Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

Alokasi Dana Desa Harus Tepat Sasaran

Ilustrasi Uang. (Foto : IST)

SALATIGA, Jowonews.com– Alokasi dana dari pemerintah pusat yang langsung dikelola oleh pemerintahan desa harus dikelola dengan baik, tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan. Sehingga dana dari pemerintah itu bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian pesan anggota MPR RI Drs.H. Fadholi di sela-sela acara sosialisasi dengan tema ‘ Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Rangka Menegakkan NKRI untuk Mendukung Ketahanan Nasional’ kerjasama antara MPR RI dengan Forum Sekretaris Desa ( Fordeksi) Kabupaten Semarang, Senin (30/11).

Menurut Fadholi kucuran dana bagi desa dari pemerintah pusat itu memiliki nilai yang sangat strategis bagi kemajuan dan pembangunan desa. Karena pemerintahan desalah yang paling tahu, apa-apa kebutuhan dan pembangunan yang menjadi skala prioritas.

“ Dana desa sudah turun secara bertahap, dan itu nilainya cukup besar. Pemerintah desa harus bisa menentukan skala prioritas mana-mana yang didahulukan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,” ujar politisi Partai Nasdem ini.

Terkait dengan sosialisasi yang diadakan, menurut Fadholi, bertujuan untuk penguatan aparatur pemerintahan desa. Sehingga harus ada sinkronisasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Ditambahkan Fadholi, pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung bersinggunggan dengan masyarakat, sehingga dinilai efektif dalam ikut mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Fadholi, sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada para perangkat desa,  akan berdampak posisitif bagi masyarakat di tengah kondisi masyarakat yang mulai luntur akan nilai-nilai kebangsaan, sehingga perlu sekali ada penguatan dan penanaman empat pilar untuk ketahanan nasional.

“Bagaimana masyarakat bisa mengaplikasikan nilai nilai persatuan itu dalam wadah NKRI, dan pemerintah desa bisa tetap melaksanakan itu sesuai dengan amanah undang-undang,” imbuh anggota Komisi IV DPR RI ini.

Selain Drs Fadholi, acara sosialisasi ini juga menghadirkan dosen hukum tata negara UKSW Umbu Rauta, Wakil Bupati Jepara Subroto dan bertindak selaku moderator Imron yang juga Sekdes Pabelan.

BACA JUGA  Ganjar Keluarkan Pergub JPM, Pegawai 7 RS Berpesta

Dalam kesempatan itu,  Umbu Rauta mengatakan, sosialisasi ini sangat penting di tengah-tengah sejumlah peristiwa yang merongrong kedaulatn NKRI. “ Bisa memberikan pemahaman tentang empat pilar kebangsaan kepada perangkat desa, yang bisa ditularkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Wakil Bupati Jepara Broto memberikan apresiasi atas acara sosialisasi ini dan harus sering dilakukan. Ia mengibaratkan seperti pisau, bila  tumpul dan sering diasah, maka akan semakin tajam. Dalam sosialisasi ini, pesan nilai-nilai kebangsaan dan anti korupsi bisa ditanamkan.

“Indonesia itu negara maju, namun dibandingkan negara lain masih ketinggalan. Untuk menuju ke arah maju, maka harus ditanamkan nilai-nilai moral, anti korupsi, anti nggarong dan sebagainya,” tandasnya. (JN01/JN03)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...