BANYUMAS, Jowonews.com – Anggaran yang dikhususkan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun dalam porsi APBD 2016 ini. Diantara yang merasakan langsung dampak penurunan ini adalah Balai Pelayanan Sosial yang menampung diantaranya anak terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
Kepala Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Bhudi Sakti Banyumas, Lasono, menjelaskan hal ini dalam paparannya kepada anggota komisi E DPRD Jateng, yang berkunjung ke balai tersebut, Rabu (6/1).
Lasono menjelaskan, anggaran yang diterima Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpinnya turun hingga 10% dibanding tahun sebelumnya. “Angkanya tentu saja masih terlihat besar untuk operasional 1 tahun, namun jika dirasionalisasi pada operasional dan juga pembenahan sana sini, bisa dikatakan menjadi sangat minim, apalagi ini turun,” terangnya.
Pria yang sehari-hari tinggal bersama anak-anak Penerima Manfaat Balai Sosial ini juga menambahkan kendala-kendala yang selama tahun lalu ingin dibenahi yakni seputar sarana prasarana, kekurangan tenaga pekerja di Balai menjadi semakin tertunda dengan anggaran yang berkurang.
Pada waktu bersamaan, Anggota Komisi E dari Fraksi PAN, Sri Marnyuni, membenarkan adanya penurunan anggaran untuk PMKS dalam APBD tahun ini. “Dalam angka, rata-rata setiap UPT berkurang anggarannya 5%.”
Lebih lanjut, Ketua Pansus Raperda Kesejahteraan Sosial ini meyakinkan pihak Balai Sosial bahwa dengan Raperda yg baru disahkan 21 Desember 2015 lalu itu dapat membantu pendanaan Balai.
“Bentuknya, ada pasal dalam raperda ini yang mengatur bolehnya pihak ketiga melalui rekening Gubernur atas persetujuan DPRD untuk memberikan bantuan kepada balai milik Dinas Sosial,” pungkasnya.
Sri optimis, dengan perda ini menjadi solusi adanya kemungkinan dana lain untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Jateng.
(JN17/JN03)
