SEMARANG, Jowonews.com – Anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Tengah yang sifatnya rapat,rapat koordinasi,bimbingan tekhnis, sosialisasi, pada tahun anggaran 2014 dinilai tidak wajar. Pasalnya, anggaran yang masuk pada belanja langsung itu mencapai kurang lebih Rp 100 milyar.
Angka itu tentu sangat mencengangkan sekali. Karena total belanja langsung dinas pendidikan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 207,066 M. Atau bertambah Rp 24,076 M dari anggaran murni yang totalnya Rp 182,989 M.
“Anggaran rapat, rakor dan bintek di dinas pendidikan Jawa Tengah tahun 2014 sangat tidak rasional. Dari total biaya langsung yang mencapai Rp 207,066 miliyar, ternyata Rp 100 milyar diantaranya untuk rapat, rakor dan bintek,” ungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman, Minggu (26/10).
Kegiatan yang nilainya tidak wajar diantaranya adalah kegiatan koordinasi pembinaan kesiswaan yang lokasinya di Semarang. Kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.19.0003 dan ada di buku APBD halaman 70 itu nilainya Rp 2 M.
Kegiatan koordinasi pengembangan kurikulim dengan lokasi kegiatan di Semarang. Terlihat di buku APBD 2014 halaman 71, dengan kode rekening 1.01.1.01.01.19.0004, anggarannya mencapai Rp 2,800 M.
Kegiatan peningkatan kompetensi guru untuk pelaksana tekhnis BP-DIKJUR dengan kode rekening 1.01.1.01.20.0006.5.2.3. Nomenklatur ini ada di buku APBD 2014 halaman 80. Anggarannya mencapai Rp 11,398 M.
Kegiatan koordinasi pelaksanaan UASBN, UN dan UNPK dengan kode rekening 1.01.1.01.01.21.0005. Ini ada dalam buku APBD 2014 halaman 91. Nilainya mencapai Rp 4.997 M.
Menurutnya, selain nomenklatur yang disebutkannya itu, masih banyak lagi nomenklatur yang sifatnya rapat koordinasi dan bintek-bintek. Nilainya pun sangat janggal sekali, karena tidak rasional.
Ditambahkan Boyamin, kita memang harus mendukung anggaran 20 persen untuk pendidikan. Namun penggunaan anggarannya harus realistis. Jangan sampai dengan anggaran besar, motifasi penyelenggaranya adalah menghabiskan anggaran saja.
“Masak, untuk rapat, bintek, sosialisasi dan rakor menghabiskan anggaran sampai ratusan milyat,”katanya.
Dengan fakta itu, dia berharap pada anggaran 2015 Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo bisa merasionalisasi anggaran di dinas pendidikan Jateng. Khususnya untuk anggaran kegiatan rakor dan bintek. Sehingga bisa dialihkan pada kegiatan lainnya. Misalnya infrastruktur.
Dibeberkannya, berdasarkan buku Perubahab APBD Jateng 2014, belanja daerah di Dinas Pendidikan Jateng Rp 308,487 M. Naik Rp 37,274 M dari anggaran perubahab 2014 yang mencapai Rp 271,212 M. Dari belanja sebesar itu, belanja tidak langsungnya Rp 101,421 M.
Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto saat dikonfirmasi malah menyatakan anggaran yang ada di dinas pendidikan itu masih kurang banyak. Meskipun ketika diminta menyebutkan kekurangannya berapa dan anggaran dinas pendidikan sekarang berapa, ia mengaku tidak hafal.
“Saya tidak hafal mas anggaran dinas pendidikan. Ini hari libur dan saya tidak dikantor. Tapi itu masih kurang banyak,”bebernya, Minggu (26/10).
Menurutnya, Jateng itu provinsi besar. Jumlah sekolah, termasuk madrasah mencapai 47 ribu. Sedangkan guru negeri dan swasta mencapai 390.014 orang guru. Karena memang yang dilayani besar.
“Untuk kurikulum 2013, kan banyak yang harus dilatih. Diantaranya melalui bintek, agar kompetensinya meningkat,”tukasnya.(Udi)
