dalam dinamika nasional, seringkali timbul ketidakstabilan di setiap wilayah. Seperti ideologi terorisme/ radikalisme, peredaran obat terlarang, pertikaian partai politik, dan pertikaian sosial (isu SARA dan sosial/ budaya).
Dalam penanganan pertikaian sosial itu sendiri, tidak hanya pemerintah atau lembaga tertentu tapi masyarakat juga perlu berpartisipasi untuk mencegahnya. Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo dalam kegiatan ‘Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD)’ yang digelar di Aula Pikas Kabupaten Banjarnegara, Rabu (9/8/2023).
Ia mengatakan konflik sosial merupakan perseteruan antarmasyarakat yang berakibat ketidakamanan. Dampaknya, kondisi itu memunculkan instabilitas nasional sehingga menghambat pembangunan, baik nasional maupun daerah.
“Ada sejumlah kondisi yang mampu memicu konflik sosial seperti tempat hiburan, suporter sepakbola, antarormas, antarkelompok, aliran agama, sengketa lahan, transportasi, dan pemilu,” paparnya.
Ada beberapa upaya agar masyarakat lebih berperan aktif dalam pencegahan konflik sosial. Diantaranya masyarakat dapat lebih waspada terhadap beberapa kasus di lingkungannya, mampu menjalin komunikasi yang baik antarpihak, merangkul tokoh agama-adat-& masyarakat, dan selalu bersikap menjaga kerukunan.
“Masyarakat kita merupakan masyarakat yang komunal, yang sering berkumpul. Dari kondisi itu, diakui, sering muncul konflik sosial. Namun juga, komunal tersebut juga bisa berperan dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga, musyawarah dan kearifan lokal bisa diwujudkan di tengah masyarakat yang majemuk ini.
“Dengan demikian, masyarakat pun mampu menciptakan stabilitas nasional,” pungkasnya.
