SEMARANG, Jowonews.com – Wakil ketua komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menilai, program e-budgeting memang cukup bagus demi sebuah tranparansi. Namun, langkah Gubernur Jateng yang membuka luas usulan dari masyarakat itu justru terkesan akan ada anggapan bahwa Pemprov sebagai pemberi harapan palsu. “Sebab, tidak semua program akan bisa direalisasikan,” kata dia, Selasa (24/3/2015).
Hadi khawatir dengan sistem seperti ini justru bisa menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Sebab masyarakat sudah berusaha mengusulkan program tapi pemerintah tidak memenuhinya.
Politikus PKS Jateng ini meminta Ganjar juga memberikan garis-garis prioritas pembangunan ke masyarakat, sehingga bisa diprediksi kemana arah pembangunan Jawa Tengah. ”Kami khawatir akan adanya tumpang tindih program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebab, banyak sekali program yang diusulkan masyarakat bukanlah wewenang provinsi,” kata dia.
Menurut Hadi, dalam melakukan verifikasi sistem itu akan kerepotan, karena usulannya terbuka luas. ”Kalau dulu dengan memakai sistem proposal khan legalitasnya jelas, ada cap intansi pemerintah daerah setenpat, sekaligus ada kontak yang bisa dihubungi saat diverfikasi,” kata dia.
Dikatakan Hadi, program ini perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian-penyesuaian agar sempurna.(JN01)
Editor : Iwud
