JAKARTA,Jowonews- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah (Jateng) mendapat suntikan modal tambahan Rp 2 triliun dari pemerintah.
Dana ini merupakan bagian dari Rp 11,5 triliun yang digelontorkan pemerintah kepada tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Yaitu Jawa Barat dan Banten (BJB), DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penempatan dana pemerintah tersebut bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian di daerah dari adanya dampak pandemi COVID-19.
“Ini sudah siap untuk disalurkan dan tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah,” katanya saat acara Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin (27/70, sebagaimana diberitakan Antara.
Sri Mulyani merinci untuk BPD BJB mendapat Rp 2,5 triliun, DKI Jakarta Rp 2 triliun, Jawa Tengah Rp 2 triliun, Jawa Timur Rp 2 triliun, dan SulutGo Rp 1 triliun.
Sementara itu, untuk BPD Bali dan Yogyakarta yang masing-masing sebesar Rp 1 triliun hingga saat ini masih dalam tahap evaluasi dan pengkajian.
Dorong Ekonomi
Ia menjelaskan mekanisme penempatan dana pemerintah untuk BPD ini adalah penempatan dana di deposito dengan suku bunga yang sama seperti waktu ditempatkan di Bank Indonesia. Yaitu 80 persen dari 7-Day Reverse Repo Rate.
Sri Mulyani menegaskan penempatan dana pemerintah kepada BPD tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara dan valuta asing.
“Yang tidak boleh hanya dua yaitu membeli SBN dan tidak boleh membeli valas. Jdi itu uang harus bekerja untuk mendorong ekonomi kita,” tegasnya.
Ia juga meminta agar ke tujuh BPD yang mendapatkan penempatan dana pemerintah nantinya mampu menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif dengan tingkat suku bunga lebih rendah.
“Jadi kalau DKI Jakarta mendapat Rp 2 triliun kita harap bisa menyalurkan kredit Rp 4 triliun dengan suku bunga yang lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan,” ujarnya.
