JAKARTA, Jowonews.com – Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) merancang tata kelola penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Ketua DPP Aspataki Saiful Maschud di Jakarta, Senin, mengatakan pembahasan tata kelola penempatan TKI dilaksanakan bersamaan dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aspataki yang pertama.
“Pembahasan diskusi ini sebagai upaya untuk melindungi TKI sekaligus anggota Aspataki sepanjang anggota tersebut berjalan di atas koridor hukum yang benar,” kata Saiful Maschud.
Pembahasan tata kelola penempatan TKI dilakukan dalam rapat yang dihadiri 125 anggota asosiasi tersebut.
Selain membahas soal tata kelola penempatan TKI, diskusi juga membahas persoalan lain yang tak kalah penting.
“Kami juga membahas tentang lembaga keuangan dan konstruksi serta perlindungan anggota Aspataki,” katanya.
Ia mengatakan, rakernas ini selain menghasilkan kesepakatan untuk intern juga menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah maupun komisi IX DPR, sebagai bahan perbandingan sebelum UU PPILN diputuskan dalam beberapa waktu ke depan.
Pihaknya juga bertekad membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Tanah Air.
Tekad itu sekaligus pula dituangkan sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Aspataki yang digelar pada 18 November 2015 di Jakarta Barat.
Ketua Panitia Munas sekaligus pendiri Aspataki Letsman Tendy menyambut gembira inisiatif para anggota Aspataki.
“Bersyukur hajatan pertama ini berlangsung sukses, dan sesuai dengan tujuan awal, kami siap mengemban amanat untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran,” jelas Letsman Tendy.
Munas dan rakernas pertama ini mengambil tema konsolidasi termasuk untuk mendukung dan mewujudkan Nawacita.
Munas dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja serta Hanif Dhakiri dihadiri oleh Staf Khusus Kepresidenan Beathor Suryadi serta Deputi Bidang BNP2TKI Agusdin Subiantoro. (Jn16/ant)
