Semarang, Jowonews.com – Pembahasan RAPBD Jateng Tahun Anggaran (2015) rawan dikorupsi. Pasalnya, pendaknya waktu pembahasan yang hanya 9 hari kerja membuka peluang oknum di DPRD dan eksekutif bermain angka dan mencari celah menyalahgunakan anggaran.
Hal itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman. “Kalau waktu pembahasannya hanya 9 hari seperti itu, RAPBD Jateng 2015 rawan dikorupsi. Baik oknum di dewan maupun di legislatif,”ungkapnya, Senin (17/11).
Menurutnya, dengan pendeknya waktu itu, fungsi dewan dalam pembahasan anggaran tidak akan maksimal. ” Bisa jadi mereka tidak cermat. Ketidakcermatan itu menjadi celah oknum akan memanfaatkan permainan RAPBD 2015 untuk kepentingannya sendiri,”katanya.
Oleh karena itu, masyarakat harus mengawasi secara cermat pembahasan RAPBD 2015. Terutama untuk pos bantuan keuangan, bantuan sosial, infrastruktur, pendidikan dan beberapa pos anggaran yang lainnya,”tegasnya.
Sementara itu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jateng Tahun Anggaran (TA) 2015 ‘dibuat’ devisit Rp 190 M. Untuk menutup devisit itu, digunakan pembiayaan netto yang jumlahnya sama Rp 190 M.Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) menjadi Nihil.
Fakta itu terungkap dari nota keuangan RAPBD Jateng TA 2015, yang akan disampaikan Gubernur Jateng, H Ganjar Pranowo, dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, Senin (17/11) ini.
RAPBD Jateng Tahun Anggaran 2015 terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 16.542.226.334.000 atau naik sebesar Rp 2.805.068.151.000 (20,42%) dari APBD Induk 2014. Terdiri dari PAD sebesar Rp 11.141.362.243.000, Dana Perimbangan sebesar Rp 2.694.385.621.000 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 2.706.478.470.000.
Sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 16.732.226.334.000 atau naik sebesar Rp 2.735.068.151.000 (19,54%) dari APBD Induk Tahun 2014. Terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp 11.038.816.059.000. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk belanja pegawai, belanja hibah, Bansos, bagi hasil kab/kota, bankeu kab/kota, belanja tidak terduga.
Sedangkan belanja langsung diperkirakan sebesar Rp 5.693.410.275.000. Ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dialokasikan pada semua SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan masing-masing. Dengan komposisi itu APBD Jateng defisit anggaran sebesar Rp 190.000.000.000. Defisit itu ditutup dengan pembiayaan netto Rp 190.000.000.000. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) menjadi Nihil.
Sementara itu pada RAPBD 2015, PAD Jateng targetnya ternyata mengalami peningkatan yang dratis tinggi bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada Nota Kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD No 88/2014/No.5/2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Th 2015 Pendapatan daerah 16.335.482,993.000. Dari pendapatan daerah sebesar itu,PAD ditarget Rp 10.992.591.542.000.
Sementara pada Nota keuangan APBD Jateng 2015 Pendapatan daerah diprediksi sebesar Rp 16.542.226.334.000. Untuk PAD ternyata targetnya berubah menjadi Rp 11.141.362.243.000.
Dengan target PAD 2015 Rp 11.141.362.243.000, bila dibandingkan target PAD 2014 Rp 9.097 T, maka untuk APBD induk 2015 saja, PAD Jateng mengalami kenaikan kurang lebih Rp 2,044 T. Kenaikan itu merupakan prestasi luar biasa dan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Dimana rata-rata PAD diproyeksi terlalu rendah dibawah proyeksi riil dari tahun sebelumnya.(JN01)
