DEMAK, Jowonews.com- Pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak dilarang menerima berbagai macam bentuk barang yang bersifat gratifikasi. Jika masih nekat, maka bisa berurusan dengan proses hukum.
Hal ini terungkap dalam sosialisasi gratifikasi dan sistem pengendalian internal pemerintah dilingkungan Pemkab Demak yang berlangsung di ruang Bina Praja, Selasa (3/3), kemarin.
Acara ini menghadirkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.
Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Bambang Wahyudi mengatakan, pihaknya menyampaikan terkait upaya pencegahan korupsi dilingkungan pemerintah daerah, termasuk soal gratifikasi.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi ini sudah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan pemerintah.
“Kita fokus pada pencegahan saja. Ini supaya pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Sedangkan, pemeriksa dan penindakan itu tugas BPK dan KPK,”kata Bambang.
Menurutnya, sistem pengendalian intern di Demak masih perlu disempurnakan, sehingga bisa lebih baik lagi. Apalagi, Pemkab Demak sendiri sejauh ini belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya akibat pengelolaan aset pemerintah yang belum sesuai harapan. Soal aset seperti ini, kata dia, menjadi persoalan nasional.
Dalam kesempatan itu Sekda Demak, Dr Singgih Setyono mengatakan bahwa saat ini bila ingin melaporkan dugaan korupsi di Demak, tidak usah jauh-jauh ke kantor KPK di Jakarta. Sebab dengan adanya kerjasama antara KPK dengan Inspektorat, warga Demak dapat melaporkannya terlebih dahulu ke Inspektorat.
“Jika sebelumnya mau melapor ke KPK terlalu jauh, sekarang dengan adanya kerjasama maka bisa langsung melapor ke Inpektorat saja,” jelas Singgih
