Semarang, Jowonews.com – Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng mengaku kecewa atas usulan UMK di Jateng. Sebab, dari 35 kabupaten/kota, hanya dua daerah yang penghitungan angka kebutuhan hidup layak (HKL) sudah sesuai kondisi di lapang. Yakni Kota Semarang serta kabupaten Demak.
Sekertaris DPW Konfederasi serikat pekerja nasional (kspn) Jawa Tengah, Nanang setyono mengatakan, usulan di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah jauh dari harapan buruh. Dewan pengupahan, mengusulkan UMK berdasarkan hitungan sampai KHL Juli-September.
Hal itu jelas tidak sesuai dengan Permen No 13 tahun 2014. “Mestinya perhitungannya sampai desember. Ini jelas membuat buruh kian sengsara,” katanya, Minggu (16/11).
Nanang mengaku sudah beraudiensi dengan Gubernur Jateng, Jum’at (14/11) kemarin. sayang, Gubernur justru menyerahkan masalah pembahasan UMK kepada buruh-pengusaha. Pemerintah mestinya terlibat dan jadi penengah untuk menyelesaikan masalah UMK di Jateng. “Pemerintah seharusnya ambil sikap. Dari hitungan kami, di Jateng hanya Kota semarang dan Demak yang sesuai KHL,” imbuhnya.
Ia menegaskan akan terus memperjuangkan agar UMK bisa mensejahterakan kaum buruh. Buruh juga akan terjun ke lapangan, untuk memperjuangkan hak kaum buruh. Ia akan menerjukan ribuan buruh, unttuk menuntut agar UMK direvisi. Termasuk menolak Rapergub tahun 2014 tentang penetapan kebutuhan hidup layak (KHl) di Jateng. “UMK harus direvisi, apalagi akan ada kebijakan kenaikan harga BBM. Ini jelas akan membuat buruh semakin sengsara,” tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku, dalam pertemuan buruh tidak terima dengan usulan UMK di Jateng. Dalam pertemuan itu, buruh menuntut agar perhitungan KHL sampai Desember ditambah inflasi. “Intinya menurut mereka (buruh, red) menilai semua salah. Hanya Kota Semarang dan Demak yang mendekati benar,” katanya.
Ganjar menegaskan akan memanggil beberapa bupati yang menetapkan UMK dobel, atau perhitungan KHL yang timpang antara daerah satu dengan lainnya. Ia sendiri mengaku sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja untuk menayakan teken UMK dilakukan sebelum atau sesudah kenaikan harga BBM. “Jika teken dilakukan cepat, dan ternyata BBM naik kasihan dong buruh,”tukasnya. (JN01)
