Jowonews

Logo Jowonews Brown

Ahok Jadi Sasaran Kriminalisasi Pilkada DKI

JAKARTA, Jowonews.com – Kumpulan advokat yang tergabung dalam gerakan moral Advokat Pengawal Demokrasi Indonesia (APDI) menyoroti indikasi praktik kriminalisasi dan pembunuhan karakter kepada calon kepala daerah jelang pilkada DKI Jakarta.

“Kami mengawal proses pilkada di seluruh Indonesia, namun momentumnya dimulai di Jakarta. Peran kami mengecek dan mengawal dalam pilkada di Jakarta ada kasus kriminalisasi atau tidak,” kata Koordinator APDI Otto Hasibuan di Jakarta, Rabu.

Otto mencontohkan pernyataannya dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus sewa lahan relawan independen yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dia mengatakan seandainya kasus-kasus tersebut benar maka harus segera diproses agar transparan dan jangan terjadi kriminalisasi. APDI ingin memastikan semua calon kepala daerah berkompetisi secara adil.

“Betulkah melanggar hukum atau tidak, kalau tidak sekarang juga hentikan. Peran APDI membuat kasus tersebut transparan sehingga tidak ada penegak hukum dan oknum yang ‘kucing-kucingan’. Ini bukan persoalan dukung mendukung, tapi agar semua bisa mencalonkan,” kata Otto.

Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) tersebut berharap dapat bertemu dengan Ahok untuk menanyakan kasus yang dituduhkan, seperti kasus Sumber Waras yang simpang siur karena data-datanya yang berbeda.

“Walaupun kami bukan hakim penentu, kami bisa serukan rekomendasi kepada KPK dan rakyat bagaimana seharusnya menangani kasus tersebut. Kalau cukup diproses hukum silakan, kalau tidak katakan tidak. Jangan menunda-nunda,” ucap Otto.

APDI mendeklarasikan diri di Jakarta, Rabu, untuk menolak kriminalisasi dan pembunuhan karakter calon kepala daerah menjelang pilkada.

Dalam deklarasinya, APDI menolak kriminalisasi terhadap calon kepala daerah menjelang pilkada yang bertujuan untuk pembunuhan karakter sehingga nantinya terpilih tidaknya seorang kepala daerah ditentukan oleh proses demokrasi yang adil.

BACA JUGA  FPI Akan Dibubarkan?

APDI juga mendukung lahirnya kepala daerah yang jujur, berintegritas, berani, dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat.

Otto mengatakan praktik kriminalisasi merupakan tren politik lokal di berbagai daerah. Dia menyebut dalam 200 kasus yang ditangani oleh rekannya, hampir sebagian besar memiliki unsur kriminalisasi dan pembunuhan karakter dalam pilkada.

Fenomena tersebut, menurut Otto, menyebabkan mutu demokrasi turun, kualitas pemilih turun, dan orang-orang terbaik tidak bisa menjadi kepala daerah karena menerima praktik pembunuhan karakter.(jn01/ant)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...