KAJEN, Jowonews.com-Banyaknya keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat desa membuat Pemerintah Kabupaten Pekalongan memutar kepala.
Sebab, selain berakibat pada tersendatnya pemasukan daerah, hal itu juga menghambat secara administratif. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan menggagas cara pembayaran atau transaksi keuangan menggunakan teknologi electronic money. Cara itu dipandang praktis lantaran bisa dilakukan hanya menggunakan ponsel.
Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan Amat Antono usai menerima kunjungan dari jajaran manajemen salah satu perusahaan provider ternama di Indonesia, di Kantor Bupati, belum lama ini.
“Adanya teknologi electronik money itu bisa digunakan untuk media pembayaran PBB di level pedesaan. Itu segera kami tindaklanjuti,” ungkapnya saat ditemui wartawan, Jumat (2/1).
Menurut Antono, pada era kekinian segala macam transaksi bisa dilakukan secara online. Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus mengantre di sebuah kantor atau tempat transaksi keuangan. Selain praktis cara itu juga dinilai efektif dalam hal controling.
“Selain memudahkan dalam pelayanan juga pengawasannya. Karena pembayaran pajak PBB di level pedesaan, selama ini banyak yang telat,” ungkapnya.
Diharapkan dengan adanya teknologi tersebut bisa mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran pajak.
“Saya langsung minta SKPD terkait untuk melakukan kajian teknis serta landasan hukum untuk menerapkan pengunaan teknologi uang elektronik dalam proses pembayaran PBB di level pedesaan itu,” tegasnya. (JN01)
