SEMARANG, Jowonews.com – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak boleh menggunakan anggaran Rp 800 pada APBD 2015, yang sebelumnya dianggarkan untuk pembuatan kartu kelompok tani. Pasalnya, hal ini seiring dengan digeratiskannya biaya administrasi kartu tani sebesar Rp 5.500/bulan.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono, Selasa (12/5) kemarin. “Anggaran Rp 800 Juta di Disbun yang alokasinya untuk pembuatan kartu tani akan sia sia dan harusnya tidak perlu di gunakan. Karena BRI sudah menggratiskan semua biaya kartu tani. Ini menjadi catatan serius bagi Disbun agar tidak mencairkan anggarannya dan harus di endapkan dulu,”ungkapnya.
Menurutnya, terkait kartu kelompok tani tersebut, komisi B DPRD Jateng sudah melakukan pengecekan langsung di Kecamatan Grinsing, Batang. Hasil pengecekan menemukan bukti bahwa betul kartu tani sudah tidak berbiaya.
Anggaran administrasi yang awalnya dibebankan 5.500/bulan sudah tidak dibebankan kepada petani dan poktan. “Ini memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi petani dalam mengakses pupuk, dan tidak menimbulkan masalah di kalangan petani karena kalau berbiaya akan merepotkan petani,”paparnya.
Riyono juga menyampaikan saat pengecekan dan percobaan kartu tani, secara operasional memang mudah. Bisa dibantu oleh pengecer resmi yg mendapatkan alat untuk cetak kuota pupuk subsidi yang dimiliki oleh petani.
Sehingga secara fungsi kartu tani ini bagus untuk kontrol sasaran subsidi dan distribusinya bagi mereka yang berhak menerima. Padahal petani di Jateng jumlahnya bisa mencapai jutaan jiwa. “Masalahnya adalah yang pertama belum jelas kapan semua petani akan mendapatkan kartu tani ini,”katanya.
Di Jateng ada 38.383 poktan. Jika 1 poktan ada 20 orang berarti ada sekitar hampir 100.000 petani. “Selama ini belum tercover oleh biaya dari APBD kab dan Provinsi,”bebernya.
Persoalan kedua, proses input data akan terkoneksi dengan BRI sebagai pembuat kartu membutuhkan tenaga di tingkat kab/kota yang tidak sedikit.
Sebagaimana pernah diberitakan, kartu tani yang menjadi alat kampanye Ganjar-Heru ternyata diganti menjadi kartu kelompok tani.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menyampaikan penjelasan atas pendapat badan anggaran dan fraksi-fraksi DPRD Jateng terhadap penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2015.
Menurutnya, kartu tani akan dibuat sebanyak 38.334 sesuai data jumlah kelompok tani tahun 2010.
Kegiatan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 800 juta. Anggaran itu akan digunakan untuk membuat kartu kelompok tani kurang lebih 40.000 kartu tani, input alokasi pupuk dan validasi kelompok tani.
Dalam perkembangannya, ternyata petani dibebani biaya administrasi kartu tani Rp 5.500/bulan, atau lebih murah Rp 1.000 dibanding kartu Simpedes, Rp 6.500/bulan. Untuk print kuota dan cek saldo, pemilik kartu tani tidak dikenai biaya, alias gratis. Sedangkan saldo mengendap di kartu tani sama dengan rekening tabungan lainnya, yakni Rp 50.000.
Hal itu dijelaskan salah satu staf Divisi Layanan BRI Pusat, C Bayu Aji kepada beberapa pengecer pupuk di sela kegiatan Fasilitasi Pertemuan Pendampingan Poktan Gapoktan yang digelar Sekretariat Badan Koordinasi Penyuhan (Bakorluh) Provinsi Jateng di Balai Desa Krengseng, Kecamatan Grinsing, Batang, Selasa (17/3).
Karuan, fakta itu mengundang reaksi keras di masyarakat. Sehingga akhirna Ganjar menghapus biaya administrasi kartu tani yang setiap bulannya Rp 5.500,00. (JN01)
